Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara menurut nilai-nilai Pancasila. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dalam penanganannya. Dokumen terse
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas pembentukan warga negara Indonesia yang memahami hak dan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mencakup topik seperti persatuan bangsa, demokrasi, HAM, dan ketaatan terhadap peraturan."
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila di Indonesia. Ia menjelaskan berbagai jenis hak asasi manusia, pelanggaran yang terjadi, dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan hak asasi sesuai dengan konstitusi.
Undang-Dasar 1945 menjabarkan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan MK. UUD 1945 juga mengatur tentang bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan kekuasaan pemerintahan. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi, otonomi daerah, dan pemisahan kekuasaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara menurut nilai-nilai Pancasila. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dalam penanganannya. Dokumen terse
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas pembentukan warga negara Indonesia yang memahami hak dan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mencakup topik seperti persatuan bangsa, demokrasi, HAM, dan ketaatan terhadap peraturan."
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila di Indonesia. Ia menjelaskan berbagai jenis hak asasi manusia, pelanggaran yang terjadi, dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan hak asasi sesuai dengan konstitusi.
Undang-Dasar 1945 menjabarkan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan MK. UUD 1945 juga mengatur tentang bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan kekuasaan pemerintahan. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi, otonomi daerah, dan pemisahan kekuasaan.
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...RiyanAdita
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini mencakup berbagai aspek seperti persatuan bangsa, hukum dan HAM, sistem pemerintahan, demokrasi, serta hubungan internasional."
1. Dokumen menjelaskan periode-periode dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
2. Pada setiap periode diterbitkan undang-undang untuk menghadapi ancaman yang dihadapi, seperti UU Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat pada Orde Lama dan UU Sistem Pendidikan Nasional pada era Reformasi.
3. Undang-undang tersebut berkaitan dengan pendidikan kewarganeg
Program tahunan mata pelajaran PKn SMA Negeri 1 Cikembar mencakup 3 kalimat inti. Pertama, membahas kompetensi inti yang meliputi penghayatan ajaran agama, perilaku jujur dan tanggung jawab, serta pemahaman pengetahuan faktual. Kedua, materi pelajaran tentang HAM, Pancasila, dan UUD 1945. Ketiga, metode pembelajaran yang meliputi observasi, pertanyaan, pengumpulan informasi, asosiasi, dan
Program tahunan mata pelajaran PKn SMA Negeri 1 Cikembar mencakup 3 kalimat inti. Pertama, materi pelajaran terkait KI 1 sampai KI 4 yang meliputi penghayatan nilai-nilai Pancasila, HAM, dan sistem pemerintahan Indonesia. Kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, tujuan pembelajaran untuk memahami konsep dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan.
Program tahunan mata pelajaran PKn SMA Negeri 1 Cikembar mencakup 3 kalimat utama. Pertama, materi pelajaran terkait KI 1 sampai KI 4 yang meliputi penghayatan nilai-nilai Pancasila, HAM, dan sistem pemerintahan Indonesia. Kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, tujuan pembelajaran mencakup pemahaman konsep, penerapan nilai-nilai, dan penyajian hasil kaj
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, mulai dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, hingga perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dokumen ini juga menjelaskan konsep-konsep kenegaraan seperti negara, warga negara, demokrasi, hak asasi manusia,
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Dokumen ini menjelaskan pengertian dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta penjabaran mengenai tiap-tiap sila Pancasila dan proses perumusannya.
Teks tersebut membahas tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teks tersebut menjelaskan empat pokok pikiran utama dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang maha esa beserta contoh sikap positif yang dapat ditampilkan.
Bab 1 membahas Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan berbagai kasus pelanggarannya. Terdapat upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan dan Komnas HAM."
