1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan rencana kerja Yayasan Melayu Lestari untuk mendorong penyelenggaraan otonomi desa selama 3 tahun ke depan di Kabupaten Muna.
2. Tujuannya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan menjadikan kebutuhan nyata masyarakat desa sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan.
3. Strateginya meliputi penguatan kapasitas
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan
untuk mewujudkan desa yang berdaya, dibutuhkan mitra pendamping sebagai teman belajar yang memiliki daya dukung yang baik dan progresif serta idealisme
Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan BUM Desa, sampai mereka melek bisnis, keuangan dan sistem perbankan, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh organisasi COMBINE untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi di tingkat desa secara partisipatif dan transparan. SID telah diterapkan di beberapa desa sejak 2009, seperti Desa Balerante, Terong, dan Gilangharjo, dan membantu penanganan bencana, pelayanan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Dokumen ini juga menjel
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan rencana kerja Yayasan Melayu Lestari untuk mendorong penyelenggaraan otonomi desa selama 3 tahun ke depan di Kabupaten Muna.
2. Tujuannya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan menjadikan kebutuhan nyata masyarakat desa sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan.
3. Strateginya meliputi penguatan kapasitas
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan
untuk mewujudkan desa yang berdaya, dibutuhkan mitra pendamping sebagai teman belajar yang memiliki daya dukung yang baik dan progresif serta idealisme
Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan BUM Desa, sampai mereka melek bisnis, keuangan dan sistem perbankan, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh organisasi COMBINE untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi di tingkat desa secara partisipatif dan transparan. SID telah diterapkan di beberapa desa sejak 2009, seperti Desa Balerante, Terong, dan Gilangharjo, dan membantu penanganan bencana, pelayanan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Dokumen ini juga menjel
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" fasilitatorsid
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Mengelola, menjalankan, dan me menej penyuluhan di BPP dengan pendekatan CBE (community-based extension). Masyarakat dan petani sebagai leading nya, menyesuakan dengan kondisi dan kemampuan LOKAL.
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakatnugisptrainig
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab kader teknik dalam pengembangan masyarakat, termasuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, membantu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas masyarakat, serta memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa. Dokumen tersebut juga menyentuh tentang pentingnya menumbuhkan
Gerakan Desa Membangun (GDM) adalah inisiatif kolektif Desa-Desa untuk membangun Desa secara mandiri berbasis empat prinsip yaitu pengembangan tata kelola Desa yang terbuka, penerapan teknologi tepat guna secara mandiri, mendorong pelayanan publik yang baik, serta mengelola sumber daya Desa secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peningkatan akses informasi perencanaan pembangunan desa bagi perempuan dengan memanfaatkan media sosial dan internet, serta dokumentasi proses perencanaan melalui video untuk disebarluaskan secara online.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis usaha berbasis data desa yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas lokal desa. Beberapa jenis usaha yang disebutkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa."
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUM Desa memerlukan tiga hal: (1) peningkatan kemampuan bisnis dan keuangan masyarakat, (2) pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan, dan (3) pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanayi sugandhi
Kadang kala orang-orang teknik yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat lupa akan misinya, yaitu memberdayakan masyarakat dalam hal infrastruktur, jadi fasilitator Infra itu adalah fasilitator yang bisa memintarkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan...
Katalog Inovasi Desa: Desa Warungbanten Berinovasi Libatkan Perempuan Adat da...Gedhe Foundation
Perempuan adat memainkan peran penting dalam proses pemetaan partisipatif, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pemetaan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam urusan pengelolaan sumberdaya alam sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
Setiap hari, para perempuan adat bergelut dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, mulai dari mengolah sawah, huma, tegalan, hingga pengolahan hasil alamnya. Pelibatan perempuan dalam pemetaan sumberdaya desa merupakan inovasi desa dalam menghasilkan sistem rujukan pengelolaan sumberdaya desa yang baik.
Desa Warungbanten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak merupakan pelopor pelibatan para perempuan adat sebagai tim inti kegiatan pemetaan partisipatif. Pemerintah Desa Warungbanten sangat paham, setiap hari sebagian besar perempuan di desanya “berkantor” di huma atau di sawah. Karena itu, mereka dilibatkan secara aktif dalam penggalian data sosial yang menjadi salah satu tahapan kegiatan pemetaan desa.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021TV Desa
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional (TPP) dalam mendampingi pembangunan desa. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang mengatur TPP, tugas TPP pada berbagai tingkatan, serta bentuk-bentuk peningkatan kapasitas yang diberikan kepada TPP seperti pelatihan, mentoring, dan forum diskusi guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mendampingi permbangunan des
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" fasilitatorsid
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Mengelola, menjalankan, dan me menej penyuluhan di BPP dengan pendekatan CBE (community-based extension). Masyarakat dan petani sebagai leading nya, menyesuakan dengan kondisi dan kemampuan LOKAL.
