Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBR. Ferro Aviyanto
Rapat Konsolidasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana Penyusunan Peraturan Gubernur NTB tentang Penetapan NPA Air Tanah Provinsi NTB sesuai Permen ESDM RI Nomor 20 Tahun 2017
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBR. Ferro Aviyanto
Rapat Konsolidasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana Penyusunan Peraturan Gubernur NTB tentang Penetapan NPA Air Tanah Provinsi NTB sesuai Permen ESDM RI Nomor 20 Tahun 2017
Berikut ini ringkasan tata cara perizinan pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP 101 tahun 2014. Semoga bermanfaat.
Bagi yang hendak meminta slide ppt, dapat menuliskan alamat email dan tujuannya di kolom komentar (<24 jam akan dikirim). Terimakasih
HASIL PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT PERUMAHAN VILLA MUTIARATerhadap PT. BARRY CALLEBOUT INDONESIA & PT. COMEXTRA MAJORADI MAKASSAR
Berikut ini ringkasan tata cara perizinan pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP 101 tahun 2014. Semoga bermanfaat.
Bagi yang hendak meminta slide ppt, dapat menuliskan alamat email dan tujuannya di kolom komentar (<24 jam akan dikirim). Terimakasih
HASIL PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT PERUMAHAN VILLA MUTIARATerhadap PT. BARRY CALLEBOUT INDONESIA & PT. COMEXTRA MAJORADI MAKASSAR
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. SOSIALISASI PERIZINAN DAN PELAPORAN AIR
TANAH SERTA MITRA CSR JABAR CAANG
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya
2. Dasar Hukum
• UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
• PP No 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
• Permen ESDM No 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia
• Permen ESDM No 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona
Konservasi Air Tanah
• Peraturan Daerah Jawa Barat No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah
• Peraturan Gubernur Jawa Barat No 97 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Daerah Jawa Barat No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Air Tanah
4. Pengurusan Perizinan dan Perpanjangan
PP No 05 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
OSS RBA
SIMPATIK
JELITA
5. PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat (Kop Surat Asli,
tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap /stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000)
2. Surat Kuasa memakai Kop surat diatas materai apabila dikuasakan (Kop surat asli, tandatangan asli bukan
scan, cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000)
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA
4. Persetujuan Lingkungan
5. Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak air tanah, Pernyataan tertulis kesanggupan untuk
membuat sumur imbuhan /resapan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pernyataan tertulis kesanggupan untuk
memasang meter air
6. Titik lokasi pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib
koordinat)
7. Laporan hasil pengukuran geolistrik (untuk sumur bor).
8. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah
9. Scan asli Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (untuk sumur bor).
10.Apabila terjadi pengalihan kepemilikan, pihak pemohon wajib melampirkan bukti kepemilikan
11.Apabila pihak pemegang izin bermaksud mengajukan penyesuaian debit pengambilan air tanah, maka wajib
melampirkan laporan hasil uji pemompaan terakhir yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin.
6. PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan
2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap
basah apabila dikuasakan
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA
4. Scan asli izin Pengusahaan /pemakaian air tanah pertama dan /perpanjangan terakhir
5. Scan asli bukti pembayaran pajak air tanah 6 (enam) bulan terakhir
6. Scan asli sertifikat tera meter air terakhir
7. Laporan pengambilan air tanah 6 (enam) bulan terakhir
8. Scan asli sertifikat hasil uji kualitas air tanah dari laboratorium terakreditasi
7. PERSYARATAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH BANTUAN AIR BERSIH UNTUK
MASYARAKAT /INSTANSI
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah atau tanda tangan elektronik (TTE), menggunakan kop surat instansi/lembaga
2. Peta Lokasi Kegiatan dan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan
3. Scan surat asli perjanjian kerja (SPK)
4. Informasi Pelaksana Pengeboran (termasuk Scan asli Izin Perusahaan pelaksana Pengeboran air tanah (IPPAT)
(untuk sumur bor)
8. PERSYARATAN IZIN SUMUR IMBUHAN/ALIH FUNGSI
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan
2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap
basah apabila dikuasakan
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha) yang sudah diintegrasikan pada situs OSS RBA
4. Data Konstruksi sumur bor produksi eksisting yang menjadi target pengimbuhan
5. Titik lokasi pengeboran pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib koordinat)
6. Scan izin perusahaan pelaksana pengeboran air tanah, beserta sertifikat juru bor
7. Apabila sumur imbuhan berasal dari sumur produksi yang beralih fungsi, maka harus melampirkan bukti
pencabutan izin pengusahaan air tanah.