Dokumen tersebut merangkum tentang penguatan wawasan kebangsaan melalui pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa Indonesia. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap makna simbol-simbol dalam Lambang Negara Garuda Pancasila dan menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara kel
Dokumen tersebut merupakan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa SMP/MTs. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan standar kompetensi serta kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas VII sampai IX yang mencakup pemahaman tentang norma, hukum, konstitusi, HAM, demok
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...RiyanAdita
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini mencakup berbagai aspek seperti persatuan bangsa, hukum dan HAM, sistem pemerintahan, demokrasi, serta hubungan internasional."
1. Dokumen menjelaskan periode-periode dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
2. Pada setiap periode diterbitkan undang-undang untuk menghadapi ancaman yang dihadapi, seperti UU Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat pada Orde Lama dan UU Sistem Pendidikan Nasional pada era Reformasi.
3. Undang-undang tersebut berkaitan dengan pendidikan kewarganeg
Program tahunan mata pelajaran PKn SMA Negeri 1 Cikembar mencakup 3 kalimat inti. Pertama, membahas kompetensi inti yang meliputi penghayatan ajaran agama, perilaku jujur dan tanggung jawab, serta pemahaman pengetahuan faktual. Kedua, materi pelajaran tentang HAM, Pancasila, dan UUD 1945. Ketiga, metode pembelajaran yang meliputi observasi, pertanyaan, pengumpulan informasi, asosiasi, dan
Program tahunan mata pelajaran PKn SMA Negeri 1 Cikembar mencakup 3 kalimat inti. Pertama, materi pelajaran terkait KI 1 sampai KI 4 yang meliputi penghayatan nilai-nilai Pancasila, HAM, dan sistem pemerintahan Indonesia. Kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, tujuan pembelajaran untuk memahami konsep dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan.
Program tahunan mata pelajaran PKn SMA Negeri 1 Cikembar mencakup 3 kalimat utama. Pertama, materi pelajaran terkait KI 1 sampai KI 4 yang meliputi penghayatan nilai-nilai Pancasila, HAM, dan sistem pemerintahan Indonesia. Kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, tujuan pembelajaran mencakup pemahaman konsep, penerapan nilai-nilai, dan penyajian hasil kaj
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, mulai dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, hingga perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dokumen ini juga menjelaskan konsep-konsep kenegaraan seperti negara, warga negara, demokrasi, hak asasi manusia,
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Dokumen ini menjelaskan pengertian dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta penjabaran mengenai tiap-tiap sila Pancasila dan proses perumusannya.
Teks tersebut membahas tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teks tersebut menjelaskan empat pokok pikiran utama dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang maha esa beserta contoh sikap positif yang dapat ditampilkan.
Bab 1 membahas Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan berbagai kasus pelanggarannya. Terdapat upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan dan Komnas HAM."
Dokumen tersebut merangkum tentang penguatan wawasan kebangsaan melalui pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa Indonesia. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap makna simbol-simbol dalam Lambang Negara Garuda Pancasila dan menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara kel
Dokumen tersebut merupakan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa SMP/MTs. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan standar kompetensi serta kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas VII sampai IX yang mencakup pemahaman tentang norma, hukum, konstitusi, HAM, demok
4. Perhatikan gambar di atas! Keakraban di antara mereka menunjukkan adanya nilai
persatuan pada sila ketiga Pancasila. Bagaimana proses perumusan dan penetapan
dasar negara?
5. Tujuan Pembelajaran
• Setelah mengidentifikasi gambar tokoh yang
mengusulkan rancangan dasar negara, peserta didik
mampu menyebutkan rancangan usulan dari tiap-tiap
tokoh dengan tepat.
• Melalui kegiatan diskusi tentang rancangan dasar negara,
peserta didik mampu menyampaikan pendapat tentang
rancangan dasar negara yang dikemukakan para tokoh
nasional dengan cermat.
• Setelah membaca teks tentang proses penetapan dasar
negara, peserta didik mampu menyampaikan alur latar
belakang penetapan dasar negara dengan baik.
• Melalui kegiatan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila,
peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
• Setelah mempelajari sikap para pendiri negara dalam
merumuskan dan menetapkan dasar negara, peserta
didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab,
komitmen, pantang menyerah, patriotis, dan nasionalis
dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh.
6. A. Perumusan Pancasila
sebagai Dasar Negara
B. Proses Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
C. Nilai-Nilai Pancasila
sebagai Dasar Negara
D. Meneladan Semangat Para Pendiri
Negara dalam Merumuskan dan
Menetapkan Dasar Negara
7. A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar
Negara
BPUPKI Ketua : Radjiman Wediodiningrat
Wakil ketua : Ichibangase Yosio dan
R.P. Soeroso
Membahas tentang rumusan dasar negara
Indonesia meskipun belum mencapai
kesepakatan.
Akhirnya, dibentuk Panitia Sembilan.
Sidang Pertama BPUPKI
pada 29 Mei–1 Juni
1945
9. Sidang
Kedua
BPUPKI
pada 10–
16 Juli
1945
Ketuhanan
Yang Maha
Esa
Ketuhanan
dengan
kewajiban
menjalankan
syariat Islam
bagi
pemeluk-
pemeluknya.
J. Latuharhary
menemui
Mohammad Hatta
dan menyampaikan
aspirasi agar tujuh
kata pada
pernyataan pertama
rumusan dasar
negara dihapus.
10. Peran Para Pendiri Negara dalam Merumuskan
Dasar Negara
•Peri Kebangsaan
•Peri Kemanusiaan
•Peri Ketuhanan
•Peri Kerakyatan
•Kesejahteraan Rakyat
•Persatuan
•Kekeluargaan
•Keseimbangan lahir dan batin
•Musyawarah
•Keadilan rakyat
•Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme
•Internasionalisme atau peri kemanusiaan
•Mufakat atau demokrasi
•Kesejahteraan sosial
•Ketuhanan yang berkebudayaan
Mr. Muhammad
Yamin
(29 Mei 1945)
Prof. Dr. Soepomo
(31 Mei 1945)
Ir. Soekarno
(1 Juni 1945)
11. B. Proses Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
• Berhasil
merumuskan
dasar
negara.
BPUPKI
• Mempersiapkan
kemerdekaan
Indonesia.
PPKI
• 17 Agustus
1945.
Kemerdekaan
• Sidang PPKI 18 Agustus
menetapkan dan
mengesahkan UUD NRI
Tahun 1945.
PPKI
1. Pancasila sebagai Dasar Negara
Menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila
termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
12. 2. Kedudukan
Pancasila sebagai
Dasar Negara
Pancasila sebagai
sumber dari segala
sumber hukum
Indonesia.
Meliputi suasana
kebatinan dari
UUD NRI Tahun
1945.
Mewujudkan cita-
cita hukum bagi
hukum dasar
negara, baik
tertulis maupun
tidak tertulis.
Mengandung
norma yang
mengharuskan
memegang teguh
cita-cita moral
rakyat yang luhur.
Sumber semangat
bagi
penyelenggara
negara dan para
pelaksana
pemerintahan.
13. 3. Dasar Hukum Pancasila
sebagai Dasar Negara
• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
• Dekret Presiden 5 Juli 1959.
• Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum
DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia
dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
• Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968.
• Ketetapan MPR No. XVIII/MPRS/1998 tentang Pencabutan
Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya
Pancakarsa).
14. C. Nilai-Nilai Pancasila sebagai
Dasar Negara
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
Nilai persatuan Indonesia
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
16. D. Meneladan Semangat Para Pendiri
Negara dalam Merumuskan dan
Menetapkan Dasar Negara
Komitmen
Pantang
Menyerah
17. BAB II
Peran Norma dalam Mewujudkan Keadilan
Perhatikan gambar di atas! Tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan
peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak
bola merupakan contoh bentuk norma. Lantas, apa yang dimaksud dengan norma?
Apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat?
18. Tujuan
Pembelajaran
• Setelah menganalisis gambar tentang
pelaksanaan norma melalui kegiatan
kelompok dan berdiskusi, peserta didik
mampu membedakan antara perilaku taat
dan perilaku melanggar norma dengan tepat.
