Pengumuman ini memberikan informasi tentang rekrutmen calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2019 dengan jumlah total 202 formasi yang terdiri dari 180 formasi umum dan 22 formasi khusus untuk lulusan terbaik, penyandang disabilitas, dan keturunan Papua. Rekrutmen ini diselenggarakan berdasarkan peraturan terkait dan memungkinkan pelamar yang sesuai kualifikasi pendidikan untuk mengisi berbagai
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas ketentuan utama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan struktur pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Keuangan Daerah. Kebijakan kunci meliputi pengaturan objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif PKB serta Opsen PKB; sinergi pemungutan antara provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan kebijakan terhadap kendaraan berbasis ener
Dokumen ini membahas tentang pengolahan limbah industri pangan. Jenis limbah industri pangan terdiri dari limbah padat dan cair, yang dapat dibedakan menjadi limbah organik dan anorganik. Parameter untuk menilai kualitas limbah antara lain BOD, COD, pH, dan kadar zat organik. Pengolahan limbah industri pangan bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan administrasi pemberhentian PNS Sekretariat Negara dengan hak pensiun, meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri (pensiun dini), karena mencapai batas usia pensiun, dan karena alasan lain seperti sakit atau adanya penyederhanaan organisasi. Terdapat persyaratan dan prosedur pengajuan serta penyiapan berkas yang harus dipenuhi.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas ketentuan utama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan struktur pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Keuangan Daerah. Kebijakan kunci meliputi pengaturan objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif PKB serta Opsen PKB; sinergi pemungutan antara provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan kebijakan terhadap kendaraan berbasis ener
Dokumen ini membahas tentang pengolahan limbah industri pangan. Jenis limbah industri pangan terdiri dari limbah padat dan cair, yang dapat dibedakan menjadi limbah organik dan anorganik. Parameter untuk menilai kualitas limbah antara lain BOD, COD, pH, dan kadar zat organik. Pengolahan limbah industri pangan bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan administrasi pemberhentian PNS Sekretariat Negara dengan hak pensiun, meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri (pensiun dini), karena mencapai batas usia pensiun, dan karena alasan lain seperti sakit atau adanya penyederhanaan organisasi. Terdapat persyaratan dan prosedur pengajuan serta penyiapan berkas yang harus dipenuhi.
Dokumen ini membahas roadmap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Roadmap untuk usaha mikro fokus pada pemberdayaan dan akses kredit, sedangkan untuk usaha kecil dan menengah fokus pada peningkatan kapasitas. Tujuan akhir roadmap ini adalah tumbuhnya brand-brand lokal menjadi brand nasional dan regional yang kuat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjukamri sanjaya
development agricultural in nganjuk region east java about legal policy, development landscape also point of view planing impact between land and economic agriculture demand
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Termasuk didalamnya adalah proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan serta anggaran di tingkat nasional dan daerah melalui musrenbang dan penganggaran berbasis kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Dokumen ini membahas tentang geografi, iklim, pemerintahan, dan kependudukan Kota Jayapura. Kota Jayapura terbagi atas lima distrik dan memiliki luas wilayah 940 km2. Jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2020 mencapai 303.760 jiwa.
1. Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan pengelolaan barang daerah dan solusi yang diajukan, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan barang daerah.
2. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah perencanaan kebutuhan yang kurang tepat, pengadaan yang tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dan pemanfaatan barang daerah yang tidak sesuai tujuan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tata kelola informasi pihak penerima pembayaran dalam implementasi SPAN, mencakup manajemen data supplier, penyempurnaan proses bisnis, dan prinsip-prinsip pengelolaan data supplier seperti pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan data.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
This document provides a list of various types of waste materials including electrical components, printers, medical supplies, lamps, batteries, chemicals, oils, and contaminated items. The waste is categorized and basic dimensions are provided for several of the waste types.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004Dadang Solihin
The document discusses the results of a study on the impact of COVID-19 lockdowns on air pollution. The study found that lockdowns led to short-term reductions in nitrogen dioxide and fine particulate matter concentrations globally. However, the decreases in air pollution were temporary and levels rose back to normal once lockdown restrictions were lifted and activity resumed.
