SlideShare a Scribd company logo
Bullying /Perundungan
dalam perspektif
perilaku dan hukum
MATIUS REMIJAWA, SH
POKOK BAHASAN
A. PERILAKU BULLYING
B. PERLINDUNGAN ANAK
C. KETENTUAN DALAM HUKUM PIDANA
A. PERILAKU BULLYING
Secara umum, Istilah bullying identik dengan tin dakan kekerasan terhadap anak yang
terjadi di sekolah. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang bulying diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Yang dimaksud dengan Bullying
Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikannya sebagai perilaku agresif
yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan,
terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.
A. PERILAKU BULLYING (2)
2. Kategori bullying
 FISIK: (memukul, mendorong, menggigit, men jambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan mencubit,
mencakar juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimil iki orang lain).
 VERBAL: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling),
sarkasme merendahkan (put downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip
 PERILAKU NON-VERBAL LANGSUNG: menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam:
(biasanya disertal oleh bullying fisik atau verbal).
 PERILAKU NON-VERBAL TIDAK LANGSUNG: (mendiamkan seseorang, memanipulasi persaha batan sehingga menjadi
retak senga mengucil kan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng)
 PELECEHAN SEKSUAL: (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).
 BULLYING ELEKTRONIK: menggunakan internet atau telepon genggam untuk mengancam atau menyakiti per asaan
orang lain, menyebarkan isu tak sedap atau me nyebarkan rahasia pribadi orang lain.
A. PERILAKU BULLYING
3. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying
 LINGKUNGAN: Keluarga, Sekolah, Pergaulan.
 KORBAN: Mempersepsikan dirinya sendiri menjadi korban bullying karena:
berpenampilan menyolok, berperilaku yang dianggap tidak sopan, tradisional.
 PELAKU: Kompensasi dari rasa percaya diri yang rendah, Usaha untuk mempertahankan
diri, Adanya gangguan kepribadian, Untuk kesenangan pribadi, Social Gain (terlihat hebat
atau kuat), Kebiasaan (meneruskan kebiasaan senior dahulu), Sedang dalam keadaan
emosi, tidak suka (dislike), Cemburu (Jealousy), Dendam.
B. PERLINDUNGAN ANAK
Kekerasan terhadap anak, sebagaimana diungkapkan pada slide sebelumnya,
berkaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
B. PERLINDUNGAN ANAK
Pengertian Anak:
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah ses eorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Hak-Hak Anak Setiap anak berhak untuk :
 Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesual dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat nya.
 Perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran,
Kekejaman, kekerasan, penganiayaan Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.
B. PERLINDUNGAN ANAK
Kewajiban Anak :
 Menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintal keluarga, masyarakat, dan
menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah
sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Kewajiban Negara, Pemerintah, Keluarga dan Orang Tua :
 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun
untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
C. KETENTUAN SANKSI HUKUM PIDANA
Pasal 80Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :
1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, ke kerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiay. aan
terhadap anak, dipidana dengan pidana pen jara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. dan/atau
denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiganya apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang
tuanya.
 Bukan delik aduan.
C. KETENTUAN SANKSI HUKUM PIDANA
Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII tentang Pemerasan dan
Pengancaman :
 Barang siapa dengan maksud untuk menguntung kan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu
atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun meng hapuskan
piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan)
lahun.
C. KETENTUAN HUKUM PIDANA
Cyber Bullying :
 Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(pasal 45 ayat (3): Ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)).
 Pasal 27 ayat (4) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.
(pasal 45 ayat (4)Ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
KASIHILAH SESAMAMU
SEPERTI ALLAH MENGASIHI DIRIMU
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
sayidmuhfaldy
 
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
RieshaRed
 
BULLYING PAPARAN .pptx
BULLYING PAPARAN .pptxBULLYING PAPARAN .pptx
BULLYING PAPARAN .pptx
BLKKPPMUAD
 
UU Perlindungan Anak
UU Perlindungan AnakUU Perlindungan Anak
UU Perlindungan Anak
Hanifa Rahmadilla
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Stop bullying
Stop bullyingStop bullying
Stop bullying
Nunung Susiliana
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anak
Azka Sudrajat
 