• Setelah membaca sebuah cerita, peserta
didik dapat menanamkan sikap patuh
terhadap semua peraturan dengan baik.
• Melalui pengenalan teknologi, peserta didik
dapat mengakses berbagai informasi terkait
norma dan keadilan dengan memanfaatkan
berbagai aplikasi.
• Setelah memahami materi pembelajaran
tentang peran norma dalam mewujudkan
keadilan, peserta didik mampu mematuhi
berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-
hari dengan baik.
19. A. Norma dalam
Masyarakat
B. Pelanggaran
Norma
C. Arti Penting
Norma dalam
Mewujudkan
Keadilan
D. Pelaksanaan
Norma
20. Norma adalah petunjuk atau patokan
perilaku yang pantas dan tidak pantas
dilakukan oleh individu.
Norma bertujuan mengendalikan
perilaku individu dan mencegah
pengaruh negatif masuk dalam
kehidupan masyarakat.
A. Norma
dalam
Masyarakat 1. Hakikat dan Tujuan
Norma
26. Berdasarkan Sumber
Norma Agama
Norma Kesusilaan
Norma Kesopanan
Norma Hukum
Berdasarkan Daya
Pengikat
Cara (Usage)
Kebiasaan
(Folkways)
Tata Kelakuan
(Mores)
Adat Istiadat
(Customs)
Berdasarkan Bentuknya
Tertulis
Tidak tertulis
NORMA
Kesimpulan
27. • Petunjuk arah dan pedoman dalam
bersikap dan bertindak.
• Pencegah benturan kepentingan dalam
kehidupan masyarakat.
• Benteng perlindungan bagi keberadaan
masyarakat.
• Menciptakan ketertiban dan
ketenteraman.
• Memberikan rasa keadilan dan kepastian
hukum.
4. Fungsi
Norma
28. 5. Manfaat
Menjalankan
Norma dalam
Masyarakat
• Menjaga kebudayaan
masyarakat.
• Mencapai integrasi
sosial.
• Mewujudkan
keteraturan sosial.
• Mengendalikan
perilaku individu.
• Melindungi orang yang
lemah.
29. B. Pelanggaran
Norma
• Proses Sosialisasi yang
Tidak Sempurna
• Pengaruh Lingkungan
• Kebutuhan Ekonomi
• Ingin menjadi Individu
yang Bebas
• Longgarnya Penegakan
atau Pelaksanaan
Norma
• Sikap Mental
1. Faktor Penyebab
Pelanggaran Norma
30. • Keretakan hubungan antarkelompok masyarakat.
• Perubahan kepribadian pada individu seperti
timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga.
• Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa
manusia.
• Dominasi yang mengarah pada penaklukan salah
satu pihak dalam konflik.
2. Akibat Melanggar Norma dalam
Masyarakat
31. 3. Upaya pencegahan
pelanggaran norma untuk
menciptakan keadilan
• Pembiasaan
• Teladan
• Penyadaran
• Pengawasan
• Penghargaan dan
hukuman
32. Penggolongan upaya
pencegahan pelanggaran norma
Upaya Represif
Upaya represif
adalah upaya
penanggulangan
terhadap
pelanggaran.
Upaya Preventif
Upaya preventif
adalah upaya
pencegahan
terhadap
pelanggaran.
33. C. Arti Penting Norma dalam
Mewujudkan Keadilan
Komutatif
Distributif
Kodrat Alam
Konvensional
Perbaikan
Aristoteles
Moral
Prosedural
Plato
Komutatif
Distributif
Kodrat Alam
Konvensional
Prof. Dr.
Notonegoro,
S.H.