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakatnugisptrainig
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab kader teknik dalam pengembangan masyarakat, termasuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, membantu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas masyarakat, serta memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa. Dokumen tersebut juga menyentuh tentang pentingnya menumbuhkan
Gerakan Desa Membangun (GDM) adalah inisiatif kolektif Desa-Desa untuk membangun Desa secara mandiri berbasis empat prinsip yaitu pengembangan tata kelola Desa yang terbuka, penerapan teknologi tepat guna secara mandiri, mendorong pelayanan publik yang baik, serta mengelola sumber daya Desa secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peningkatan akses informasi perencanaan pembangunan desa bagi perempuan dengan memanfaatkan media sosial dan internet, serta dokumentasi proses perencanaan melalui video untuk disebarluaskan secara online.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis usaha berbasis data desa yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas lokal desa. Beberapa jenis usaha yang disebutkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa."
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUM Desa memerlukan tiga hal: (1) peningkatan kemampuan bisnis dan keuangan masyarakat, (2) pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan, dan (3) pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanayi sugandhi
Kadang kala orang-orang teknik yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat lupa akan misinya, yaitu memberdayakan masyarakat dalam hal infrastruktur, jadi fasilitator Infra itu adalah fasilitator yang bisa memintarkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan...
Katalog Inovasi Desa: Desa Warungbanten Berinovasi Libatkan Perempuan Adat da...Gedhe Foundation
Perempuan adat memainkan peran penting dalam proses pemetaan partisipatif, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pemetaan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam urusan pengelolaan sumberdaya alam sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
Setiap hari, para perempuan adat bergelut dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, mulai dari mengolah sawah, huma, tegalan, hingga pengolahan hasil alamnya. Pelibatan perempuan dalam pemetaan sumberdaya desa merupakan inovasi desa dalam menghasilkan sistem rujukan pengelolaan sumberdaya desa yang baik.
Desa Warungbanten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak merupakan pelopor pelibatan para perempuan adat sebagai tim inti kegiatan pemetaan partisipatif. Pemerintah Desa Warungbanten sangat paham, setiap hari sebagian besar perempuan di desanya “berkantor” di huma atau di sawah. Karena itu, mereka dilibatkan secara aktif dalam penggalian data sosial yang menjadi salah satu tahapan kegiatan pemetaan desa.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021TV Desa
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional (TPP) dalam mendampingi pembangunan desa. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang mengatur TPP, tugas TPP pada berbagai tingkatan, serta bentuk-bentuk peningkatan kapasitas yang diberikan kepada TPP seperti pelatihan, mentoring, dan forum diskusi guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mendampingi permbangunan des
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah yang mencakup topik pengembangan masyarakat dan kelembagaan daerah.
2. Dibahas mengenai konsep komunitas, pentingnya memperkuat identitas komunitas, pemberdayaan berbasis komunitas, dan kerjasama antar desa dalam rangka pembangunan.
3. Juga dibahas mengenai landasan ker
1. Pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan hasil dan proses pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan masukan, konsultasi, kerjasama, hingga mendelegasikan wewenang kepada masyarakat.
3. Contoh pembangunan partisipatif adalah perencanaan lingkungan permukiman bersama masyarakat unt
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah swadaya. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Tahapannya meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, terminasi, dan tahapan pasca pelaksanaan dengan melibatkan berbagai pemangku
Kul 2. sosper. pola pola kebudayaan masyarakat pertaniansodikin ali
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pola kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, dan tingkat perkembangan desa berdasarkan typologi desa. 2. Juga dibahas tentang ciri-ciri petani di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perubahan. 3. Hubungan antara pola kebudayaan dan lingkungan alam juga dijelaskan.
Peran masyarakat dalam pelaksanaan lomba desaNurbaiti Muhi
Dokumen tersebut membahas peran masyarakat dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi. Masyarakat berhak dan kewajiban untuk terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan desa. Dokumen ini juga menjelaskan indikator evaluasi yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Partisipasi warga hanya bisa terjadi bila warga memiliki kapasitas untuk berpartisipasi. Itulah peran seorang fasilitator. Selain memandu proses, tugas pentingnya adalah membelajarkan dan memperkuat kapasitas masyarakat. Siapa para fasilitator tersebut? Bisakah fasilitator itu dari kalangan warga sendiri?
