Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal oleh pemerintah pusat dan daerah. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara. Pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan minimal yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan menambahkan definisi, ruang lingkup proyek strategis nasional, dan ketentuan pelaporan pelaksanaan proyek.
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal oleh pemerintah pusat dan daerah. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara. Pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan minimal yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan menambahkan definisi, ruang lingkup proyek strategis nasional, dan ketentuan pelaporan pelaksanaan proyek.
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
Peraturan ini mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, mencakup pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, insentif daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan DIY. Dana desa bersumber dari APBN untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan di desa.
Pp 09 tahun_2003 pengankatan pemindahan dan pemberitahuanNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan ini mengatur wewenang Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan jabatan dan golongannya.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk mendapatkan status BLU dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keu
Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian, meliputi penetapan besaran tunjangan berdasarkan kelas jabatan, syarat penerima, dan ketentuan pelaksanaannya.
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk berbagai jabatan fungsional berkisar antara 58-65 tahun, dan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang hal yang sama.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, antara lain menguatkan konsorsium BUMN yang dipimpin KAI, membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan mengatur skema pendanaan serta dukungan pemerintah untuk mengatasi kenaikan biaya proyek.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Effective End User Training - SharePoint Summit - Feb 2011Veronique Palmer
This document summarizes a presentation on effective end user training for SharePoint. The presentation covers causes of low user adoption like bad or lack of end user training. It discusses options for training like external elearning courses, in-house training, and blended approaches. It provides examples of curriculum for beginners that cover basics like navigation, libraries, and sites in 1 day. The presentation emphasizes the importance of hands-on training and providing ongoing support and resources to users to help drive user adoption of SharePoint.
This document discusses resilience through the stories of biblical characters Job, Joseph, Naomi, Esther, and Paul. Each faced adversity for reasons related to their faith or character, but responded with patience, trust in God, and a willingness to serve Him. As a result, they overcame their difficulties and gained a deeper understanding of God and greater faith. The document encourages developing resilience by surrendering to God in every situation and trusting that He can use difficulties for good.
How to Spot and Cope with Emerging Transitions in Complex Systems for Organiz...Eric Garland
A presentation on how our current situation of global economic transition requires a new approach to organizational learning and decision making. We are ending the era of authoritarian intelligence and moving toward more of a peer-to-peer approach toward decoding changes in the world.
For more check out https://www.competitivefutures.com/ and http://www.ericgarland.co/keynote-speaker-executive-educator/
This document describes the Continuous Process Centrifugal Suspended Matter Separator (CPCSMS), a customized centrifuge that can significantly reduce centrifuge speed while removing suspended solids from liquid. This saves energy and treats removed solids more gently than traditional centrifuges. The CPCSMS was inspired by the need for a cost-effective way to separate algae from water for various applications, including biofuels. It can harvest algae at high volumes in an efficient manner. The CPCSMS has potential applications in water treatment, swimming pools, and various industrial processes that involve separating solids from liquids.
This document summarizes two observations of writing center consultations.
The first observation describes a session led by consultant K, where they worked with a student applying to physical therapy school on organizing their essay. K provided constructive feedback by reading the essay aloud and pointing out issues, while also complimenting parts that were done well.
The second observation describes a session led by consultant KK. KK greeted the returning student at the waiting area to make them comfortable. KK tailored their approach based on the student's level of interest and had the student read their paper aloud. KK ended positively by praising the student's attitude and writing.
This Twitter user's profile consists of their username @vtr.cmh and several pages showing who they follow and recent tweets in their feed. The profile is brief, containing only the user's username and samples of their following and feed pages.
- Lingeswara Rao Konuru is seeking a responsible and challenging role in a growth-oriented industry.
- He has an MBA and MCom and over 7 years of work experience in logistics, stores, and accounts roles for companies like Vaibhav Empire Pvt Ltd and Pearl Bottling Pvt Ltd.
- His experience includes inventory management, procurement, vendor management, import/export, and maintaining statutory documents and reports.
