Download to read offline
SPIP AUDIT INTERNAL APIP INDONESIA N N J
- 1.
- 2.
- 3. 5 PILAR &17 PRINSIP KERANGKA KERJA COSO 5 PILAR & 25 PRINSIP KERANGKA KERJA SPIP 8 2 11 2 2
- 4. DASAR HUKUM SPIP Pasal 55 ayat(4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
- 6. Kegiatan yang efektif danefisien; Keandalan pelaporan keuangan; Pengamanan aset negara; dan Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Defenisi: untuk melalui Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
- 7. Penegasan Tujuan SPIP Pasal2 Pasal 2 (1)Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (2)Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (3)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 8. SPIP Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Ps 4 Ps 13 Kegiatan Pengendalian Ps18 Informasi dan Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps 41 Ps 43 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewengan dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Instansi Pemerintah Terkait Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Infromasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses dan Sumber Daya Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah SDM Aktivitas
- 9. Penjelasan Unsur dan SubUnsur SPIP
- 10. LINGKUNGAN PENGENDALIAN 1 ⚫PP Nomor60 Tahun 2008 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. ⚫Untuk menciptakan lingkungan pengendalian seperti dimaksud tersebut, pimpinan instansi dapat menerapkannya melalui 8 sub unsur lingkungan pengendalian seperti dijelaskan di gambar sebelumnya.
- 11. Tujuan utama dariunsur lingkungan pengendalian pada SPIP adalah untuk menciptakan suasana dan kondisi dalam organisasi yang mendukung penerapan pengendalian internal secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik memastikan bahwa seluruh komponen organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai, memiliki komitmen terhadap integritas, etika, dan tata kelola yang baik. Secara spesifik, tujuan utamanya adalah: 1. Menanamkan integritas dan nilai etika Membentuk budaya organisasi yang mendukung kejujuran, kepatuhan, dan akuntabilitas. 2. Memperkuat peran pimpinan Pimpinan bertindak sebagai teladan (role model) dalam mendorong pengendalian yang efektif. 3. Membangun struktur organisasi yang jelas Menyusun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan baik untuk mendukung pengendalian. 4. Mendukung komitmen terhadap kompetensi Memastikan pegawai memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. 5. Menciptakan budaya pengawasan Mendorong keterbukaan dan kepercayaan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai fondasi untuk semua komponen lain dalam sistem pengendalian internal, seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 12. 1.1 PENEGAKAN INTEGRITASDAN NILAI ETIKA No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Aktivitas a. Menyusundanmenerapkanaturanperilaku; - Dokumenaturanperilaku Laporanpemeriksaanoleh Inspektorat ataumajeliskodeetik. b. Memberikanketeladananpelaksanaanaturanperilaku padasetiaptingkat pimpinanInstansi Pemerintah; - DokumenKodeEtikProfesi - Keputusanpenjatuhansanksi disiplin. c. Menegakkantindakandisiplinyangtepat atas penyimpanganterhadapkebijakandanprosedur, atau pelanggaranterhadapaturanperilaku; - DokumenPengaturanPengabaian KebijakanolehManajemen - Penghargaan d. menjelaskandanmempertanggung-jawabkanadanya intervensi ataupengabaianpengendalianintern; dan - SOP PenangananPelanggaran Disiplin, AturanPrilaku, danKode Etikdsb - Dokumenpertimbanganpromosi jabatan e. Menghapuskebijakanataupenugasanyangdapat mendorongperilakutidaketis. Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi 1.1 Penegakan Integritasdan Nilai Etika Menerjemahkanintegritas dannilai etikakedalam suatukodeetikatau aturanperilaku, serta menerapkannyasecara konsistendalam kegiatan sehari-hari.