1. Jenis-
Jenis
Keadilan
34. Terdapat beberapa jenis keadilan
lainnya, yaitu:
Keadilan
Protektif
Keadilan
Vinditatif
Keadilan
Kreatif
35. 2. Keadilan dalam Dasar
Negara dan Konstitusi Negara
Keadilan
dalam
Dasar
Negara
Secara tersurat frasa ”adil atau keadilan” memang
termuat dalam sila kedua dan kelima. Akan tetapi, sila
pertama, ketiga, dan keempat secara tersirat
mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hal
itu karena hubungan antarsila saling mendasari dan
didasari.
Sila Kedua
dan
Sila Kelima
36. Keadilan
dalam
Konstitusi
Negara
”Sesungguhnya kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan
peri keadilan”.
Alinea
Pertama
Termuat dalam frasa ”adil dan
makmur”.
Alinea
Kedua
Terdapat frasa ”adil dan
keadilan sosial”
Alinea
Keempat
Kata keadilan secara tersurat
memang tidak tertulis dalam
alinea ketiga. Akan tetapi,
secara tersirat alinea ketiga
mendukung pelaksanaan
keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
38. Di Lingkungan
Keluarga
Berpamitan
kepada orang tua
saat akan
bepergian.
Di Lingkungan
Sekolah
Menghargai
pendapat teman.
Mengetuk pintu
saat bertamu.
KLIK DI
SINI
D. Pelaksanaan Norma
Sesuai Prinsip Keadilan
40. Tujuan Pembelajaran
• Setelah memahami materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta
didik mampu menceritakan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan terperinci.
• Melalui proyek membuat dokumen sederhana dengan kerja sama, peserta didik mampu
menerapkan nilai-nilai dalam proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.
• Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu membedakan muatan
materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PPKI) dan
hasil amandemen dengan benar.
• Melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik telah
menunjukkan dukungan terhadap nilai dalam perumusan dan pengesahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tepat.
41. A. Seputar Perumusan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
B. Pengesahan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945
C. Dukungan terhadap
Nilai Perumusan dan
Pengesahan UUD NRI
Tahun 1945
42. Gambar di atas merupakan salah satu kegiatan upacara bendera, yaitu
pembacaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tahukah kamu, diperlukan
proses panjang dalam penyusunan naskah UUD NRI Tahun 1945?
43. A. Seputar Perumusan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
1. Sidang BPUPKI
Membahas bentuk
negara.
Sidang
10 Juli
1945
• Wilayah negara.
• Persiapan penyusunan
rancangan undang-undang
dasar dan pembentukan
panitia perancang undang-
undang dasar.
• Rancangan undang-undang
dasar.
Sidang
11 Juli
1945
Penyampaian hasil
rancangan undang-
undang dasar.
Sidang
13 Juli
1945
Kemerdekaan.
Sidang
14 Juli
1945
Pembahasan rancangan
undang-undang dasar
(lanjutan).
Sidang
15 Juli
1945
Melanjutkan
pembahasan rancangan
undang-undang dasar.
Sidang
16 Juli
1945
44. 2. Kesepakatan Bersama Rumusan
Rancangan Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar
diterima dengan
sebulat-bulatnya.
45. B. Pengesahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Disahkan
oleh PPKI.
Sidang dilaksanakan
pada 18 Agustus
1945.
Disahkan setelah
Proklamasi
Kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus
1945.
1. Proses
Pengesahan
46. 2. Sidang Pengesahan Rancangan
Undang-Undang Dasar
Sidang 18 Agustus 1945 membahas:
• Pengesahan undang-undang dasar.
• Susunan pemerintahan.
• Pengangkatan presiden dan wakil presiden
serta pembentukan Komite Nasional
Indonesia Pusat.
47. Hukum Dasar (BPUPKI) 16 Juli 1945 Undang-Undang Dasar (PPKI) 18 Agustus 1945
• Istilah ’’Hukum Dasar’’
• Mukadimah
• Kalimat Pembukaan alinea ketiga:
’’. . . Atas berkat Rakhmat Allah
Yang Maha Kuasa . . .’’
• ’’. . . dalam suatu Hukum Dasar
Negara Indonesia . . .’’
