Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta diakui sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah ulayat dan hutan adat seluas 97 hektar. Peraturan ini juga mengatur tentang lembaga adat, wilayah adat, pranata adat, dan izin pemungutan hasil hutan bagi Masyarakat
Sistem informasi desa & Open Data TemanggungIrman Ariadi
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Desa (SID) dan manfaatnya bagi berbagai pihak. SID bertujuan untuk mengelola data desa secara terstruktur dan mudah diakses guna memudahkan proses pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip penting SID adalah data yang tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh berbagai pihak, akurat, dan me
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
Realisasi kegiatan TP PKK Kecamatan Kadia tahun 2017 meliputi pembenahan administrasi, perbaikan papan data pokja, arisan bulanan, kampung KB, dan lomba program PKK tingkat kota. Sasaran kinerja tahun 2018 mencakup penyuluhan KDRT, narkoba, lansia, lingkungan sehat, dan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat, generasi muda, dan lansia bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.
Sistem informasi desa & Open Data TemanggungIrman Ariadi
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Desa (SID) dan manfaatnya bagi berbagai pihak. SID bertujuan untuk mengelola data desa secara terstruktur dan mudah diakses guna memudahkan proses pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip penting SID adalah data yang tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh berbagai pihak, akurat, dan me
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
Realisasi kegiatan TP PKK Kecamatan Kadia tahun 2017 meliputi pembenahan administrasi, perbaikan papan data pokja, arisan bulanan, kampung KB, dan lomba program PKK tingkat kota. Sasaran kinerja tahun 2018 mencakup penyuluhan KDRT, narkoba, lansia, lingkungan sehat, dan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat, generasi muda, dan lansia bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini menjelaskan konsep integritas dan etika, tujuan penerapannya, langkah-langkah implementasi, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUM Desa memerlukan tiga hal: (1) peningkatan kemampuan bisnis dan keuangan masyarakat, (2) pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan, dan (3) pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik di NTB berdasarkan pengalaman masyarakat sipil. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran pentingnya keterbukaan pendanaan partai, kewajiban partai sebagai badan publik, jenis laporan keuangan partai, hasil uji akses informasi terhadap sembilan partai di NTB, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan part
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang ekosistem desa digital yang terdiri dari 6 pilar utama yaitu sumber daya manusia, data, masyarakat dan pemerintah desa, infrastruktur, aplikasi dan media sosial, serta pemberdayaan. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa digital meliputi sumber daya manusia, data, regulasi dan pembiayaan, serta infrastruktur."
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
Ceramah membahas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai prestasi bangsa. Diperlukan upaya bersama untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak serta meningkatkan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan."
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Dokumen ini membahas pengukuran perkembangan kawasan perdesaan dengan menggunakan indeks kawasan. Indeks ini ditujukan untuk mengetahui status perkembangan suatu kawasan, menentukan kebutuhan intervensi, dan memudahkan alokasi anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan teori, pendekatan, dan metode analisis yang digunakan dalam menyusun indeks tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan potensi desa. BUMDES didirikan berdasarkan UU dan PP tertentu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES diatur dalam Perda Kabupaten/Kota yang mengatur bentuk hukum, kepengurusan, modal, kerjasama
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi masalah dan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
2. Masalah yang diidentifikasi adalah rendahnya keterampilan aparatur dan lemahnya SDM.
3. Alternatif kebijakan yang diajukan adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa pasal diubah untuk memperkuat kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan meningkatkan sinergi kebijakan mengenai desa. Perubahan mencakup pengaturan pembentukan desa, status desa, kewenangan desa, serta tata cara pemili
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaArifuddin Ali
1. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada desa-desa di wilayahnya untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kewenangan yang dapat diserahkan meliputi bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai potensi setiap desa.
3. Penyerahan kewenangan dilakukan berdasarkan evaluasi kesiap
Pedoman ini memberikan panduan tentang penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini menjelaskan konsep integritas dan etika, tujuan penerapannya, langkah-langkah implementasi, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUM Desa memerlukan tiga hal: (1) peningkatan kemampuan bisnis dan keuangan masyarakat, (2) pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan, dan (3) pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik di NTB berdasarkan pengalaman masyarakat sipil. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran pentingnya keterbukaan pendanaan partai, kewajiban partai sebagai badan publik, jenis laporan keuangan partai, hasil uji akses informasi terhadap sembilan partai di NTB, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan part
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang ekosistem desa digital yang terdiri dari 6 pilar utama yaitu sumber daya manusia, data, masyarakat dan pemerintah desa, infrastruktur, aplikasi dan media sosial, serta pemberdayaan. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa digital meliputi sumber daya manusia, data, regulasi dan pembiayaan, serta infrastruktur."
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
Ceramah membahas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai prestasi bangsa. Diperlukan upaya bersama untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak serta meningkatkan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan."
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Dokumen ini membahas pengukuran perkembangan kawasan perdesaan dengan menggunakan indeks kawasan. Indeks ini ditujukan untuk mengetahui status perkembangan suatu kawasan, menentukan kebutuhan intervensi, dan memudahkan alokasi anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan teori, pendekatan, dan metode analisis yang digunakan dalam menyusun indeks tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan potensi desa. BUMDES didirikan berdasarkan UU dan PP tertentu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES diatur dalam Perda Kabupaten/Kota yang mengatur bentuk hukum, kepengurusan, modal, kerjasama
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi masalah dan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
2. Masalah yang diidentifikasi adalah rendahnya keterampilan aparatur dan lemahnya SDM.
3. Alternatif kebijakan yang diajukan adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa pasal diubah untuk memperkuat kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan meningkatkan sinergi kebijakan mengenai desa. Perubahan mencakup pengaturan pembentukan desa, status desa, kewenangan desa, serta tata cara pemili
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaArifuddin Ali
1. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada desa-desa di wilayahnya untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kewenangan yang dapat diserahkan meliputi bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai potensi setiap desa.
3. Penyerahan kewenangan dilakukan berdasarkan evaluasi kesiap
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adathasanadjo
Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat di Provinsi Riau. Struktur kelembagaan desa adat terdiri atas pemerintah desa adat, badan permusyawaratan, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan. Pengisian jabatan kepala desa adat harus memenuhi syarat seperti warga negara Indonesia, pendidikan minimal SMP, berusia minimal 25 tahun,
Perda Kabupaten Nunukan Tentang pedoman Pedoman Pembentukan dan mekanisme Pen...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang undangan Desa
www.balidesaadat.com
Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya kita memilih Desa Adat. Kalau mau mewujudkan Ajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan mencakup penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 mengatur tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan mukim di Kabupaten Aceh Tamiang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kampung, potensi ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam. Mukim berkedudukan di bawah kecamatan dan mempunyai kewenangan dalam melindungi adat istiadat, membina pelaksana
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kedungjaran berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah, dan pengembangan peran masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, kebutuhan sehari-hari m
[Ringkasan]
Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan kewenangan Desa Balingasal berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa tercakup dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
PP nomor 47 tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang perakturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
Similar to Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta (20)
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...Aji Sahdi Sutisna
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. KPS Sasaka Patengan menetapkan ruang perlindungan seluas 489,85 hektar di areal Perhutanan Sosialnya untuk melindungi hutan alam sekunder dan sumber daya air.
2. Ruang perlindungan tersebut akan diawasi oleh Pasukan Jaga Leuweung untuk memantau kondisi keanekaragaman hayati dan lingkungan.
3. Keputusan ini diambil berdasarkan survei yang menunj
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019Aji Sahdi Sutisna
Ringkasan dokumen tersebut adalah jadwal kegiatan festival budaya di Panjalu, Ciamis yang berlangsung selama 10 hari mulai 17-26 November 2019. Terdapat berbagai kegiatan seperti lomba, pentas seni, upacara adat, dan hiburan musik.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungbanten tahun 2018 dengan total pendapatan Rp1.006.228.600 dan total belanja Rp996.228.600 sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp10.000.000. Pendapatan berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan alokasi dana desa. Belanja digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, s
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilAji Sahdi Sutisna
Modul ini memberikan panduan praktis untuk melakukan pemetaan partisipatif di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Termasuk metode pengumpulan data, pelatihan masyarakat, pengolahan dan pengesahan peta bersama masyarakat."
TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...Aji Sahdi Sutisna
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
12.30 – 14.00 Makan Siang Panitia
14.00 – 15.30 Peluang dan Tantangan Integrasi Peta-Peta Partisipatif
dalam Kebijakan Satu Peta
Moderator:
Laksmi A. Savitri
15.30 – 16.00 Coffee Break Panitia
16.00 – 17.30 Diskusi Panel:
- Kemajuan dan Tantangan Implementasi
Festival Budaya Baduy 2016 akan diselenggarakan pada 4-6 November 2016 di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya dan produk masyarakat Baduy serta meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata budaya. Berbagai kegiatan akan diselenggarakan seperti pameran produk dan kuliner lokal, pentas seni budaya, workshop, dan kunjungan ke lokasi wis
Rangkuman acara festival budaya Baduy 2016 yang diselenggarakan pada 4-6 November 2016 di Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Acara ini dimulai dengan upacara pembukaan yang dihadiri oleh Menko PMK dan Bupati Lebak, dilanjutkan dengan sarasehan budaya, pameran produk lokal, pertunjukan seni, workshop pengembangan UKM dan pariwisata berkelanjutan, serta wisata budaya ke desa-desa Baduy. Acara ditutup dengan up
Daftar nama website desa di Kabupaten Lebak, Banten yang mencakup 17 kecamatan dan 37 desa. Informasi meliputi nama desa, kecamatan, domain website, status aktifitas website, dan akun admin untuk beberapa website.
Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015Aji Sahdi Sutisna
Festival Desa Melek IT Kabupaten Lebak diadakan pada 20-21 April 2015 untuk meluncurkan website desa.id kabupaten Lebak, memberikan pelatihan pengelolaan sistem informasi desa dan kawasan, serta membuat rencana tindak lanjut untuk pengembangan teknologi informasi di desa-desa. Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak pemerintah dan relawan TIK.
Festival Desa Melek IT Kabupaten Lebak 2015 merupakan festival yang akan diselenggarakan pada 20-21 April 2015 di Aula Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan website resmi pemerintah desa, memberikan pelatihan pengelolaan website dan sistem informasi desa, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik di desa. Kegiatannya meliputi lounching website desa, pelantikan relawan TIK, pen
Riungan Sesepuh Adat Kasepuhan Banten Kidul akan diselenggarakan pada 18-21 September 2014 di Kasepuhan Cisungsang. Acara ini akan membahas perlindungan hak masyarakat adat, gerakan pembaharuan desa, dan pemilihan pengurus baru Sabaki untuk periode 2014-2018.
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
1. BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG KUTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. bahwa nilai adat istiadat dalam masyarakat hukum adat
merupakan kepribadian daerah yang perlu diberikan
pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah
untuk dibina dan diberdayakan guna menunjang
pembangunan dalam rangka memperkokoh ketahanan
nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat Kampung Kuta;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. 2
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 15);
3. 3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014
Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG
KUTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD di lingkungan Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
6. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan
masyarakat hukum adat dan atas pelanggarannya dikenakan sanksi adat.
7. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta adalah sekelompok orang yang
secara turun temurun bermukim di wilayah adat karena adanya ikatan pada
asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya
alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adat Kampung Kuta.
8. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum
Adat Kampung Kuta.
9. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang
bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta untuk
mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan
sesuai dengan Hukum Adat.
10. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari
Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.
4. 4
11. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun
temurun dihuni dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
sebagai penyangga sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau
melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
lainnya.
12. Hak Ulayat adalah kewenangan yang berhubungan dengan Tanah Ulayat
yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta atas Wilayah Adat
sesuai dengan Hukum Adat.
BAB II
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi eksistensi Masyarakat Hukum
Adat Kampung Kuta di Daerah.
(2) Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi identitas budaya, hak Masyarakat Hukum Adat
Kampung Kuta, hak kolektif dan hak perorangan warga atas tanah.
BAB III
BENTUK PAGUYUBAN
Pasal 3
(1) Paguyuban Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta merupakan persekutuan
hukum otonom dan mengatur sistem kehidupan yang dibentuk oleh
Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.
(2) Paguyuban Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk Kasepuhan.
BAB IV
LEMBAGA ADAT
Pasal 4
(1) Lembaga Adat berfungsi mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dengan
mengacu kepada Hukum Adat.
(2) Lembaga Adat berperan dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan
dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta beserta kearifan
lokalnya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Lembaga Adat berkoordinasi dan bersinergi secara dinamis
dengan Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. 5
BAB V
WILAYAH ADAT
Bagian Kesatu
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta berada di Desa Karangpaningal
Kecamatan Tambaksari.
