Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warganegara dan negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah konsep hak dan kewajiban warganegara dan negara, dasar hukum yang mengatur hal tersebut, serta contoh pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran hak warganegara.
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Menurut Cogan & Derricott (1998) kewarganegaraan sebagai “ a set of characteristics of being a citizen”.
Menurut Pendapat lain kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara).
Menurut Wikipedia kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemimpinan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Menurut Cogan & Derricott (1998) kewarganegaraan sebagai “ a set of characteristics of being a citizen”.
Menurut Pendapat lain kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara).
Menurut Wikipedia kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemimpinan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Materi mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA yang berada di Bab 2. Membahas terkait dinamika pelanggaran hukum di Indonesia beserta contoh pelanggaran, sanksi yang dikenakan, serta perilaku menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Materi mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA yang berada di Bab 2. Membahas terkait dinamika pelanggaran hukum di Indonesia beserta contoh pelanggaran, sanksi yang dikenakan, serta perilaku menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Kewajiban warga negara dalam demokrasiRacmat Ridho
Powerpoint ini berisi tentang kewajiban bagi WNI. Kewajiban WNI ini dibahas berdasarkan dasar hukumnya dan juga disajikan beberapa contoh penerapannya. Dengan begini, saya harap kita jadi tahu apa kewajiban kita sebagai WNI dan jadi lebih patuh pada aturannya, terutama kewajiban kita dalam berdemokrasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. *
1. Konsep hak dan kewajiban warganegara
2. Konsep hak dan kewajiban negara
3. Dasar hukum hak dan kewajiban warganegara
4. Konsep pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
5. Contoh penanganan kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warganegara serta
penanganannya secara yuridis konstitusional
6. Upaya penegakan hak dan kewajiban warganegara oleh
negara
3. *
Pengamatan Hana (X4)
Judul: Pelanggaran Atribut Kampanye
What: pelanggaran hak calon legislatif dalam hal kampanye
Where: pertigaan Suryodiningratan Yogyakarta (dekat rumah Hana)
When: Maret 2014
Who: yang dilanggar caleg partai ‘biru’
Why: ?
How: Poster caleg ditempeli foto stiker caleg lain
Penangannannya bagaimana?
4. *Contoh dari Puspita (X4)
*What: fotokopi KTP diambil untuk dukungan calon DPD
*When: Juni 2003
*Where: Kalurahan Luwuk Kabupaten Banggai Sulteng
*Who: warga yang tinggal di kalurahan tersebut
*How: ketua RT yang mengumpulkan KTP untuk pembagian
raskin diselewengkan untuk mendukung pemilihan calon
DPD tanpa sepengatuhuan warga
*Why: biar calon DPD menang pemilu
*Penyelesaiannya: Panwaslu melaporkan ke Polres Banggai
5. Hak warganegara: hak yang seharusnya dimiliki
oleh setiap warga negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Kewajiban warganegara: kewajiban yang
seharusnya dilaksanakan oleh setiap
warganegara terhadap penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
6. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Hak-hak warganegara diatur dalam pasal-
pasal UUD 1945 yaitu pasal 27, 28, 28A
sampai dengan 28J, 29 s.d.34
Kewajiban warganegara diatur dalam pasal
pasal 27 ayat 1 (menjunjung hukum dan
pemerintahan), 27 ayat 3 (pembelaan
negara), dan pasal 30 ayat 1 (menjaga
pertahanan dan keamanan negara).
7. *Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945
Pasal 26 ayat 1: Yang menjadi warga negara adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.
Pasal 26 ayat 2: Penduduk adalah warga negara
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
Pasal 26 ayat 3: Hal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dengan undang-undang.
*UU N0. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
8. Hak Negara: hak yang seharusnya diterima
dari setiap warga negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Kewajiban negara: kewajiban yang
seharusnya dilaksanakan oleh negara
terhadap warga negara dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
9. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA
DAN WARGANEGARA
☺Hak dan Kewajiban Negara:
Hak negara: memaksa, memonopoli, dan mencakup semua
Kewajiban negara: membuat dan menetapkan peraturan,
melaksanakan peraturan dan memelihara, menjamin serta
melindungi hak-hak warganegara
☺Hak dan Kewajiban Warganegara:
Hak-hak warganegara diatur dalam UUD 1945 dan UU N0. 39 Tahun
1999 tentang HAM sebagai berikut:
a.Hak untuk hidup (pasal 28A UUD 1945 dan pasal 9 UU N0.39/1999
b.Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 28B UUD 1945
dan pasal 10 UU N0.39 Tahun 1999)
10. UUD NRI Tahun 1945 pasal 26 s.d. 34
UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU N0. 12 Tahun 2006 tentang
kewarganegaraan.
UU N0. 11 Tahun 2004 tentang kovenan
hak sipil, dan politik
UU N0. 12 tahun 2004 tentang kovenan
hak bidang sosial budaya, dan ekonomi
11. Adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang
melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan /atau
mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin
oleh UU dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang
adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku
Pengingkaran Kewajiban:
Adalah pola tindakan warganegara yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Misal: Warganegara
selaku konstituen tidak menggunakan hak pilih aktifnya.
