SlideShare a Scribd company logo
KELOMPOK VII
ADE KURNIAWAN
EKA SUSILAWATI
HERMAN
MARLINA
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi,
dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic
planing organisasi (Bastian, 2006, h.274)
Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang
direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi
(Ardi Hamzah, 2008)
 Penilaian kinerja adalah penentuan secara
periodik efektivitas suatu organisasi, bagian
organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran,
standar, dan kinerja yang telah ditetapkan
sebelumnya.
 Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk
memberikan motivasi pada setiap karyawan
dalam mencapai sasaran organisasi dan
mematuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan sebelumnya agar tercapainya tujuan
dari organisasi tersebut (Mulyadi, 2001:415).
Indikator Masukan (Input)
Indikator Proses (Process)
Indikator Keluaran (Output)
Indikator Hasil (Outcome)
Indikator Manfaat (Benefit)
Indikator Dampak (Impact)
Tujuan dilakukan pengukuran kinerja disektor
publik sesuai dikemukakan Mahmudi (2005,
h.14) yaitu:
 Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan
organisasi.
 Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
 Memperbaiki kinerja periode berikutnya.
 Memberikan pertimbangan yang sistematik
dalam pembuatan keputusan pemberian reward
and punishment.
 Memotivasi pegawai.
 Menciptakan akuntabilitas publik.
 Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja manajemen.
 Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan.
 Untuk memonitor dan mengavaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
korektif serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki
kinerja.
 Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward
and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang
diukur sesuai dengan sistem.
 Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.
 Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi.
 Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
 Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
(Mardiasmo, 2004, h.122).
 Boisclair (2008) menyatakan bahwa value for
money digunakan dalam meneliti kemampuan
organisasi pemerintah untuk melaksanakan
tanggungjawab mereka dan mengontrol biaya
dengan memastikan bahwa sumber daya yang
dikelola atau input yang digunakan dengan biaya
terendah dan kegiatan diselenggarakan secara
efisien.
 Penilaian kinerja dengan konsep value for money
mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 Teknik Analisis Data yang biasa di pakai adalah
analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.
 Merupakan analisis dengan melakukan perhitungan-
perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh
untuk menilai kinerja atas penerimaan pajak dan
retribusi daerah value for money.
 Perhitungan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 Rasio Ekonomi.
Adapun kriteria ekonomis penilaian kinerja keuangan menurut
Mahsun (2006), yaitu:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100%
 Rasio efisiensi
Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu.
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100%
 Rasio efektivitas
Adapun kriteria efektivitas penilaian kinerja sesuai
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
690.900-327 Tahun 1996 yaitu.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100%
 Analisis kualitatif berupa keterangan atau
penjelasan yang bersifat memperkuat atas hasil
yang diperoleh dari analisis kuantitatif yang
nantinya dapat memberikan penjelasan
terhadap kesimpulan yang didapatkan dan
mempermudah dalam mengambil suatu
keputusan.
• Rasio Ekonomi.
Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
Berdasarkan tabel di atas, rasio ekonomi mengalami fluktuasi tiap
tahunnya. Rasio ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu
sebesar 94,04 persen, sedangkan rasio ekonomi terendah terjadi
pada tahun 2011 yaitu 63,50 persen.
Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
Berdasarkan tabel di atas, rasio efisiensi mengalami fluktuasi tiap
tahunnya. Semakin rendah rasio, menunjukkan kinerja yang semakin
efisien. Rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 5,52
persen dan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 14,09
persen.
Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
Berdasarkan tabel di atas rasio efekvitas cenderung mengalami peningkatan
tiap tahunnya, kecuali tahun 2010 yang mengalami penurunan namun tetap
dalam kriteria sangat efektif. Rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun
2007 yaitu sebesar 101,01 persen, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun
2011 yaitu sebesar 116,76 persen.
15

More Related Content

What's hot

Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Analisa Kinerja Bank
Analisa Kinerja BankAnalisa Kinerja Bank
Analisa Kinerja Bank
Eko Mardianto
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
Rini Pakpahan
 
Makalah sistem pelaporan keuangan
Makalah sistem pelaporan keuanganMakalah sistem pelaporan keuangan
Makalah sistem pelaporan keuangan
pondokcabe2014
 
AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)
AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)
AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)fitria mellysusanti
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikOcta Libriyanti
 
Portofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdagangan
Portofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdaganganPortofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdagangan
Portofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdagangan
Judianto Nugroho
 
Analisis trend
Analisis trendAnalisis trend
Analisis trend
mas karebet
 
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptPengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Noviratna CestAime
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Roko Subagya
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publik
Radel Dyla
 
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptPPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
NurAchmadFadhil
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
Ajeng Pipit
 
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamoLaporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Rohmad Adi Siaman SST Akt., M.Ec.Dev.
 