• ’’. . . Dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya . . . ’’
• ’’. . . menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.’’
• ’’Undang-Undang Dasar.’’
• Pembukaan
• ’’. . . Atas berkat rahmat Tuhan
Yang Maha Esa . . .’’ (kalimat ini
kemudian dikembangkan
menjadi ’’Atas berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa’’)
• ’’. . . dalam suatu Undang-
Undang Dasar Indonesia’’
• ’’. . . dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa’’
• ’’Kemanusiaan yang adil dan
beradab.’’
Perbandingan pasal antara hukum dasar
sebelum dan sesudah dilakukan perubahan
oleh PPKI
48. • ’’Dua orang wakil presiden.’’
• ’’Presiden ialah orang Indonesia asli
yang beragama Islam.’’
• Presiden Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan.
• Negara berdasarkan Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
• Syarat-syarat untuk menjadi hakim
ditetapkan oleh undang-undang.
• Tidak ada ketentuan perubahan
UUD.
• Dalam melaksanakan pertahanan
dan pembelaan negara dalam
peperangan Asia Timur Raya ini,
Negara Indonesia bekerja bersama
seerat-eratnya dengan Dai Nippon.
• ’’. . . seorang wakil presiden . . .’’
• ’’Presiden ialah orang Indonesia
asli.’’
• Presiden Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar.
• Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Syarat-syarat untuk menjadi dan
diberhentikan sebagai hakim
ditetapkan oleh undang-undang.
• Diatur ketentuan perubahan
Undang-Undang Dasar.
• Dihapus.
49. Konstitusi yang pernah diterapkan di
Indonesia
Konstitusi RIS
Undang-Undang
Dasar Sementara
Tahun 1950
Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
hasil amandemen.
Undang-Undang Dasar
1945 yang disahkan
melalui Dekret Presiden
5 Juli 1959
50. 3. Muatan Materi UUD NRI
Tahun 1945
Susunan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri
atas pembukaan, batang
tubuh (16 bab, 37 pasal,
49 ayat, 4 pasal aturan
peralihan, dan 2 ayat aturan
tambahan), dan penjelasan.
Susunan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas pembukaan dan
pasal-pasal (21 bab, 37 pasal,
170 ayat, 3 pasal aturan peralihan,
dan 2 pasal aturan tambahan).
Disahkan
PPKI
Hasil
Amandemen
51. C. Bentuk Dukungan terhadap
Nilai Perumusan dan
Pengesahan UUD NRI Tahun
1945
Sebagai dasar
hukum
tertinggi.
Penjabaran dari
undang-undang
dasar.
1. Arti Penting UUD NRI
Tahun 1945 bagi Bangsa
dan Negara Indonesia
52. Periodisasi
Konstitusi di
Indonesia
UUD NRI
Tahun
1945 yang
ditetapkan
PPKI pada
18 Agustus
1945.
Konstitusi RIS
Tahun 1949
yang
ditetapkan
pada 27
Desember
1949.
UUDS Tahun
1950 yang
ditetapkan pada
15 Agustus
1950
UUD 1945 yang
didasarkan
Dekret Presiden
5 Juli 1959.
UUD Tahun
1945 hasil
amandemen
1999-2002
53. 2. Pelaksanaan UUD
NRI Tahun 1945 dalam
Berbagai Bidang
Tentang
pemerintah,
kekuasaan, dan
penyelenggaraan
negara.
Politik
Tentang kondisi
keuangan
negara.
Ekonomi
Tentang
jaminan
kehidupan
masyarakat.
Sosial
Tentang upaya
pertahanan dan
keamanan.
Pertahanan
dan
Keamanan
Tentang hasil
cipta, rasa, dan
karsa bangsa
Indonesia.
Budaya
54. 3. Dukungan terhadap Pelaksanaan
UUD NRI Tahun 1945
disiplin
dan taat
peraturan
toleransi
menjaga
persatuan dan
kesatuan
bangsa
bekerja keras
dan rela
berkorban
