Dokumen ini membahas upaya peningkatan kapasitas SDM dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Dokumen menunjukkan bahwa kinerja kebijakan publik Indonesia masih rendah, terlihat dari indeks kinerja nasional. Kapasitas perumusan kebijakan lembaga legislatif dan eksekutif juga masih perlu ditingkatkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan SDM lewat

1. Pusat KMK LAN-RI PENINGKATAN KAPASITAS SDM dalam PERUMUSAN KEBIJAKAN Workshop PeningkatanKapasitas SDM Deputi PKT BPPT DalamPerumusanKebijakan NoorsyamsaDjumara & Tri Widodo W. Utomo Jakarta, 26 Januari 2011

3. PotretKapasitasKebijakan: DPR, DPRD, Eksekutif

4. MengapaKapasitasKebijakanRendah?

6. Kinerja kebijakan publik masih belum memuaskan, yg diilustrasikan oleh rendahnya index kinerja nasional:

7. HDI: skor 0.734 (2009) beradapadaperingkatke 111 dari 182 negara, atauberadadalamkategorimenengahsepertitahunsebelumnya (UNDP, MengatasiHambatan: MobilitasManusiadan Pembangunan, 2009)

8. Government Effectiveness: skor-0,43 (2004), naikmenjadi -0,29 (2008), namunmasihtertinggaldibandingnegara-negara Asia Tenggara (Daniel Kaufman, AartKray, Massimo Mastruzzi, Governance Matters VIII).

10. 1959 - 1965  rata2 19,1 /thn.

11. 1966 - 1977  rata2 12,4 /thn.

12. 1982 - 1992  rata2 11,5 /thn.

13. 1993 - 1998  rata2 14,3 /thn.

14. 1999 - 2009  rata2 39 /thn.Apakahkinerjakebijakan DPR periode 1999-2009 sudahdikatakanbaik/optimal?  kaitkandenganvariabeljumlahanggota DPR, tuntutanmasyarakatygmakintinggi, kompleksitasmasalahygdihadapi, fasilitas & anggaranygtersedia, dll.

16. 2009 (52 UU, s/d Okt)

17. 2008 (62 UU, s/d Des)

18. 2007 (48 UU, s/d Des)

19. 2006 (23 UU, s/d Des)

20. 2005 (14 UU, s/d Des)

21. 2004 (41 UU, s/d Okt)

22. 2003 (41 UU, s/d Des)

23. 2002 (32 UU, s/d Des)

24. 2001 (22 UU, s/d Nov)

25. 2000 (38 UU, s/d Des)

26. 1999 (56 UU, s/d Okt)

27. 1998 (13 UU, s/d Nov)

28. 1997 (32 UU, s/d Mei)

29. 1996 (9 UU, s/d Des)

30. 1995 (13 UU, s/d Des)

31. 1994 (12 UU, s/d Nov)

32. 1993 (6 UU, s/d Ags)Sumber: www.hukumonline.com (diolah)

34. 2009: 78 permohonan, 14 dikabulkan.

35. Mahfud MD: “Banyaknyaketentuanperundangan yang dinyatakaninkonstitusionalmenunjukkankemampuanlegislasianggota (SDM) DPR rendah”.Sumber: Refleksi Kinerja MK, 29/12/2009

36. Pusat KMK LAN-RI BgmnPotretKebijakan DPRD? Banyaknya PERDA bermasalah: Diskoneksi Tujuan dan Isi (Konsistensi Pasal): 3,1%. KetidakjelasanObyekdanSubyek: 7,9%. KetidakjelasanHakdanKewajibanWajibPungut: 7,9%. KetidakjelasanStandar Waktu, Biaya, Prosedur & Struktur Tarif: 22,7%. KelengkapanYuridis: 5,6%. RelevansiYuridis: 2,9%. AcuanYuridistidakup-to-date: 15,7% KetidaktepatanFilosofidanPrinsipPungutan: 4,5% MenimbulkanDampakEkonomiNegatif: 9,2%. Sumber: KPPOD (2003)

38. Perda yg dibatalkan sebagian besar soal pungutan. Dari 11.401 perda, 15% di antaranya di sektor perhubungan, 13% pertanian, 13% industri & perdagangan, dan 11% kehutanan (Kompas, 12/12/2008).

42. DPR belumsepenuhnyamemilikisistem yang baikdalammenyerapaspirasimasyarakatdanbelummemberikaninformasithdperkembanganpembahasansebuah RUU;

43. DPR tidakmendapatkandukunganteknis yang memadai, terutamadukungantimahli, akses data daninformasisertadukunganteknislainnya; (Lukman Hakim Saifuddin, 2007)

45. Partisipasi dapat dibangun melalui “Forum Warga” dan“Jaring Asmara” antaraPerguruanTinggi-Ormas-Profesi-LSM; KonsultasiPublik, dsb.