Akuntansi pertanggung jawaban
Akuntansi pertanggung jawabanAkuntansi pertanggung jawaban
Akuntansi pertanggung jawaban
Nurva_Sari95
 
Siklus penggajian
Siklus penggajianSiklus penggajian
Siklus penggajian
Inggit Meilani
 
Balanced scorecard
Balanced scorecardBalanced scorecard
Balanced scorecard
Yudho Wibowo 04Smsma
 

What's hot (20)

Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
 
Analisa Kinerja Bank
Analisa Kinerja BankAnalisa Kinerja Bank
Analisa Kinerja Bank
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Makalah sistem pelaporan keuangan
Makalah sistem pelaporan keuanganMakalah sistem pelaporan keuangan
Makalah sistem pelaporan keuangan
 
AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)
AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)
AKL 1 (perbedaan agen dan cabang)
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
 
Portofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdagangan
Portofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdaganganPortofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdagangan
Portofolio investasi-bab-3-pasar-modal-mekanisme-perdagangan
 
Analisis trend
Analisis trendAnalisis trend
Analisis trend
 
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptPengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publik
 
analisis laporan keuangan
analisis laporan keuangananalisis laporan keuangan
analisis laporan keuangan
 
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptPPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamoLaporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
 
Akuntansi pertanggung jawaban
Akuntansi pertanggung jawabanAkuntansi pertanggung jawaban
Akuntansi pertanggung jawaban
 
Siklus penggajian
Siklus penggajianSiklus penggajian
Siklus penggajian
 
Balanced scorecard
Balanced scorecardBalanced scorecard
Balanced scorecard
 

Viewers also liked

Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
4545wr
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsi
Noi Everain
 
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PADPerencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
Dadang Solihin
 
Sejarah pajak
Sejarah pajakSejarah pajak
Sejarah pajak
YABES HULU
 
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...
Uofa_Unsada
 
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
Andi Makkuraga Hidayat
 

Viewers also liked (7)

29 2105-1-sm
29 2105-1-sm29 2105-1-sm
29 2105-1-sm
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsi
 
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PADPerencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD
 
Sejarah pajak
Sejarah pajakSejarah pajak
Sejarah pajak
 
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME...
 
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
 

Similar to Pengukuran kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

Ampd
AmpdAmpd
PP_Sektor_Publik.pptx
PP_Sektor_Publik.pptxPP_Sektor_Publik.pptx
PP_Sektor_Publik.pptx
IvanBudiSusetyo1
 
Isi
IsiIsi
makalah balancd scorecard
makalah balancd scorecardmakalah balancd scorecard
makalah balancd scorecard
meidya
 
Framework evaluasi kinerja dan konpensasi
Framework  evaluasi kinerja dan konpensasiFramework  evaluasi kinerja dan konpensasi
Framework evaluasi kinerja dan konpensasi
Ririnrianti2
 
Framework evaluasi kinerja dan kompensasi
Framework  evaluasi kinerja dan kompensasiFramework  evaluasi kinerja dan kompensasi
Framework evaluasi kinerja dan kompensasi
nelihayati
 
Tugas 1
Tugas 1Tugas 1
Tugas 1
vidamelani
 
Tugas framework
Tugas frameworkTugas framework
Tugas framework
Putrawardana3
 
Tugas framework
Tugas frameworkTugas framework
Tugas framework
devifajriati
 
devi fajriati
devi fajriatidevi fajriati
devi fajriati
devifajriati
 
Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14
Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14
Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14
YuniaFitri2
 
Tugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasi
Tugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasiTugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasi
Tugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasi
YuniaFitri2
 
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Kanaidi ken
 
833 2803-1-sm
833 2803-1-sm833 2803-1-sm
833 2803-1-sm
Dian Oktafiani
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
maharani04
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
fitrienda1
 
Frame work
Frame workFrame work
Frame work
Sri Yulianingsih
 
Frame work
Frame workFrame work
Frame work
Sri Yulianingsih
 

Similar to Pengukuran kinerja Pajak dan Retribusi Daerah (20)

Ampd
AmpdAmpd
Ampd
 
PP_Sektor_Publik.pptx
PP_Sektor_Publik.pptxPP_Sektor_Publik.pptx
PP_Sektor_Publik.pptx
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
makalah balancd scorecard
makalah balancd scorecardmakalah balancd scorecard
makalah balancd scorecard
 
2 4-1-pb
2 4-1-pb2 4-1-pb
2 4-1-pb
 
Framework evaluasi kinerja dan konpensasi
Framework  evaluasi kinerja dan konpensasiFramework  evaluasi kinerja dan konpensasi
Framework evaluasi kinerja dan konpensasi
 
Framework evaluasi kinerja dan kompensasi
Framework  evaluasi kinerja dan kompensasiFramework  evaluasi kinerja dan kompensasi
Framework evaluasi kinerja dan kompensasi
 
Tugas 1
Tugas 1Tugas 1
Tugas 1
 
Tugas framework
Tugas frameworkTugas framework
Tugas framework
 
Tugas framework
Tugas frameworkTugas framework
Tugas framework
 
devi fajriati
devi fajriatidevi fajriati
devi fajriati
 
Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14
Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14
Yunia fitri 7 c msdm tugas framework 1 14
 
Tugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasi
Tugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasiTugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasi
Tugas framework 1-14 Evaluasi kinerja dan kompensasi
 
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
 
833 2803-1-sm
833 2803-1-sm833 2803-1-sm
833 2803-1-sm
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Frame work
Frame workFrame work
Frame work
 
Frame work
Frame workFrame work
Frame work
 
value for money audit
value for money auditvalue for money audit
value for money audit
 

Recently uploaded

PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
refandialim
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 
Materi kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptx
Materi kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptxMateri kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptx
Materi kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptx
erlinahayati1
 
tugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdf
tugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdftugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdf
tugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdf
JelitaMeizeraWellysy
 
Sejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptx
Sejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptxSejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptx
Sejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptx
LuhAriyani1
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
Universitas Sriwijaya
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 

Recently uploaded (14)

PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 
Materi kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptx
Materi kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptxMateri kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptx
Materi kuliah tEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN.pptx
 
tugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdf
tugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdftugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdf
tugas Ppkn_2024043274444_150222_0000.pdf
 
Sejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptx
Sejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptxSejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptx
Sejarah Rekam Medis, Perkembangan, Isi, Manfaat, dan Penyimpanannya PPT.pptx
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 

Pengukuran kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

  • 1. KELOMPOK VII ADE KURNIAWAN EKA SUSILAWATI HERMAN MARLINA
  • 2. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planing organisasi (Bastian, 2006, h.274) Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008)
  • 3.  Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.  Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memberikan motivasi pada setiap karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut (Mulyadi, 2001:415).
  • 4. Indikator Masukan (Input) Indikator Proses (Process) Indikator Keluaran (Output) Indikator Hasil (Outcome) Indikator Manfaat (Benefit) Indikator Dampak (Impact)
  • 5. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja disektor publik sesuai dikemukakan Mahmudi (2005, h.14) yaitu:  Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.  Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.  Memperbaiki kinerja periode berikutnya.  Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward and punishment.  Memotivasi pegawai.  Menciptakan akuntabilitas publik.
  • 6.  Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.  Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.  Untuk memonitor dan mengavaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.  Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem.  Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.  Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.  Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.  Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Mardiasmo, 2004, h.122).
  • 7.  Boisclair (2008) menyatakan bahwa value for money digunakan dalam meneliti kemampuan organisasi pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dan mengontrol biaya dengan memastikan bahwa sumber daya yang dikelola atau input yang digunakan dengan biaya terendah dan kegiatan diselenggarakan secara efisien.  Penilaian kinerja dengan konsep value for money mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.  Teknik Analisis Data yang biasa di pakai adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.
  • 8.  Merupakan analisis dengan melakukan perhitungan- perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja atas penerimaan pajak dan retribusi daerah value for money.  Perhitungan tersebut diuraikan sebagai berikut:  Rasio Ekonomi. Adapun kriteria ekonomis penilaian kinerja keuangan menurut Mahsun (2006), yaitu: 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
  • 9.  Rasio efisiensi Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu. 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
  • 10.  Rasio efektivitas Adapun kriteria efektivitas penilaian kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
  • 11.  Analisis kualitatif berupa keterangan atau penjelasan yang bersifat memperkuat atas hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap kesimpulan yang didapatkan dan mempermudah dalam mengambil suatu keputusan.
  • 12. • Rasio Ekonomi. Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Berdasarkan tabel di atas, rasio ekonomi mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Rasio ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 94,04 persen, sedangkan rasio ekonomi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 63,50 persen.
  • 13. Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Berdasarkan tabel di atas, rasio efisiensi mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Semakin rendah rasio, menunjukkan kinerja yang semakin efisien. Rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 5,52 persen dan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 14,09 persen.
  • 14. Sumber: PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Berdasarkan tabel di atas rasio efekvitas cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali tahun 2010 yang mengalami penurunan namun tetap dalam kriteria sangat efektif. Rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 101,01 persen, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 116,76 persen.
  • 15. 15