Peraturan Presiden ini menetapkan besaran tunjangan jabatan fungsional untuk analis anggaran berdasarkan jenjang keahlian, mulai dari analis anggaran ahli utama hingga ahli pertama. Tunjangan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai analis anggaran.
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. SALINAN
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2OI9
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi,
pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai
negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran,
perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional
Analis Anggaran yang sesuai beban kerja dan
tanggung jawab pekerjaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang T.rnjangan Jabatan
Fungsional Analis Anggaran;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5a941;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
3O Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor l23l;
b
4. Peraturan . .
2. PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2OL4
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2aO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Trnjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran, yang
selanjutnya disebut Tunjangan Analis Anggaran adalah
tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Analis Anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2
Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran
diberikan Tunjangan Analis Anggaran setiap bulan.
4
5
Pasal3...
3. PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal 3
Besaran Tunjangan Analis Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
Pasal 4
Pemberian Tunjangan Analis Anggaran bagi:
a. pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintah
pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; dan
b. pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintah
daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pasal 5
Pemberian Trnjangan Analis Anggaran dihentikan
apabila pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan
fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan
pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Trnjangan Analis Anggaran dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
4. PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari2Ol9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2Ol9
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT9 NOMOR 14
ttd.
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
tiBidang Hukum dan
SE
,-undangan,'r'I-.u
i;r i {1
J.
':j./'
na Djaman
5. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2.019
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS ANGGARAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
-undangan,
l_1i
":.
,*
No
Jenjang Jabatan
Fungsional Keahlian
Tunjangan
I Analis Anggaran Ahli Utama Rp 2.025.000,00
2 Analis Anggaran Ahli Madya Rp 1.380.000,00
3 Analis Anggaran Ahli Muda Rp 1.100.000,00
4 Analis Anggaran Ahli Pertama Rp 540.000,00
tt[ l' ,
anna Djaman
*