Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx
Similar to MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 2021 Rev.pptx
- 1. MEKANISME PELAKSANAA N PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2021 Bahan Ajar 02 Bimbingan Teknis PKH 1
- 2. Tujuan PKH 2 4 1 Meningkatkan taraf hidup Kurangi beban Perubahan perilaku Kurangi kemiskinan melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat Inklusi Keuangan
- 4. PERENCANAAN PENETAPAN CALON PESERTA PKH Daftar Calon Peserta SUMBER DATA: DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PUSDATIN KESOS KEMENSOS PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI P2K2 VERIFIKASI PENYALURAN BANTUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMENUHAN SYARAT KOMITMEN SANKSI Ya (ELIGIBLE) Tidak memenuhi syarat (NON ELIGIBLE) Tidak komitmen Ya - data komponen - data sosial ekonomi Faskes/Fasdik /Faskesos MONITORING EVALUASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN PKH Komitmen kembali PENGAKHIRAN KEPESERTAAN PKH PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI GRADUASI (Sosial Ekonomi Meningkat) TRANSISI TRANSFORMASI KEPESERTAAN Alur Pelaksanaan PKH PENETAPAN KPM • Rapat Koordinasi • Seleksi SDM • Diklat Dasar • Diklat P2K2 • Bimbingan Teknis • Bimbingan Pemantapan • Workshop KEGIATAN PENDUKUNG Tugas utama Pendamping Sosial PKH ada pada kotak berwarna hijau E PKH Tidak memiliki komponen TERMINASI
- 5. GUNAKAN E-PKH e-PKH • Mencakup semua bisnis proses PKH • Berbasis Web & Android • Offline / Online • Username Unik • Fleksibel 5
- 6. Proses Validasi Data DTKS Proses Verifikasi Proses Pemutakhiran Proses Final Closing Proses Penyaluran Data KPM Proses P2K2 Siklus Tahapan ALUR DASAR E-PKH Update Data Pemutakhiran 6
- 7. Sumber Data • Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Permensos No 11/2019) • Pengecualian untuk: • Korban bencana alam • Korban bencana sosial • Komunitas Adat Terpencil Penetapan Lokasi (bdsk provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan) • Penetapan wilayah kepesertaan • Penetapan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Pasal 33 & 34 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan PENETAPAN CALON PESERTA PKH
- 8. Data Awal berasal dari Penetapan Calon Peserta PKH • Pertemuan Awal • Validasi Data Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan data yang tidak ada dalam Data Awal tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat, namun dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan daerah tingkat kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan mekanisme tersendiri. Penetapan KPM PKH Eligible Sosialisasi program dengan calon KPM PKH Pencocokan Data Awal calon KPM PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai kriteria penerima manfaat PKH catatan: # VALIDASI DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH Buka Rekening Kolektif (Burekol) Eligible Penetapan SK Kepesertaan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga
- 9. 1 melalui Bank Penyalur ke Rekening an. Penerima Manfaat 4 bantuan PKH berupa UANG Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH disalurkan secara NONTUNAI 2 dilaksanakan secara BERTAHAP dalam 1 tahun 3 dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan Buku Tabungan. 5 KKS #PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PKH
- 10. No Kategori Indek/Tahun Rp. Indeks/3 bulan Rp. 1. Ibu Hamil 3.000.000 750.000 2. Anak usia 0 sd 6 tahun 3.000.000 750.000 3. Anak Sekolah SD 900.000 225.000 4. Anak Sekolah SLTP 1.500.000 375.000 5. Anak Sekolah SLTA 2.000.000 500.000 6. Disabilitas berat 2.400.000 600.000 7. Lanjut Usia 70 tahun ke atas 2.400.000 600.000 Indeks Bantuan Per Tahap 10 Perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 (empat) orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas: Ibu hamil/nifas dibatasi kehamilan ke 2 (dua) di dalam keluarga PKH. Anak usia dini 2 (dua) anak di dalam keluarga PKH. Anak usia sekolah (SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat). Lanjut usia dengan usia ≥ 70 (tujuh puluh) tahun maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH. Penyandang disabilitas berat maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH.
- 11. Agustus September Oktober November Januari November Desember Januari Februari Maret Februari Maret April Mei Juni Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat Entry Verifikasi Entry Verifikasi Entry Verifikasi Final Closing (Tanggal 5) Pengajuan Dana Ke KPPN Mei Juni Juli Agustus September Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat Jadwal Penyaluran Bantuan Sosial PKH Januari April Juli 1 2 3 Oktober 4 Agustus September November Desember Februari Maret Mei Juli Penyaluran Penyaluran Penyaluran Penyaluran Penyaluran Bansos 11
- 12. Pendampingan PKH fasilitasi mediasi Advokasi edukasi
- 13. Pemutakhiran data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH. Pemutakhiran data bertujuan untuk : • Melakukan perekaman perubahan data dengan memutakhirkan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH. • Mendapatkan data terbaru dengan KONDISI TERKINI sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH sesuai ketentuan pelaksanaan program. PEMUTAKHIRAN DATA
- 14. Regional Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Koordinator Regional SDM Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga • Koordinator Wilayah • Administrator Pangkalan Data • Koordinator Kabupaten/Kota • Administrator Pangkalan Data • Pendamping Sosial Penetapan Pusat • Koordinator Pusat • Administrator Pangkalan Data Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga # SDM PELAKSANA PKH
- 15. Tim Koordinasi Nasional PKH Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Tim Koordinasi Teknis PKH Pusat Pelaksana PKH Pusat Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah Provinsi Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah Kabupaten/Kota Pelaksana PKH Daerah Provinsi Pelaksana PKH Daerah Kabupaten /Kota Pelaksana PKH Kecamatan Pasal 22 s/d 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan # KELEMBAGAAN PKH
- 16. Pasal 22 dan 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor. Keputusan Menteri Anggota Tugas Penetapan # TIM KOORDINASI NASIONAL PKH
- 17. Pasal 24 s/d 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Anggota: Pejabat Eselon II wakil kementerian/lembaga terkait Perangkat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketua: Kepala Bappeda Provinsi Sekretaris: Kepala Dinas Sosial Provinsi Anggota: Pejabat Eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi Ketua: Kepala Bappeda Kab/Kota Sekretaris: Kepala Dinas SosialKab/Kota Anggota: Pejabat Eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota Penetapan Keputusan Gubernur Keputusan Bupati/Walikota # TIM KOORDINASI TEKNIS PKH
- 18. Pasal 30 & 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Perangkat Keputusan Menteri Sosial Dinas Sosial Daerah Provinsi yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Penetapan # PELAKSANA PKH
Editor's Notes
- Disabilitas berat prioritas. Tambahkan keterangan untuk komponen kesejahteraan sosial.