Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Kepdirjen Cipta karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
Analisa Koefisien Limpasan pada Persamaan Rasional untuk Menghitung Debit Ban...Dian Werokila
Dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek teknik sipil yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan air, dibutuhkan suatu analisis hidrologi, sehingga dalam mendesain serta menganalisis faktor-faktor utama dalam pelaksanaan suatu proyek seperti keamanan dan nilai ekonomis, aspek hidrologi tidak dapat diabaikan.
Seorang perencana harus dapat merencanakan bangunan air yang secara optimal mampu untuk mempertahankan kekuatan dan umur bangunan itu sendiri, sehingga dalam periode penggunaannya, bangunan tersebut diharapkan dapat dilalui dengan aman oleh banjir yang terjadi sampai ketinggian debit maksimum tanpa adanya kerusakan pada bangunan tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah berapa besar debit yang harus disalurkan melalui bangunan yang besarnya tidak tentu dan berubah-ubah karena adanya banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu perhitungan hidrologi khususnya analisis banjir rancangan.
Analisis hidrologi digunakan untuk memperkirakan debit banjir rencana, ada beberapa metode yang digunakan untuk memperkirakan besarnya debit banjir rencana mulai dari metode Rasional yang cukup sederhana sampai dengan metode yang sangat kompleks yang kemudian telah dikembangkan untuk disesuaikan dengan kondisi setempat, dikarenakan dari beberapa metode yang ada belum tentu sesuai dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) yang ditinjau. Sehingga dalam memilih metode yang tepat untuk suatu DAS diperlukan kajian yang mendalam agar suatu proyek tersebut aman namun tetap bernilai ekonomis.
Persamaan Rasional merupakan salah satu cara untuk menganalisis debit banjir rencana, namun hasilnya seringkali menghasilkan penyimpangan yang cukup besar sehingga persamaan Rasional dibatasi untuk daerah dengan luas daerah aliran sungai yang kecil, yaitu kurang dari 300 ha (Goldman et.al.,1986).
Metode Rasional dikembangkan berdasarkan asumsi dalam penerapannya bahwa koefisien limpasan (C) dianggap sama untuk berbagai frekuensi hujan dan hanya dapat dihitung nilai debit puncaknya saja, volume dan waktu lamanya hidrograf banjir naik dan turun tidak dapat ditentukan.
Salah satu variabel dalam persamaan Rasional adalah koefisien limpasan (C) , faktor ini merupakan variabel yang paling menentukan hasil perhitungan debit banjir. Koefisien limpasan (C) didefinisikan sebagai perbandingan antara debit puncak aktual dengan debit puncak yang mungkin terjadi. Harga C berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan pada faktor-faktor yang bersangkutan dengan aliran permukaan di dalam sungai, terutama kelembaban tanah, sehingga pemilihan harga koefisien limpasan (C) yang tepat memerlukan pengalaman hidrologi yang luas.
Dengan didasari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian pada suatu daerah aliran sungai agar pemilihan harga koefisien limpasan (C) pada persamaan Rasional terhadap hidrograf satuan terukur suatu daerah aliran sungai tepat sesuai dengan kondisi DAS, penelitian ini dalam bentuk tugas ak
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirWidiana Safaat
Pengantar <Aspek Manajerial> Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana/Masterplan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
*Beberapa referensi peraturan dalam proses perubahan
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Kepdirjen Cipta karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
Analisa Koefisien Limpasan pada Persamaan Rasional untuk Menghitung Debit Ban...Dian Werokila
Dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek teknik sipil yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan air, dibutuhkan suatu analisis hidrologi, sehingga dalam mendesain serta menganalisis faktor-faktor utama dalam pelaksanaan suatu proyek seperti keamanan dan nilai ekonomis, aspek hidrologi tidak dapat diabaikan.
Seorang perencana harus dapat merencanakan bangunan air yang secara optimal mampu untuk mempertahankan kekuatan dan umur bangunan itu sendiri, sehingga dalam periode penggunaannya, bangunan tersebut diharapkan dapat dilalui dengan aman oleh banjir yang terjadi sampai ketinggian debit maksimum tanpa adanya kerusakan pada bangunan tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah berapa besar debit yang harus disalurkan melalui bangunan yang besarnya tidak tentu dan berubah-ubah karena adanya banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu perhitungan hidrologi khususnya analisis banjir rancangan.
