Dokumen tersebut membahas tentang jumlah dan sebaran widyaiswara di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, jenjang jabatan, usia, pendidikan, dan lokasi. Secara keseluruhan terdapat 4209 widyaiswara yang tersebar di seluruh Indonesia dengan perincian mayoritas laki-laki, berusia 41-50 tahun, berpendidikan S2, dan sebagian besar berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

1. POKOK-POKOK PENGATURAN
JF WIDYAISWARA
Pasca PERMENPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional
Pusat Pembinaan JF bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Disampaikan pada
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I DPP APWI Tahun 2023
Lido Lake Resort, Bogor, 4 Februari 2023

2. Outline
01
02
03
Pokok-pokok Pengaturan
PermenPANRB No 1 Tahun 2023
Arah Penataan JF Widyaiswara
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Pengembangan Kompetensi Widyaiswara

3. Outline
01
02
03
Pokok-pokok Pengaturan
PermenPANRB No 1 Tahun 2023
Arah Penataan JF Widyaiswara
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Pengembangan Kompetensi Widyaiswara

4. IDENTIFIKASI PENYEMPURNAAN
JABATAN FUNGSIONAL
Tugas JF lebih pada
pemenuhan Angka
Kredit dan tidak fokus
pada kinerja
Tugas Pejabat
Fungsional terkooptasi
dengan butir kegiatan
PNS yang terkena penataan
organisasi & Program Strategis
Nasional kesulitan untuk
mengembangkan karier dalam
JF
Keterbatasan Formasi
Jenjang Jabatan
Pejabat Fungsional tidak dapat
berpindah sesuai dengan kebutuhan
organisasi karena perbedaan
kelompok jabatan
Penilaian Kinerja pada pemenuhan Angka
Kredit dipandang terlalu administratif &
menyulitkan dalam pengusulan
penilaiannya
Instansi Pembina belum
optimal pada
Pengembangan
Kompetensi Pejabat
Fungsional
Problem Pembinaan
Jabatan Fungsional

5. RUANG LINGKU
P
TATA KELOLA JF
PERMENPANRB NO 1 TAHUN 2023
Simplifikasi ruang lingkup tugas JF
berbasis pada ekspektasi kinerja
TUGAS & RUANG LINGKUP
KEGIATAN
Pengembangan karir JF berbasis
talent mobility dlm pola karir
horizontal, vertikal & diagonal
POLA KARIR JF
Pengelolaan kinerja berbasis pada
pemenuhan ekspektasi kinerja &
pengembangan kompetensi
PENGELOLAAN KINERJA JF
Pengembangan kompetensi yg
mendukung pd pemenuhan
kompetensi minimal JF
KOMPETENSI JF
Penyederhanaan jumlah JF
berbasis pada rumpun/klasifikasi
JF/urusan bidang pemerintahan
SIMPLIFIKASI JF
Standardisasi kelas JF
KELAS JF

6. *) Paparan Deputi SDMA MenPANRB pada Sosialisasi PerMENPANRB No 1/2023 di Jakarta, 27 Januari 2023

