Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, dan memberikan pelindungan hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, dan prosedur administrasi pemerintahan.
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan perubahan organisasi dan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang proses pengisian kepala perangkat daerah, kepala unit kerja, jabatan administrator dan pengawas sesuai dengan peraturan tersebut.
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk berbagai jabatan fungsional berkisar antara 58-65 tahun, dan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang hal yang sama.
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan;
Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, dan memberikan pelindungan hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, dan prosedur administrasi pemerintahan.
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan perubahan organisasi dan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang proses pengisian kepala perangkat daerah, kepala unit kerja, jabatan administrator dan pengawas sesuai dengan peraturan tersebut.
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk berbagai jabatan fungsional berkisar antara 58-65 tahun, dan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang hal yang sama.
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan;
Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Yudhi Aldriand
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Target vaksinasi akan dicapai dengan melibatkan tenaga kesehatan dan relawan dari berbagai elemen masyarakat. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan, perubahan status, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini menjelaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
Dokumen tersebut merupakan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang mengatur tentang jenis, format, penyusunan, dan pengurusan berbagai jenis naskah dinas di instansi pemerintah guna menciptakan komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
Surat Edaran ini memberikan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi PNS sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. Surat ini menjelaskan prosedur mutasi antar instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pejabat yang berwenang menetapkan mutasi.
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi, pengaturan tentang penjabat kepala desa dan pegawai negeri sipil yang menjadi kepala desa, serta ketentuan tentang pelantikan calon kepala desa yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membahas perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi pengaturan interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang, tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota, persyaratan calon kepala desa, penetapan calon terpilih, serta pengaturan pemilihan kepala desa antar waktu melalui m
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil (PNS). Manfaatnya meliputi asuransi dwiguna, yang diberikan saat pensiun atau meninggal dunia, dan asuransi kematian untuk PNS, istri/suami, atau anak yang meninggal. Besar manfaat dihitung berdasarkan masa kerja, gaji, dan akumulasi selisih iuran. PT Taspen wajib membukukan akumulasi ter
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perang
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib Pajak dapat memperoleh pengampunan pajak dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan melalui surat pernyataan harta. Pengampunan pajak meliputi kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak 2015 yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Yudhi Aldriand
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Target vaksinasi akan dicapai dengan melibatkan tenaga kesehatan dan relawan dari berbagai elemen masyarakat. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan, perubahan status, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini menjelaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
Dokumen tersebut merupakan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang mengatur tentang jenis, format, penyusunan, dan pengurusan berbagai jenis naskah dinas di instansi pemerintah guna menciptakan komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
Surat Edaran ini memberikan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi PNS sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. Surat ini menjelaskan prosedur mutasi antar instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pejabat yang berwenang menetapkan mutasi.
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi, pengaturan tentang penjabat kepala desa dan pegawai negeri sipil yang menjadi kepala desa, serta ketentuan tentang pelantikan calon kepala desa yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membahas perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi pengaturan interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang, tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota, persyaratan calon kepala desa, penetapan calon terpilih, serta pengaturan pemilihan kepala desa antar waktu melalui m
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil (PNS). Manfaatnya meliputi asuransi dwiguna, yang diberikan saat pensiun atau meninggal dunia, dan asuransi kematian untuk PNS, istri/suami, atau anak yang meninggal. Besar manfaat dihitung berdasarkan masa kerja, gaji, dan akumulasi selisih iuran. PT Taspen wajib membukukan akumulasi ter
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perang
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib Pajak dapat memperoleh pengampunan pajak dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan melalui surat pernyataan harta. Pengampunan pajak meliputi kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak 2015 yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memberikan pengampunan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun pajak 2015 yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan berkisar antara 0,5-10% tergantung periode pengungkapan dan jenis harta. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memperce
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu yang dilakukan melalui musyawarah desa. Tahapannya meliputi persiapan dengan membentuk panitia pemilihan, pendaftaran calon, penetapan calon yang layak, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan calon terpilih, dan pelaporan hasil ke instansi yang berwenang. Calon harus memenuhi syarat tertentu dan pemilihan dilakukan secara musyawarah
Dokumen ini memberikan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dokumen ini menjelaskan tentang peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, struktur organisasi dan tata kelola keuangan desa, serta proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persiapan pemilihan meliputi penetapan pemilih, pembentukan panitia pemilihan, dan pengumuman daftar pemilih sementara dan tambahan.
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Yudhi Aldriand
1. Dokumen tersebut merangkum kebijakan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang sistem penilaian yang mencakup sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang dinilai untuk meningkatkan kinerja PNS.