Analisis hidrologi digunakan untuk memperkirakan debit banjir rencana, ada beberapa metode yang digunakan untuk memperkirakan besarnya debit banjir rencana mulai dari metode Rasional yang cukup sederhana sampai dengan metode yang sangat kompleks yang kemudian telah dikembangkan untuk disesuaikan dengan kondisi setempat, dikarenakan dari beberapa metode yang ada belum tentu sesuai dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) yang ditinjau. Sehingga dalam memilih metode yang tepat untuk suatu DAS diperlukan kajian yang mendalam agar suatu proyek tersebut aman namun tetap bernilai ekonomis.
Persamaan Rasional merupakan salah satu cara untuk menganalisis debit banjir rencana, namun hasilnya seringkali menghasilkan penyimpangan yang cukup besar sehingga persamaan Rasional dibatasi untuk daerah dengan luas daerah aliran sungai yang kecil, yaitu kurang dari 300 ha (Goldman et.al.,1986).
Metode Rasional dikembangkan berdasarkan asumsi dalam penerapannya bahwa koefisien limpasan (C) dianggap sama untuk berbagai frekuensi hujan dan hanya dapat dihitung nilai debit puncaknya saja, volume dan waktu lamanya hidrograf banjir naik dan turun tidak dapat ditentukan.
Salah satu variabel dalam persamaan Rasional adalah koefisien limpasan (C) , faktor ini merupakan variabel yang paling menentukan hasil perhitungan debit banjir. Koefisien limpasan (C) didefinisikan sebagai perbandingan antara debit puncak aktual dengan debit puncak yang mungkin terjadi. Harga C berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan pada faktor-faktor yang bersangkutan dengan aliran permukaan di dalam sungai, terutama kelembaban tanah, sehingga pemilihan harga koefisien limpasan (C) yang tepat memerlukan pengalaman hidrologi yang luas.
Dengan didasari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian pada suatu daerah aliran sungai agar pemilihan harga koefisien limpasan (C) pada persamaan Rasional terhadap hidrograf satuan terukur suatu daerah aliran sungai tepat sesuai dengan kondisi DAS, penelitian ini dalam bentuk tugas ak
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirWidiana Safaat
Pengantar <Aspek Manajerial> Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana/Masterplan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
*Beberapa referensi peraturan dalam proses perubahan
Pengkajian Kelas Air Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air
Informasi lainnya bisa kunjungi www.mutiarafarhan.com
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBR. Ferro Aviyanto
Rapat Konsolidasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana Penyusunan Peraturan Gubernur NTB tentang Penetapan NPA Air Tanah Provinsi NTB sesuai Permen ESDM RI Nomor 20 Tahun 2017
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
1. GAMBARAN UMUM
PROSES PENYUSUNAN RAAT
Disampaikan dalam rangka
Bimbingan Teknis Sekretariat TKPSDA
Semarang
18-21 Pebruari 2019
2. 1. Keadilan
Pengalokasian