(2) Luas Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta ditetapkan
seluas 97 (sembilan puluh tujuh) hektar.
(3) Batas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan dusun Cibodas;
b. sebelah selatan berbatasan dengan sungai Cijolang;
c. sebelah barat berbatasan dengan dusun Margamulya; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan sungai Cijolang.
(3) Ketentuan lebih lajut mengenai batas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati .
Bagian Kedua
Tanah Ulayat
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi tanah ulayat Masyarakat
Hukum Adat Kampung Kuta di Daerah.
(2) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hutan titipan;
b. hutan tutupan; dan
c. hutan bukaan.
BAB VI
PRANATA ADAT
Pasal 7
(1) Setiap warga Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta wajib mentaati dan
mematuhi pranata adat yang mengatur berbagai aspek dan sendi kehidupan.
(2) Pranata adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga
Adat berdasarkan hasil musyawarah dan kebiasaaan adat.
(3) Setiap pelanggaran terhadap pranata adat dapat dikenakan sanksi hukuman
adat.
(4) Dalam hal terjadi perkara dimana salah satu pihak bukan merupakan warga
Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, penyelesaian perkara dilakukan
melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
6. 6
BAB VII
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
Pasal 8
(1) Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta yang melakukan pemungutan hasil
hutan atau pemanfaatan hutan secara lestari untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari wajib mempunyai izin.
(2) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum
Adat Kampung Kuta berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari;
b. melakukan kegiatan pengelolaan Hutan Adat berdasarkan Hukum Adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan.
(3) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum
Adat Kampung Kuta wajib:
a. menjaga kelestarian hutan dalam pengelolaan Hutan Adat;
b. melindungi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di
kawasan Hutan Adat; dan
c. melindungai kawasan Hutan Adat dari gangguan manusia maupun
ancaman lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemungutan hasil hutan atau
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
(1) Pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dan Lembaga
Adat menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD terkait
bersama Lembaga Adat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk
pemberdayaan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan lain yang relevan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap Masyarakat Hukum
Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.
Pasal 10
(1) Pengawasan terhadap Tanah Ulayat dan Wilayah Adat menjadi tanggung
jawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD terkait bersama dengan Lembaga
Adat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek
dalam Peraturan Daerah ini dan kegiatan lain yang relevan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap Tanah Ulayat dan
Wilayah Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.
7. 7
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.
Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016
BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd
H. IING SYAM ARIFIN
Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd
H. HERDIYAT S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
( 15/312/2016).
8. 8
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG KUTA
I. UMUM
Penetapan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kampung Kuta di
Kabupaten Ciamis muncul terkait dengan perlunya pengakuan eksistensi
kesatuan masyarakat adat sebagai subjek dan objek hukum yang harus
dilindungi oleh negara. Identitas budaya dan hak masyarakat adat harus
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban termasuk
hak kolektif yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan tanggungjawab negara
untuk melaksanakan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia serta perlu adanya pemahaman bahwa masyarakat adat pada saat
yang bersamaan harus taat hukum serta taat adat.
Sasaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengakuan
dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Kampung Kuta yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Arah pengaturan
diupayakan sebagai bentuk regulasi dan payung hukum dalam upaya
melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat
melalui perumusan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan
masyarakat Kabupaten Ciamis, menyatukan, melakukan sinkronisasi, dan
harmonisasi berbagai berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya sehingga terbentuk peraturan yang lebih kuat dan komprehensif bagi
Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan pengakuan dan
perlindungan sebagaimana dimaksud.
Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis diharapkan mampu
memberikan arah, landasan, kepastian hukum dalam pelaksanaan
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sehingga lebih
terencana, terpadu, dan dapat dilaksanakan, serta memberikan peran kepada
DPRD untuk bertanggungjawab melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan
pengawasan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri baik
sebagai subjek maupun objek hukum yang harus dilindungi oleh negara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
9. 9
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan hutan titipan adalah hutan yang sama
sekali tidak boleh diganggu atau dimasuki.
Huruf b
Yang dimaksud dengan hutan tutupan adalah hutan lindung
tempat melakukan penelitian, pelestarian dan perlindungan
alam.
Huruf c
Yang dimaksud dengan hutan bukaan adalah hutan yang
dapat digarap masyarakat untuk berladang dan ditanami
tanaman buah lainnya.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 45