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
Peraturan ini mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, mencakup pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, insentif daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan DIY. Dana desa bersumber dari APBN untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan di desa.
Pp 09 tahun_2003 pengankatan pemindahan dan pemberitahuanNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan ini mengatur wewenang Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan jabatan dan golongannya.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk mendapatkan status BLU dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keu
Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian, meliputi penetapan besaran tunjangan berdasarkan kelas jabatan, syarat penerima, dan ketentuan pelaksanaannya.
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk berbagai jabatan fungsional berkisar antara 58-65 tahun, dan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang hal yang sama.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, antara lain menguatkan konsorsium BUMN yang dipimpin KAI, membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan mengatur skema pendanaan serta dukungan pemerintah untuk mengatasi kenaikan biaya proyek.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Effective End User Training - SharePoint Summit - Feb 2011Veronique Palmer
This document summarizes a presentation on effective end user training for SharePoint. The presentation covers causes of low user adoption like bad or lack of end user training. It discusses options for training like external elearning courses, in-house training, and blended approaches. It provides examples of curriculum for beginners that cover basics like navigation, libraries, and sites in 1 day. The presentation emphasizes the importance of hands-on training and providing ongoing support and resources to users to help drive user adoption of SharePoint.
This document discusses resilience through the stories of biblical characters Job, Joseph, Naomi, Esther, and Paul. Each faced adversity for reasons related to their faith or character, but responded with patience, trust in God, and a willingness to serve Him. As a result, they overcame their difficulties and gained a deeper understanding of God and greater faith. The document encourages developing resilience by surrendering to God in every situation and trusting that He can use difficulties for good.
How to Spot and Cope with Emerging Transitions in Complex Systems for Organiz...Eric Garland
A presentation on how our current situation of global economic transition requires a new approach to organizational learning and decision making. We are ending the era of authoritarian intelligence and moving toward more of a peer-to-peer approach toward decoding changes in the world.
For more check out https://www.competitivefutures.com/ and http://www.ericgarland.co/keynote-speaker-executive-educator/
This document describes the Continuous Process Centrifugal Suspended Matter Separator (CPCSMS), a customized centrifuge that can significantly reduce centrifuge speed while removing suspended solids from liquid. This saves energy and treats removed solids more gently than traditional centrifuges. The CPCSMS was inspired by the need for a cost-effective way to separate algae from water for various applications, including biofuels. It can harvest algae at high volumes in an efficient manner. The CPCSMS has potential applications in water treatment, swimming pools, and various industrial processes that involve separating solids from liquids.
This document summarizes two observations of writing center consultations.
The first observation describes a session led by consultant K, where they worked with a student applying to physical therapy school on organizing their essay. K provided constructive feedback by reading the essay aloud and pointing out issues, while also complimenting parts that were done well.
The second observation describes a session led by consultant KK. KK greeted the returning student at the waiting area to make them comfortable. KK tailored their approach based on the student's level of interest and had the student read their paper aloud. KK ended positively by praising the student's attitude and writing.
This Twitter user's profile consists of their username @vtr.cmh and several pages showing who they follow and recent tweets in their feed. The profile is brief, containing only the user's username and samples of their following and feed pages.
- Lingeswara Rao Konuru is seeking a responsible and challenging role in a growth-oriented industry.
- He has an MBA and MCom and over 7 years of work experience in logistics, stores, and accounts roles for companies like Vaibhav Empire Pvt Ltd and Pearl Bottling Pvt Ltd.
- His experience includes inventory management, procurement, vendor management, import/export, and maintaining statutory documents and reports.
BBS International provides human resource consulting and recruitment services. They have over 10 years of experience working with organizations across various industries to source and hire qualified candidates. Their recruitment process involves 12 stages including document verification, candidate selection, training, visa assistance, and induction. Their goal is to help organizations transform their workforce into productive assets by providing efficient and skilled professionals through their global database and experience in the recruitment field.
