Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to MATERI-SKPP-BAWASLU-GIANYAR.pptx
Similar to MATERI-SKPP-BAWASLU-GIANYAR.pptx (20)
MATERI-SKPP-BAWASLU-GIANYAR.pptx
- 1. SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK MEMBANGUN SINERGITAS BAWASLU DAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA Add a footer Ni Made Suniari Siartikawati,SE Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar
- 2. FR 1.DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) 2.KPU (Komisi Pemilihan Umum) 3.Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Lembaga Penyelenggara Pemilu Add a footer 2
- 3. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Pengawas Kelurahan/Desa PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) Struktur Bawaslu Add a footer 3
- 4. FR Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Gianyar 1.Kordinator Divisi SDMO : I Wayan Hartawan 2.Kordinator Divisi Pengawasan, Humas, Hubungan Antar Lembaga : Ni Made Suniari Siartikawati 3.Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran : I Wayan Gede Sutirta Add a footer 4
- 5. FR Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif Salah Satu Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Add a footer 5
- 6. FR Pentingnya Membangun Pengawasan Partisipatif Add a footer 6 • Alasan subjektif karena disetiap kabupaten/kota hanya ada tiga orang sampai lima orang dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan maupun pemilu. • Alasan objektif karena luasnya wilayah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk jadi pengawas partisipatif
- 7. FR Add a footer 7 Pemilihan dan Pemilu Sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Pemimpinnya Pemiihan Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD (UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu) Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta wali kota dan Wakil Wali kota (UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada)
- 8. BADAN PENGAWAS PEMILU 01 PENCEGAHAN 02 PENGAWASAN 03 PENINDAKAN SOSIALISASI PERATURAN DAN LARANGAN DALAM PEMILU, PEMETAAN POTENSI KERAWANAN, SUPERVISI DAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA, PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU dan LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAAN PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILU
- 9. FR Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan (PASAL 131 UU No. 10 Tahun 2016) UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAPAT MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK PENGAWASAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN, SOSIALISASI PEMILIHAN, PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT TENTANG PEMILIHAN, DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN. PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN DENGAN KETENTUAN: • tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*) • b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan; •c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan •d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
- 10. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PADA PASAL 102 AYAT 1 HURUF D MENGATUR TUGAS BAWASLU : “MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DI WILAYAHNYA”
- 11. Add a footer PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF
- 12. GOWASLU POJOK PENGAWASAN FORUM WARGA Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) PENGABDIAN MASYARAKAT MEDIA SOSIAL GERMPAR (Gerakan Pengawasan Partisipatif) RAGAM PENGAWASAN PARTISIPATIF Add a footer
- 13. FR PENGERTIAN Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Melalui SKPP, Bawaslu berupaya memberikan pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif untuk masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
- 14. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat KENAPA HARUS ADA SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)?
- 15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menciptakan Pemilu yang Bebas, Umum, Langsung dan Rahasia. Memberikan pendidikan khusus pengawasan pemilu bagi masyarakat Memperluas pengawasan pemilu Menciptakan Calon Aparatur Pengawas Pemilu Menciptakan aktor pengawas pemilu. TUJUAN DARI SKPP
- 17. FR Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu Add a footer 17