Pengumuman ini memberitahukan tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu administrasi, tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, psikotes dan wawancara. Calon peserta harus memenuhi syarat umum dan khusus serta mendaftar
Dokumen ini mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi tahun anggaran 2013. Terdapat 67 formasi jabatan yang tersedia dengan berbagai persyaratan pendidikan dan usia. Proses rekrutmen meliputi pendaftaran online, seleksi administrasi, tes kompetensi dasar dan bidang. Kelulusan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari tes tersebut sesuai jumlah formasi.
Dokumen ini membahas roadmap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Roadmap untuk usaha mikro fokus pada pemberdayaan dan akses kredit, sedangkan untuk usaha kecil dan menengah fokus pada peningkatan kapasitas. Tujuan akhir roadmap ini adalah tumbuhnya brand-brand lokal menjadi brand nasional dan regional yang kuat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjukamri sanjaya
development agricultural in nganjuk region east java about legal policy, development landscape also point of view planing impact between land and economic agriculture demand
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Termasuk didalamnya adalah proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan serta anggaran di tingkat nasional dan daerah melalui musrenbang dan penganggaran berbasis kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Dokumen ini membahas tentang geografi, iklim, pemerintahan, dan kependudukan Kota Jayapura. Kota Jayapura terbagi atas lima distrik dan memiliki luas wilayah 940 km2. Jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2020 mencapai 303.760 jiwa.
1. Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan pengelolaan barang daerah dan solusi yang diajukan, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan barang daerah.
2. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah perencanaan kebutuhan yang kurang tepat, pengadaan yang tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dan pemanfaatan barang daerah yang tidak sesuai tujuan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tata kelola informasi pihak penerima pembayaran dalam implementasi SPAN, mencakup manajemen data supplier, penyempurnaan proses bisnis, dan prinsip-prinsip pengelolaan data supplier seperti pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan data.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
This document provides a list of various types of waste materials including electrical components, printers, medical supplies, lamps, batteries, chemicals, oils, and contaminated items. The waste is categorized and basic dimensions are provided for several of the waste types.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004Dadang Solihin
The document discusses the results of a study on the impact of COVID-19 lockdowns on air pollution. The study found that lockdowns led to short-term reductions in nitrogen dioxide and fine particulate matter concentrations globally. However, the decreases in air pollution were temporary and levels rose back to normal once lockdown restrictions were lifted and activity resumed.
Pengumuman ini memberitahukan tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu administrasi, tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, psikotes dan wawancara. Calon peserta harus memenuhi syarat umum dan khusus serta mendaftar
Dokumen ini mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi tahun anggaran 2013. Terdapat 67 formasi jabatan yang tersedia dengan berbagai persyaratan pendidikan dan usia. Proses rekrutmen meliputi pendaftaran online, seleksi administrasi, tes kompetensi dasar dan bidang. Kelulusan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari tes tersebut sesuai jumlah formasi.