Presentasi FGD bersama senior di PSEKP dan para profesor FKPR Litbang Pertanian, point untuk Kementan mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai tahun 2017.
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan peran fasilitator yang berubah seiring waktu, dari TKS hingga pendamping PNPM, serta kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendampingi pembangunan berkelanjutan di desa sesuai UU Desa.
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan ruh otonomi desa dalam Undang-Undang Desa.
Similar to Penguatan pola pendampingan dan profil fasilitator ideal (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Penguatan pola pendampingan dan profil fasilitator ideal
1. PENGUATAN POLA PENDAMPINGAN DAN
PROFIL PENDAMPING IDEAL
MENYONGSONG UU DESA DAN RPP DESA
HADIAN SUPRIATNA
DIVISI ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK
DPN IPPMI
3. PENDAMPINGAN
Upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam menfasilitasi
individu/ kelompok/ komunitas untuk Mengembangkan diri mereka, memberikan
ketrampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan
kemampuan-kemampuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk
masa depan mereka
PENDAMPING
Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan
pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang
didampingi) terjadi kesetaraan, kemiteraan, kerjasama dan kebersamaan
tampa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.
4.
5. Paradigma Masyarakat Desa
Kapitalis/
Birokrat
Petani
Gurem, Bur
uh
Tani, Buruh
Industri
Lapisan
Atas
Lapisan
Menengah
Lapisan Bawah
Solidaritas
Sosial
Paradigma Sosialis Paradigma Solidaritas
Sosial
Paradigma
Fungsional
Paradigma
Jaringan Sosial
Pemberdayaan
untuk revolusi
sosial
Pemberdayaan untuk
kemandirian
Pemberdayaan
untuk kapasitas
ekonomi
Pemberdayaan
untuk penguatan
jaringan
Fasilitasi gerakan
protes
Fasilitasi kelompok
mandiri
Fasilitasi
penguatan teknis
Fasilitasi jaringan
sosial, politik,
6. Data PNPM dan Kemiskinan
• Data statistik diperoleh dari web TNP2K:
http://tnp2k.go.id/
• Tahun data PNPM bisa berbeda 1 tahun dari data
kemiskinan
• PNPM Mandiri Perdesaan
– Cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin
– Cenderung meningkatkan persentase penduduk
miskin
– Peningkatan dana PNPM Mandiri Perdesaan justru
memiskinan penduduk di seluruh wilayah Indonesia
9. Keterpaduan Perencanaan Jangka
Panjang, Menengah dan Pendek
Basis UU
Jangka
Panjang
Jangka
Menengah
Jangka
Pendek
(Tahunan)
UU 25/2004:
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
RPJP
(25 tahunan)
RPJM
(5 tahunan)
RKP
UU 18/2003:
Keuangan Negara
- KPJM
(3 tahunan)
Renja
UU 26/2007: Tata
Ruang
RTRW (
30 tahunan)
- -
UU 6/2014: Desa - RPJM Desa
(6 tahunan)
RKP Desa
10. Keterpaduan Tipe Perencanaan
Pembangunan dan Hierarki Perencanaan
Tipe
Perencanaan
(UU25/2004)
Nasional Provinsi Kab/Kota Desa
Politis
Visi, Misi,
Prioritas
Visi, Misi Visi, Misi Visi, Misi
Teknokratis
RPJM
Nasional
RPJM Provinsi
RPJM
Kab/Kota
Penggunaan
Profil Desa
dalam RPJM
Desa
Top Down RKA-K/L - - -
Bottom Up
Musrenbang
Nasional
Musrenbang
Provinsi
Musrenbang
Kab/Kota,
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa
Partisipatif - - - RPJM Desa
11. Prasangka bagi Lapisan Bawah
• Prasangka teknik partisipatif hanya bagi
lapisan bawah:
– Lapisan bawah tidak bisa angka dan statistika
teknik partisipatif berbasis gambar
– Lapisan bawah tidak mengetahui
lingkungannya teknik wawancara key
informant (tokoh), FGD dipisahkan antara
lapisan atas dan bawah
– Teknik partisipatif bersifat politis lapisan
bawah hanya akan mematuhi opini lapisan
atas dalam FGD
– Teknik partisipatif yang politis tidak ilmiah
tidak bisa digunakan sebagai metode ilmiah
penyusun skripsi, tesis, disertasi
12. RPJM Desa sebagai Instrumen Keterpaduan
Percepatan Pembangunan Desa menurut UU
Desa