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan untuk memasang meter air dan melaporkan secara periodik kepada
Dinas teknis
9. PERSYARATAN IZIN SUMUR PANTAU
1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat ditandatangan diatas meterai
10.000 serta cap basah, menggunakan kop surat perusahaan
2. Scan asli Surat Kuasa memakai Kop surat perusahaan yang ditandatangan diatas materai 10.000 dengan cap
basah apabila dikuasakan
3. Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha)
4. Titik lokasi pengeboran pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar (tidak wajib koordinat)
5. Scan izin perusahaan pelaksana pengeboran air tanah, beserta sertifikat juru bor
6. Surat pernyataan kesanggupan memasang instalasi alat pantau telemetri yang terkoneksi dengan server Dinas
teknis
11. Aturan-aturan yang berkaitan dengan Debit Pengambilan Air Tanah
* = Izin Baru untuk Sumur Bor Hasil Eksplorasi
Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
Sumur Izin Pembatasan Debit Maksimal per Zona (m3/hari)
Aman Rawan Kritis Imbuhan Non Cekungan
Bor
Baru 72 54 36* 36* Sesuai debit
aman uji
pompa
Habis Masa
Berlaku
54 40,5 - -
Gali/Pantek
Baru 18 13,5 9 9 9
Habis
Masa Berlaku
13,5 10 6,75 6,75 6,75
Pengurangan Debit per Zona
Aman Rawan Kritis Imbuhan Non Cekungan
10% 15% 20% 20% 20%
Saat perpanjangan izin, perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk membangun sumur resapan dan/atau sumur
imbuhan serta sumur pantau, maka diberikan pengurangan debit pengambilan air tanah
12. Aturan-aturan yang berkaitan dengan Zona Konservasi Air Tanah
Zona Aman Zona Rawan Zona Kritis
• Membangun sumur imbuhan 1 titik
tiap 2 titik sumur produksi air tanah
• Wajib melaporkan pengukuran
muka air tanah setiap bulan
• Jika tidak melaporkan MAT, maka
diwajibkan uji pemompaan (untuk
sumur bor)
• Alih fungsi semua sumur produksi air
tanah menjadi sumur ASR
• Membangun sumur imbuhan 1 titik
tiap 1 titik sumur ASR
• Wajib melakukan pengukuran MAT
setiap minggu selama 6 bulan
sebelum masa izin berakhir
(perpanjangan izin)
• Jika tidak melaporkan MAT, maka
diwajibkan uji pemompaan (untuk
sumur bor)
• Penambahan debit dibolehkan
setelah uji pemompaan
• Melarang pengambilan air tanah
baru, kecuali sumur bor yg telah
melakukan eksplorasi air tanah1 dan
sumur gali/pantek (tanpa eksplorasi
air tanah) untuk kebutuhan sehari-
hari & mck
• Alih fungsi semua sumur produksi air
tanah menjadi sumur ASR
• Membangun sumur imbuhan 2 titik
tiap 1 titik sumur ASR
• Wajib melakukan uji pemompaan
untuk perpanjangan izin
(untuk sumur bor)
• Dilarang melakukan penambah-an
debit pada saat perpanjangan
1 = dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyusun kebijakan
Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
13. Aturan-aturan yang berkaitan dengan Zona Konservasi Air Tanah
Zona Rusak Daerah Imbuhan Non CAT
• Melarang pengambilan air tanah baru,
kecuali sumur gali/pantek untuk
kebutuhan sehari-hari dan
mck (sumur bor baru dilarang)
• Alih fungsi semua sumur produksi air
tanah menjadi sumur ASR
• Membangun sumur imbuhan 2 titik
tiap 1 titik sumur ASR
• Tidak memberikan rekomendasi
teknis dalam proses perpanjangan
jika pasokan air dapat tercukupi dari
sumber air lain
• Dilarang melakukan penambahan
debit pada saat perpanjangan
• Pengambilan air tanah melalui sumur bor
hanya untuk sumur bor berizin dan yg
habis masa berlaku (sumur bor baru
dilarang)
• Pengambilan air tanah baru melalui sumur
gali/pantek untuk kebutuhan sehari-hari
dan mck dibolehkan
• Alih fungsi semua sumur produksi air tanah
menjadi sumur ASR (setelah dilakukan
kajian hidrogeologi1)
• Membangun sumur imbuhan 2 titik tiap 1
titik sumur ASR
• Wajib membangun kolam resapan/embung
& penanaman pohon di lahan kritis
• Wajib melakukan uji pemompaan untuk per
panjangan izin (sumur bor)
• Dilarang melakukan penambahan debit
pada saat perpanjangan
• Melarang pengambilan air tanah baru,
kecuali sumur bor yg telah melakukan
eksplorasi air tanah1 dan sumur gali/
pantek (tanpa eksplorasi air
tanah) untuk kebutuhan sehari-
hari & mck
• Membangun sumur imbuhan 1 titik tiap
1 titik sumur produksi
• Wajib melaporkan pengukuran muka
air tanah setiap bulan Jika tidak melap
orkan MAT, maka diwajibkan uji pe
mompaan (untuk sumur bor)
1 = dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyusun kebijakan
Pergub Jawa Barat No 97 Tahun 2020
14. PELAPORAN ANGKA METER DAN MUKA AIR TANAH
GOOGLE FORM
Mudah
Bisa digunakan
lewat smartphone
Cepat
Bisa melakukan
pengisian langsung
ditempat, setelah
mengecek meter air
dan muka air tanah
sumur
Rapi
Data yang dikirim
perusahaan
tersimpan rapi
Hemat
Tidak perlu repot
melakukan hal lain
seperti membuat
format laporan,
print, mengirim
laporan fisik ke
kantor