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...Irfan Afandi
Dokumen tersebut mengumumkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun anggaran 2017. Terdapat informasi mengenai unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi. Juga ditetapkan kriteria pelamar, persyaratan pelamaran, tata cara pendaftaran, tahapan seleksi, sistem kelulusan, dan j
Pengumuman ini memberitahukan kepada masyarakat tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Terdapat 11 jabatan yang dibuka untuk lulusan S-1 dan D-III dengan persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, dan nilai akademik. Calon pegawai akan mengikuti serangkaian tes seleksi yang terdiri atas administrasi, kompetensi dasar, kompetens
wJKASD;A;SNDG;KFasknjouhluidasb iuoiuaoshbdogfdbdfsbfdbD ;K Kojpoisomavpmjpofijpojcnjvjn bfxx vxzbvbzxczzzzzzkjhbkhxjkjjxcjkxcjzxn z v izupv pzp p p ub i zppzu n p ;ozj iu sf fg fgbfgfggngggggggggsgfgfgfgfgddfbdsfbdsfbs
Pengumuman ini membuka lowongan untuk mengisi 40 formasi calon pegawai negeri sipil di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2013. Formasi tersebut mencakup berbagai jabatan seperti analis kepegawaian, mediator, pemantau pelatihan dan perjanjian kerja TKI, serta persyaratan pendidikan minimal D3 dan usia 18-35 tahun. Calon pegawai diharuskan mengikuti proses seleksi melalui pendaftaran daring dan pengi
Pengumuman rekrutmen calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2013 membuka lowongan 2.909 formasi untuk berbagai tingkat pendidikan dan jabatan, meliputi sarjana, diploma, dan SMK. Calon pegawai akan diseleksi melalui tahapan administrasi, tes kompetensi dasar, psikotes lanjutan, dan tes kesehatan serta wawancara. Pendaftaran dilakukan secara online mulai 6-20 September 2013.
Daftar Aset Kripto Legal di RI Agustus 2022ardanadhi
Peraturan ini menetapkan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, mengatur proses penambahan dan pengurangan aset kripto dalam daftar tersebut, serta ketentuan bagi pedagang fisik aset kripto terkait aset kripto yang dicabut dari daftar.
This document lists 16 illegal peer-to-peer lending platforms in Indonesia. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, physical addresses, and various website and app URLs associated with each platform. The platforms offer personal loans to users and some operate illegally without proper licensing.
Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK per 30 Maret 2021ardanadhi
Dokumen tersebut berisi daftar perusahaan peer-to-peer lending (P2P) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan informasi nomor izin, nama platform, perusahaan, tanggal penerbitan izin, dan sistem operasi yang digunakan. Terdapat 89 perusahaan P2P yang terdaftar di OJK hingga Maret 2021.
Dokumen tersebut berisi daftar 50 pelaku usaha gadai ilegal beserta wilayahnya pada September 2020. Mayoritas pelaku usaha berasal dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan NTB yang sebagian besar bergerak di bidang gadai elektronik seperti ponsel.
This document lists 20 illegal peer-to-peer lending fintech platforms in Indonesia in September 2020. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, phone numbers, addresses, and URLs for websites and apps. The platforms engage in illegal lending activities without proper licensing from financial authorities.
This document lists 61 unregistered or unlicensed peer-to-peer lending fintech platforms in Indonesia. It provides information such as the platform name, developer details if available including email and address, and URLs for the platform website and mobile apps. The platforms cover a range of names related to loans, cash, money borrowing and lending. This is not an exhaustive list and regulators continue to identify unregistered platforms in the peer-to-peer lending space.
2. lampiran i perpres nomor 33 tahun 2020ardanadhi
Peraturan Presiden ini mengatur standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Terdiri dari satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, paket kegiatan rapat, dan pengadaan kendaraan dinas. Standar harga satuan ini mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
This document lists 83 fintech peer-to-peer lending platforms in Indonesia that are not registered or licensed by OJK (Financial Services Authority of Indonesia). It provides details such as the platform name, developer contact information, and website/app store URLs. The platforms span a wide range of loan products including personal loans, cash advances, and business financing.
Dokumen tersebut berisi pengumuman tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil formasi umum, lulusan terbaik (cumlaude), dan disabilitas di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Terdapat informasi mengenai jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan.
Pengumuman ini memberikan informasi tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun anggaran 2019. Dokumen ini menjelaskan unit kerja tempat penempatan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi untuk berbagai jabatan analis di lingkungan kementerian.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
1. 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19-20, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1
JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-01/PANREK/2019
TENTANG
REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019
tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2019, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Keuangan sebagai
berikut:
I. UNIT PENEMPATAN ESELON I:
1. Sekretariat Jenderal (SETJEN) : 41 formasi.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) : 50 formasi.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): 10 formasi.
4. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) : 13 formasi.
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) : 48 formasi.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) : 3 formasi.
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) : 2 formasi.
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) : 6 formasi.
9. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) : 19 formasi.
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) : 10 formasi.
II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS FORMASI
Kementerian Keuangan membutuhkan pegawai dengan jumlah total 202 formasi sebagai berikut:
Formasi Umum
NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
UNIT
PENEMPATAN
JUMLAH
FORMASI
1 ANALIS
KEBIJAKAN -
AHLI PERTAMA
S-2 EKONOMI / S-2 ILMU EKONOMI / S-2 EKONOMIKA
PEMBANGUNAN
BKF 3
2 ANALIS HUKUM S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM BKF, DJA,
DJKN, DJPBN,
DJPPR, SETJEN
43
3 ANALIS KERJA
SAMA
S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN
MASYARAKAT
DJPK, SETJEN 3
4 ANALIS
KEUANGAN
S-1 AKUNTANSI DJKN, DJPBN 3
S-1 EKONOMI SYARIAH DJPPR 1
2. 2
NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
UNIT
PENEMPATAN
JUMLAH
FORMASI
S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI
PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI
STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI STUDI
PEMBANGUNAN
BKF, DJPBN 14
S-1 MATEMATIKA DJPPR, SETJEN 2
S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA
DJPK 1
S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA BKF, BPPK,
SETJEN
5
S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK
ELEKTRONIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI / S-1
TEKNIK LISTRIK / S-1 ARSITEKTUR
DJP 4
S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN DJPPR 2
S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 KURIKULUM DAN
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
BPPK 1
5 ANALIS SISTEM
INFORMASI *)
S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1
TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1
INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER
BKF, DJA,
DJKN, DJPPR,
SETJEN
14
6 ANALIS SUMBER
DAYA MANUSIA
APARATUR
S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT
SETJEN 1
S-1 PSIKOLOGI BKF, BPPK 2
7 PENGELOLA
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI
PERKANTORAN DAN SEKRETARIS / D-III MANAJEMEN
ADMINISTRASI
SETJEN 2
D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI / D-III
KOMUNIKASI TERAPAN
DJA 2
D-III KEARSIPAN / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
SETJEN 2
8 PENGELOLA
KEUANGAN
D-III STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI / D-III
STATISTIKA
SETJEN 1
D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNOLOGI INDUSTRI / D-III
PERTAMBANGAN / D-III AGRIBISNIS / D-III AGROBISNIS /
D-III MANAJEMEN AGRIBISNIS
DJP 4
9 PENGELOLA
TEKNOLOGI
INFORMASI *)
D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III KOMUNIKASI
VISUAL / D-III TEKNIK GRAFIKA / D-III DESAIN GRAFIS
BPPK, SETJEN 10
D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER / D-III
SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III ILMU
KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III MANAJEMEN
INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN
INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER
BPPK, DJA,
DJP, SETJEN
52
10 JURU MINYAK SMK PELAYARAN TEKNIKA DJBC 4
11 JURU MUDI SMK PELAYARAN NAUTIKA DJBC 4
JUMLAH TOTAL 180
Tabel Komposisi Unit Penempatan sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat
pada link berikut https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/
*) Dapat dilamar oleh pelamar disabilitas rungu
3. 3
Formasi Khusus
NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
UNIT
PENEMPATAN
JUMLAH FORMASI
CUMLAUDE DISABILITAS
PUTRA/I
PAPUA
1
ANALIS
HUKUM
S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM
BKF 1
DJA 1
DJPBN 2 1
SETJEN 1
2
ANALIS
KEUANGAN
S-1 AKUNTANSI DJPBN 1
S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI
DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1
EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU
EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU
EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1
EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
BKF 2
DJPBN 2 1
S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA
BPPK 1
SETJEN 1
3
ANALIS
SISTEM
INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK
KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA /
S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
/ S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1
INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER
BKF 1
SETJEN 1
4
PENGELOLA
TEKNOLOGI
INFORMASI
D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III
KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK
GRAFIKA / D-III DESAIN GRAFIS
BPPK 1
D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ILMU
KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI /
D-III INFORMATIKA / D-III ILMU
KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI /
D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN
INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER
DJA 1
DJP 2
5 JURU MINYAK SMK PELAYARAN TEKNIKA DJBC 1
6 JURU MUDI SMK PELAYARAN NAUTIKA DJBC 1
JUMLAH TOTAL 12 5 5
III. KRITERIA PELAMAR
1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan
Pelayaran yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam
pengumuman ini.