Rose is an important member of the organization who provides guidance and support to others. Without Rose around for nearly four days, chaos ensued. Members struggled with daily tasks, made poor decisions, and nearly started a fire. The announcement urges people to appreciate those who help them, like Rose, and to take care of them so they don't experience hardships if that person is absent.
This document summarizes a presentation on spatial thinking and geospatial technologies. The presentation covered how everything has a location and can be mapped, how GIS helps with decision making. It discussed trends like open data, crowd sourcing, smart phones, and open source software. The presentation concluded that geospatial information will be ubiquitous through mobile devices and sensors by 2015, and that locations data can add value across many applications.
Strategic management » strategic outsourcing
https://youtu.be/8x5ADQ89nYc
Special discount for sileshare viewers
https://niraj7005.wooplr.com/search?q=Anarkali
Men & women product
Open below link
https://niraj7005.wooplr.com
For tour
https://www.facebook.com/DestinigoWorld/
The document summarizes the key conventions of a pop magazine, including a masthead on the front cover listing the magazine title, date, issue number, and price. The cover also typically includes cover lines highlighting the main cover story, as well as a large main image related to the cover story. Inside the magazine, common elements are a masthead similar to the front, page numbers, section headings, images and articles about fashion and celebrities, and competitions or offers for readers.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, termasuk mengenai penentuan usia dan masa kerja tenaga honorer, proses seleksi, dan pembebanan biaya pengangkatan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur tentang penetapan, besaran, dan ketentuan pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan tersebut berdasarkan capaian kinerja organisasi dan individu. Dokumen ini juga mencabut Peraturan Presiden sebelumnya dan menetapkan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut.
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdfCIkumparan
Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi. Tunjangan kinerja diberikan setiap bulan sesuai dengan kelas jabatan dan capaian kinerja pegawai.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan ini menetapkan kode etik bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, menjamin tata tertib, kelancaran tugas, iklim kerja yang kondusif, serta citra dan kinerja pegawai. Kode etik ini mengatur kewajiban pegawai seperti bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang baik, serta larangan seperti diskriminasi, penyalahgunaan jabatan, dan penerima
Peraturan Pemerintah ini mengubah definisi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, serta jabatan-jabatan terkait untuk mengatur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara lebih terintegrasi.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, terutama mengenai penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Perubahan tersebut antara lain menetapkan bahwa Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara yang akan menetapkan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan ini mengatur tentang prinsip, ruang lingkup, dan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri secara lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Ditetapkan empat jenjang jabatan Penyuluh Hukum dari yang paling rendah hingga tertinggi beserta persyaratan pangkat dan golongan ruangnya. Instansi pembina jabatan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membina pelaksanaan jabatan tersebut.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip, jenis perjalanan dinas (jabatan dan pindah), dan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
1. PRESIDEN
REP U S LIK IN DONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2o14
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Menimbang
Mengingat
~ 'i
·,'t.'l ·
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a . bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian Agama, maka dalam
upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan
Kementetian Agama, perlu diberikan Tunjangan
Kinerja;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang . Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. ~.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);,
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembar~n Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan
Lembaran Negara Reyublik Indonesia Nomor 5494);
f . 5. Peraturan ...
v
2. ·'
,,
·J·'' ··
PRESI DEN
REPUBLIK INDO NES IA
2
5 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai N~geri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
7 . Peraturan Presiden · Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembara~1 Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);
8 . -'Peraturan Presiden Nomor 24 . Tahun 2010 ten tang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2~0 14 Nom or 189); ·
MEMUTUSKAN:
3. Menetapkan
..: I
• ' 'f
PRES! DEN
REPUBL!K INDONESIA
3
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
AGAMA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Ncgeri Sipil yang sel?-njutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, 'diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerinLahan.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama adalah
PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan
bekerja secara penuh pacta satuan organisasi di
lingkungan Kementerian Agama.
Pasal 2
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan
Kementerian Agama, sclain diberikan penghasilan
sesua1 kctcntuan peraturan pe;undang-undangan,
diberikan Tunjangan KinLetiap bulan.
