panduan daerah dalam penetapan kebijakan sekdes pns

1. SEKRETARIS DESA
PNS
DITJEN BINA PEMDES
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ROOY JOHN SALAMONY

2. KONSTRUKSI SEKRETARIS
DESA
Pasal 25
• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau
yang disebut dengan nama lain.

3. PERANGKAT DESA
• Pasal 48
Perangkat Desa terdiri atas:
• a. sekretariat Desa;
• b. pelaksana kewilayahan; dan
• c. pelaksana teknis.

4. TUGAS DAN PENGANGKATAN
• Pasal 49
• (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.
• (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
• (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat
Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

5. • Pasal 118
• (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku
sampai habis masa jabatannya.
• (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan
Undang-Undang ini.
• (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini
tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.
• (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti
ketentuan Undang-Undang ini.
• (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap
melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
• (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai
pegawai negeri sipilmelaksanakan tugasnya sampai
ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

6. PENGATURAN PERANGKAT DESA
PNS DALAM PP 43/2014
Pasal 67
• (1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan
diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin
tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
• (2) pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat terpilih dan
diangkat menjadi perangkat Desa, dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan
hak sebagai pegawai negeri sipil.

7. Pasal 155
• Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris
Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap
menjalankan tugasnyasesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Amanat ; Pasal 70 dan Pasal 71 dari PP No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU N. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Permendagri No. 83
Tahun 2015
Pengangkatan Perangkat Desa
Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dgn persyaratan umum dan
khusus. Persyaratan Umum: - Min SMU/Sederajat
- Berusia 20 thn sd 42 thn
- Terdaftar sbg penduduk desa
- Memenuhi kelengkapan persyaratan adm

9. Persyaratan khusus: persyaratan yang bersifat khusus dengan
memperhatikan hak asal – usul dan nilai sosial budaya masyarakat
setempat yang ditetapkan dalam Perda.
Mekanisme Pengangkatan
Perangkat Desa
Pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme :
 Kepala Desa membentuk tim, terdiri atas: ketua, sekretaris dan
anggota.
 Melakukan penjaringan oleh tim paling lama 2 bulan setelah jabatan
perangkat desa kosong atau diberhentikan.
 Hasil penjaringan calon, minimal 2 orang dikonsultasikan ke Camat.
 Camat memberikan rekomendasi tertulis selambat – lambatnya 7 hr
kerja.
 Rekomendasi camat berupa persetujuan atau penolakan.
 Jika camat setuju, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala
Desa ttg Pengangkatan Perangkat Desa.
 Jika camat menolak, Kepala Desa melakukan penjaringan kembali.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

10. MAKNA KATA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan DALAM
PASAL 155 PP 43 MERUJUK PADA......
PP 45 TAHUN 2007 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKDES PNS
Pasal 14
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan
Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

11. PILIHAN KEBIJAKAN DAERAH
MUTASI
• MUTASI SEKDES KE LEVEL
PEM.KAB/KECAMATAN
• PENDAMPING DESA
TETAP MENJADI SEKDES
• PENINGKATAN KAPASITAS
• AGEN GOVERNANCE DESA

12. KONSEKUENSI PILIHAN
KEBIJAKAN DAERAH
MUTASI
• TETAP DALAM PANGKAT/GOL
• TENAGA TEKNIS/OPS
• TEKANAN PSIKOLOGIS/SOSIOLOGIS
TETAP MENJADI SEKDES
• TIDAK RANGKAP PENGHASILAN
• TENAGA MANAGERIAL

13. FAKTA ORGANISASI
SEKRETARIAT
DPR
SEKRETARIAT
DPRD
SEKRETARIAT
KPU
ADA ORGANISASI YANG MENGGUNAKAN APARATUR NEGARA
DALAM MENDUKUNG FUNGSI SEKRETARIAT ORGANISASI

14. KADES
DAN
PERANGKAT DESA
SEKDES
PNS
POTRET ATAS
FAKTA
ORGANISASI

15. KONDISI
EXISTING
SEKDES PNS
KEBUTUHAN
DI MASA
DEPAN
1. PENGEMBANGAN KARIER SEKDES
PNS (PROMOSI, PENDIDIKAN
LANJUT,DLL)
2. PENYESUAIAN IJASAH
3. KEJELASAN MUTASI
4. PEMANFAATAN SAAT MUTASI KE
SKPD
ATURAN
SEKDES/PERANGKAT
PNS

16. TERIMA KASIH
16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI