Dokumen tersebut merangkum sejarah ekonomi Indonesia sejak Orde Lama hingga masa Orde Baru. Perekonomian Indonesia mengalami masa sulit selama Orde Lama akibat berbagai faktor seperti infrastruktur yang rusak, gejolak politik, dan manajemen ekonomi yang buruk. Di bawah Orde Baru, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program Repelita dengan sasaran pertumbuhan

1. SEJARAH EKONOMI INDONESIA
PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE
BARU, TRNSISI, DAN REFORMASI
HINGGA KABINAT SBY

2. A. PEMERINTAHAN ORDE LAMA
• Pada awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia
sulit melakukan pembangunan ekonomi karena
hingga menjelang akhir 1940-an Indonesia masih
menghadapi dua peperangan besar dengan
Belanda yakni Aksi Polisi I dan II.
• Walau sudah sepenuhnya merdeka, namun sejak
tahun 1950-an hingga 1965 keadaan
perekonomian Indonesia sangat buruk walau
sempat mengalami pertumbuhan hingga 7 %. Hal
tersebut disebabkan adanya gejolak politik dan
beberapa pemberontakan di sejumlah daerah.

3. Orla…
• Dengan demikian keadaan perekonomian
Indonesia sangat buruk walau sempat
mengalami pertumbuhan dengan laju hampir
6 % pada tahun 1950-1n. Dan setelah itu
pertumbuhan ekonomi turun menjadi rata-
rata 1,9 % per tahun, bahkan hampir terjadi
stagflasi pada tahun 1965-1966 dengan
pertumbuhan ekonomi 0,5 % dan 0,6 %.

4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1951-1965
(Sumber: Dumairy, 1996: data diambil dari Syahrir , 1986)
Tahun Indeks Pertumbu- Tahun Indeks Pertumbu-
(1951=100) han (%) (1951=100) han (%)
1951 100 - 1959 149,1 -1,9
1952 103,8 3,8 1960 146,8 -1,5
1953 126,8 22,1 1961 149,4 1,7
1954 128,6 1,4 1962 145,3 -2,7
1955 133,4 3,7 1963 141,4 -2,7
1956 136,4 2,2 1964 144,7 2,4
1957 144,4 5,8 1965 145,5 0.5
1958 152,0 5,3 1966 146,4 0.6

5. Saldo APBN Thn 1955-1965 (Juta rupiah)
Tahun Pendapatan Pengeluaran Saldo
1955 14 16 -2
1956 18 21 -3
1957 21 26 -5
1958 23 35 -12
1959 30 44 -14
1960 50 58 -8
1961 62 88 -26
1962 75 122 -47
1963 162 330 -168
1964 283 681 -398
1965 923 2526 -1603

6. Orde lama…
• Defisit APBN terjadi tiap tahun
• Kegiatan produksi pertanian dan manufaktur
sangat rendah karena keterbatasan kapasitas
produksi dan infrastruktur pendukung.
• Rendah volume produksi dibanding permintaan
dan tingginya jumlah uang beredar akibatnya
inflasi > 300% menjelang akhir periode Orla.
• Indeks harga tahun 1955 = 135 (1954=100), dan
jumlah uang beredar = Rp. 12.20 juta.

7. Orde Lama…
• Tahun 1966 indeks harga > 150.000 dan
jumlah uang beredar > Rp. 5 Milyar.
• Faktor penyebab kegaduhan ekonomi jaman
Soekarno:
a. Manajemen buruk
b. Pencetakan uang meningkat untuk
membiayai perang merebut Irian Barat dan
Ganyang Malaysia, Inggris; serta biaya
menumpas pemberontakan domestik.

8. Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar
Thn 1955-1966 (Sumber: Arndt, 1994).
Tahun Indeks harga Jumlah Uang Beredar
(1954=100) (Juta RP)
1955 135 12.20
1956 133 13.40
1957 206 18.90
1958 243 29.40
1959 275 34.90
1960 330 47.90
1961 644 67.60
1962 1.648 135.90
1963 3.770 263.40
1964 8.870 675.10
1965 6.1400 2.582.00
1966 152.200 5.593.40

9. Orla…
Kesimpulan: Buruknya perekonomian
Indonesia selama Orde Lama karena:
• Hancurnya Infrastruktur ekonomi (fisik dan
non fisik) selama pendudukan Jepang.
• Perang Dunia II, dan Perang Revolusi serta
gejolak politik di dalam negeri.
• Manajemen ekonomi sangat jelek akibat
gejolak-gejolak tersebut.

