Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan upaya yang dapat ditempuh. Kesimpulannya adalah bahwa korupsi adalah penyelewengan untuk keuntungan pribadi, korupsi di Indonesia semakin marak sejak krisis 1997, masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Kasus korupsi e-KTP melibatkan penyimpangan dalam pengadaan KTP elektronik pada 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Berbagai pihak melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa petinggi sebagai tersangka, termasuk Setya Novanto yang masih menghadapi proses hukum. Korupsi ini terjadi karena faktor internal seperti tamak dan gaya hidup serta faktor eksternal seperti politik dan huk
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian, jenis, dan fenomena korupsi serta upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. 2) Juga dibahas kasus korupsi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan beserta jeratan hukum dan kronologinya.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan upaya yang dapat ditempuh. Kesimpulannya adalah bahwa korupsi adalah penyelewengan untuk keuntungan pribadi, korupsi di Indonesia semakin marak sejak krisis 1997, masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Kasus korupsi e-KTP melibatkan penyimpangan dalam pengadaan KTP elektronik pada 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Berbagai pihak melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa petinggi sebagai tersangka, termasuk Setya Novanto yang masih menghadapi proses hukum. Korupsi ini terjadi karena faktor internal seperti tamak dan gaya hidup serta faktor eksternal seperti politik dan huk
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian, jenis, dan fenomena korupsi serta upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. 2) Juga dibahas kasus korupsi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan beserta jeratan hukum dan kronologinya.
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorIka Nurrohmah
Makalah ini membahas tentang wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Makalah ini menjelaskan pengertian korupsi dan dampaknya, kondisi korupsi di Indonesia yang semakin parah, serta pro dan kontra penerapan hukuman mati bagi koruptor dari perspektif Pancasila. Wacana ini mendapat dukungan karena diharapkan memberi efek jera, namun juga ditentang lantaran melanggar hak
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
Korupsi dinasti Ratu Atut di Dinas Kesehatan Banten mengakibatkan kerugian negara besar. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat suap terkait pengadaan alat kesehatan yang dilakukan melalui perusahaan milik keluarganya. Dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten diduga memfasilitasi terjadinya korupsi ini.
Korupsi merupakan virus yang menyebar dimana-mana bahkan di belahan penjuru dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan masalah lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya korupsi memiliki dampak negatif yang sangat signifikan dalam negara maupun dalam masyarakat, karena korupsi dapat menghilangkan/menghanguskan uang negara mulai jutaan rupiah hingga triliunan. Hal ini merupakan masalah yang sangat ditakuti khususnya di Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan dunia karena peringkatnya adalah nomor tiga negara terkorupsi didunia. Pelaku korupsi itu sendiri menyebar dikalangan pemerintah sehingga sekarang banyak aparatur-aparatur pemerintahan yang terjerat dalam pidana korupsi yang kebanyakan itu berasal dari partai-partai politik sehingga telah banyak aparatur pemerintahan baik itu dari partai-partai politik yang lepas dari jabatannya bahkan dicebloskan kedalam penjara karena terkena dari imbas perilakunya sendiri yaitu korupsi, akan tetapi perilaku korupsi itu bukan hanya menyebar dikalangan pemerintahan atau didalam partai-partai politik saja akan tetapi perilaku korupsi menyebar keseluruh level/lapisan-lapisan masyarakat.
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia windari27
Arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
Melihat korupsi di Indonesia yang demikian begitu memprihatinkan , kita sebagai mahasiswa harus turut andil dalam mencegah maupun menanggulanginya. Kita harus bisa menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bersikap jujur , tanggung jawab , disiplin. Dan pemerintah harus lebih jeli lagi dalam menangani kasus korupsi , agar tingkat kasus pidana korupsi diindonesia jumlahnya menurun. Selain itu, pemerintah juga harus menghargai rakyat kecil yang saat berada dibawah berjanji akan membawa kepemerintahan yang lebih baik tanpa korupsi, serta mengawasi jalannya pembangunan pemerintahan secara efektif.
Korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi karena mengurangi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah untuk program sosial. Korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, bentuk dan jenisnya, ciri-ciri, sebab, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, serta peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena yang terjadi, peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta upaya yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi seperti upaya preventif, penindakan, edukasi masyarakat dan LSM. Dokumen ini menyimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewen
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorIka Nurrohmah
Makalah ini membahas tentang wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Makalah ini menjelaskan pengertian korupsi dan dampaknya, kondisi korupsi di Indonesia yang semakin parah, serta pro dan kontra penerapan hukuman mati bagi koruptor dari perspektif Pancasila. Wacana ini mendapat dukungan karena diharapkan memberi efek jera, namun juga ditentang lantaran melanggar hak
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
Korupsi dinasti Ratu Atut di Dinas Kesehatan Banten mengakibatkan kerugian negara besar. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat suap terkait pengadaan alat kesehatan yang dilakukan melalui perusahaan milik keluarganya. Dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten diduga memfasilitasi terjadinya korupsi ini.