air dengan adil
dan
proporsional,
keadilan antar
wilayah
administrasi,
keadilan antar
daerah hulu
dan hilir
2. Perlindungan Lingkungan
Mengalokasikan
sejumlah air
untuk
kebutuhan
ekosistem
3. Prioritas Pembangunan
Mengalokasikan
air untuk
mendukung
kebutuhan
pembangunan
ekonomi dan
sosial,
mendukung
prioritas
strategis
4. Keseimbangan antara
Kebutuhan - Permintaan Air
Menyeimbangkan
pasokan air dengan
tuntutan kebutuhan
yang bersifat
dinamis, mencegah
terjadinya defisit air
yang tidak terduga
5. Mempromosikan
Efisiensi
Penggunaan Air
Mempromosikan kepada
para pengguna air agar
mereka tergerak dan
mampu melakukan
efisiensi dalam
penggunaan air
PRINSIP DASAR PERENCANAAN ALOKASI AIR
4. Jenis
Alokasi Air
Pola & Rencana
PSDA
Alokasi Air Tahunan (RAAT)
Alokasi Air Rinci
(RAAR)
Kurun waktu 5 s/d 20 tahun Setahun Setiap 15 harian
Lingkup wilayah Wilayah Sungai Daerah Aliran Sungai Daerah Aliran Sungai
Ketersediaan
Air
Global dalam WS
Sesuai skenario di masing-
masing titik pengambilan per
periode selama satu tahun
Berdasarkan debit saat
ini, diperkirakan debit 15
hari mendatang
Kebutuhan Air Global dalam WS
- Irigasi disetiap DI,
- RKI (rumah tangga, kota, industri)
- Keb. air lainnya per periode
selama satu tahun
- Irigasi disetiap DI
- RKI
- Keb. air lainnya untuk
periode yad
Sasaran
Alokasi Air
Upaya pemenuhan
kebutuhan air melalui:
-fisik melalui
pembangunan waduk
-nonfisik dengan
melakukan pengaturan
pola tanam, instrument
- Penetapan rencana tata tanam
dari masing-masing DI (Jadwal,
tanam, Jenis dan luas tanaman)
untuk periode tahun mendatang
- Penetapan RAAT
(Dasar pelaksanaan alokasi air
rinci)
Pelaksanaan alokasi air
secara adil dan merata
pada DAS terkait,
berdasarkan hasil simulasi
perhitungan ketersediaan
dan kebutuhan air pada
saat ini
5. DASAR HUKUM PENGELOLAAN ALOKASI AIR
• Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”
• UU 11/1974 tentang Pengairan
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
• UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Permen PUPR no 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
• Permen PUPR no 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air
dan Bangunan Pengairan
• Permen PUPR no 9/PRT/M/2015, tentang Penggunaan Sumber Daya Air
• Permen PUPR no 18/PRT/M/2015, tentang Iuran eksploitasi dan Pemeliharaan
Bangunan Pengairan
7. LEMBAGA TERKAIT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI AIR
REKOMENDASI
RANCANGAN
RAAT
DATA DI. PROV, DATA DI.
KAB/KOTA/DESA
DATA HUJAN/ IKLIM/
FORECAST TAHUNAN,
TRIWULAN, MINGGUAN
DATA KUALITAS
AIR
USULAN
DEMAND
USULAN
TARGET
TANAM
USULAN
DEMAND
TURBIN
USULAN TARGET
TANAM &
REKOMENDASI
RENCANA TATA TANAM
MENTERI PU/
DIRJEN SDA
USULAN
DEMAND
8. PRIORITAS PENYEDIAAN AIR
Prioritas Utama penyediaan air
adalah untuk memenuhi
kebutuhann pokok se hari hari dan
irigasi bagi pertanian rakyat dalam
sistem irigasi yang sudah ada.
•PermenPUPRNo.06/2015,
•Pasal10ayat2),(3)&(4)