7. TRANSFORMASI PEMBINAAN JF
PERMENPAN RB No. 1 TAHUN 2023
1) Tugas pejabat fungsional dilaksanakan dalam rangka
memenuhi ekspektasi kinerja pada instansi pemerintah
guna pencapaian target organisasi.
2) Ekspektasi kinerja ditetapkan berdasarkan prinsip
pengelolaan kinerja pegawai ASN.
Butir Kegiatan yang rigid dan tidak flexible dan tidak sesuai
dengan pengelolaan kinerja berbasis ekspektasi pimpinan
dalam PermenPANRB 6/2022 disesuaikan dengan penetapan
dan klarifikasi ekspektasi kinerja JF
Perpindahan PNS dalam JF, merupakan perpindahan horizontal
dalam dan dari JF pada jenjang yang setara, dilaksanakan
dalam hal sebagai berikut:
a.Perpindahan dalam kelompok JF.
b.Perpindahan antar kelompok jabatan.
Dalam hal kebutuhan strategis nasional ataupun
terdampak penataan birokrasi pengangkatan dapat
dilakukan melalui inpassing dan penyetaraan jabatan
Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional berorientasi pada:
a. Pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
b. Pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
c. Dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat
Fungsional;
d. Pencapaian kinerja organisasi; dan
e. Hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.
Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam perolehan Angka
Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 sangat baik: 150%
 Baik: 100%
 cukup/butuh perbaikan: 75%
 Kurang: 50%
 sangat kurang: 25%
Dalam hal tidak terdapat formasi untuk kenaikan jenjang
jabatan, apabila telah memenuhi angka kredit pejabat
fungsional dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.
Butir Kegiatan
Tugas JF
Perpindahan JF
Pengangkatan
Inpassing &
Penyetaraan
Jabatan
Kenaikan
Pangkat
Penilaian
Kinerja
Pengelolaan
Kinerja

8. POKOK PERUBAHAN SUBSTANSI
PADA PERMENPANRB 1 TAHUN 2023
PENGANGKATAN DALAM JF
 Pengangkatan Pertama
• Umumnya CPNS diberikan nomenklatur dan kelas
jabatan pelaksana
• Pengangkatan JF setelah 1 tahun diangkat sbg PNS
 Perpindahan dalam jabatan: Perpindahan jenjang
umumnya ditetapkan sesuai pangkat

 Penyesuaian/inpassing: hanya bagi non JF

 Promosi, kriteria: kelompok rencana suksesi,
inovasi yang diakui, memenuhi standar kompetensi
MENJADI
SEMULA
 Pengangkatan Pertama harus mencantumkan
nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan CPNS
dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF.
 Perpindahan PNS dalam JF, merupakan perpindahan
horizontal dalam dan dari JF pada jenjang yang setara,
dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
a. Perpindahan dalam kelompok JF.
b. Perpindahan antar kelompok jabatan.
 Dalam hal kebutuhan strategis nasional ataupun
terdampak penataan birokrasi pengangkatan dapat
dilakukan melalui inpassing dan penyetaraan jabatan

 Promosi didasarkan pada prestasi kerja,
pengembangan karier, dan kebutuhan strategis
organisasi

9. POKOK PERUBAHAN SUBSTANSI
PADA PERMENPANRB 1 TAHUN 2023
BUTIR KEGIATAN – ANGKA KREDIT
 Unsur Utama – Sub Unsur
 Unsur Pengembangan Profesi dan Penunjang
 Angka Kredit per satuan butir kegiatan
 Butir kegiatan setiap jenjang
MENJADI
S EMULA
 Ruang lingkup tugas
 Tidak memiliki nilai sendiri, tapi merupakan bagian dari
penilaian perilaku dalam evaluasi kinerja
 Tidak ditetapkan Angka Kredit per satuan butir kegiatan
 Ruang lingkup masing-masing jenjang sesuai dengan
kompleksitas dan kompetensi
TARGET KINERJA
 Angka Kredit minimal di awal tahun sesuai dg target
jenjang jabatan
 Pembagian peran hasil dan rencana ekspektasi hasil
kerja

10. POKOK PERUBAHAN SUBSTANSI
PADA PERMENPANRB 1 TAHUN 2023
PENILAIAN KINERJA
 Konvensional, Konversi, Integrasi
 Pengusulan DUPAK ke Tim Penilai
 PyB yang menetapkan Angka Kredit
 Tim Penilai
 Nilai Angka Kredit:
o Konvensional: Angka Kredit Kumulatif (WI)
o Konversi: SKP – AK
o Integrasi: SKP dan butir kegiatan
MENJADI
S EMULA
 Pengkuantitatifan/konversi predikat hasil evaluasi kinerja
ke nilai kuantitatif per tahun
 Evaluasi kinerja oleh Pejabat Penilai -> dikonversi
 Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang
ditunjuk
 Tidak ada
 Konversi Nilai:
 Sangat baik: 150%
 Baik: 100%
 Cukup/butuh perbaikan: 75%
 Kurang: 50%
 sangat kurang: 25%

