this is the summary of Indonesia Information Commission about General Election Information, the standart services and mechanism.

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2014 tentang Standar Layanan
dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum
AfrizalTjoetra
Ketua Komisi Informasi Aceh
Banda Aceh, 18 Juni 2014
www.komisiinformasi.acehprov.go.id

2. Yang dimaksud dengan Informasi Pemilu
Informasi Pemilu adalah informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan
pemilu. *pasal 1 ayat (3)
Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
anggota DPR,DPD dan DPRD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati
dan walikota sebagaimana yang ditetapkan oleh penyelenggaran pemilu
berdasarkan peraturan perundang-undangan. *pasal 2 huruf a,b dan c

3. Siapa Penyelenggara Pemilu *pasal 1 ayat (5)
Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil
presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih
gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis

4. Tata Cara Permohonan Informasi Pemilu
Pemohon *ayat (1) Badan Publik * ayat (2) sampai (8)
Mengajukan permohonan kepada Badan
Publik dalam bentuk tertulis atau tidak
tertulis melalui sarana elektronik atau
nonelektronik
Wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi, subyek dan format
informasi dan serta cara penyampai informasi yang diminta
Wajib mencatat permohonan informasi yang diajukan secara tidak tertulis
(lisan)
Wajib memberi tanda bukti penerimaan permohonan informasi sebagaimana
dimaksud berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan
Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau surat elektronik,
nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan
Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi
Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari kerja sejak
diterimanya permohonan (isi pemberitahuan berisikan….slide berikutnya)
Dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam 2(dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis

5. Isi PemberitahuanTertulis Badan Publik
*pasal 4 ayat (7)
• Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak
• Pemberitahuan BP penyelenggara pemilu yang menguasai informasi apabila informasi
yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima
permonohan mengetahu keberadaan informasi yang diminta
• Penerimaan dan penolakan permohonan dengan alasan yang tercantum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 UUKIP
• Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi
yang akan diberikan
• Dalam hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 UUKIP, maka informasi yang dikecualikan dapat dihitamkan dengan disertai alasan
penghitaman
• Alat penyampai dan format informasi yang diberikan
• Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta

6. Keberatan *pasal 5
Setiap pemohon informasi pemilu dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut;
a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alas an pengecualian
sebagaimana dimaksud pasal 17 UUKIP
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
UUKIP
c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi
d. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini

7. Tata cara pengajuan keberatan *pasal 6
(1)Pemohon informasi mengajukan keberatan dalam
jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya
alasan sebagaimana dimaksud pasal 5
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
keberatan secara tertulis

8. Penyelesaian sengketa Informasi Pemilu
*pasal 7
Permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu diajukan dalam 2 (dua) hari
kerja sejak:
a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon; atau
b. Berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk atasan PPID memberikan
tanggapan tertulis
catatan: selanjutnya proses penyelesaiannya di KIA mengacu juga pada Perki 1Tahun
2013 ttg PPSIP