1. PAJAKBUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
(PBBP2)
UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
WILAYAH III
DPPKA KABUPATEN BEKASI
2013

2. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
Mulai Tanggal 1 Januari 2013, Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Bekasi
(Pasal 75 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten
Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah )

3. APA KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASI DENGAN PENGELOLAAN PBB-P2?
Penerimaan dari PBB 100%
akan masuk ke Pemerintah
Kabupaten Bekasi. Saat
dikelola oleh Pemerintah
Pusat (DJP), Pemerintah
Kabupaten Bekasi hanya
mendapatkan bagian sebesar
64,8%.

4. BAGAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PBB P2 KEPADA PEMERINTAH DAERAH

5. PENGERTIAN PBB P2
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnya
disebut Pajak adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

6. SUBJEK PBB P2
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas
bangunan.

7. WAJIB PBB P2
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang
selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah
orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi
dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

8. OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB P2)
 Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan;
 Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan
tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut
wilayah Kabupaten Bekasi Contoh: sawah,
ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.
 Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau
perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan
tempat usaha, gedung bertingkat, pusat
perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah,
dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang
memberi manfaat, jalan tol, kolam renang,
anjungan minyak lepas pantai, menara dll.

9. OBJEK PAJAK YANG TIDAK
DIKENAKAN PBB P2
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek yang : (Pasal 49 ayat (4)
Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan;
 Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;
 Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
itu;
 Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;
 Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dan perwakilan berdasarkan
asas perlakukan timbal balik
 Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. DASARPENGENAAN PBBP2
1. Dasar pengenaan PBB P2 adalah “Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP)”
2. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
perkembangan
3. Penetapan NJOP ditetapkan dengan Keputusan
Bupati
(Pasal 51 Perda Kabupaten Bekasi Nomor1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
PajakDaerah )

11. TARIF PBB P2
Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
adalah
1.Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai
dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah)
2.Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyarrupiah)
(Pasal 52 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang

12. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
(SPPT)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
kepada Wajib Pajak

13. Hak Wajib Pajak
1. Menerima SPPTPBBuntuksetiap tahun pajak.
2. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB
dalamhal Wajib Pajakmeminta.
3. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan.
4. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB
dari Bank Jabar Banten (BJB) /Tempat Pembayaran PBB
yang tercantum pada SPPT, atau Mendapatkan Resi/struk
ATM/bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti
pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti
STTS) dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui
fasilitas ATM/fasilitas perbankan elektroniklainnya, atau
5. Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari
petugas pemungut PBB yang ditunjuk resmi dalam hal
pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungut
PBB.

14. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan
lengkap, dan menyampaikan ke
DPPKA Kabupaten Bekasi , selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya SPOPoleh subjek
pajak.
2. Menandatangani bukti tanda terima
SPPT dan mengirimkannya kembali
kepada Ketua RT/RW/UPTD untuk
diteruskan ke DPPKA Kabupaten
Bekasi yang menerbitkan SPPT.
3. Melunasi PBB pada Tempat
Pembayaran PBB yang telah
ditentukan

15. CARA MENDAPATKAN SPPT
 SPPT PBB-P2 disampaikan
oleh Unit Pelaksana Teknis
Dinas kepada Wajib Pajak
melalui Ketua RT/RW
 Wajib Pajak yang belum
menerima SPPT PBB-P2,
dapat melakukan pengambilan
SPPT-PBB pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Bekasi

16. PEMBETULAN SPPT PBB P2
1. Alasan pengajuan pembetulan, dalam hal wajib pajak merasa
SPPT tidak sesuai seperti Salah tulis nama wajib pajak, dan
adanya perbedaan Luas Bumi/Bangunan.
2. Permohonan Pembetulan SPPT diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dengan melampirkan :
a. SPPT asli Tahun bersangkutan
b. Fotocopy STTS tahun sebelumnya
c. Fotocopy SPPT tahun sebelumnya
d. Fotocopy KTP pemohon
e. Fotocopy Sertifikat/akta jual beli/ hibah/waris/surat keterangan
Lurah/Kepala Desa
f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan dan fotocopy
KTP yang dikuasakan

17. TATA CARA PEMBAYARAN PBB
P2
Pembayaran dapat dilakukan
melalui :
1. Bank Jabar Banten (BJB) atau
Tempat Pembayaran yang
tercantum pada SPPT
2. fasilitas ATM/fasilitas perbankan
elektronik lainnya atau;
3. Petugas pemungut PBB yang
ditunjuk secara resmi

18. BERAPAKAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)?
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar
Rp.10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
(Pasal 49 Ayat (5) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah )

19. PENDATAAN OBJEK PAJAK
1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan Ojek Pajak (SPOP)
2. SPOP harus diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tuga puluh) hari kerja
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
3. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan (Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)
(Pasal 55 dan 56 ayat (1) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )

20. PERBANDINGAN PBBPADA UNDANG-UNDANG PBBUNDANG-UNDANG
PAJAKDAERAHDAN RETRIBUSI DAERAHDENGAN PERDA NO 1 TAHUN
2011
TENTANG PAJAKDAERAH
UU PBB UU PDRD PERDA NO 1/2011 KABUPATEN BEKASI
Subjek
Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau
memanfaatkan atas bangunan
(Pasal 4 Ayat 1)
Sama
(Pasal 78 ayat 1 & 2)
Sama
(Pasal 50 Ayat 1)
Objek
Bumi dan/atau bangunan
(Pasal 2)
Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)
Sama dg UU PDRD
(Pasal 49 Ayat 2)
Tarif
Sebesar 0,5%
(Pasal 5)
Paling Tinggi 0,3%
(pasal 80)
Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
(Pasal 52)
NJKP
20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar
20% atau 40%) (Pasal 6)
Tidak Dipergunakan Tidak Dipergunakan
NJOPTKP
Setinggi-tingginya Rp12 Juta
(Pasal 3 Ayat 3)
Paling Rendah Rp10 Juta
(Pasal 77 Ayat 4)
Ditetapkan sebesar Rp. 10 Juta
(Pasal 49 Ayat 5)
PBB Terutang
Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)
0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau
0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)
Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)
(Pasal 81)
1. 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
2. 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
(Pasal 53)

21. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU 1,2 DAN 3 DIDALAM
WILAYAH III TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
NO. KECAMATAN
JUMLAH SPPT
POTENSI REALISASI
PROSENTASE (%)
SELISIH
PROSENTASE %
2011 2012 2011 2012
2011 2012 Rp. Rp. Rp. Rp. 2011 2012
1
CIKARANG
PUSAT 20,628 21,027 2,262,563,412 2,370,035,350 1,303,519,443 1,489,927,577 57.61 62.87 5.25
2CIKARANG BARAT 42,256 46,2373,673,457,665 4,116,029,523 2,263,816,238 2,276,371,802 61.63 55.31 -6.32
3BOJONG MANGU 16,011 16,287534,791,382 536,858,946 295,272,420 294,065,618 55.21 54.78 -0.44
4S E T U 51,514 54,6363,838,650,637 3,998,998,177 2,199,448,997 1,967,453,870 57.30 49.20 -8.10
5
CIKARANG
SELATAN 41,157 43,6166,474,879,094 6,936,876,584 3,815,282,121 3,403,965,207 58.92 49.07 -9.85
6SERANG BARU 34,714 35,2452,222,643,898 2,696,181,600 1,482,899,880 1,228,190,207 66.72 45.55 -21.16
7CIBARUSAH 31,406 31,8441,537,041,679 1,535,424,964 844,483,730 588,146,830 54.94 38.31 -16.64
JUMLAH 237,686 248,892 20,544,027,767 22,190,405,144 12,204,722,829 11,248,121,111 59.41 50.69 -8.72
SUMBER : Daftar Realisasi Penerimaan PBB Buku I, 2 dan 3 Tahun 2011 dan Tahun 2012

22. GRAFIK PERBANDINGAN PENGELOLAAN PBB
BUKU 1, 2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH 3
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012

23. WILAYAH KERJA UPTD PENDATAAN DAN
PENAGIHAN WILAYAH III
NO. KECAMATAN
JUMLAH DESA, RW DAN RT
DESA RW RT
1CIKARANG PUSAT 6 51 148
2CIKARANG BARAT 11 94 344
3BOJONG MANGU 6 36 78
4S E T U 11 100 388
5CIKARANG SELATAN 7 74 260
6SERANG BARU 8 67 266
7CIBARUSAH 7 52 174
JUMLAH 56 474 1658

24. BAGI HASIL PAJAKBAGI DESA
Bagi Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan
oleh pemerintah Kabupaten untuk desa melalui
Dana Alokasi Desa (DAD) , yang bersumber dari
sebagian hasil pendapatan Pajak Daerah yang
diterima oleh Kabupaten dengan
mempertimbangkan capaian Pajak Bumi
Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan.

25. MENGAPA HARUS MEMBAYAR PBB P2
1. Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu
sumber penerimaan Daerah untuk dipergunakan
atau dikembalikan ke masyarakat untuk
pembangunan seperti Pembangunan
sarana/fasilitas umum seperti jalan-jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan
lain-lain.
2. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan
dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh
lapisan masyarakat.

26. DPPKA KABUPATEN
BEKASI 2013