11. POKOK PERUBAHAN SUBSTANSI
PADA PERMENPANRB 1 TAHUN 2023
KENAIKAN PANGKAT
 Diusulkan dengan melampirkan PAK
 Dapat diusulkan setelah terpenuhi Angka Kredit kumulatif
kenaikan pangkat
 Jika kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang bersamaan,
maka diharuskan untuk kenaikan jenjang terlebih dahulu
MENJADI
S EMULA
 Tetap, berasal dari murni konversi evaluasi kinerja
 Dapat diusulkan setelah terpenuhi angka kumulatif kenaikan
pangkat (murni dari akumulasi hasil konversi evaluasi kinerja
setiap tahun)
 Apabila tidak terdapat formasi dan nilai evaluasi kinerja
sebesar satu kali kepangkatan, serta telah berkinerja pada
jenjang sebelumnya minimal 1 tahun dalam jabatan, dapat
diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi,
kenaikan jenjang dilakukan setelah formasi ditetapkan
melalui uji kompetensi.
 Dapat diusulkan apabila telah mencapai kenaikan pangkat
tertinggi dalam jenjang jabatannya, melalui uji kompetensi
(dikecualikan bagi yang melalui mekanisme promosi jabatan)
 Dapat diusulkan setelah terpenuhi angka kredit
akumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan.
KENAIKAN JENJANG

12. POKOK PERUBAHAN SUBSTANSI
PADA PERMENPANRB 1 TAHUN 2023
PENETAPAN JF
 Ditetapkan melalui Peraturan Menteri PANRB
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
(FORMASI) JF
 Ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat
persetujuan dari Menteri PANRB
JUKNIS DAN JUKLAK
 Peraturan Pimpinan Instansi Pembina (Permen/Peraturan
Badan/Peraturan Lembaga)
MENJADI
S EMULA
 Ditetapkan melalui Peraturan Menteri PANRB berdasarkan
hasil kajian urgensi penetapan JF dari Instansi Pengusul
 Tidak diatur dalam PermenPANRB
 Ditetapkan oleh Instansi Pembina (bentuk kebijakan
disesuaikan)

13. Paparan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN pada Sosialisasi PermenPANRB No 1/2023 di Jakarta, 27 Januari 2023

14. KETENTUAN PERALIHAN
 PERMENPANRB No 1/2023 mulai berlaku tgl 1 Juli 2023
 Peraturan2 tentang JF wajib disesuaikan dg seluruh ketentuan dalam PERMENPANRB 1/2023 paling lambat
5 (lima) tahun sejak diundangkan (pasal 60)
 Semua peraturan perundang-undangan yg merupakan pelaksanaan dari PermenPANRB 1/2023 yg mengatur
ttg JF masing2 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dan belum diubah
berdasarkan PermenPANRB 1/2023 (pasal 61)
 PerMENPANRB 13/2019 ttg Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan JF PNS dicabut & dinyatakan tdk
berlaku (pasal 62 ayat 1)
 Ketentuan mengenai unsur & sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilaian
kinerja, penilaian Angka Kredit, Tim Penilai Angkat Kredit, Angka Kredit Pemeliharaan, unsur penunjang,
unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF dalam
PerMENPAN 42/2021 dicabut & dinyatakan tdk berlaku (pasal 62 ayat 2)
 AK kumulatif yg telah diperoleh berdasarkan ketentuan masing-masing JF
disesuaikan paling lambat 31 Des 2023
 Penilaian AK hasil kerja JF yg dilaksanakan sampai 31 Des 2022, tetap dinilai paling
lambat 30 Juni 2023
KETENTUAN LAIN-LAIN