14. Topik Desa dalam UU Desa
Topik
Bab
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penataan Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √
Percepatan Pembangunan Desa √ √ √
Pembinaan Kemasyarakatan Desa √
Pemberdayaan Masyarakat √
Konsep-konsep kerangka hak asasi manusia (HAM), keadilan
sosial dan demokrasi inklusif masuk topik percepatan
pembangunan perdesaan Bab IX Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian Kesatu
Pembangunan Desa, Pasal 78 Ayat 3
15. PENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESA
MUSDES
PENDAMPING DESA
DANA DESA/ALOKASI DANA DESA
PEMDES BPD
MASYARAKAT
DESA
KADER
16. PENDAMPINGAN DALAM RPP DESA UNTUK KERJASAMA
DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BIROKRASI :
KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
DPR:
KEPUTUSAN POLITIK
DESA
KEPUTUSAN PARTISIPATIF
KEPENTINGAN KOLEKTIF
JARING
ASMARA
REGULASI
/ PROYEK
MUSRENBANGHEARING
LEGISLASI
RUANG PUBLIK
BKADBKAD
16
PENDAMPING DESA
18. Strategi Pemberdayaan dalam
Paradigma Jaringan Sosial
• Dalam UU Desa banyak kata kunci keterpaduan
pembangunan desa kolaborasi menjadi strategi utama
• Aktor kolaboratif
– Pemerintah
– Pemerintah Daerah Provinsi
– Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
– Pemerintah Desa
– Dimungkinkan swasta
– Dimungkinkan LSM atau lembaga kemasyarakatan lain
• Topik kolaborasi
– Penggunaan sumber daya alam desa
– penggunaan sumber daya manusia desa
– pengelolaan aset desa
• Pelaksana kegiatan kolaborasi
– Pemerintah Desa
– BUM Desa.
19. Pendampingan 1: Teori Pertukaran
• Exchange theory norma resiprositas
• Zero-sum game: kekuasaan oleh satu pihak berarti
kekalahan pihak lain
• P ba = D ab
• Kekuasaan (power): kemampuan memperoleh hadiah yang
bernilai
• Berbagi pengalaman membentuk norma kelompok dan
masyarakat
• Tindakan kolektif (collective action) selective benefits and
sanctions menghindari common goods/pool goods
A B•Nilai/norma
•Struktur
•Materi
20. Pendampingan 1: Village-Driven
Development dalam Arahan Teori
Pertukaran
A (kontrol
keputusan dan
sumberdaya)=
CBO
B (demand-
responsive)=
PemPus, PemDa,
Swasta, LSM
•Proyek (nilai, norma,
struktur, materi): layanan
sosial, dan infrastruktur,
manajemen aktivitas
ekonomi dan sumberdaya,
pemberdayaan penduduk
miskin, pengamanan
terhadap yang termiskin,
ketata-pemerintahan
21. Pendampingan 2: Menjawab Kritik
dalam Paradigma Solidaritas Sosial
Kritik Menjawab
Komunitas berbeda dari lapisan
bawah
Memperhitungkan suara dan
pemihakan kepada lapisan bawah
Perencanaan partisipatif hanya bagi
lapisan bawah
Mengajak seluruh lapisan berdiskusi
bersama
Prasangka bagi lapisan bawah Menyambung hasil teknik
partisipatoris dengan kajian
statistika dan politis
Lapisan atas lawan lapisan bawah Solidaritas antar lapisan sosial
Teknik partisipatoris kasar dan
cepat
Hasil dari teknik partisipatoris
karena kesepakatan sosial
Membesarkan pendamping, bukan
masyarakat
Pendamping mandiri dengan kerja
pendampingan
Teknik dilaksanakan seragam di
seluruh wilayah
Menyusun alasan kuat sebelum
melaksanakan teknik partisipatoris
22. Pendampingan 2:
Kapasitas yang
diharapkan dari
Fasilitator
(Ife, 1992)
Fasilitatif Pendidikan
Representasi Teknis
Ketrampilan dan
sumberdaya
Fasilitasi
kelompok
Animasi sosial
Mediasi
Dukungan
Konsensus
Pengorganisasi
Meningkatkan
rasa ingin tahu
Menginformasikan
Mengkonfrontir
Training
Sumberdaya
Advokasi
Media
Public relation
Jaringan
Sharing pengalaman
dan pengetahuan
Pengumpulan
data
Komputer
Presentasi
Manajemen
Kontrol
keuangan
23. Program/
Kegiatan
Program/
Kegiatan
Program/
Kegiaran
Pemerintahan
Desa
Pemerintahan Kabupaten
•Tata ruang kawasan perdesaan
•Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah)
•Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar,
irigasi, rumah potong hewan, jalan dll)
•Unit administrasi (kantor kecamatan)
•Sistem informasi terpadu
Program/
Kegiatan
Program
/Kegiata
n
Program/
Kegiaran
Pemerintahan
Desa
Musrenbang
Kecamatan & PIK
PEMBANGUNAN
KAWASAN
PERDESAAN
Kerja Sama
•Musyawarah Antar Desa
•Kelembagaan (BKAD)
•Kegiatan
23
24. Tata Kelola Desa YANG DEMOKRATISTata Kelola Desa YANG DEMOKRATIS
Musyawarah Desa
(psl. 54)
Musyawarah Desa
(psl. 54)
Kepala Desa
(psl. 25 – 53)
Kepala Desa
(psl. 25 – 53)
Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) (psl. 55 -65)
Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) (psl. 55 -65)
Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat
Perangkat
Desa
(Pelayanan)
Perangkat
Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-
hok)
Panitia (ad-
hok)
BUMDesBUMDes
Klp. Special InterestKlp. Special Interest
Perwakilan Bagian
Wilayah Desa
Perwakilan Bagian
Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan
RKP-Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Prinsip Tata Kelola Desa
•Check and balances antara
Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
•Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
•Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Dipilih
langsung
Dipilih
secara
Demokratis
Lembaga
Kemasyarakat
an/Adat
Lembaga
Kemasyarakat
an/Adat
24
25. 25
PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL - VDD
STRUKTUR/SKEMATA VDD
PELAKU-PELAKU VDD
PENGETAHUAN YANG TEPAT
TTG VDD
KONTROL SUMBERDAYA OLEH DESA
KONTROL PENGELOLA KEGIATAN
OLEH DESA
LEGITIMASI TINDAKAN
MASYARAKAT DESA YANG
BERBASIS HUKUM
26. 26
PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
MUSDES
PENDAMPING DESA
DANA DESA/ALOKASI DANA
DESA
PEMDES BPD
MASYARAK
AT
DESA
KADE
R
28. Asumsi PNPM1
Subsidi dalam rangka PNPM merupakan investasi
Setiap investasi harus memberikan nilai balik (keuntungan
Profit
Akumulasi cash yang
diperoleh dalam
periode tertentu
dengan dilakukannya
investasi
Benefit
Akumulasi
kemaslahatan yang
diterima oleh
benefeciries setelah
menginvestasikan
subsidi
Prinsip
Homo economicus:
Maksimalisasi utility
28
29. Penetapan target2
Pemberdayaan tidak akan memberikan hasil tanpa
ditetapkannya target (benchmark)
Strategi
benchmarking
Internal
benchamarking
Ditetapkan
berdasarkan
pencapaian periode
sebelumnya
External
benchamarking
Ditetapkan
berdasarkan
pencapaian
kelompok lain
External
benchamarking
Ditetapkan
berdasarkan
ketersediaan
sumber daya
Pengendalian
Penjaminan mutu
(quality
assurance)
Pertanggungjawa
ban mutu(quality
control)
29
30. a. Responsibility jika suatu pekerjaan telah dilaksanakan
dan selesai
b. Accountability jika suatu pekerjaan yang dilaksana-
kan memberikan kemaslahatan bagi orang banyak
(Stake holder)
Modus pertanggungjawaban3
30
31. Catatan
Tiga Aktor Utama di Desa:
1.Pemerintah Desa (Kades & Aparat)
2.Badan Permusyawaratan Desa
3.Masyarakat Desa (Tokoh, Kelompok dan
Umum)
Aktor Supra Desa:
1.Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten)
2.Pihak Ketiga Lain
32. Epilog
Tantangan Pemberdayaan dipengaruhi dan
ditentukan:
1.Posisi dan peran antar aktor utama di desa (actors interplays )
dalam Kehidupan ber”desa” (amanat UU dan bgmn
penjabaran dalam PP?): tarik menarik (potensi konflik)
kepentingan harus dapat dinegosiasikan atau diakomodasikan
dalam keseimbangan antar tindakan
2.Tata Kelola Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa secara
proporsional harus dapat disederhanakan (asas kelola desa)
3.Hak, Kewajiban dan Kewenangan dalam UU Desa harus
dapat diturunkan dalam arah dan tindakan nyata
sebagaimana tujuan pengaturan. Jika tidak, maka akan
terbuka elite capture atau sandera elit desa dan proses
marginalisasi masyarakat desa dalam proses ber”desa”
4.Intervensi aktor Supra Desa (Pemerintah); melalui regulasi
“petunjuk teknis, peraturan pusat daerah, pedoman” dan
sejenisnya. Termasuk diantaranya adalah Pendampingan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa