SlideShare a Scribd company logo
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
SALINAN
- 2 -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24
tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-
Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
- 3 -
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data
Profil Desa Dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
- 4 -
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam
pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 2
(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :
- 5 -
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan;dan
c. Pelaksana Teknis.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Pasal 3
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan
dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan
tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu
urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
Pasal 4
(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional
antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan
kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas
wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa.
(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun
atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 6 -
Pasal 5
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala
Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi
pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan,
paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan,
serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut:
a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.
b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan
bidang pendidikan, kesehatan.
- 7 -
c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi
masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.
d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi
dan motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya
Pasal 7
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan
Sekretariat Desa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi.
b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.
c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.
d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 8 -
Pasal 8
(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat.
(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai
fungsi:
a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki
fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan
seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,
arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat
desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.
b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan keuangan seperti
pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.
c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi
mengoordinasikan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Pasal 9
(1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana
teknis.
(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.
- 9 -
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai
fungsi:
a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah, serta pendataan dan
pengelolaan Profil Desa.
b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.
c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Pasal 10
(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan
sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di
wilayahnya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki
fungsi:
a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.
- 10 -
b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di
wilayahnya.
c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
BAB III
JENIS DESA
Pasal 11
(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan
dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa
Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
(2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3
(tiga) seksi.
(3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga)
seksi.
(4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa
bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 11 -
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan
tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan
dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1
(satu) tahun.
- 12 -
Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
- 13 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
KEPALA DESA
SEKRETARIAT
DESA
KEPALA
URUSAN
KEPALA
URUSAN
KEPALA
URUSAN
KEPALA
SEKSI
KEPALA
SEKSI
KEPALA
SEKSI
KEPALA PELAKSANA
KEWILAYAHAN /
KEPALA DUSUN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

More Related Content

What's hot

Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdesPerbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Adelfios Andyka Fatra
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Jusa Erza
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
ari saridjo
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
 
Penyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriPenyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sri
Srie Maryati
 
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desaPerbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Pemdes Wlahar Wetan
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014
Abdul Kohar
 
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Falisha Asyifa
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
hasanadjo
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Pemdes Wlahar Wetan
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Yudhi Aldriand
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
NoerCholies1
 
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Kang Margino
 

What's hot (15)

Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdesPerbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Penyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriPenyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sri
 
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desaPerbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
 
13 raperda desa 24 feb 2015
13 raperda desa 24 feb 201513 raperda desa 24 feb 2015
13 raperda desa 24 feb 2015
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014
 
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
 
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
 

Similar to Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemerintah-desa

Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdesPermendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Pajeg Lempung
 
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desaPermendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
SukronSoedimara
 
Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Permendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdf
Permendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdfPermendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdf
Permendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdf
RosidS
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Pajeg Lempung
 
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
Pemdes Wonoyoso
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Juni Aminudin
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
fahmironi
 
Perdes no. 3 sotk ok
Perdes no. 3 sotk   okPerdes no. 3 sotk   ok
Perdes no. 3 sotk ok
Pemdes Seboro Sadang
 
Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_
desa karangkemiri
 
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang TubuhPP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
Pajeg Lempung
 
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
Pajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Pajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Pajeg Lempung
 
Perdes sotk Desa Bhuana Jaya
Perdes sotk  Desa Bhuana JayaPerdes sotk  Desa Bhuana Jaya
Perdes sotk Desa Bhuana Jaya
Suwondo Chan
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Khol Fathirius
 

Similar to Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemerintah-desa (20)

Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdesPermendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
 
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desaPermendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
 
Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015
 
Permendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdf
Permendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdfPermendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdf
Permendagri 84_2015 SOTK Pemdes (1).pdf
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
 
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
 
Perdes no. 3 sotk ok
Perdes no. 3 sotk   okPerdes no. 3 sotk   ok
Perdes no. 3 sotk ok
 
Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_
 
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang TubuhPP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
 
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
 
Perdes sotk Desa Bhuana Jaya
Perdes sotk  Desa Bhuana JayaPerdes sotk  Desa Bhuana Jaya
Perdes sotk Desa Bhuana Jaya
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
 
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
 

Recently uploaded

Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
sittisufyani04021974
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Deputi KKIAN LAN RI
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
ssuseraf42c3
 
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
pandu335381
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses TransformasiRwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGNProfile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Deputi KKIAN LAN RI
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
KuswoyoAlTamiran
 
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
Galih Putro
 
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptxppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
yustina11
 
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdfManajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Deputi KKIAN LAN RI
 
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .pptpresentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
SyahrullahHamzah2
 
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Deputi KKIAN LAN RI
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Deputi KKIAN LAN RI
 
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan InovasiPengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Deputi KKIAN LAN RI
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
BontzkyDantzky
 
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantaraPengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
rafardhanarkananta1
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
Yuzarsif2
 
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis KebijakanStudi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Deputi KKIAN LAN RI
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Suwarso2
 

Recently uploaded (20)

Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
 
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses TransformasiRwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
 
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGNProfile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
Profile DKKIAN LAN - Study Visit ke PT PGN
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
 
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
240708_Paparan Kick-off Pak Dir_Ranwal Renstra KL 2025-2029.pdf
 
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptxppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
 
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdfManajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
 
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .pptpresentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
 
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
 
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan InovasiPengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
 
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantaraPengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
 
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis KebijakanStudi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
Studi Kebijakan untuk JF Analis Kebijakan
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
 

Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemerintah-desa

  • 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN
  • 2. - 2 - Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
  • 3. - 3 - Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
  • 4. - 4 - dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 5. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 2 (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  • 5. - 5 - a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan;dan c. Pelaksana Teknis. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Pasal 3 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan. Pasal 4 (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  • 6. - 6 - Pasal 5 (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 6 (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  • 7. - 7 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya Pasal 7 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi: a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  • 8. - 8 - Pasal 8 (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi: a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Pasal 9 (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  • 9. - 9 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Pasal 10 (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  • 10. - 10 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BAB III JENIS DESA Pasal 11 (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
  • 11. - 11 - BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
  • 12. - 12 - Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
  • 13. - 13 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO KEPALA DESA SEKRETARIAT DESA KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.