2. Formasi Khusus terdiri dari:
a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude
1) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan
“Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan
Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal
kelulusan yang tertulis pada ijazah;
2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh
penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara
“Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
b. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak
kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan:
1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan
berdiskusi;
4. 4
3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
4) Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang
menerangkan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai)
dengan derajat 1 atau 2.
c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat (Putra/i Papua) merupakan pelamar keturunan
Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua/Papua
Barat, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran dan/atau surat keterangan lahir
yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.
3. Pelamar P1/TL merupakan peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 yang memenuhi nilai
ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan
yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan
tahap akhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. NIK harus sama dengan seleksi pengadaan CPNS Tahun 2018;
b. Pelamar menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama pada saat mengikuti seleksi pengadaan
CPNS tahun 2018;
c. Nilai SKD Tahun 2018 memenuhi Passing Grade SKD Tahun 2019 untuk Jabatan dan Jenis
Formasi yang akan dilamar;
d. Pelamar perlu melakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen kembali sebagaimana
yang dipersyaratkan di pengumuman ini;
e. Apabila pelamar telah mendaftar Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2019 dan
dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, pelamar memilih untuk “Mengikuti” atau “Tidak Mengikuti”
SKD Tahun 2019, kemudian:
1) Jika “Mengikuti” namun tidak hadir pada pelaksanaan SKD, maka pelamar dinyatakan gugur;
2) Jika “Tidak Mengikuti”, nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
3) Jika “Mengikuti” dan nilai SKD Tahun 2019 memenuhi passing grade, maka nilai yang dipilih
adalah nilai terbaik antara Nilai SKD Tahun 2018 dengan Nilai SKD Tahun 2019;
4) Jika “Mengikuti” dan nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi passing grade, maka nilai yang
dipilih adalah nilai SKD Tahun 2018.
4. Pelamar Disabilitas dapat melamar untuk Formasi Umum pada jabatan Analis Sistem Informasi dan
Pengelola Teknologi Informasi. Pelamar Disabilitas wajib menyatakan bahwa dirinya merupakan
penyandang disabilitas dengan kriteria pelamar merupakan penyandang disabilitas rungu dan
dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit
Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis kedisabilitasannya, dan dokumen dimaksud harus
diunggah pada SSCASN. Pelaksanaan seleksi dan nilai ambang batas/passing grade setiap
tahapan seleksi mengikuti pelaksanaan seleksi dan nilai ambang batas/passing grade formasi
umum dimana pelamar mendaftar.
IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada
Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan
karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta;
5. 5
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI,
anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain
yang ditentukan oleh pemerintah;
10. Pelamar formasi Umum, Penyandang Disabilitas dan Putra/i Papua merupakan lulusan Perguruan
Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam BAN-PT pada saat kelulusan dengan
tingkat pendidikan:
a. Magister (S2) dengan IPK Minimal 3,00 (tiga koma nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan)
dari skala 4;
b. Sarjana (S1) dengan IPK Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan hasil
pembulatan) dari skala 4;
c. Diploma Umum (DIII) dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan
hasil pembulatan) dari skala 4;
d. SMK Pelayaran dengan nilai rata-rata Ujian Tertulis pada ijazah tidak kurang dari 6,50 (enam
koma lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan).
Bagi pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh
penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kemendikbud.
11. Usia yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada saat pelamar
melakukan pendaftaran online:
a. Minimal 18 tahun dan maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk S2;
b. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk S1;
c. Minimal 18 tahun dan maksimal 23 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk DIII;
d. Minimal 18 tahun dan maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk SMK Pelayaran,
e. Bagi pelamar Formasi Khusus Penyandang Disabilitas batas usia minimal 18 tahun dan
maksimal 35 tahun 0 Bulan 0 Hari untuk tingkat pendidikan S1 dan DIII.
12. Pelamar SMK Pelayaran dengan unit penempatan DJBC harus memenuhi kriteria:
a. Memiliki sertifikat keahlian ANT-IV untuk pelamar jabatan juru mudi dan sertifikat keahlian ATT-IV
untuk pelamar jabatan juru minyak;
b. Laki-laki;
c. Tinggi badan minimal 160 cm;
d. Tidak buta warna;
e. Tidak cacat fisik;
f. Untuk pengguna kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau
silindris dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 2 dioptri;
g. Lulus pemeriksaan laboratorium.
V. TATA CARA PENDAFTARAN
Pendaftaran dilaksanakan secara online mulai tanggal 15 s.d. 29 November 2019 dengan
tahapan sebagai berikut:
1. Buat akun pada portal https://sscasn.bkn.go.id/ dengan cara:
a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu
Keluarga (KK) dan Nomor KK/NIK Kepala Keluarga;
b. Isi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan
dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi.
c. Upload Pas Foto dengan latar belakang merah dalam format JPG;
d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Log in ke https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan.
6. 6
3. Upload swafoto (foto selfie) dengan memperlihatkan KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP dan
Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Lengkapi data diri pelamar pada kolom yang disediakan.
5. Pelamar tidak dapat memilih Unit Penempatan Eselon I.
6. Pelamar memilih instansi Kementerian Keuangan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi,
kemudian pelamar memilih pendidikan sesuai ijazah, jabatan, lokasi formasi dan lokasi tes, serta
mengisi data lain yang harus dilengkapi.
7. Pelamar mengunggah/upload soft file berkas, sebagai berikut:
a. Scan asli KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP;
b. Scan asli Ijazah. Bagi pelamar lulusan luar negeri ditambahkan scan penyetaraan ijazah dan
penyetaraan nilai dari Kemendikbud pada halaman berikutnya dan dijadikan dalam satu file;
c. Scan asli Transkrip Nilai, bila lebih dari satu halaman maka dijadikan dalam satu file;
d. Scan asli Surat Pernyataan yang dapat diunduh/download pada portal
https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/ dengan disertakan tanda tangan pelamar dan materai Rp.6000
(unggah/upload pada kolom surat lamaran);
e. Bagi pelamar formasi khusus, pelamar SMK pelayaran, serta pelamar disabilitas pada
Formasi Umum ditambahkan scan dokumen pendukung lainnya sebagai berikut:
1) KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran/surat keterangan lahir pelamar dan surat keterangan
hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku (dijadikan dalam satu file), untuk
pelamar Formasi Khusus Putra/i Papua;
2) Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada
anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2, untuk pelamar Formasi Khusus
Penyandang Disabilitas;
3) Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa program studi pelamar terakreditasi
dengan peringkat A dan Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa perguruan
tinggi pelamar terakreditasi dengan peringkat A (dijadikan dalam satu file), untuk pelamar
Formasi Khusus Cumlaude Lulusan Dalam Negeri;
Surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud
pada romawi III angka 2 huruf a dari Kemendikbud, untuk pelamar Formasi Khusus
Cumlaude Lulusan Luar Negeri;
4) Sertifikat keahlian ANT-IV/ATT-IV untuk pelamar dari SMK Pelayaran; atau
5) Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas rungu,
untuk Pelamar Disabilitas yang melamar pada Formasi Umum.