Pasal3
4. PRESIDEN
REPUBLI K INDO N ES IA
4
Pasal 3
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tidak diberikan kepada:
a . Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang
tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang
diberhentikan
dinonaktifl<:an;
untuk sementara atau
c. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang
diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu (belum diberhentikan
sebagai Pegawai Negeri Sipil);
d . Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang
diperbantukan/dipekerjakan pada badan/
instansi lain di luar lingkungan Kernenterian
Agama;
e. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang
diberikan cuti dj luar tanggungan negara atau
dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; ,
(!) Pegawai di li~gkungan Kementerian Agama yang
diangkat sebagai pejabat fungsional guru dan
dosen; dan
g. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
UmumLayanan sebagaim~na telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahundengan
2012.
L (2) Ketentuan ...
5. .•
PRESI D EN
REPUBLIK INDONESIA
5
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di
lingkungan Kementerian Agama yang tidak diberikan
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Pcraturan Menteri Agama.
Pasal 4
Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Pe.raturan Presiden ini.
Pasal 5
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014.
(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan memperhitungkan capaian
kinerja pegawai setiap bulannya.
Pasal 6
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan
bcrsangkutan.
Belanja Negara pada Tahun Anggaran
L Pasal 7 ...
6. PRESIDEN
REPUBLIK INDONES IA
6
Pasal 7
(1) Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari
para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian
I
Agama ditetapkan oleh Menteri Agama sesua1
dengan hasil · validasi yang telah dilakukan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan
dari para pemangku jabatan di lingkungan
Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri
Agama setelah mendapat persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
(3) Dalam hal perset1..1juan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat
terhadap perubahan anggaran, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Pasal 8
(1)" Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama
yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan
mendapat tunjangan profesi selain guru dan dosen,
maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih
antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya
'
dengan Tunjangan Profesi pada j'enjangnya.
[ (2) Apabila
7. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
7
(2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar
daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya,
maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi
pada jenjangnya.
Pasal 9
(1) Pacta saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Agama
wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan
I
dievaluasi secara berkala oleh Menteri Agama dan
Tim Reformasi · Birokrasi Nasional, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Pasal 10·
Ketentuan teknis pelaksanaan PeratLlran Presiden ini,
diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama menurut bidang
tugasnya masing-masing.
Pasal 11
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
8. PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
8
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
Peraturan Presiden lll.l
dalam Lembaran Negara
Ditetapkan di Jakarta
dengan
Republik
pada tanggal 17 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 232
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
;{~· ...:dan KeCx;nanan,
/f·;"f/ ::, ~ /
(~~~ ; ;'~r'(/
:~ ':·::~~- ,,~;, J~!f/ .
., f, ..Bistol{<k bolon... --- ,,u;j'
:..:, .. t~Y~·;.
."' ..... .,.~
9. No
1
1.
2.
3.
4.
5 .
6 .
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
PRESIDEN
REPUBLIK IN D ONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL
108 TAHUN 2014
17 SEPTEMBER 20 14
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
K ELAS JABATAN
'T UNJ ANGAN KINERJA
PER KELAS J ABATAN
2
17
16
1Q
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3
Rp. 19.360.000,00
Rp. 14.131.000,00
Rp . 10 .315.000,00
Rp. 7 .529.000,00
Rp. 6 .023.000,00
Rp . 4 .819.000,00
Rp . 3.855.000,00
Rp. 3 .352.000,00
Rp. 2 .915.000,00
Rp. 2.535.000,00
Rp. 2.304.000,00
Rp. 2.095.000,00
Rp. 1.904.000,00
Rp. 1.814.000,00
Rp. 1.727.000,00
Rp. 1.645.000,00
Rp. 1.563.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salin~ sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
' ·-.;;.
Deputi Bidan'g Bolitik, Hukum
d I<
,,
an e~an,
!• ·;· L,-~~· 1
l' . II,,