9. Bagan Alir Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan
No
Tim Perencanaan Alokasi Air Ketua Tim Alokasi Air
Sekretariat
TKPSDA
Pembina
Pengelola WS
Menteri/
Gubernur/Bupati
1 Awal tahun
2
3
Penetapan DAS terpilih
Pengumpulan data sekunder
maupun primer, dan penyiapan
peta dasar
Penyusunan RAAT 3,5 - 4 bln
sebelum
MT1
6-8 bln
sebelum
MT1
URAIAN KEGIATAN
PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB
JADWAL
*)
- Perhitungan Neraca Air
- Simulasi dan penyusunan
Rencana Alokasi Air Tahunan
(RAAT)
DAS Terpilih
- Pengumpulan data
primer & sekunder
- Penyiapan data dasar
Ploting lokasi pengguna
SDA dan jaringan pos
hidrologi di peta dasar
Perhitungan
ketersediaan air
Penyusunan skematik
sistem tata air
1 2 3
Draft dokumen RAAT
Penyusunan draft dokumen RAAT
Perhitungan
kebutuhan air
Validasi dan penyusunan
data dalam sistem database
5
Validasi dan penyusunan
data dalam sistem database
4
10. Tim Perencanaan Alokasi Air Ketua Tim Alokasi Air
Sekretariat
TKPSDA
Pembina
Pengelola WS
Menteri/
Gubernur/Bupati
4
5
6 2 bln
sebelum
MT1
7 2 bln
sebelum
MT1
8
9
Catatan:
*) minimal harus terpenuhi
No
Updating data pemanfaat SDA
dan hidrologi
Sosialisasi RAAT ke instansi
terkait dan steakholder/
pembahasan pelaksanaan
alokasi air di tahun yang lalu
3,5 Bln
sebelum
MT1 tahun
mendatang
0.5 bln
sebelum
MT1
2.5 Bln
sebelum
MT1
Penyampaian Draft RAAT pada
rapat komisi/sidang pleno
TKPSDA
Finalisasi dokumen RAAT untuk
dapat ditetapkan oleh Pejabat
yang berwenang
Penyampaian dokumen RAAT
ke instansi yang berwenang
untuk verifikasi dan penetapan
2,5 Bln
sebelum
MT1
Pembahasan hasil perhitungan
RAAT dengan instansi terkait dan
steakholder (Pokja/komisi)
URAIAN KEGIATAN
PELAKSANA YANG BERTANGGUNG JAWAB
JADWAL
*)
tidak
Finalisasi penyusunan
Dokumen RAAT
Updating ploting lokasi
pengguna SDA/jaringan
pos hidrologi
tidak
Sosialisasi RAAT/ penyusunan
rencana detail pelaksanaan
Alokasi Air
21 3 45
dapat
SK
Penetapan
RAAT
belum
Disepakati
Dokumen
dapat diterima
Updating data pengguna
SDA dan seri data hidrologi
Saran pengelolaan
alokasi air untuk
tahun mendatang
Dokumen RAAT untuk
Penetapan
tidak
ya
Disepakati
Rekomendasi Teknis
Finalisasi penyusunan
Dokumen RAAT
tidak
ya
Draft dokumen RAAT
2
dapat
belum
Pembahasan draft dokumen RAAT
Verifikasi
Dokumen RAAT
11. Penetapan DAS
Rencana alokasi sumber daya air tahunan ditetapkan oleh pejabat sesuai kewenangannya dan
dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada WS
yang bersangkutan
Rencana alokasi sumber daya air disusun pada setiap wilayah sungai
Dasar Penetapan DAS :
• Merupakan DAS utama/terbesar pada WS yang ditinjau
• Keberadaan pengguna/pemanfaat SDA di DAS
• Terdapat pemanfaat SDA yang berskala nasional
• DAS berpotensi terjadi masalah dalam pembagian air
terutama pada musim kemarau.
• Kesiapan bangunan pengatur, pengukur dan SDM di
lapangan.
12. BAGAN ALIR PERHITUNGAN NERACA DAN ALOKASI AIR
Catatan
*)
**)
Bilamana tersedia data debit < 10 tahun, perlu melakukan