Pastikan dokumen yang diunggah/upload dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah/upload
dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi.
8. Klik centang pada setiap data di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan
lengkap dan benar, kemudian Akhiri Proses Pendaftaran. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah
dengan alasan apapun.
9. Cetak dan simpan dengan baik Kartu Pendaftaran SSCASN 2019. Kartu Pendaftaran SSCASN
2019 digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2019.
VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES
1. Pelamar dari semua formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dapat memilih 1 (satu) lokasi tes dari 6
(enam) kota yang menyelenggarakan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
a. Medan;
b. Jakarta;
c. Yogyakarta;
d. Balikpapan;
e. Makassar; dan
f. Jayapura.
7. 7
2. Tahapan Seleksi Rekrutmen Kementerian Keuangan Tahun 2019 sebagai berikut:
a. Seleksi Administrasi
Merupakan proses verifikasi data yang diinput pelamar dibandingkan dengan dokumen yang
diunggah/upload pelamar berdasarkan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada
pengumuman ini.
b. Masa Sanggah
Pelamar diberikan kesempatan untuk menyanggah Hasil Seleksi Administrasi apabila terdapat
kesalahan oleh verifikator pada Seleksi Administrasi. Pelamar menyanggah dengan alasan yang
jelas disertai menunjukkan bukti yang kuat. Masa Sanggah dibuka selama 3 hari setelah
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.
c. Verifikasi Berkas Fisik dan Verifikasi Kedisabilitasan
1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, mencetak Kartu Peserta pada menu
Riwayat Pendaftaran di akun SSCASN pelamar.
2) Pelamar melakukan verifikasi berkas fisik di kota sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada
pendaftaran online dengan lokasi dan waktu yang akan ditentukan kemudian.
3) Pelamar membawa Kartu Peserta asli, Ijazah asli, Transkrip Nilai asli serta dokumen
pendukung lainnya yaitu:
• Penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kemendikbud, untuk pelamar Lulusan Luar
Negeri;
• KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran/surat keterangan lahir pelamar dan surat
keterangan hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku, untuk pelamar
Formasi Khusus Putra/i Papua;
• Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada
anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2, untuk pelamar Formasi Khusus
Penyandang Disabilitas;
• Surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud
pada romawi III angka 2 huruf a poin 1) dari Kemendikbud, untuk pelamar Formasi Khusus
Cumlaude Lulusan Luar Negeri;
• Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas rungu,
untuk pelamar Disabilitas yang mendaftar pada Formasi Umum atau Formasi Khusus
lainnya selain Formasi Khusus Penyadang Disabilitas.
4) Kehadiran pelamar tidak boleh diwakilkan.
5) Verifikasi Berkas Fisik didasarkan pada dokumen yang ditunjukkan oleh pelamar dibandingkan
dengan data yang diinput pelamar pada saat pendaftaran online serta persyaratan pendaftaran
yang telah ditetapkan pada pengumuman ini.
6) Bagi Pelamar Disabilitas untuk Formasi Khusus dan Umum dilakukan Verifikasi Kedisabilitasan
dengan cara memeriksa fisik pelamar oleh dokter pemerintah pada lokasi verifikasi untuk
memastikan pelamar memenuhi syarat disabilitas yang ditentukan.
7) Pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan melakukan rekam sidik jari/fingerprint
yang akan digunakan untuk verifikasi dan absensi pada tahapan-tahapan tes selanjutnya.
d. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
1) SKD dilaksanakan 1 (satu) hari setelah Verifikasi Berkas Fisik di kota sesuai lokasi tes pilihan
pelamar pada pendaftaran online dengan lokasi dan waktu yang akan ditentukan kemudian.