Korupsi merupakan virus yang menyebar dimana-mana bahkan di belahan penjuru dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan masalah lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya korupsi memiliki dampak negatif yang sangat signifikan dalam negara maupun dalam masyarakat, karena korupsi dapat menghilangkan/menghanguskan uang negara mulai jutaan rupiah hingga triliunan. Hal ini merupakan masalah yang sangat ditakuti khususnya di Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan dunia karena peringkatnya adalah nomor tiga negara terkorupsi didunia. Pelaku korupsi itu sendiri menyebar dikalangan pemerintah sehingga sekarang banyak aparatur-aparatur pemerintahan yang terjerat dalam pidana korupsi yang kebanyakan itu berasal dari partai-partai politik sehingga telah banyak aparatur pemerintahan baik itu dari partai-partai politik yang lepas dari jabatannya bahkan dicebloskan kedalam penjara karena terkena dari imbas perilakunya sendiri yaitu korupsi, akan tetapi perilaku korupsi itu bukan hanya menyebar dikalangan pemerintahan atau didalam partai-partai politik saja akan tetapi perilaku korupsi menyebar keseluruh level/lapisan-lapisan masyarakat.
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia windari27
Arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
Melihat korupsi di Indonesia yang demikian begitu memprihatinkan , kita sebagai mahasiswa harus turut andil dalam mencegah maupun menanggulanginya. Kita harus bisa menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bersikap jujur , tanggung jawab , disiplin. Dan pemerintah harus lebih jeli lagi dalam menangani kasus korupsi , agar tingkat kasus pidana korupsi diindonesia jumlahnya menurun. Selain itu, pemerintah juga harus menghargai rakyat kecil yang saat berada dibawah berjanji akan membawa kepemerintahan yang lebih baik tanpa korupsi, serta mengawasi jalannya pembangunan pemerintahan secara efektif.
Korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi karena mengurangi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah untuk program sosial. Korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, bentuk dan jenisnya, ciri-ciri, sebab, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, serta peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena yang terjadi, peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta upaya yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi seperti upaya preventif, penindakan, edukasi masyarakat dan LSM. Dokumen ini menyimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewen
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proposal penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Korupsi dana bantuan sosial merupakan masalah yang serius di Indonesia karena dana yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dikorupsi.
3. Penelitian ini akan mengkaji modus korupsi dana bantuan sosial
Ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang Good Governance dan korupsi. Good Governance merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Dokumen menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan juga mendefinisikan makna dari korupsi beserta faktor-faktor penyebabnya.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang disebutkan antara lain meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi, mereformasi birokrasi pemerintah, meningkatkan gaji pegawai negeri, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan korupsi.
Tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan kekuasaan, penerimaan suap, dan penyelewengan dana negara. Pelaku korupsi dapat dihukum pidana penjara dan denda, pencabutan hak politik, serta kewajiban pengembalian aset negara. Pemerintah terus berupaya memerangi korupsi melalui undang-undang khusus, lembaga seperti KPK,
Upaya pencegahan korupsi meliputi pembentukan lembaga anti-korupsi seperti KPK, pencegahan korupsi di sektor publik dengan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat untuk memantau pemerintah dan memberikan akses informasi. Pendidikan karakter antikorupsi di sekolah juga penting untuk membangun generasi muda yang memiliki moral untuk menolak korupsi.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
`
Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ramai di perbincangkan, baik di media
massa maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh
para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas
untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini
tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin
oleh para pejabat yang terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini
kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk
memberantasnya.
2. Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut :
a. Apa yang dimaksud dengan korupsi ?
b. Gambaran umum tentang korupsi di Indonesia Dan Jenis – Jenis Korupsi ?
c. Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi ?
d. Bagaimana fenomena korupsi di Indonesia ?
e. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi ?
f. Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi
g. Peran Serta Mayarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ?
h. Upaya – upaya yang harus di lakukan dalam pemberantasan korupsi di indonesia .?
2. 3. Tujuan
Adapun tujuan dapi penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui pengertian dari korupsi.
b. Mengetahui gambaran umum tentang korupsi Dan Jenis – Jenis Korupsi.
c. Mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi.
d. Mengetahui fenomena korupsi di Indonesia.
e. Mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi
f. Mengetahui Peran Serta Pemerintah Dalam Memberantasan Korupsi
g. Mengetahui peran serta Mayarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.
h. Mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi.
3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi
Arti harifiah adalah Kebusukan, keburukan, kebejatan, ke tidak jujuran,
dapat di suap, Tidak bermoral, penyimpangan dari ke sucian.Menurut perspektif
hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 pasal ( UU No.31 Tahun 1999 jo. UU
No 20 Tahun 2001 ) Merumuskan 30 bentuk / Jenis tindak pidana korupsi, yang
di kelompokan SBB :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
B. Gambaran umum Korupsi di Indonesia Dan Jenis - jenis Korupsi
Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an
bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui
Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya
“Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa
Agung, belum membuahkan hasil nyata.
Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan
“Operasi Tertib”yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi
semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan.
Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
4. Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup
banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir
1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan
yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.Gerakan reformasi yang
menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi
hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan
tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 &
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan Negara yang
Bersih & Bebas dari KKN.
