2. Ketentuan Tarif PPh Badan
UU PPh No. 36 Tahun 2008
1. Tarif Normal
2. Tarif Khusus
3. Tarif Final
3. 1. Tarif Normal PPh Badan
Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b
Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia menerapkan tarif tunggal untuk
PPh Badan yaitu sebesar 28% yang berlaku pada 2009 dan kemudian
diturunkan menjadi 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya
4. Lanjutan..
Tarif PPh Badan untuk Perseroan Terbuka (Pasal 17 ayat (2b)
Bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseoran terbuka dapat
memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif PPh sebesar 5% dari tarif normal atau
tarif PPh badannya menjadi sebesar 20%.
Untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif tersebut, wajib pajak badan dalam
negeri berbentuk perseroan terbuka harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk
diperdagangkan di bursa efek di indonesia;
2. Saham sebagaimana dimaksud di atas harus dimiliki oleh paling sedikit oleh 300
pihak;
3. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari
keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
4. Ketiga ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari
kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.
5. 2. Tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Tertentu
(Pasal 31E UU PPh)
• Selain itu, wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto
sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.
• Peredaran Bruto = semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh
dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan
retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak
yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari indonesia
maupun dari luar indonesia.
6. Peredaran Bruto PT Masa Depan
• Sales 725.745.000
• Freight Collected 8.000.000
• Late Fee Collected 2.500.000
• Sales Discount 8.952.000
• Sales Return 9.800.000
18.752.000 --- 736.245.000
Peredaran Bruto >>> 717.493.000 X 12 = 8.609.916.000
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2013 membahas tentang pajak penghasilan atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
• Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46
Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas
peredaran bruto (omzet) usaha tidak melebihi Rp 4,8
miliar dalam 1 tahun pajak terakhir
8. 3. Tarif PPh Final untuk Wajib Pajak dengan
Omzet Tertentu (PP no 23 th 2018)
• Untuk wajib pajak badan dengan omzet usaha tidak lebih
dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, memiliki opsi
untuk menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%.
• Kebijakan tarif PPh final ini ditujukan bagi wajib pajak badan
yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan
tertib.
• Namun, penerapan PPh final memiliki konsekuensi yakni
wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam
keadaan rugi.
• Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan
komanditer, atau firma diperbolehkan selama 4 tahun dan
bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama
3 tahun.