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Yuanes Sriyono
 
Bullying
BullyingBullying
Bullying
darasalsa07
 
Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM
Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM
Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM Fatchiyah Faradisa
 
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiMemahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Lestari Moerdijat
 
Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
wulandari1996
 
Presentasi bahaya pornografi
Presentasi bahaya pornografiPresentasi bahaya pornografi
Presentasi bahaya pornografi
Hegy Febrianto
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Idik Saeful Bahri
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
ardi hansa
 
Materi Bullying Polsek Jampang Kulon..pptx
Materi Bullying Polsek Jampang Kulon..pptxMateri Bullying Polsek Jampang Kulon..pptx
Materi Bullying Polsek Jampang Kulon..pptx
spktpolsekjampangkul
 
Soal lomba gabungan
Soal lomba gabunganSoal lomba gabungan
Soal lomba gabungan
hamdi muh hamdi
 
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan Anak
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan AnakModul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan Anak
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan Anak
ECPAT Indonesia
 

What's hot (20)

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
 
BULLYING PAPARAN .pptx
BULLYING PAPARAN .pptxBULLYING PAPARAN .pptx
BULLYING PAPARAN .pptx
 
UU Perlindungan Anak
UU Perlindungan AnakUU Perlindungan Anak
UU Perlindungan Anak
 
Cyber bullying
Cyber bullyingCyber bullying
Cyber bullying
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Stop bullying
Stop bullyingStop bullying
Stop bullying
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anak
 
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
 
Bullying
BullyingBullying
Bullying
 
Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM
Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM
Pelanggaran dan Penanganan Kasus HAM
 
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiMemahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
 
Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Ulasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 
Presentasi bahaya pornografi
Presentasi bahaya pornografiPresentasi bahaya pornografi
Presentasi bahaya pornografi
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Materi Bullying Polsek Jampang Kulon..pptx
Materi Bullying Polsek Jampang Kulon..pptxMateri Bullying Polsek Jampang Kulon..pptx
Materi Bullying Polsek Jampang Kulon..pptx
 
Soal lomba gabungan
Soal lomba gabunganSoal lomba gabungan
Soal lomba gabungan
 
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan Anak
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan AnakModul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan Anak
Modul Pelatihan Kebijakan & Prosedur Perlindungan Anak
 

Similar to PERILAKU BULLYING DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN.pptx

JMS KN LAMSEL.pptx
JMS KN LAMSEL.pptxJMS KN LAMSEL.pptx
JMS KN LAMSEL.pptx
riodin1
 
SOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYING
SOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYINGSOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYING
SOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYING
RieshaRed
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
satreskrimresbolmut
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt
BennySaputra30
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
vikramherawan
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
dyah896915
 
stop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptx
stop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptxstop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptx
stop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptx
diana309362
 
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptxSRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
B4ngiman
 
Perundungan Sosialisasi.pptx
Perundungan Sosialisasi.pptxPerundungan Sosialisasi.pptx
Perundungan Sosialisasi.pptx
harrykaryadi53
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
OctaViano5
 
anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdf
anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdfanak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdf
anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdf
YolandadwiSetyorini
 
Materi untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Yuanes Sriyono
 
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptxPROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
girlaesthetic
 
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfPertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
YogiYasaWedha
 
Cyber Bullying
Cyber BullyingCyber Bullying
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptx
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptxKEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptx
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptx
BLKKPPMUAD
 
PAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptx
PAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptxPAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptx
PAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptx
ariskaspy3
 
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dudi Aprillianto
 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...
bidangpppa7
 

Similar to PERILAKU BULLYING DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN.pptx (20)

JMS KN LAMSEL.pptx
JMS KN LAMSEL.pptxJMS KN LAMSEL.pptx
JMS KN LAMSEL.pptx
 
SOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYING
SOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYINGSOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYING
SOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA MENANGGULAGI KORBAN BULLYING
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Ir Suryanti.ppt
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
 
stop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptx
stop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptxstop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptx
stop perundungan terhadap teman di sekolahBullying.pptx
 
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptxSRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
 
Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2
Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2
Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2
 
Perundungan Sosialisasi.pptx
Perundungan Sosialisasi.pptxPerundungan Sosialisasi.pptx
Perundungan Sosialisasi.pptx
 
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak_Dr. Susanto_KPAI.ppt
 
anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdf
anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdfanak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdf
anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual.pdf
 
Materi untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi untuk siswa; sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
 
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptxPROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
 
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfPertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
 
Cyber Bullying
Cyber BullyingCyber Bullying
Cyber Bullying
 
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptx
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptxKEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptx
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pptx
 
PAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptx
PAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptxPAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptx
PAPARAN BM GOES TO SCHOOL BULLYIING.pptx
 
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 te...
 

Recently uploaded

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 

Recently uploaded (16)

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 

PERILAKU BULLYING DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN.pptx

  • 1. Bullying /Perundungan dalam perspektif perilaku dan hukum MATIUS REMIJAWA, SH
  • 2. POKOK BAHASAN A. PERILAKU BULLYING B. PERLINDUNGAN ANAK C. KETENTUAN DALAM HUKUM PIDANA
  • 3. A. PERILAKU BULLYING Secara umum, Istilah bullying identik dengan tin dakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang bulying diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan Bullying Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikannya sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.
  • 4. A. PERILAKU BULLYING (2) 2. Kategori bullying  FISIK: (memukul, mendorong, menggigit, men jambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan mencubit, mencakar juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimil iki orang lain).  VERBAL: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme merendahkan (put downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip  PERILAKU NON-VERBAL LANGSUNG: menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam: (biasanya disertal oleh bullying fisik atau verbal).  PERILAKU NON-VERBAL TIDAK LANGSUNG: (mendiamkan seseorang, memanipulasi persaha batan sehingga menjadi retak senga mengucil kan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng)  PELECEHAN SEKSUAL: (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).  BULLYING ELEKTRONIK: menggunakan internet atau telepon genggam untuk mengancam atau menyakiti per asaan orang lain, menyebarkan isu tak sedap atau me nyebarkan rahasia pribadi orang lain.
  • 5. A. PERILAKU BULLYING 3. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying  LINGKUNGAN: Keluarga, Sekolah, Pergaulan.  KORBAN: Mempersepsikan dirinya sendiri menjadi korban bullying karena: berpenampilan menyolok, berperilaku yang dianggap tidak sopan, tradisional.  PELAKU: Kompensasi dari rasa percaya diri yang rendah, Usaha untuk mempertahankan diri, Adanya gangguan kepribadian, Untuk kesenangan pribadi, Social Gain (terlihat hebat atau kuat), Kebiasaan (meneruskan kebiasaan senior dahulu), Sedang dalam keadaan emosi, tidak suka (dislike), Cemburu (Jealousy), Dendam.
  • 6. B. PERLINDUNGAN ANAK Kekerasan terhadap anak, sebagaimana diungkapkan pada slide sebelumnya, berkaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • 7. B. PERLINDUNGAN ANAK Pengertian Anak: Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah ses eorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak-Hak Anak Setiap anak berhak untuk :  Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesual dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat nya.  Perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, penganiayaan Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.
  • 8. B. PERLINDUNGAN ANAK Kewajiban Anak :  Menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintal keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Kewajiban Negara, Pemerintah, Keluarga dan Orang Tua :  Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
  • 9. C. KETENTUAN SANKSI HUKUM PIDANA Pasal 80Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, ke kerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiay. aan terhadap anak, dipidana dengan pidana pen jara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiganya apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.  Bukan delik aduan.
  • 10. C. KETENTUAN SANKSI HUKUM PIDANA Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman :  Barang siapa dengan maksud untuk menguntung kan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun meng hapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) lahun.
  • 11. C. KETENTUAN HUKUM PIDANA Cyber Bullying :  Pasal 27 ayat (3) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (pasal 45 ayat (3): Ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)).  Pasal 27 ayat (4) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (pasal 45 ayat (4)Ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  • 12. KASIHILAH SESAMAMU SEPERTI ALLAH MENGASIHI DIRIMU SEKIAN DAN TERIMA KASIH