15. Outline
01
02
03
Pokok-pokok Pengaturan
PermenPANRB No 1 Tahun 2023
Arah Penataan JF Widyaiswara
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Pengembangan Kompetensi Widyaiswara

16. JUMLAH & SEBARAN
WIDYAISWARA
Update per Januari 2023
Jenis Kelamin
Laki-laki : 2625
Jenjang
Perempuan : 1584
WI Utama : 445
WI Madya : 1411
WI Muda : 1644
WI Pertama : 709
<30 : 17
31 - 40 : 472
41 - 50 : 1366
51 - 60 : 2014
>60 : 340
Jumlah Total WI : 4209
17%
39%
34%
10%
62%
38%
0.4%
11%
32%
48%
8%
Usia
Pendidikan
S2 : 3859
S3 : 350
8%
92%

17. JUMLAH & SEBARAN
WIDYAISWARA
1 Pemerintah Aceh = 38
2 P. Bengkulu = 27
3 P. Jawa Barat = 103
4 P. Bali = 24
5 P. Banten = 20
6 P. D.I. Yogyakarta = 19
7 P. DKI Jakarta = 42
8 P. Gorontalo = 21
9 P. Jambi = 31
10 P. Jawa Tengah = 56
11 P. Jawa Timur = 78
12 P. Kalimantan Barat = 24
13 P. Kalimantan Selatan = 41
14 P. Kalimantan Tengah = 12
15 P. Kalimantan Timur = 27
16 P. Kalimantan Utara = 8
17 P. Kep. Riau = 14
18 P. Kep. Bangka Belitung = 25
19 P. Lampung = 30
20 P. Maluku = 20
21 P. Maluku Utara = 13
22 P. Nusa Tenggara Barat = 59
23 P. Nusa Tenggara Timur = 30
24 P. Papua = 44
25 P. Papua Barat = 9
26 P. Riau = 46
27 P. Sulawesi Barat = 7
28 P. Sulawesi Selatan = 56
29 P. Sulawesi Tengah = 21
30 P. Sulawesi Tenggara = 19
31 P. Sulawesi Utara = 26
32 P. Sumatera Barat = 35
33 P. Sumatera Selatan = 44
34 P. Sumatera Utara = 37
1 Kab. Aceh Barat = 3
2 Kab. Aceh Utara = 1
3 Kab. Bandung = 1
4 Kab. Bandung Barat = 1
5 Kab. Banyuasin = 1
6 Kab. Banyumas = 3
7 Kab. Bengkalis = 3
8 Kab. Biak Numfor = 4
9 Kab. Cianjur = 1
10 Kab. Jayapura = 1
11 Kab. Karawang = 3
12 Kab. Katingan = 1
13 Kab. Kutai Kartanegara = 4
14 Kab. Kutai Timur = 2
15 Kab. Lampung Tengah = 3
16 Kab. Morowali = 1
17 Kab. Muna = 1
18 Kab. Natuna = 2
19 Kab. Pidie = 4
20 Kab. Purwakarta = 1
21 Kab. Sragen = 2
22 Kab. Sukabumi = 2
23 Kab. Tanah Laut = 1
24 Kab. Tapanuli Tengah = 3
25 Kab. Tulang Bawang = 3
26 Kab. Way Kanan = 3
27 Kota Banjarmasin = 1
28 Kota Binjai = 1
29 Kota Bogor = 1
30 Kota Surabaya = 2
31 Kota Lubuklinggau = 10
32 Kota Tangerang = 2
33 Kota Tangerang Selatan = 3
34 Kota Jayapura = 4
35 Kota Padang = 1
36 Kota Samarinda = 1
Kab/Kota
Provinsi
1 (ANRI) 13
2 (BIG) 7
3 (BIN) 1
4 (BKN) 6
5 (BKKBN) 96
6 (BKPM) 9
7 (BMKG) 24
8 (BNN) 10
9 (BNPB) 12
10 (BPK) 23
11 (BPOM) 13
12 (BPKP) 31
13 (Bawaslu) 8
14 (BPN) 12
15 (BPS) 26
16 (BSSN) 18
17 (BSN) 1
18 (BRIN) 41
19 (LAN) 74
20 (LKPP) 15
21 Mahkamah Agung 11
22 Perpustakaan Nasional 9
23 (PPATK) 3
24 (DPR) RI 11
LPNK
Jumlah Total WI : 4209
1 K. Agama 387
2 K. Dalam Negeri 80
3 K. Desa, PDTT 11
4 K. ESDM 89
5
K. Hukum dan Hak Asasi
Manusia 29
6 K. Kelautan dan Perikanan 40
7 K. Kesehatan 125
8 K. Ketenagakerjaan 17
9 K. Keuangan 155
10 K. Kominfo 14
11 K. LHK 111
12
K. Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif 5
13 K. PUPR 23
14
K. Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi 974
15 K. Perdagangan 45
16 K. Perhubungan 31
17 K. Perindustrian 39
18 K. Pertahanan 35
19 K. Pertanian 233
20 K. PPN/BAPPENAS 4
21 K. Sekretariat Negara 7
22 K. Sosial 94
Kementerian
Update per Januari 2023