10. Catatan Kebijakan Ekonomi Orde lama:
• Reformasi Moneter Kabinet Hatta: Devaluasi
mata uang nasional (gulden) dan
pemotongan uang beredar 50 % tahun 1950.
• Kabinet Natsir (kabinat Pertama di Indonesia):
pertama kalinya perumusan perencanaan
pembangunan ekonomi (Rancangan Urgensi
Perekonomian = RUP). Dilanjutkan dalam
kabinet berikutnya untuk Repelita.

11. •Kabinet Sukiman:
a. Nasionalisasi De Javasche bank menjadi Bank Indonesia
(BI).
b. Penghapusan sistem kurs ganda.
• Kabinet Wilopo:
a. pertama kali memperkenalkan konsep APBN
berimabang.
b. Memperkenalkan impor.
c. Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi
dan pengurangan jumlah personil.
d. Pengiritan pengeluaran pemerintah.

12. • Kabinet Ali I:
a. Pembatasan impor
b. Kebijakan uang ketat.
• Kabinet Burhanuddin:
a. Liberalisasi impor
b. Kebijakan uang ketat
c. Penyempurnaan program benteng: memperbolehkan
modal (Investasi) asing masuk Indonesia.
d. Pemberian bantuan khusus kepada pengusaha
pribumi.

13. Kabinet Burhanuddin…
e. Pembatalan (sepihak) Persetujuan Konferensi
Meja Bundar untuk menghilangkan sistem
ekonomi kolonial atau menghapus dominasi
perusahaan belanda dalam perekonomian
Indonesia.
• Periode 1950-1959 : penerapan sistem ekonomi
yang sangat demokratis (pasar), setelah itu
diganti dengan sistem ekonomi terpimpin.

14. • Akhir September 1965:
a. Pristiwa PKI
b. Peralihan sistem ekonomi terpimpin (Sosialis)
ke semikapitalis.
• UUD 1945 Pasal 33, sistem ekonomi dengan
prinsip kebersamaan yang dikenal dengan
sistem ekonomi pancasila.

15. B. PEMERINTAHAN ORDE BARU
• Bulan Maret 1966 Indonesia memasuki
Pemerintahan Orde baru.
• Perhatian utama ditujukan pd pembangunan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
• Menjalin kembali hubungan dengan pihak Barat
dan menjauhi pengaruh Idiologi Komunis.
• Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB dan
lembaga dunia lainnya (Bank Dunia, IMF).

16. Orba…
• Langkah awalnya adalah: pemulihan stabilitas ekonomi,
politik, rehabilitasi ekonomi domestik.
• Sasaran kebijakan tersebut adalah menekan laju inflasi,
mengurangi defisit keuangan pemerintah,
menghidupkan kembali kegiatan produksi, juga ekspor.
• Pemantapan kebijakan ekonomi melalui REPELITA.
• Akhir tahun 1960-an atas kerja sama dengan Bank
Dunia, IMF, ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium
disebut: IGGI (Inter-Government Group on Indonesia).

17. Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi
Indonesia masa orde baru adalah:
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui proses industrialisasi dalam skala
besar untuk menanggulangi kesempatan kerja
dan defisit neraca pembayaran.
• REPELITA I April 1969 dilanjutkan dengan
REPELITA berikutnya sampai dengan REPELITA
VI tahun tahun 1997. Hasilnya nampak pada
tabel berikut:

18. PDB dan Laju Pertumbuhan Per tahun 1969-
1990
Tahun PDB n PDB r Prtmbn Prtmb Tahun PDB n PDB r Pertbn Periilr
(Rp.T) (Rp. T) nom. n riil (Rp. T) (Rp. T) nom. tbn
1969 2.7 4.8 1980 45.5 11.2 41.9 9.9
1970 3.2 5.2 19.1 7.5 1981 54.0 12.1 18.9 7.9
1971 3.7 5.6 13.4 7.0 1982 59.6 12.3 10.4 2.2
1972 4.6 6.1 24.3 9.4 1983 77.6 12.8 30.2 4.2
1973 6.8 6.8 48.0 11.3 1984 89.9 83.0 15.8 7.0
1974 10.7 7.3 58.6 7.6 1985 97.0 85.1 7.9 2.5
1975 12.6 7.6 18.1 5.0 1986 102.7 90.1 5.9 5.9
1976 15.5 8.2 22.3 6.9 1987 124.8 94.5 21.6 4.9
1977 19.0 8.9 23.1 8.9 1988 142.0 99.9 13.8 5.8
1978 22.8 9.6 19.5 7.7 1989 162.6 104.5 14.5 7.5
1979 32.0 10.2 40.8 6.3 1990 188.5 112.4 15.9 7.2

19. Orba…
• Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui proses industrialisasi.
• PELITA I (1969/1970-1973/1974):
mempertahankan stabilitas nasional (ekonomi
dan politik) dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, untuk itu titik beratnya adalah
pembangunan sektor pertanian dan sektor lain
penunjang sektor pertanian. Implementasinya
dengan meningkatkan APBN dan mengundang
modal asing.

20. • PELITA II (1974/75-1978/79):
• Pertumbuhan berwawasan keadilan.
• Trilogi Pembangunan:
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh seluruh rakyat.
b. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
• Harga minyak bumi yang sangat tinggi membawa dampak
positif dalam proses pembangunan (1974) dan harga naik
lagi tahun 1978-1979. Pertumbuhan ekonomi 7,5 % per
tahun.
• Hambatan: Resesi ekonomi dunia, hambatan produksi
pangan (1974-1975).

21. • PELITA III (1979/80-1983/84):
• Akibat maslah ekonomi pada PELIA II, maka
urutan trilogi pembangunan diubah menjadi:
pemerataan pembangunan, pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis.
• Titik berat pembangunan adalah sektor pertanian
menuju swasembada pangan dan meningkatkan
industri yang mengelola bahan baku menjadi
barang jadi.
• Tahun 1981 pertumbuhan ekonomi 7,9 % tapi
tahun 1982 turun menjadi 2,2 %.

22. • PELITA IV (1984/85-1988/89):
• Titik berat pembangunan sektor pertanian untuk
melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada
pangan. Meningkatkan industri menghasilkan mesin-
mesin industri sendiri (berat dan ringan).
• Trilogi pembangunan: pemerataan, pertumbuhan
ekonomi, stabilitas nasional.
• Harga minyak bumi turun, sumber APBN dari minyak
bumi turn.
• Tahun 1984 Swasembada beras.
• Deregulasi sektor keuangan mengurangi campur
tangan pemerintah di sektor bisnis.
• Tahun 1987 ekspor non migas > ekspor migas.

23. • PELITA V (1989/90-1993/94)
• Tahap akhir pembangunan jangka panjang tahap I
yaitu memantapkan landasan pembangunan.
• Titk berat pembangunan: sektor pertanian untuk
memantapkan swasembada pangan dan
meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya.
• Pembangunan sektor industri menghasilkan
produk industri untuk ekspor, padat karya, agro
industri, mesin industri.
• Trilogi pembangunan: pemerataan, pertumbuhan
dan stabilitas nasional.

24. • PELITA VI (1994/95-1998/99):
• Periode lima tahun I PJP II.
• Rencana Lepas landas (take off) pada PELITA II
menuju negara maju mandiri PJP II (1919).
• Prioritas pembangunan: pembangunan
ekonomi penekanan pada sektor industri
dengan keterkaitan sektor pertanian dan
sektor lainnya dan peningkatan kualitas SDM.
• Trilogi pemabgunan sama dengan PELITA V.
• Masalah muncul krisis ekonomi 1997-1998.

25. Ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi agar
pembangunan dapat berjalan dengan baik:
1. Kemauan politik yang kuat
2. Stabilitas politik dan ekonomi
3. Sumber daya manusia yang lebih baik
4. Sistem politik dan ekonomi terbuka
berorientasi ke barat
5. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih
baik.