kalibrasi parameter basin dalam pembangkitan data debit
Perhitungan kebutuhan air pada setiap titik tinjau termasuk
Kebutuhan air
masing-masing DI
Tersedia data kebutuhan air
pada setiap titik tinjau
Ploting lokasi di peta topografi dan
Susun Skematik Sistem Tata Air
Terdapat
waduk
Perhitungan
debit andalan
tidak
ya
Debit dgn prob. tertentu
di masing-masing PDA
Perhitungan ketersediaan air
pada setiap titik tinjau
Ketersediaan air pada setiap
titik tinjau untuk skenario
(basah, kering, normal)
Perhitungan kebutuhan air
pada setiap titik tinjau **)
Terdapat
pos duga air
ya
tidak
Tersedia
data debit
10 thn
tidak
ya
Pembangkitan
data debit *)
Daerah
Irigasi (DI)
Kebutuhan air sesuai data
SIPA/ keb.air non irigasi
Neraca air
defisit
Perhitungan neraca air
skenario basah, kering, normal
Perhitungan Alokasi air
Pengumpulan dan
penyusunan seri
data debit
Inventarisasi lokasi pos &
ketersediaan data hidrologi
Inventarisasi lokasi & pengumpulan
data pengguna SDA
Luas Daerah Irigasi &
pengguna SDA lainnya
(Blangko A-01)
Pola Tata tanam
Alokasi air sesuai
dengan kebutuhan
(blangko A-02)
(basah, kering, normal)
Alokasi air sesuai
dengan ketersediaan
(blangko A-02a)
(basah, kering, normal)
Tingkat pemenuhan
kebutuhan
(Faktor K)
Urutan prioritas
penggunaan air
ya
tidak
RTOW
Harus memuat
• Luas D.I & pengguna SDA
lainnya
• A.A. sesuai dgn kebutuhan
• Pola Tata Tanam
• Tingkat pemenuhan
kebutuhan
• A.A. Sesuai dengan
ketersediaan
• RTOW (jika terdapat waduk)
13. BAGAN ALIR PEMBANGKITAN DATA DEBIT
Analisa Curah Hujan
Data curah
hujan kontinue,
> 10 thn
Pengumpulan
seri data klimatologi
Pembangkitan
data debit
Analisa
curah hujan rata-rata
pada CA pos duga air
Tersedia data curah hujan
> 10 tahun & kontinue
Pengumpulan
seri data curah hujan
Tabulasi seri data curah hujan
Pengecekan &
validasi data
Tabulasi masing-masing seri
parameter klimatologi dari
masing-masing pos
ya
Pengisian
data kosong
tidak
Perhit. Evapotranspirasi
Inventarisasi lokasi pos &
ketersediaan data hidrologi
Perhitungan evapotranspirasi
Pengecekan &
validasi data
Tersedia data
evapotranspirasi
14.
15. POLA TANAM
Okt 1 Okt 2 Nop 1 Nop 2 Des 1 Des 2 Jan 1 Jan 2 Peb 1 Peb 2 Mar 1 Mar 2 Apr 1 Apr 2 Mei 1 Mei 2 Jun 1 Jun 2 Jul 1 Jul 2 Ags 1 Ags 2 Sep 1 Sep 2
Gol 1
Gol 2
Gol 3
LP
LP
LP
LP MT 1 (padi)
LP
MT 3 (palawija)MT 1 (padi)
LP
16. Wilayah Sungai, Kode Wil. Sungai : 05.07 B
DAS Malino Periode : 2017
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
1 B. PDAM
a. Ketersediaan Air 1.94 1.48 1.25 1.76 2.08 2.26 1.74 1.87 1.16 1.61 1.51 1.02 1.23 0.97 1.43 1.64 1.72 2.33 2.09 1.30 2.17 1.59 1.68 1.81
b. Kebutuhan Air:
Kebutuhan Konsumtif
Irigasi
PDAM 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Perikanan
Kebutuhan Non Konsumtif
Pemeliharaan Sungai 0.22 0.22 0.18 0.24 0.25 0.27 0.24 0.22 0.17 0.20 0.20 0.18 0.20 0.16 0.22 0.22 0.25 0.29 0.27 0.24 0.25 0.22 0.20 0.22
