2. DREAM BIG
LEARN BEYOND
ANGGOTA KELOMPOK 3
EBIL EFANSYAH [2301020038]
I KADEK VIRGIO ADRIAN KARAWISTHA
[2301020050]
PARAMITHA DEWI WIJAYA [2301020036]
THERESIA ROXANNE BULSAM LAMATOKAN
[2301020052]
1
2
3
4
https://primakara.ac.id
3. A. MENELUSURI KONSEP NEGARA, TUJUAN
NEGARA DAN URGENSI DASAR NEGARA
DAFTAR ISI
B. MENANYA ALASAN DIPERLUKANNYA KAJIAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
C. MENGGALI SUMBER YURIDIS, HISTORIS,
SOSIOLOGIS, DAN POLITIS TENTANG
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
D. MEMBANGUN ARGUMEN TENTANG
DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
E. MENDESKRIPSIKAN ESENSI DAN URGENSI
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
F. TUGAS BELAJAR LANJUT PROJEK BELAJAR
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
https://primakara.ac.id
4. DREAM BIG
LEARN BEYOND
A. MENELUSURI KONSEP NEGARA,
TUJUAN NEGARA DAN URGENSI
DASAR NEGARA
https://primakara.ac.id
6. Tingkatan Perundangan-undangan di Indonesia
TAP MPR
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
UUD
1945
UUD
1945
https://primakara.ac.id
7. DREAM BIG
LEARN BEYOND
B. MENANYA ALASAN DIPERLUKANNYA
KAJIAN PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
https://primakara.ac.id
8. https://primakara.ac.id
Menurut Muzayin (1992: 16)
Menurut Soekarno (1945)
“Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa
yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan
bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari
aspirasi”
“Pancasila bukanlah suatu aliran tertentu dalam arti tidak berada pada
golongan demokrasi, sosialisme, liberalisme, maupun golongan yang
lain. Akan tetapi adalah suatu pandangan hidup yang murni dan asli”
9. DREAM BIG
LEARN BEYOND
C. MENGGALI SUMBER YURIDIS, HISTORIS,
SOSIOLOGIS, DAN POLITIS TENTANG
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
https://primakara.ac.id
10. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4.
1. Sumber Yuridis sebagai Dasar Negara
Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 2.
2. Sumber Historis sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap
berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis.
https://primakara.ac.id
11. 3. Sumber Sosiologis sebagai Dasar Negara
1. Nilai ketuhanan (religiusitas).
2. Nilai kemanusiaan universal.
Menurut Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR
periode 2009-2014) tentang moralitas & haluan negara:
3. Nilai etika kemanusiaan.
4. Kedaulatan Rakyat.
Sumber Politis sebagai Dasar Negara
4.
5. Keadilan Sosial.
Pasal 1 Ayat 2 Pasal 36A
"Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.“ Pancasila menjadi
landasan etik dalam kehidupan politik
bangsa Indonesia.
"Lambang Negara ialah Garuda
Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika."
https://primakara.ac.id
12. DREAM BIG
LEARN BEYOND
D. MEMBANGUN ARGUMEN TENTANG
DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
https://primakara.ac.id
13. 1. Argumen tentang Dinamika Pancasila
1 /6/1945 18/8/1945 5 /7/1959 30/9/1965 1998
2004-
Sekarang
Lahirnya
Pancasila
Diresmikannya
Pancasila
Sistem Demokrasi
Liberal
G30S PKI
Pergantian
Presiden
Penyimpangan
dari pancasila
Terombang
ambing
Disuarakan Kembali
Pancasila
https://primakara.ac.id
14. 2. Argumen Tentang Tantangan Terhadap Pancasila
Munculnya ideologi-ideologi yang menyimpang dari
Pancasila
Aparatur Pemerintahan yang Perlu
Diperbaiki
Sumber gambar 1: https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/kyai-dan-ulama-
bakar-bendera-pki-di-dprd-sampang/
Sumber gambar 2: https://nasional.tempo.co/read/1740160/johnny-g-plate-disebut-
terima-rp-13-miliar-dari-kasus-korupsi-bts-kominfo
https://primakara.ac.id
Gambar
1
Gambar
2
15. DREAM BIG
LEARN BEYOND
E. MENDESKRIPSIKAN ESENSI DAN
URGENSI PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA
https://primakara.ac.id
16. 1. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
A. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara
• Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sumber hukum, suasana kebatinan, cita-
cita, norma, dan sumber semangat (Kaelan, 2000: 198--199).
B. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
• Pendekatan institusional (kelembagaan).
• Pendekatan human resourses (personal/sumber daya manusia).
2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI
• Tonggak dasar dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
https://primakara.ac.id
17. 3. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945
Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945
.
No Nilai Dasar (Pancasila) Nilai Instrumental
1 Nilai Sila 1 Pasal 28E ayat (1), pasal 29.
2 Nilai Sila 2 Pasal 1 ayat (3), pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J.
3 Nilai Sila 3 Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3) , Pasal 30 ayat (1) sampai dengan
ayat (5).
4 Nilai Sila 4 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7,
Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E.
5 Nilai Sila 5 Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34.
Sumber:https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/132944669/hubunga
n-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945 https://primakara.ac.id
18. 5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan
No Kategori Bidang Implementasi Kebijakan
1 Bidang Politik UUD 1945 Pasal 1 ayat 2
2 Bidang Ekonomi UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3.
3 Bidang Sosial Budaya UUD 1945 Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3.
4 Bidang Hankam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4,
dan 5.
https://primakara.ac.id
21. HASIL ANALISIS
PERGUB Bali No 80 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1.
(1) Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama:
a. tempat persembahyangan umat Hindu;
b. lembaga adat;
c. prasasti peresmian gedung;
d. gedung;
e. lembaga pemerintahan;
f. lembaga swasta;
g. jalan;
h. sarana pariwisata;
i. fasilitas umum lainnya.
POIN PRO
Pelestarian Budaya (Kepanjangan Pancasila)
Kohesi Sosial (Pancasila Sila ke-4)
Kesetaraan (Pancasila Sila ke-5)
POIN KONTRA
Sumber aturan: https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24665 https://primakara.ac.id