Perdagangan orang (human trafficking) oleh Amnesty International disebut sebagai perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerjanya’ maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di-eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Ini lah yang disebut perdagangan orang. (Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, 2014).
Perdagangan orang (human trafficking) oleh Amnesty International disebut sebagai perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerjanya’ maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di-eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Ini lah yang disebut perdagangan orang. (Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, 2014).
Materi yang dibuat oleh Apong Herlina, S.H.,M.H., sebagai pembicara saat kegiatan Criminal Defense Law Forum, Jumat, 15 Agustus 2014, diLembaga Bantuan Hukum Jakarta.
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...RieshaRed
Maraknya bullying pada anak-anak sekolah sekarang ini menjadikan kita tergerak untuk mengkampanyekan anti bullying di sekolah-sekolah. banyak faktor yang menjadikan bullying marak di kalangan siswa. salahsatunya karena kurang fahamnya mereka tentang perbedaan di atara mereka. selain itu juga meniru apa yang terjadi di televisi dan juga media sosial.
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Bahaya Penyebaran Pornografi melalui media elektronik yang salah satu media internet. Internet selain memiliki manfaat yang baik, namun juga bisa menjadi buruk apabila informasi yang di akses adalah hal yang negatif seperti sara, ataupun pornografi. Sedangkan pengguna internet sendiri juga adalah remaja umur 13 - sampai dengan 20 tahun yang masih labil akan hal-hal seperti pornografi.
Dalam presentasi ini akan menyajikan tentang pengetahuan tentang pornografi dan apa sajakah cara untuk meminimalisir konten internet yang berbau pornografi mulai dari pengetahuan dari mengawasi anak dengan menambahkan blocker pada content-content yang mengandung pornografi ataupun sebagainya.
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan AnakECPAT Indonesia
Memastikan anak aman dalam lembaga atau organisasi yang bekerja dengan anak, adalah tugas semua lembaga yang peduli pada isu perlindungan anak. Hal ini tidak dapat dilakukan secara spontan dan tanpa rencana, namun harus dilakukan secara tersistem sehingga dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan melalui suatu Kebijakan Perlindungan Anak (KPPA/CPP). Saat ini CPP sudah menjadi prasyarat lembaga-lembaga internasional dalam mencari partner kerja, LSM lokal/nasional di suatu negara.
Materi yang dibuat oleh Apong Herlina, S.H.,M.H., sebagai pembicara saat kegiatan Criminal Defense Law Forum, Jumat, 15 Agustus 2014, diLembaga Bantuan Hukum Jakarta.
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...RieshaRed
Maraknya bullying pada anak-anak sekolah sekarang ini menjadikan kita tergerak untuk mengkampanyekan anti bullying di sekolah-sekolah. banyak faktor yang menjadikan bullying marak di kalangan siswa. salahsatunya karena kurang fahamnya mereka tentang perbedaan di atara mereka. selain itu juga meniru apa yang terjadi di televisi dan juga media sosial.
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Bahaya Penyebaran Pornografi melalui media elektronik yang salah satu media internet. Internet selain memiliki manfaat yang baik, namun juga bisa menjadi buruk apabila informasi yang di akses adalah hal yang negatif seperti sara, ataupun pornografi. Sedangkan pengguna internet sendiri juga adalah remaja umur 13 - sampai dengan 20 tahun yang masih labil akan hal-hal seperti pornografi.
Dalam presentasi ini akan menyajikan tentang pengetahuan tentang pornografi dan apa sajakah cara untuk meminimalisir konten internet yang berbau pornografi mulai dari pengetahuan dari mengawasi anak dengan menambahkan blocker pada content-content yang mengandung pornografi ataupun sebagainya.
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan AnakECPAT Indonesia
Memastikan anak aman dalam lembaga atau organisasi yang bekerja dengan anak, adalah tugas semua lembaga yang peduli pada isu perlindungan anak. Hal ini tidak dapat dilakukan secara spontan dan tanpa rencana, namun harus dilakukan secara tersistem sehingga dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan melalui suatu Kebijakan Perlindungan Anak (KPPA/CPP). Saat ini CPP sudah menjadi prasyarat lembaga-lembaga internasional dalam mencari partner kerja, LSM lokal/nasional di suatu negara.