18. ARAH PENATAAN KEBIJAKAN
WIDYAISWARA
WI Eksisting
 Standar Kompetensi JF Widyaiswara
• Penyusunan Standar Kompetensi JF Wi yg telah disesuaikan dg Kamus
Kompetensi Teknis bidang Pelatihan (KepKa LAN No 152/K.1/PDK.01/2022)
• Penyampaian Standar Kompetensi JF WI ke MENPANRB (tgl 16 November
2022), mengunggu pengesahan KEPMENPANRB ttg Standar Kompetensi
Jabatan
 Sertifikasi JF Widyaiswara dan Pembentukan LSP (Wi)
• Kolaborasi dengan APWI
• Pemanfaatan LSP P2 LAN
 Pengetatan Pelaksanaan Seleksi/Uji Kompetensi JF
Widyaiswara
• Pembatasan usia maksimal pengusulan Widyaiswara
• Perluasan lingkup otomatisasi screening administrasi (usia, pangkat,
pendidikan, dll)
• Penyempurnaan digitalisasi layanan Uji Kompetensi mulai pendaftaran
sampai sertifikat Uji Kompetensi dg siwi.lan.go.id
• Pedoman pra-seleksi untuk Instansi Pengusul
 Pengembangan Kompetensi
• Bentuk pengembangan kompetensi lebih bervariasi
• Pelatihan Fungsional klasikal dan nonklasikal
 Peran Wi dalam Workplace Learning (WPL)
• Optimalisasi peran wi dalam WPL (coach, pendamping, penyelia)
• Pedoman teknis & sosialisasi yg luas
 Standar Kompetensi JF Widyaiswara
• Penetapan Standar Kompetensi JF Wi
• Persetujuan MENPANRB tgl 26 Maret 2020
• Belum disesuaikan dg Kamus Kompetensi Teknis bidang Pelatihan
 Belum ada Sertifikasi JF Wi dan LSP (JF Wi)
 Pelaksanaan Seleksi/Uji Kompetensi JF Widyaiswara
• Prosedur Seleksi Widyaiswara
• Digitalisasi Layanan Seleksi/Uji Kompetensi siwi.lan.go.id
• Sistem otomatisasi screening administrasi (usia)
• Adanya pra seleksi (penilaian kelayakan) oleh Instansi Pengusul
 Pengembangan Kompetensi
• Pelatihan Fungsional (full e-learning)
 Peran Wi dalam Workplace Learning (WPL)
• Belum optimal
KEBIJAKAN SAAT INI
KEBIJAKAN KEDEPAN

