Peraturan Desa Kedungjaran No. 08 Tahun 2014 mengatur tentang nikah siri. Peraturan ini bertujuan melindungi warga dari ketidakpastian hukum akibat nikah siri dan memberikan perlindungan bagi wanita dan anak. Peraturan ini mengatur tentang dasar perkawinan, nikah siri, ketentuan nikah siri, anak dan pasangan, biaya administrasi bagi pasangan nikah siri, serta pembinaan terhadap nikah siri. Pelang

1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 08 TAHUN 2014
TENTANG
NIKAH SIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang :
a. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib melindungi seluruh
warga Desa dari ketidakadilan di muka hukum Republik Indonesia
yang disebabkan ketidaktahuan atas hukum.
b. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib melindungi seluruh
warga Desa terutama wanita dan anak dari ketidakpastian
perlindungan atas hukum dari adanya Nikah siri.
c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian terhadap masyarakat
akan Hukum perkawinan dan perlindungan anak.
d. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a,b dan huruf c di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Nikah Siri.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29
Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV MPR 1973.
3. Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2. 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
15.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Lainnya;
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
DAN
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
TENTANG
NIKAH SIRI

3. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:
a. Kabupaten adalah kabupaten Pekalongan
b. Kecamatan adalah Kecamatan Sragi
c. Polsek adalah Polsek Sragi
d. Koramil adalah Koramil Sragi
e. Desa adalah Desa Kedungjaran.
f. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungjaran
g. Pemerintahan Desa Kedungjaran selanjutnya disebut pemerintahan
h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan terdiri
dari Pemerintah Desa Kedungjaran dan Badan Permusyawaratan Desa
Kedungjaran yang didalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa Kedungjaran diakui dan dihormati dalam sistim
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
i. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa
Kedungjaran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Kedungjaran
j. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjaran selanjutnya disebut
perengkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjaran yang
bertugas membantu Kepala Desa Kedungjaran dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
k. Peraturan Desa Kedungjaran adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjaran bersama Kepala Desa
Kedungjaran.
l. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
m. Nikah Siri adalah Perkawinan yang dilakukan oleh Pria Wanita yang sah
secara agama namun belum diresmikan secara Hukum Negara.
n. Anak adalah hasil dari Perkawinan antara Pria dan Wanita.
o. Pungutan biaya atau retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah desa atau yang ditunjuk untuk itu sejumlah tertentu.
BAB II
DASAR PERKAWINAN
Pasal 2
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Pasal 3
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang
berlaku.
Pasal 4
1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan
BAB III
DASAR NIKAH SIRI
Pasal 5
1. Nikah Siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan
dengan surat nikah dari lembaga yang menikahkannya.
2. Nikah Siri yang bisa diterima untuk sementara adalah Nikah siri dengan Wali
yang sah atas diri pengantin wanita.
3. Nikah Siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan
telah disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang sealamat.
4. Nikah Siri / Nikah Kiai semata-mata untuk pertimbangan darurat yang bisa
dipertanggungjawabkan.
BAB IV
KETENTUAN NIKAH SIRI
Pasal 6
1. Terhadap warga Desa Kedungjaran yang melakukan Nikah siri diharuskan
sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan semenjak dicatat dalam dokumen
nikah siri untuk mencatatkan diri di Kantor Urusan Agama atau menikah resmi.
2. Atas Suami atau Istri dari warga desa kedungjaran selama belum mencatatkan
diri secara resmi di Kantor Urusan Agama diperlakukan sebagai bukan warga
dan diharuskan melaporkan diri setiap bulan sekali ke pengurus RT / RW dan
Pemerintah Desa.
3. Atas Suami atau Istri dari warga desa kedungjaran selama belum mencatatkan
diri secara resmi di Kantor Urusan Agama , didapati melakukan kejahatan berat
sesuai Hukum yang berlaku maka dikeluarkan dari Desa.
BAB V
ANAK DAN PASANGAN
Pasal 7
1. Atas anak keturunan yang didapat maka dicatat sebagai anak Ibu dan mendapat
pelayanan sebagai warga bila si-wanita adalah warga desa Kedungjaran.
2. Atas anak keturunan yang didapat maka tak dapat dicatat dalam administrasi
desa Kedungjaran bila si-wanita bukan warga desa Kedungjaran.

5. 3. Atas diri pasangan selama sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum mencatatkan
Perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama diperlakukan sebagai
tamu dengan wajib lapor setiap bulan sekali kepada RT / RW dan tak mendapat
fasilitas dan pelayanan dari pemerintah Desa.
4. Atas diri Pasangan yang setelah 6 bulan tetap belum melaksanakan pencatatan
Perkawinannya di Kantor Urusan Agama secara resmi diperlakukan sebagai
tamu dan diwajibkan Lapor tiap bulan dan dikenakan administrasi.
BAB V
BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI
Pasal 8
Setiap diri Pasangan dari perkawinan Siri dengan warga desa Kedungjaran sesuai
pasal 7 ayat 4 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.15.000,- perbulan
BAB VI
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTAN
Pasal 9
(1) Pelaksana pungutan administrasi pasangan nikah siri dalam tupoksi
pembantuan adalah :
a. Tupoksi pembantuan pungutan pasangan nikah siri sebagaimana pasal 8
adalah Polisi Desa.
b. Pertanggungjawaban pelaksana pungutan administrasi kepada
Bendaharawan Desa setiap tanggal dan atau akhir bulan berjalan
disahkan/mengetahui Sekdes dan Cap Kepala Desa.
c. Pemegang administrasi pasangan nikah siri adalah Polisi Desa dan guna
efektifitasnya pelaksanaan pungutan dan tertibnya administrasi, maka Kaur
Keuangan harus membuat buku kas pembantu yang khusus.
(2) Bagi setiap masyarakat dan atau penduduk desa Kedungjaran atau
panitia/organisasi yang mengetahui adanya warga yang melangsungkan atau
sudah Nikah siri untuk melaporkannya kepada Ketua RT dan RW setempat
.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 10
1. Bahwa Pemerintah Desa Kedungjaran tidak membenarkan adanya Nikah siri /
Kawin Kiai.
2. Atas warga yang terlanjur atau akan melakukan Nikah Siri, Pemerintah Desa
melalui Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat wajib memberikan
Pembinaan secara Intensif dan berkelanjutan.
3. Pemerintah Desa melalui Forum-forum yang tersedia wajib melakukan
sosialisai kerugian Nikah siri bagi hak perempuan dan anak.

6. Pasal 11
1. Aparatur Pemerintah Desa sebagai Pembina dilarang keras melakukan Nikah
Siri atau Nikah Kiai.
2. Aparatur Pemerintah Desa yang terbukti melanggar Pasal 11 ayat 1 maka dapat
diberhentikan secara tidak hormat.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 13
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran.
Ditetapkan di Kedungjaran
Pada tanggal 1 Oktober 2014
KETUA BPD KEPALA DESA
S U U D SARIDJO
Diundangkan di Kedungjaran
Pada tanggal 1 Oktober 2014
Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN
WASDARI