Dokumen ini membahas pengaturan pemilu di Indonesia berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008, yang mengedepankan asas 'luber' (langsung, umum, bebas, rahasia) dan 'jurdil' (jujur dan adil). Sistem pemilu meliputi representasi proporsional dan pluralitas mayoritas, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahan terkait akuntabilitas dan keterwakilan suara. Selain itu, dokumen menjelaskan prosedur pemungutan suara dan cara memilih yang benar.

1. PKN- BuWahyu

2.  landasanyuridis tahun2009 yang baru yaitu UU No. 10 Tahun 2008
tentang PemiluAnggota DPR, DPD,dan DPRDserta UU No. 42 Tahun
2008 tentang Pemilu Presiden dan WakilPresiden. sebelumnya yaitu UU
No. 12 Tahun 2003 yang sudah cukup demokratis. UU. No.10 Tahun
2008 ini mengatur berbagaihal yang terkait dengan pelaksanaan pemilu
yaituseperti tentang penyusunan daftar pemilih yang sangat
menjunjung tinggi kedaulatanrakyat dengan memberikan ruang yang
lebih bebas kepada rakyat.

3.  Pemilihanumum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan
singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia".Asal "Luber"
sudah ada sejak zaman Orde Baru.Langsung berarti pemilih diharuskan
memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang
sudah memiliki hak menggunakan suara.Bebas berarti pemilih
diharuskan memberikan suaranya tanpa adapaksaan dari pihak
manapun, kemudian Rahasiaberarti suara yang diberikan oleh pemilih
bersifat rahasiahanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

4.  Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang
merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti
bahwapemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturanuntuk
memastikanbahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat
memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki
nilaiyang sama untuk menentukan wakil rakyatyang akan terpilih. Asas
adil adalahperlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih,
tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau
pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada
pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu itu
tersebut.

5.  Sistemini merupakan sebuah langkah pasti memperkokohdemokrasi di
Indonesia, sehingga sistempolitik Indonesia khususnya sistemperwakilannya
menjadilebihdewasa dan matang.
 Sistemrepresentasi-proporsional(proportionalrepresentation)
Pada sistem representasi-proporsionalpartai memilikifungsi dan kendali yang
dominanatas wakil-wakilnyabaik dalam prosespencalonan maupun setelah
duduk di parlemen.Partai memiliki kekuatan sehingga menjadi sehat dalam
menjadikanpartaipolitiksebagai pilardemokrasi yangkokoh. Dalam sistem
ini,tidak ada suara pemilih yanghilang(terutama jikaditerapkan sistem
representasiproporsional murni)karena semua suara akan terkonversi
menjadikursi.

6.  Kelebihan : memberikan peluang kepada partaipolitik kecil untuk
tumbuh menjadi besar, sehingga tidak mematikanaspirasi politik dan
aspirasikekuasaan untuk ikut mempengaruhi proses politik.
 Kelemahan-kelemahan utama sistem ini adalah:
a. Akuntabilitas kepada konstituen (pemilih) lemah, karena wakil terpilih
lebih tergantung kepada kekuasaan pusat (DPPPartaiPolitik)
b. Peluang untuk politik uang (money politics) dan penyalahgunaan
kekuasaan sangat besar, karena calon tergantung partaipolitik, bukan
konstituen.

7.  Sistem pluralitas-mayoritas(plurality-majority) ataudisebut sistem
distrik
Padasistem pluralitas-mayoritas, terdapat satu karateristik utama yaitu
hampir selalu menerapkan distrik berwakil tunggal. Oleh karena itu
sistem ini memiliki kelebihan sekaligus kelemahan.
 Kelebihan :memiliki akuntabilitas tinggi perwakilan pada konstituen,
mendorong terciptanya stabilitaspolitik yaitumengarah kepada sistem
dua partaidan partai-partaikecil cenderung melakukan koalisi untuk
memperoleh kursi.8 Kelebihan lainnyaadalahsistem ini memberikan
gambaranbahwa perhitungan suara jauhlebih sederhana dan kurang
menimbulkan kompleksitas perselisihan.

8.  Kelemahan :
Sebagian suara akan hilang karena prinsip perwakilan tunggal/single
member constituency(meskipun ada juga yang berwakil banyak). Partai
politik juga menjadi kurang berperan dalamkontrol ataswakil mereka di
lembaga legislatif serta fragmentasi politik besar di tingkat lokal.

9.  PartaiHati Nurani Rakyat
 PartaiKarya Peduli Bangsa
 PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia
 PartaiPeduli Rakyat Nasional.
 PartaiGerakan Indonesia Raya
 PartaiBarisan Nasional
 PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia
 PartaiKeadilan Sejahtera
 PartaiAmanat Nasional
 PartaiPerjuangan Indonesia Baru
 PartaiKedaulatan
 PartaiPersatuan Daerah

10.  PartaiKebangkitan Bangsa
 PartaiPemuda Indonesia
 PartaiNasional Indonesia Marhaenisme
 PartaiDemokrasi Pembaruan
 PartaiKarya Perjuangan
 PartaiMatahari Bangsa
 PartaiPenegak Demokrasi Indonesia
 PartaiDemokrasi Kebangsaan
 PartaiRepublika Nusantara
 PartaiPelopor
 PartaiGolongan Karya

11.  PartaiPersatuan Pembangunan
 PartaiDamai Sejahtera
 PartaiNasional Benteng Kerakyatan Indonesia
 PartaiBulan Bintang
 PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan
 PartaiBintang Reformasi
 PartaiPatriot
 PartaiDemokrat
 PartaiKasih Demokrasi Indonesia
 PartaiIndonesia Sejahtera
 PartaiKebangkitan Nasional Ulama
Partai yang tercatat pada tahun2009 sebanyak 34 partai

12.  Caramencontreng yangbenar:cukupsekali penandaanpadanomorurutcalonsajaataupadafoto
calonpresiden saja(tidakbolehlebih darisatu)
 SuaraSah
Untukmemilih anggotaDPRRIdanDPRDadalahdenganmemberi contreng/tandacentang(v)
pada:
◦ Namapartai(gambar dannomorurutpartaijugaboleh) atau
◦ Nomorurutcaleg atau
◦ Namacaleg.
Untukmemilih anggotaDPD denganmencontrengdi kolomfoto.
Selainitu, tandacoblos,tandasilang (x), tandagaris datar(-) sertatandacentang(v) yangtidak
sempurnayaitudalambentuk(/) atau(), suaranyatetapdianggapsah.
 SuaraTidak Sah
Tidaksahapabilamencontreng lebih darisatukalidalampartaiyangberbedadi suratsuaraDPRRI
danDPRD.
Tidaksahapabilamencontreng lebih darisatukalidalamfotoyangberbedadi suratsuaraDPD.

15.  Pemilih masuk ke Tempat Pemungutan Suara(TPS) sesuai yang
tercantum di undangan pemberitahuan (c4).
 Daftarkandiri Anda di meja pencatatan kehadiran pemilih dengan
menyerahkan undangan tersebut. Apabilaundangan rusak atau hilang
dapat dengan mempergunakan ktp.

16.  Silakanduduk di tempat yang disediakan sambil menunggu nama Anda
dipanggil petugas. Lhongantri koksambilliraklirikPakdhe.
 Saatdipanggil silakan menuju ke tempat petugas untuk menerima 4
buah surat suara (Untuk DKI Jakarta menerima 3 buah). Surat suara
tersebut untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD
Kota/Kabupaten (kecuali Jakarta).

17.  Pemilih menuju bilik suara dan melakukan pencontrengan. Wah kayak
bacakoran karena besarnya surat suara.
 Silakanmencontreng satu kalipada nama partai ataunama caleg atau
nomor caleg di surat suara DPR RI dan DPRD.Mencontreng pada kolom
foto di surat suara DPD.

18.  Setelah selesai kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara

19.  Tahap selanjutnya adalahmencelupkan jarike dalam tinta sebagai tanda
telah memberikan suara. Biasanyasatu jari,tapi kalau mau semua jari
juga boleh, buat kenang-kenangan hehe .
 Pemilih meninggalkan TPS.

21. mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di kelompok kami
ada salah kata dan mohon di bukakan pintu maaf yang
sebesar-besarnya ya 