Jenis-Jenis Korupsi
Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak
korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan
menjadi:
1.
Kerugian keuntungan Negara
2. Suap-menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin)
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (istilah lain : pemberian hadiah).
C. Persepsi Mayarakat tentang Korupsi
Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan
memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling
menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya
praktik-praktik korupsi oleh be-berapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.
Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan
emosi dan de-monstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup”
5. dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk
bertindak tegas kepada para korup-tor. Hal ini cukup berhasil terutama saat
gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan
manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin
berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem
pemerin-tahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan
kesejahteraan yang merata.
D. Fenomena Korupsi di Indonesia
Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya
Indonesia, ialah:
1.
Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada
lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya “oknum” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya.
3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya
banyak di antara mereka yang tidak mampu.
4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih
“kepentingan rakyat”.
Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut :
1.
Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
2. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.
3. Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba
mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat.
4. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan
kekuasaan.Dimulailah pola tingkah para korup.
6. 5. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok
kecil yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok
masyarakat besar (rakyat).
6. Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai sektor di
bidang politik dan ekonomi-bisnis.
7. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hirarki politik kekuasaan.
E. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi
Mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi,
Telah di keluarkan berbagai kebijakan. Di awali dengan penetapan anti korupsi
sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah
mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa
Agung Dan kapolri:
1.
Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan/Penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi untuk menghukum pelaku dan menelamatkan uang negara.
2. Mencegan & memberikan sanksi tegas terhadap penyalah gunaan wewenang yg di
lakukan oleh jaksa (Penuntut Umum)/ Anggota polri dalam rangka penegakan
hukum.
3. Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn kepolisian Negara RI, selain
denagan BPKP,PPATK,dan intitusi Negara yang terkait denagn upaya penegakan
hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana aksi nasional
Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Langkah – langkah pencegahan
dalam RAN-PK di prioritaskan pada :
1.
Mendesain ulang layanan publik .
2. Memperkuat transparasi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yg
berhubungan Ekonomi dan sumber daya manusia.
7. 3. Meningkatkan pemberdayaan pangkat – pangkat pendukung dalam pencegahan
korupsi.
F. Peran Serta Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi
Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam
mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
dan aparat hukum lain.
KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi,
dan memberan-tas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan
mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN.
Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :
1.
Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan
mewujudkan good governance.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
G. Peran Serta Mayarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Bentuk – bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 antara lain adalah SBB :
1.
Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak
pidana korupsi
2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kpada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
8. 4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yg di berikan kepada
penegak hukum waktu paling lama 30 hari
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
6. Penghargaan pemerintah kepada mayarakat
H. Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak
korupsi di Indone-sia, antara lain sebagai berikut :
a. Upaya pencegahan (preventif).
b. Upaya penindakan (kuratif).
c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
1. Upaya Pencegahan (Preventif)
a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian
pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan
masa tua.
e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis
tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan
mela-lui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
9. 2. Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar
dengan dibe-rikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum
pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :
a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia
milik Pemda NAD (2004).
b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan
pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI
Jakarta (2004).
d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp 10 milyar lebih (2004).
e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan
fasilitaspreshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group
melalui BNI (2004).
f. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
g. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
h. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
i.
Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus
korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9
miliar (2004).
j.
Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial
terkait dengan kepentingan publik.
b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa
hingga ke tingkat pusat/nasional.
10. d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam
setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat):
a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang
meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan
terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas
korupsi me-lalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik
korupsi. ICW la-hir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan
reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.
b. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan
memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang
demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi
Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia,
disu-sul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada
2005, In-donesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK
Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya
dan Usbekistan, ser-ta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay,
Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah
negara terbebas dari korupsi.
11. BAB III
PENUTUP
Dari teori yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta
orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi
negara dengan birokrasi sebagai prangkat pokoknya.
Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya
delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia
masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk
membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak
kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan bahkan
terdakwapun sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah
sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan
korupsi dapat dipastikan gagal.
Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menajadi “jalan tak ada ujung”,
melainkan “jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan”. Upaya-upaya untuk
mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari
segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia.
12. DAFTAR PUSTAKA
Ä
Gie. 2002. Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran,
Kesejahteraan dan Keadilan.
Ä
Mochtar. 2009. “Efek Treadmill” Pemberantasan Korupsi : Kompas
Ä
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ä
Strategi pencegahan & penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi
(Chaerudin,SH.,MH. Syafudin Ahmad Dinar,SH.,MH. Syarif Fadillah,SH.,MH.)
Ä
Ä
Modus Operandi Pelanggaran Keppres No. 80 tahun 2003 dari Perspektif KPK
(http://nurulsolikha.blogspot.com/2011/03/upaya-pemberantasan-korupsidi.html ) Budiyanto, Drs. MM. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA
Kelas X. Jakarta: Erlangga
Ä
Drs.Joko Budi santoso. Pendidikan kewarganegaraan untuk SMK Kelas X
Ä
http://harissoekamti.blogspot.com/