26. C. PEMERINTAHAN TRANSISI:
• 14 dan 15 mei 1997 nilai tukar Baht Thailand /$
AS depresiasi.
• Juli 1997 kurs Rp/$ Asmulai merosot dari Rp.
2.500/$AS ke Rp. 2.650/$AS, sehingga BI
melakukan 4 kali intervensi dengan rentang
intervensi rupiah 8 % menjadi 12 %, tapi akhirnya
rentang tersebut dilewati dengan RP anjlok ke Rp
2.755/$AS.
• Maret 1998 nilai rupiah Rp. 10.550/$AS walau
bulan sebelumnya Januari-pebruari Rp.
11.000/$AS

27. Transisi…
• Oktober 1997, IMF umumkan bantuan 40 Milyar dollar
AS. Sebagai paket reformasi pemerintah Indonesia
mengumumkan pencabutan izin 16 bank swasta yang
dinilai tidak sehat. Walau demikian kurs Rp.
15.000/$AS akibat merosotnya kepercayaan domestik
dan LN tentang ekonomi Indonesia.
• Butir kesepakatan Indonesia dan IMF dalam Letter of
intent= LOI) ditandatangani bulan Januari 1998 yang
isinya 50 butir mencakup: ekonomi makro (fiskal dan
moneter, restrukturisasi sektor keuangan, reformasi
struktural.

28. LOI…
• Butir-butir kebijakan Fiskal: penegasan
anggaran bnerimbang, menghilangkan subsidi
BBM dan listrik, membatalkan sejumlah
proyek infrastruktur besar, peningkatan
pendapatan pemerintah (menaikan cukai
barang-barang tertentu, cabut fasilitas
kemudahan pajak, pajak tambahan terhadap
bensin, perbaiki audit PPN, perbanyak objek
pajak.

29. Imlementasi LOI tersebut bermasalah
sehingga dibuat kesepakatan baru:
1. Program stabilisasi pasar uang dan mencegah
hiper inflasi
2. Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan
sistem perbankan nasional.
3. Penyelesaian ULN sweasta (Corporate debt).
4. Reformasi struktural.
5. Bantuan untuk rakyat kecil (ekonomi lemah).

30. D. PEMERINTAHAN REFORMASI
HINGGA KABINET SBY
• Awal pemerintahan refofmasi dipimpin oleh
Presiden Wahid (dipilih MPR ,20 ktober 1999):
a. Prestasi Wahid di bidang ekonomi:
pertumbuhan ekonomi +, tahun 2000
pertumbuhan ekonomi 5%, laju inflasi dan
tingkat bunga rendah (kondisi moneter stabil).
b.Adanya ketidak stabilan politik dan sosial.
c.Memburuknya hubungan dengan IMF
sehingga investasi menurun.

31. • Pemerintahan Megawati:
• Keterburukan ekonomi Wahid berlanjut ke
Megawati yaitu, Suku bunga dan inflasi tinggi,
saldo ekspor menurun.
• Kinerja ekonomi: Pertumbuhan ekonomi
meningkat, PDB dan pendapatan perkapita
meningkat, ekspor meningkat.

32. Indikator ekonomi Indonesia sejak krisis
ekonomi 1998
Indi 1998 1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
kator
∆ PDB -13.1 0.8 4.9 3.8 4.3 4.9 5.1 5.7 5.5 6.3 6.0
r (%)
PDM 96 140 166 164 200 239 258 287 364 433 497
n
(M$)
PDB/ 977 694 742 697 948 1117 1191 1308 1641 1925 2183
kapit
a ($)
∆X -8.6 -0.4 27.7 -9.3 5.0 8.4 12.0 19.7 17.7 13.2 7.0
(%)
∆M -34.4 -12.2 39.6 -7.6 15.1 10.9 27.8 24.0 5.8 22.0 12.0
(%)
NX 21.5 24.7 28.6 25.4 23.5 24.6 21.2 28.0 39.7 39.6 39.1
($)

33. • Pemerintahan SBY: