Surat keputusan Lurah Balela menetapkan susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan Balela untuk masa bakti berikutnya, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi. Surat keputusan ini mengacu pada peraturan dan undang-undang terkait pembinaan pemuda dan lembaga kemasyarakatan di desa.

1. PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN LARANTUKA
KELURAHAN BALELA
Jl. Don. Lorenzo No.  ( 0383 ) 2325826
SURAT KEPUTUSAN
LURAH BALELA
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN KARANG TARUNA
“KELURAHAN BALELA”
MASA BHAKTI
LURAH BALELA
Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna Kelurahan adalah organisasi masyarakat
sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di
Kelurahan Balela Kecamatan Larantuka di bidang sosial dan
kemasyarakatan, dan oleh sebab itu perlu dibina, dikembangkan, serta
ditingkatkan perannya;
b. Bahwa untuk mencapai hasil yang lebih berdaya guna dan berhasil
dalam pembinaan Karang Taruna di Kelurahan Balela Kecamatan
Larantuka;
c.
d.
Nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini, dianggap cakap
dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang
dimaksud dengan sebaik-baiknya;
Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b), (c) diatas, maka perlu
menetapkan kepengurusan karang taruna Kelurahan Balela Kecamatan
Larantuka dengan keputusan Lurah Balela Kecamatan Larantuka
Kabupaten Flores Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman dasar
Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Karang Taruna;
8. Perda………………………………….
Memperhatikan : a. : Hasil keputusan rapat Kelurahan dan tim gugus tugas tentang
pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan Balela.

2. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU
:
Mengesahakan Susuanan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Balela
Kecamatan Larantuka Masa Bhakti……, sebagaimana tercantum pada
lampiran surat keputusan ini;
KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Pengurus Krang Taruna
Kelurahan Balela Kecamatan Larantuka sebagaimana tercantum dalam
Pedoman Dasar Karang Taruna;
KETIGA : Segala Biaya yang terkait akibat keputusan ini dibebankan kepada
anggaran yang tersedia;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan
sepertinya;
Salinan surat putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tembusan :
1. Bupati Flores Timur di Larantuka.
2. Kepala Bappeda Kab. Flotim di Larantuka.
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
4. Kepala DISPORA Kabupaten Flores Timur.
5. Kepala DPMD3A Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Dinas P2TP2A Kabupaten Flores Timur.
7. Ketua LKMK Kelurahan Balela
8. Camat Larantuka di Larantuka.
9. Plan International Program Area Flores.
Dikeluarkan di : Balela
Pada Tanggal : 17 November 2021
LURAH BALELA,
Yones Ekaputra Lamuri, S.IP
Nip. 19900602 201406 1001

3. LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BALELA
NOMOR : 10 Tahun 2021
TANGGAL : 17 November 2021
BADAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN BALELA
PERIODE
NO NAMA BIDANG
1 MARIUS F.W.B. ATAMARAN KETUA
2 HUBERTUS BERTI RIBERU
YOHANES EMANUEL DASILVA WAKIL
3 ANTONIUS DASILVA
NONA SUSANA FERNANDEZ LAMURI SEKRETARIS
4 YUSTINUS SUBAN MARA
MARGARETA RENI KOTEN BENDAHARA
5 MARIANUS N. KOTEN
ANDREAS D. HAYON SEKSIE MINAT/BAKAT
6 EMANUEL CARVALO
RAIMUNDUS DJAWA
YOHANES MARAN
SEKSIE PERLENGKAPAN
7 THERESIA OA DASILVA
THEODORUS RANDI DASILVA SEKSIE KEROHANIAN
8 HENDRIKUS KNOBA
THERESIA EVA KOTEN SEKSIE ACARA
9 THOMAS ANTONIUS RIANGHEPAT
FERDINANDUS PAUN
KLAUDIUS ALDO WUNGUBELEN
SEKSIE USAHA DANA
Dikeluarkan di : Balela
Pada Tanggal : 17 November 2021
LURAH BALELA,
Yones Ekaputra Lamuri, S.IP
Nip. 19900602 201406 1001

4. KRITERIA CALON KETUA KARANG TARUNA
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Republik Indonesia;
3. Setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memiliki kemampuan untuk memimpin, bekerjasama;
5. Ketua Karang Taruna yang terpilih berusia 15-29 Tahun;
6. Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani;
7. Dapat menunjukkan Identitas diri seperti KTP ( Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Siswa )
sebagai Bukti Kependudukan;
8. Pendidikan sekurang-kurangnya SMP;
9. Tidak terlibat di organisasi terlarang yang Melanggar Undang-Undang;
10. Merupakan anggota karang taruna dan warga Desa yang melakukan pemilihan;
11. Tidak terlibat dalam partai politik dan atau organisasi sayap partai politik selama menjabat;
12. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hukum dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (
lima ) tahun atau pernah ditahan dengan hukuman lebih dari 5 ( lima ) tahun;
13. Memaparkan visi dan misi dalam memajukan karang taruna selama masa jabatan.
KRITERIA CALON PENGURUS KARANG TARUNA
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Republik Indonesia;
3. Setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan mengorganisir;
5. Berusia diantara 15-29 Tahun;
6. Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani;
7. Dapat menunjukkan Identitas diri seperti KTP atau Kartu Siswa sebagai bukti kependudukan;
8. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTP/Sederajat;
9. Tidak terlibat di organisasi terlarang dan melanggar Undang-Undang;
10.Tidak terlibat dalam partai politik/atau organisasi sayap partai selama masa kepengurusan;
11. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hukum dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (
lima ) tahun atau pernah ditahan dengan hukuman lebih dari 5 ( lima ) tahun.