19. Kebijakan Pendukung Transformasi
Widyaiswara
Kebijakan penguatan literasi
digital dalam pelatihan JF WI
Kebijakan penguatan
peran WI dalam
pembelajaran tempat
kerja (WPL) – PerLAN
8/2021
Teaching Clinic: membantu
wi meningkatkan performa
Penguatan Pengembangan
Kompetensi nonklasikal
Crowd-based Learning &
Community of Practice
Manajemen Talent Pool
Nasional Wi Pengajar PKN
Kebijakan penataan seleksi & uji
kompetensi Wi

20. Pengembangan Kompetensi JF
1
PERAN INSTANSI PEMBINA SEBAGAI HUMAN CAPITAL BUSINESS
PARTNER
Instansi Pembina menyusun konten
pembelajaran, strategi, dan program
Pengembangan Kompetensi
Pemenuhan kompetensi
teknis, manajerial, dan sosial
kultural
Instansi Pembina melakukan
pengembangan kompetensi secara
berkesinambungan
Pejabat Fungsional wajib
mengembangkan kompetensi sesuai dgn
minat dan kebutuhan dalam sistem
pembelajaran terintegrasi

21. Outline
01
02
03
Pokok-pokok Pengaturan
PermenPANRB No 1 Tahun 2023
Arah Penataan JF Widyaiswara
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Pengembangan Kompetensi Widyaiswara

22. Pelatihan fungsional penguatan:
- Wajib bagi pengangkatan pertama
- Pembelajaran jarak jauh
(full e-learning)
Pelatihan fungsional pengembangan:
- Opsional
- Bersifat persiapan mengikuti uji kompetensi
kenaikan jenjang
Pelatihan fungsional penguatan:
- Wajib bagi pengangkatan pertama
- Pembelajaran blended learning (terdiri dari MOOC,
synchronous learning, peer feedback utk
microteaching)
Pelatihan fungsional pengembangan:
- Opsional
- Bersifat re-skilling dan upskilling
- Pelatihan Future skills (soft skills, digital
skills, tools)
- Publikasi ilmiah (jurnal, makalah, KTI)
• Program magang lintas lembaga pelatihan
K/L/D, BUMN/BUMD, swasta, perguruan tinggi
• Community of Practices (CoP)
• Platform belajar berbasis crowd-
sourcing
• Program sit in untuk calon pengajar PKN II
• Pembentukan Pool WI Nasional agenda PKN I
dan II
PENGEMBANGAN KOMPETENSI WIDYAISWARA
PELATIHAN KLASIKAL
PELATIHAN NON KLASIKAL
PELATIHAN KLASIKAL
PELATIHAN NON KLASIKAL
• Community of Practices (CoP) per segmen
(latsar, latpim, teknis)
• Platform belajar berbasis crowd-sourcing
KEBIJAKAN SAAT INI KEBIJAKAN KEDEPAN

23. • Membangun bahan pembelajaran dg menggunakan teknologi informasi:
- video pembelajaran (story/drama, monolog)
- podcast pembelajaran
- infografis, ppt
- e-book, e-modul
• Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengajaran (mentee.com, wheel
of names/spinner, slido.com, dll)
• Teknik kurasi bahan pembelajaran
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pelatihan Fungsional re-skilling & up-skilling
• Story telling
• Design thinking
• Effective coaching & mentoring (dalam work place learning)
• Structured consultancy
• Learning styles (mengelola pembelajaran dalam keberagaman/lintas
generasi)
• Mengelola Pembelajaran Berbasis NLP (Neurolinguistic Programming)
• Personal branding
• High impact communication
• Innovation & creative thingking
• Collaborative learning
• dll
Soft Skills
1
Digital Skills
2
3Tools & Delivery

24. TERIMA KASIH