Total Kebutuhan 0.32 0.32 0.28 0.34 0.35 0.37 0.34 0.32 0.27 0.30 0.30 0.28 0.30 0.26 0.32 0.32 0.35 0.39 0.37 0.34 0.35 0.32 0.30 0.32
Kebutuhan Konsumtif 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
kebutuhan Non Konsumtif 0.22 0.22 0.18 0.24 0.25 0.27 0.24 0.22 0.17 0.20 0.20 0.18 0.20 0.16 0.22 0.22 0.25 0.29 0.27 0.24 0.25 0.22 0.20 0.22
c. Neraca Air 1.63 1.16 0.97 1.42 1.73 1.89 1.40 1.55 0.89 1.31 1.20 0.74 0.94 0.71 1.11 1.32 1.37 1.95 1.72 0.96 1.82 1.27 1.37 1.49
Status NA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
2 Bendung Malino
a. Ketersediaan Air 2.61 1.96 1.64 2.36 2.80 3.05 2.33 2.51 1.52 2.15 2.00 1.33 1.62 1.25 1.89 2.19 2.30 3.15 2.81 1.71 2.92 2.11 2.24 2.42
b. Kebutuhan Air:
Kebutuhan Konsumtif
Irigasi 1672 Ha 1.36 1.12 0.00 2.58 2.63 2.43 2.12 1.44 2.62 1.55 1.53 0.00 0.64 1.31 1.44 1.41 1.38 0.81 2.77 3.06 2.77 2.34 2.21 2.41
PDAM
Perikanan
KebutuhAn Non Konsumtif
Pemeliharaan Sungai 0.29 0.30 0.24 0.32 0.34 0.37 0.32 0.30 0.22 0.26 0.27 0.24 0.26 0.22 0.29 0.30 0.35 0.39 0.36 0.33 0.34 0.29 0.27 0.30
Total Kebutuhan 1.66 1.42 0.24 2.91 2.96 2.80 2.44 1.74 2.84 1.81 1.80 0.24 0.91 1.53 1.73 1.71 1.72 1.19 3.13 3.39 3.11 2.63 2.48 2.70
Kebutuhan Konsumtif 1.36 1.12 0.00 2.58 2.63 2.43 2.12 1.44 2.62 1.55 1.53 0.00 0.64 1.31 1.44 1.41 1.38 0.81 2.77 3.06 2.77 2.34 2.21 2.41
kebutuhan Non Konsumtif 0.29 0.30 0.24 0.32 0.34 0.37 0.32 0.30 0.22 0.26 0.27 0.24 0.26 0.22 0.29 0.30 0.35 0.39 0.36 0.33 0.34 0.29 0.27 0.30
c. Neraca Air 0.95 0.55 1.40 -0.55 -0.17 0.25 -0.12 0.76 -1.32 0.34 0.20 1.09 0.72 -0.28 0.16 0.48 0.58 1.96 -0.32 -1.68 -0.18 -0.52 -0.24 -0.29
Status NA S S S D D S D S D S S S S D S S S S D D D D D D
Skenario Tahun Kering
Agst. Sept. Okt. Nov. Des.
RENCANA NERACA AIR TAHUNAN
Blangko A-02
No. Nama SubDAS Kondisi
Bulan (m3
/dt) Rata-rata
Tahunan
KET.
Bataonyo
Malino
Jan. Peb. Maret April Mei Juni Juli
17. Wilayah Sungai, Kode Wil. Sungai : Lambunu Buol - 05.07 B
Daerah Aliran Sungai : Malino
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
1
a. Ketersediaan Air 1.94 1.48 1.25 1.76 2.08 2.26 1.74 1.87 1.16 1.61 1.51 1.02 1.23 0.97 1.43 1.64 1.72 2.33 2.09 1.30 2.17 1.59 1.68 1.81
b. Kebutuhan Air:
Kebutuhan air konsumtif
Irigasi
PDAM 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Perikanan
Kebutuhan air non konsumtif
Pemeliharaan Sungai 0.22 0.22 0.18 0.24 0.25 0.27 0.24 0.22 0.17 0.20 0.20 0.18 0.20 0.16 0.22 0.22 0.25 0.29 0.27 0.24 0.25 0.22 0.20 0.22
Total Kebutuhan air 0.32 0.32 0.28 0.34 0.35 0.37 0.34 0.32 0.27 0.30 0.30 0.28 0.30 0.26 0.32 0.32 0.35 0.39 0.37 0.34 0.35 0.32 0.30 0.32
Kebutuhan air konsumtif 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
kebutuhan air non konsuftif 0.22 0.22 0.18 0.24 0.25 0.27 0.24 0.22 0.17 0.20 0.20 0.18 0.20 0.16 0.22 0.22 0.25 0.29 0.27 0.24 0.25 0.22 0.20 0.22
c. Neraca Air 1.63 1.16 0.97 1.42 1.73 1.89 1.40 1.55 0.89 1.31 1.20 0.74 0.94 0.71 1.11 1.32 1.37 1.95 1.72 0.96 1.82 1.27 1.37 1.49
Status NA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
d. Alokasi Air
Alokasi air PDAM 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Alokasi air pemeliharaan sungai 0.22 0.22 0.18 0.24 0.25 0.27 0.24 0.22 0.17 0.20 0.20 0.18 0.20 0.16 0.22 0.22 0.25 0.29 0.27 0.24 0.25 0.22 0.20 0.22
2 Bendung Malino
a. Ketersediaan Air 2.61 1.96 1.64 2.36 2.80 3.05 2.33 2.51 1.52 2.15 2.00 1.33 1.62 1.25 1.89 2.19 2.30 3.15 2.81 1.71 2.92 2.11 2.24 2.42
b. Kebutuhan Air:
Kebutuhan air konsumtif
Irigasi 1672 Ha 1.36 1.12 0.00 2.58 2.63 2.43 2.12 1.44 2.62 1.55 1.53 0.00 0.64 1.31 1.44 1.41 1.38 0.81 2.77 3.06 2.77 2.34 2.21 2.41
PDAM
Perikanan
Kebutuhan air non konsumtif
Pemeliharaan Sungai 0.29 0.30 0.24 0.32 0.34 0.37 0.32 0.30 0.22 0.26 0.27 0.24 0.26 0.22 0.29 0.30 0.35 0.39 0.36 0.33 0.34 0.29 0.27 0.30
Total Kebutuhan air 1.66 1.42 0.24 2.91 2.96 2.80 2.44 1.74 2.84 1.81 1.80 0.24 0.91 1.53 1.73 1.71 1.72 1.19 3.13 3.39 3.11 2.63 2.48 2.70
Kebutuhan air konsumtif 1.36 1.12 0.00 2.58 2.63 2.43 2.12 1.44 2.62 1.55 1.53 0.00 0.64 1.31 1.44 1.41 1.38 0.81 2.77 3.06 2.77 2.34 2.21 2.41
kebutuhan air non konsuftif 0.29 0.30 0.24 0.32 0.34 0.37 0.32 0.30 0.22 0.26 0.27 0.24 0.26 0.22 0.29 0.30 0.35 0.39 0.36 0.33 0.34 0.29 0.27 0.30
c. Neraca Air 0.95 0.55 1.40 -0.55 -0.17 0.25 -0.12 0.76 -1.32 0.34 0.20 1.09 0.72 -0.28 0.16 0.48 0.58 1.96 -0.32 -1.68 -0.18 -0.52 -0.24 -0.29
Status NA S S S D D S D S D S S S S D S S S S D D D D D D
Alokasi Air
Alokasi air Irigasi 1672 Ha 1.36 1.12 0.00 2.03 2.46 2.43 2.01 1.44 1.29 1.55 1.53 0.00 0.64 1.03 1.44 1.41 1.38 0.81 2.45 1.38 2.59 1.82 1.96 2.12
Faktor K 1.00 1.00 1.00 0.79 0.94 1.00 0.95 1.00 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.45 0.93 0.78 0.89 0.88
Alokasi air pemeliharaan sungai 0.29 0.30 0.24 0.32 0.34 0.37 0.32 0.30 0.22 0.26 0.27 0.24 0.26 0.22 0.29 0.30 0.35 0.39 0.36 0.33 0.34 0.29 0.27 0.30
No. Lokasi Kondisi
RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN TAHUN 2016/2017
Blangko A-02a
KET.
Jan. Peb. Maret April Mei Juni Juli Agst. Sept. Okt.
Skenario Tahun Kering
Nov. Des.
Bendung PDAM
Bulan (m3
/dt) Rata-rata
Tahunan
18. 1. PDAM
2. B. Malino
MUARA
RENCANA NERACA AIR DENGAN SKENARIO TAHUN KERING
3. Ongka Atas
4. Ongka Persatuan
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Jan-1
Peb-1
Mar-1
Apr-1
Mei-1
Jun-1
Jul-1
Ags-1
Sep-1
Okt-1
Nop-1
Des-1
Debit(m3/dt)
Keb. PDAM P. Sungai Ketersedian
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Jan-1
Peb-1
Mar-1
Apr-1
Mei-1
Jun-1
Jul-1
Ags-1
Sep-1
Okt-1
Nop-1
Des-1
Debit(m3/dt)
Keb. Irigasi P. Sungai Ketersedian
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Jan-1
Peb-1
Mar-1
Apr-1
Mei-1
Jun-1
Jul-1
Ags-1
Sep-1
Okt-1
Nop-1
Des-1
Debit(m3/dt)
Keb. Irigasi P. Sungai Ketersedian
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Jan-1
Peb-1
Mar-1
Apr-1
Mei-1
Jun-1
Jul-1
Ags-1
Sep-1
Okt-1
Nop-1
Des-1
Debit(m3/dt)
Keb. Irigasi P. Sungai Ketersedian