2) SKD diselenggarakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
e. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
1) SKB terbagi menjadi 4 jenis tes sebagai berikut:
a) Tes Kompetensi Teknis (TKT) menggunakan sistem CAT;
b) Psikotes Online dan Tes Pluralisme;
c) Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK);
d) Wawancara.
8. 8
2) SKB diselenggarakan di kota sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada pendaftaran online
dengan lokasi dan waktu yang akan ditentukan kemudian.
3) SKB dilaksanakan 4 (empat) hari berturut-turut bagi masing-masing pelamar dimana 1 (satu)
hari untuk 1 (satu) jenis tes.
VII. SISTEM KELULUSAN
1. Kelulusan Seleksi Administrasi menggunakan sistem gugur, didasarkan pada hasil verifikasi
dokumen yang diunggah (upload) dibandingkan dengan data yang diinput sesuai dengan
persyaratan pendaftaran.
2. Pelamar yang sanggahan terhadap hasil Seleksi Administrasi-nya diterima, status kelulusannya
pada tahap Seleksi Administrasi dapat berubah dari ”Tidak Lulus Seleksi Administrasi” menjadi
“Lulus Seleksi Administrasi”, begitupun sebaliknya.
3. Verifikasi Berkas Fisik menggunakan sistem gugur, didasarkan pada hasil verifikasi dokumen asli
yang dibawa pelamar dibandingkan dengan data yang diinput oleh pelamar. Bagi Pelamar
Disabilitas untuk Formasi Khusus dan Umum, Verifikasi Kedisabilitasan menggunakan sistem gugur
yang didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat/jenis kriteria penyandang disabilitas.
4. Kelulusan SKD didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang mengatur Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2019.
5. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti setiap tahapan seleksi pada
waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan pemeringkatan sesuai jumlah formasi pada masing-masing
jabatan dan kualifikasi pendidikan dari hasil integrasi SKD dan SKB dengan bobot penilaian hasil
SKD 40% dan SKB 60% sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019.
VIII. JADWAL PELAKSANAAN
NO URAIAN KEGIATAN TANGGAL
1 Pendaftaran Online dan Upload Dokumen 15 s.d. 29 November 2019
2 Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi 18 Desember 2019
3 Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi 19 s.d. 23 Desember 2019
4 Pengumuman Hasil Sanggah 6 Januari 2020
4
Verifikasi Berkas Fisik, Perekaman Sidik Jari dan
Pelaksanaan SKD
Februari 2020
5 Pengumuman Hasil SKD Maret 2020
6 Pelaksanaan SKB Maret 2020
7 Pengumuman Akhir Kelulusan April 2020
8 Pemberkasan Online April 2020
9 Pemberkasan Fisik April 2020
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.
9. 9
IX. LAIN – LAIN
1. Pelamar CPNS 2018 yang telah lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian
mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan tahun ini.
2. Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran ke Kementerian Keuangan sepanjang memenuhi
syarat dalam pengumuman ini, wajib mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang diatur
sebagaimana tercantum pada romawi V.
3. Dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan
pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat.
4. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
5. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar.
6. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara online pada portal https://sscasn.bkn.go.id/
serta dapat dilihat pada portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id atau
https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/
7. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar.
Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu,
maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website
www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui,
baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dapat menggugurkan
kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi
akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang
berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP
kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar
pada Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi Call Center dan
media sosial resmi Kementerian Keuangan sebagai berikut:
a. Telepon : 134 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
b. Facebook/Twitter : @KemenkeuRI
c. E-mail : rekrutmencpns@kemenkeu.go.id
11. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak
dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal
Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id dan https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/
Jakarta, 11 November 2019
Sekretaris Jenderal
selaku Ketua
Ttd.
Hadiyanto
NIP 19621010 198703 1 006