Sosialisasi tentang ciri-ciri perundungan, pihak-pihak yang terlibat, dampak serta cara mencegah terjadinya perundungan terutama di satuan pendidikan
Dalam ppt juga disampaikan tentang kondisi perundungan yang terjadi saat ini di Indonesia, dimana perundungan masih saja sering terjadi. Dalam artikel tersebut juga di sebutkan bahwa perundungan sering terjadi di satuan pendidikan atau sekolah
Arikel Ilmiah tersebut berisi tentang bagaimana ciri-ciri anak yang paling rentan menjadi korban Eksploitasi Seksual dan bagaimana dampak pada anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual serta perlindungan hukum yang mengatur tentang kasus Eksploitasi Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Support by: Media Pramuka Pangkalpinang
https://www.instagram.com/media_pramuka_pgk/
https://www.bit.ly/MediaPramukaYouTubeChannel
3. A. PERILAKU BULLYING
Secara umum, Istilah bullying identik dengan tin dakan kekerasan terhadap anak yang
terjadi di sekolah. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang bulying diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Yang dimaksud dengan Bullying
Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikannya sebagai perilaku agresif
yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan,
terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.
4. A. PERILAKU BULLYING (2)
2. Kategori bullying
FISIK: (memukul, mendorong, menggigit, men jambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan mencubit,
mencakar juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimil iki orang lain).
VERBAL: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling),
sarkasme merendahkan (put downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip
PERILAKU NON-VERBAL LANGSUNG: menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam:
(biasanya disertal oleh bullying fisik atau verbal).
PERILAKU NON-VERBAL TIDAK LANGSUNG: (mendiamkan seseorang, memanipulasi persaha batan sehingga menjadi
retak senga mengucil kan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng)
PELECEHAN SEKSUAL: (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).
BULLYING ELEKTRONIK: menggunakan internet atau telepon genggam untuk mengancam atau menyakiti per asaan
orang lain, menyebarkan isu tak sedap atau me nyebarkan rahasia pribadi orang lain.
5. A. PERILAKU BULLYING
3. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying
LINGKUNGAN: Keluarga, Sekolah, Pergaulan.
KORBAN: Mempersepsikan dirinya sendiri menjadi korban bullying karena:
berpenampilan menyolok, berperilaku yang dianggap tidak sopan, tradisional.
PELAKU: Kompensasi dari rasa percaya diri yang rendah, Usaha untuk mempertahankan
diri, Adanya gangguan kepribadian, Untuk kesenangan pribadi, Social Gain (terlihat hebat
atau kuat), Kebiasaan (meneruskan kebiasaan senior dahulu), Sedang dalam keadaan
emosi, tidak suka (dislike), Cemburu (Jealousy), Dendam.
6. B. PERLINDUNGAN ANAK
Kekerasan terhadap anak, sebagaimana diungkapkan pada slide sebelumnya,
berkaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. B. PERLINDUNGAN ANAK
Pengertian Anak:
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah ses eorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Hak-Hak Anak Setiap anak berhak untuk :
Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesual dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat nya.
Perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran,
Kekejaman, kekerasan, penganiayaan Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.
8. B. PERLINDUNGAN ANAK
Kewajiban Anak :
Menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintal keluarga, masyarakat, dan
menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah
sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Kewajiban Negara, Pemerintah, Keluarga dan Orang Tua :
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun
untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
9. C. KETENTUAN SANKSI HUKUM PIDANA
Pasal 80Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :
1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, ke kerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiay. aan
terhadap anak, dipidana dengan pidana pen jara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. dan/atau
denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiganya apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang
tuanya.
Bukan delik aduan.
10. C. KETENTUAN SANKSI HUKUM PIDANA
Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII tentang Pemerasan dan
Pengancaman :
Barang siapa dengan maksud untuk menguntung kan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu
atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun meng hapuskan
piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan)
lahun.
11. C. KETENTUAN HUKUM PIDANA
Cyber Bullying :
Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(pasal 45 ayat (3): Ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)).
Pasal 27 ayat (4) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.
(pasal 45 ayat (4)Ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).