- 13. 1.2 KOMITMEN TERHADAPKOMPETENSI No Sub Unsur Nama Sub Unsur Pengertian Aktivitas Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan d. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. 1.2 Kemauan/kesadaran (janji) oleh pimpinan dan pegawai suatu instansi pemerintah untuk bersama-sama dan bertanggung jawab akan bertindak (berperilaku) guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansinya, dengan melakukan tugas/jabatan sesuai dengan peran dan fungsinya yang sesuai dengan pengetahuan/ kompetensi - Dokumen pertimbangan pimpinan mengenai kompetensi teknis/manajerial pegawai saat penempatan pada suatu formasi jabatan - Laporan pendidikan dan pelatihan K/L/D dikaitkan dengan kebutuhan kompetensi jabatan - Peta formasi jabatan - Dokumen pendukung rapat Baperjakat - Dokumen hasil Baperjakat - Peraturan ttg Standar kompetensi seluruh jabatan - Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi - Dokumen Program Diklat, Bimtek, Pelatihan, dsb Komitmen terhadap Kompetensi
- 14. 1.3 KEPEMIMPINAN YANGKONDUSIF No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Aktivitas Contoh BuktiKebijakan Contoh BuktiImplementasi a. Mempertimbangkanrisikodalampengambilan keputusan; b. Mmenerapkanmanajemenberbasiskinerja; c. MendukungfungsitertentudalampenerapanSPIP; d. Melindungiatasasetdaninformasidariaksesdan penggunaanyangtidaksah; e. Melakukaninteraksisecaraintensifdenganpejabatpada tingkatanyanglebihrendah;dan meresponsecarapositifterhadappelaporanyang berkaitandengankeuangan,penganggaran,program, dankegiatan. -KebijakanSAKIP; -Kebijakantentangmanajemen risiko; -Pedomanakuntansi; -KebijakanSistemManajemen Informasi; -Pedomansistemakuntansi, -Kebijakanpengelolaanpegawai; -Kebijakanpengawasandantindak lanjut atashasilpengawasan; -KebijakanatauSOP pengelolaan -Dokumenlaporankinerja(RPJMD, RKPD,APBD,Renstra,Renja,DPA, Tapkin,LapkinTriwulanan, Semesteran,danTahunan,serta LAKIP) -Riskregister,RTP -LaporanMutasiBarang,Daftar InventarisBarang,dsb -LaporanRekrutmen,Laporan PelaksanaanDiklat Kepemimpinanyang mampumenggerakkan anggotaorganisasiuntuk mencapaitujuanorganisasi denganmempertimbangkan risiko,menerapkan manajemenkinerja, mempertimbangkan perlindunganaset,dan pengelolaanSDM Kepemimpinan yangKondusif 1.3
- 15. No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Aktivitas ContohBuktiKebijakan Contoh BuktiImplementasi a, MenyesuaikandenganukurandansifatkegiatanInstansi Pemerintah; b. Memberikankejelasanwewenangdantanggungjawab dalamInstansiPemerintah; c. Memberikankejelasanhubungandanjenjangpelaporan interndalamInstansiPemerintah; d. Melaksanakanevaluasidanpenyesuaianperiodik terhadapstrukturorganisasisehubungandengan perubahanlingkunganstrategis;dan e. Menetapkanjumlahpegawaiyangsesuai,terutama untukposisipimpinan. Terciptanyasuatustruktur dansistem pengorganisasiansesuai denganperaturan perundang-undangan;efektif danefisien;terdapat kejelasankewenangan, tanggungjawab,hubungan danjenjangpelaporan; fleksibeldandinamis,serta personilorganisasiyang Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan 1.4 PeraturanSOTK SOTK/SOP terkaithubunandan jenjangpelaporanintern,Anjab, Daftarkebutuhandanpetakebutuhan pegawai/pimpinan,Pertimbangan penyusunanSOTK,telaahdan sebagainya,NaskahAkademik evaluasiSOTK 1.4 PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
- 16. 1.5 PENDELEGASIAN WEWENGANDAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT a. Wewenangdiberikankepadapegawai yangtepatsesuaidengantingkat tanggungjawabnyadalam rangka pencapaiantujuanInstansiPemerintah; b. Pegawaiyangdiberiwewenang sebagaimanadimaksuddalam hurufa memahamibahwawewenangdan tanggungjawabyangdiberikanterkait denganpihaklaindalam Instansi Pemerintahyangbersangkutan;dan c. pegawaiyangdiberiwewenang sebagaimanadimaksuddalam hurufb memahamibahwapelaksanaan wewenangdantanggungjawabterkait denganpenerapanSPIP. 1.5 Pendelegasianwewenangdantanggung jawabyangtepatolehsetiapunsur manajemendanpegawaidalam organisasi,akanmembuatpelaksanaan tugasdanfungsiorganisasimenjadi lebihlancardancepat.Kejelasan delegasiwewenangdantanggungjawab akanmendorongtercapainyakeputusan yanglebihbaikdanmenghindarkan terjadinyakonflikdalam organisasi. -Perkadatentangpendelegasian wewenang -KeputusanBupatitentang penetapanKPA -Tatanaskahdinasyangmengatur prosedurpendelegasianwewenang -Dokumenformalpendelegasian wewenangdantanggungjawab(Plt, Plh), -Dokumenpendelegasian wewenangterkaittupoksi(misal pemberianijindarikepaladaerah kepadaDPM PTSP,dsb) -Laporanpelaksanaankegiatan pendelegasian Pendelegasian Wewenangdan Tanggung Jawabyang Tepat
- 17. No Sub Unsur Nama Sub Unsur Pengertian AktivitasContoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalamproses rekrutmen; dan c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Terwujudnya penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM yang sehat, serta sistem supervisi kepegawaian yang memadai, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pegawai sesuai dengan yang dipersyaratkan organisasi. Suatu rangkaian konsep beserta pelaksanaannya secara nyata tentang bagaimana mengatur potensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi, untuk dapat digunakan secara maksimal mencapai tujuan organisasi Kebijakan/SOP terkait pembinaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian, al - SOP Penerimaan Pegawai - SOP Mutasi - SOP Pemberhentian Pegawai - SOP Pensiun - SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler - SOP Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan - SOP usulan kenaikan gaji berkala - SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) - SOP Diklat - Laporan penerimaan pegawai - Dokumen rincian penetapan kebutuhan pegawai - SKP Pegawai - Dokumen penilaian/evaluasi kinerja pegawai - Dokumen pemberian sanksi/penghargaan - Laporan Pensiun - Usulan dan Laporan Diklat - Dokumen Kenaikan Gaji, Pangkat 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 1.6 PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SDM
- 18. 1.7 PERWUJUDAN PERANAPIP YANG EFEKTIF No Sub Unsur Nama Sub Unsur Pengertian Aktivitas Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif APIP dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis, melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tatakelola dilingkungan instansi pemerintah. Hal ini dalam rangka membantu manajemen dilingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. - Piagam audit, Perda Inspektorat - Dokumen PKPT APIP - SOP Inspektorat (SOP audit, evaluasi, reviu, penyelesaian TL, dsb) - ST - Laporan hasil audit intern/penugasan - Surat atensi dari inspektorat - Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan - Laporan Hasil Evaluasi LKj - Laporan Monitoring tindak lanjut hasil audit - Telaahan sejawat intern dan ekstern TKMRPI
- 19. 1.8 HUBUNGAN KERJAYANG BAIK No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh BuktiKebijakan Contoh BuktiImplementasi 1.8 Hubungankerja ygbaik Hubungankerjayangbaikdenganinstansi pemerintahterkaitmerupakanhubunganantarIP, dalamrangkasinkronisasidanharmonisasi pelaksanaanprogramdankegiatanIP.Hubungan kerjayangbaikdilakukandengan: -IP yangmelaksanakanfungsipengelolaan anggaran,akuntansidanperbendaharaan,serta kinerja. -IP lainnyayangmelaksanakantanggungjawab pengendalianyangbersifatlintassektoral -Perdapengelolaankeuangan daerah -Kebijakan/SOP untukmelakukan rekonsiliasidatasecarabulanan/ triwulanan/semesteran/tahunan denganinstansiterkaityg menanganianggaran,akuntansidan perbendaharaan -Kebijakanlintasinstansi/sektoral -Laporan/notulenrapatkoordinasi/ rekonsiliasidenganinstansiyang mengelolaanggaran,akuntansidan perbendaharaan, -BA RekonAset,Keuangan -Forum-forum,Musrenbang, Hubungandgeksternal(misal:BPK), MOU,KSD Adanyamekanismesalingujiantar InstansiPemerintahterkait. Aktivitas
- 20. PENILAIAN RISIKO Pimpinan Instansi PemerintahWajib Melakukan Penilaian Risiko PENILAIAN RISIKO IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO 2 Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penetapan Tujuan Identifikasi Risiko Analisis Risiko
- 21. No Sub Unsur Nama Sub Unsur Pengertian ContohBukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; b. Menggunakan mekanisme yang memadai untukmengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) 2.1 Identifikasi Risiko Proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan konteks/tujuan Peraturan daerah tentang Penilaian Risiko, Manajemen Risiko, SPIP Aktivitas 2.1 IDENTIFIKASI RISIKO
- 22. 2.2 ANALISIS RISIKO No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi a. dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. b. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 2.2 Analisis Risiko Proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis risiko bertujuan untuk memisahkan risiko- risiko kecil (yang dapat diterima) dengan risiko- risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam mengevaluasi dan menangani/mengendalikan risiko Perda Penilaian Risiko, yang memuat metodologi analisis risiko Dokumen peta risiko, dan RTP Aktivitas
- 23. KEGIATAN PENGENDALIAN 3 Tindakan yang diperlukanuntuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Karakteristik Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian: a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- 24. 3.1 REVIU ATASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG BERSANGKUTAN No Sub Unsur Nama Sub Unsur Pengertian Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi 3.1 Reviu Kinerja Reviu kinerja instansi pemerintah, meliputi reviu terhadap pencapaian hasil, kegiatan, program, kebijakan, dan keselarasan tujuan dengan misi dan visi instansi, penganggaran, keuangan, pelaporan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Reviu dilakukan pada tingkat pimpinan instansi pemerintah dan reviu pada tingkat kegiatan. Kebijakan/SOP terkait tolok ukur kinerja (Perkin/Tapkin), Renstra, Renja - Lapkin - Dokumen proses pelaksanaan reviu kinerja dari Pimpinan (misal kegiatan rapat koordinasi, rapat internal, rapat pimpinan, dsb) - Laporan triwulanan, semesteran Dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Aktivitas
- 25. 3.2 PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian ContohBuktiKebijakan ContohBuktiImplementasi a. Mengkomunikasikanvisi,misi,tujuan,nilai,dan strategiinstansikepadapegawai; b. Membuatstrategiperencanaandan pembinaansumberdayamanusiayang mendukungpencapaianvisidanmisi;dan c. Membuaturaianjabatan,prosedurrekrutmen, programpendidikandanpelatihanpegawai,sistem kompensasi,programkesejahteraandanfasilitas pegawai,ketentuandisiplinpegawai,sistem penilaiankinerja,sertarencanapengembangan karir. -Renstra,Renja -DokumenPerencanaanSDM -Dokumenperekrutanpegawai -PetaJabatan -InformasiJabatan -Dokumenpembinaan/Pelatian SDM -UrjabdanAnjab -SKP -SKTimPenilaiKinerjaPNS 3.2 Pembinaan SumberDaya Manusia Pembinaanterhadapsemuaorangyangtergabung dalamsuatuorganisasi,baikpimpinan,staf, atasan,bawahan,pegawaitetap,pegawaitidak tetap,danseterusnya,yangdenganperandan sumbangannyamasing-masingmemengaruhi tercapainyatujuanorganisasi SOPperencanaanSDM SOPpembinaandan pengembanganSDM Aktivitas
- 26. 3.3 KEGIATAN PENGENDALIANATAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi a. PengendalianUmum 1. pengamanansistem informasi; 2. Pengendalianatasakses; 3. Pengendalianataspengembangandan perubahanperangkat lunakaplikasi; 4. Pengendalianatasperangkat lunaksistem; 5. pemisahantugas; dan 6. kontinuitaspelayanan. b. PengendalianAplikasi 1. pengendalianotorisasi; 2. Pengendaliankelengkapan; 3. Pengendalianakurasi; dan 4. Pengendalianterhadapkeandalan pemrosesandan filedata. 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi Kegiatanpengendalianataspengelolaansistem informasi meliputi pengendalianumum dan pengendalianaplikasi. Pengendalianumum terkait denganlingkunganpengelolaaninformasi, sedangkanpengendalianaplikasi memastikan bahwainput telahlengkap dandiperolehdari sumber yangvalid, sistem yangmemprosesinput dapat diandalkan, danoutput yangdihasilkandapat diuji kebenarannya - Kebijakan/SOP otorisasi - Kebijakanaset teknologi yang perludikeloladanrencana penyusunankebijakandanprosedur teknologi - Kebijakan/prosedur pemisahan fungsi dalam pengelolaansistem informasi - Pedomanrencanakontijensi -Penempatanserver/komputer dlm ruangberpendinginudara, -Pembatasanakseskeruang server/komputer, -SKuser ID beberapaaplikasi seperti SIMDA dsb. -Adanyabackupdata, Aktivitas
- 27. 3.4 PENGENDALIAN FISIKATAS ASET No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh BuktiKebijakan Contoh BuktiImplementasi a. Rencanaidentifikasi,kebijakan,dan prosedur pengamananfisik;dan b. Rencanapemulihansetelahbencana. Kegiatanpengendalianataspengamananfisikatas asetyangdimilikiolehinstansipemerintahagar asettersebutamandaririsikohilang,rusak,atau digunakanolehpihaklaintanpahak Pengendalian FisikatasAset 3.4 Pimpinan InstansiPemerintahwajibmenetapkan, mengimplementasikan,dan mengkomunikasikan kepadaseluruhpegawai: -Kebijakan/pedomanpengelolaan BMN/BMD -Kebijakan/Pedomantentang pengamananaset -Kebijakan/PedomanTataCara PelaksanaanPemindahtanganan, PemusnahandanPenghapusanBarang MilikDaerah -Kebijakan/pedomantentangrencana pemulihansetelahbencana(disaster recoveryplan) -DaftarBMN/BMDyangupdate -KIR,KIB -Beritaacararekonsiliasiaset -Pemberianlabel/tandabataspada seluruhBMN/BMD -PenyimpananBMD/BMNdanbukti pemilikanBMN/BMDyangaman Aktivitas
- 28. 3.5 PENETAPAN DANREVIU INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh BuktiKebijakan Contoh BuktiImplementasi a. Menetapkanukurandanindikatorkinerja; b. Mereviudanmelakukanvalidasisecara periodikatasketetapandankeandalan ukurandanindikatorkinerja; c. Mengevaluasifaktorpenilaian pengukurankinerja;dan d. Membandingkansecaraterus-menerus datacapaiankinerjadengansasaranyang ditetapkandanselisihnyadianalisislebih lanjut. -DokumenIKU organisasi -TapkinUnitKerja -IndikatorKinerjaKegiatan -SKP -LKj,Lapkin,CapaianKinerja Individu -DokumenhasilevaluasiLKj Penetapanindikatordanukurankinerjaditetapkan untuktingkatinstansipemerintah,kegiatan,dan pegawai.Penetapanindikatordanukurankinerja untuktingkatinstansipemerintah,dimulaidengan kontrakmanajemen,yaitusatubentukkesepakatan sasarandantargetkinerjayanghendakdicapai. Kesepakataniniakanmenjadisuatubentuk pengawasanterhadapprosespencapaiantujuan instansipemerintah.Kesepakatankinerjadalam kontrakmanajemendibuatantarapimpinan/ pejabatdanpegawaidenganatasanlangsungnya dalam suatuinstansipemerintah. Penetapandan Reviuatas Indikatordan UkuranKinerja 3.5 Aktivitas
- 29. 3.6 PEMISAHAN FUNGSI No Sub Unsur NamaSub Unsur PengertianContoh BuktiKebijakan Contoh BuktiImplementasi 3.6 Pemisahan Fungsi Adanyaotorisasiataskejadian/ transaksi,khususnyayangterkait aset(uang/barang),proses pencatatantransaksidan penyimpananasetnyatidak dilakukanolehsatuorang,dengan tujuanmencegahterjadinya kesalahandankecurangan. Kebijakan/SOP yang mengaturtentangpemisahan fungsipegawai terkaitdengan otorisasi,persetujuan, pemrosesandanpencatatan, pembayaranataupemerimaan dana,reviudanaudit,serta fungsi-fungsipenyimpanan danpenangananaset. -Dokumenuraiantugasmasing-masingpersonil pelaksanakegiatandenganSKPengangkatan/surat perintahtugas(SPT). -SKKepalaDaerahterkaitpengangkatanPA,PPK SKPD,PP SPM,BendaharaPengeluaran,Bendahara PengeluaranPembantu,BendaharaPenerimaan,PPTK, PembantuPPTK),petugaspengelolabarangdanpetugas pengadministrasikepegawaian. -DalamSKKepalaDaerahtersebuttercantumuraian tugasdarimasing-masingpejabatsebagaiwujudadanya pemisahantanggungjawab. Pemberianjaminanolehpimpinan instansipemerintah bahwaseluruh aspekutamatransaksiataukejadian tidakdikendalikanoleh1(satu) orang. Aktivitas
- 30. 3.7 OTORISASI ATASTRANSAKSI DAN KEJADIAN YANG PENTING No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian ContohBuktiKebijakan ContohBuktiImplementasi 3.7 Otorisasiatas Transaksidan Kejadianyang Penting Otorisasiadalahpelaksanaankewenanganolehpejabat tertentudilingkunganpemerintahuntukmengizinkanatau tidakmengizinkansuatutindakandidalamlingkungan birokrasipemerintahyangberakibatpadaperubahan,baik yangsecarahukummengikatmaupunyangtidakmengikat instansipemerintahtersebut. Transaksidankejadianyangpentingdalaminstansi pemerintahterkaitdenganpengelolaankeungannegara adalahkejadianyangtimbuldalampenyelenggaraantugas danfungsiinstansipemerintahyangberdampakpada penerimaandanpengeluarannegara(APBN/APBD). PimpinanInstansiPemerintah wajibmenetapkandan mengkomunikasikansyaratdan ketentuanotorisasikepada seluruhpegawai. Kebijakan/SOP/pedomanyangmemuatproses otorisasidanpihakyangberwenang melaksanakanotorisasi,al: -PeraturanKepalaDaerahtentangsistemdan prosedurpengelolaankeuangan. -Perkadatentangjuknispengelolaankeuangan daerah. -SOPpelayananperijinandiDPMPTSP. -SOPpengelolaankeuangandanAPBDdi BPKAD. -SOPpengelolaankepegawaiandiBKD. -DokumenSPJ. -DokumenSPP. -DokumenSPM. -Persetujuandokumenterkaitperijinandi DPM PTSP Aktivitas
- 31. 3.8 PENCATATAN YANGAKURAT DAN TEPAT WAKTU ATAS TRANSAKSI DAN KEJADIAN No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian ContohBuktiKebijakan ContohBuktiImplementasi 3.8 Pencatatanyang Akuratdan TepatWaktu atasTransaksi danKejadian Pencatatan yangakuratadalahapabilatransaksitelah diklasifikasikandenganlayakdandikelompokkandengan benar.Pengklasifikasiansecaralayakdanpencatatantelah dilaksanakanataskeseluruhansiklustransaksi/kejadianyang meliputiotorisasi,inisiasi,pemrosesan,danpengklasifikasian dalamcatatanringkas. Pencatatanyangtepatwaktuadalahapabilatransaksi/ kejadiansegeradicatatsehinggatetapterjagarelevansinilai- nilaisertakegunaannyabagimanajemendalam mengandalikanoperasidanmengambilkeputusan. Pedomanakuntansidanpelaporan, pedomanpengelolaanaset/BMD, pengelolaankas/keuangan,SOP kegiatanutama,dll. -BKU -DaftarBMD -KIB -LRA -Penggunaansimdakeuangan,simdaBMD, simdapendapatan,siskeudes. -LaporankeuanganopiniWTP. -Registerdanpelaporanyangdilakukan untukmendukungkegiatanutama Pelaksanaanfungsipenatausahaan keuangandanaset Aktivitas
- 32. 3.9 PEMBATASAN AKSES ATASSUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA No Sub Unsur Nama Sub Unsur Pengertian Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya 3.9 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Akses adalah cara atau peluang untuk mendekati sesuatu atau memasuki tempat tertentu. Pembatasan akses adalah mambatasi agar hanya pihak tertentu yang dapat menggunakan/ memperoleh sesuatu, atau memasuki sesuatu tempat. Pembatasan akses atas sumber daya adalah pembatasan atas kesempatan, hak untuk menggunakan, atau memperoleh sesuatu yang berguna, atau bernilai. Pembatasan akses tidak hanya dilakukan pada sumber daya saja, tetapi pembatasan akses juga dilakukan atas pencatatan sumber daya. Kebijakan pembatasan akses yang antara lain tercermin dari - Sisdur akuntansi - SOP terkait tupoksi utama OPD - Perkada tentang keamanan dan akses arsip dinamis - SK Kepala Daerah tentang penetapan pengguna barang (kendaraan, alat elektronik, dsb) - SK Kepala OPD tentang pemegang user id - Aplikasi berbasis komputer dilindungi dengan password yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ditunjuk/ditetapkan. - Admin SIMDA Keuangan dan SIMDA Aset ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPKAD dan setiap pimpinan OPD telah menunjuk personil pemegang identitas pengguna (user ID ) dan kata sandi (password ) aplikasi SIMDA Keuangan dan aplikasi SIMDA Aset, ditetapkan dengan keputusan pimpinan OPD. - Pencatatan keuangan hanya bisa diakses oleh pegawai tertentu - Pembatasan akses ke brangkas, gudang, dan tempat-tempat tertentu Aktivitas
- 33. 3.10 AKUNTABILITAS TERHADAPSUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian ContohBuktiKebijakan ContohBuktiImplementasi 3.10 Akuntabilitas terhadapsumber dayadan pencatatannya Perwujudanpertanggungjawaban seseorangatauunitorganisasidalam mengelolasumberdayayangdiberikan/ dikuasakankepadanyadalamrangka pencapaiantujuan. -SKpengelola/pengurusbarang, SK pengelolakeuangan,SKpengelola kepegawaian,SKpengelolaperijinan,SK pengelolapendapatan,dllygrelevan. -Kebijakanterkaitpenyimpanan, Kebijakanterkaitpenyusunanlaporan pertanggunggjawabandll Laporanpenerimaanataumutasi barang,laporankeuangan, laporaninvetarisasiaset,laporan pengadaandanpenggunaan sumberdaya PimpinanInstansiPemerintahwajib menugaskanpegawaiyang bertanggungjawabterhadap penyimpanansumberdayadan pencatatannyasertamelakukanreviu ataspenugasantersebutsecara berkala. Aktivitas
- 34. 3.11 DOKUMENTASI ATASSISTEM PENGENDALIAN INTERN No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi 3.11 Dokumentasi atasSPIserta transaksi dan kejadianpenting Instansi pemerintahwajibmemiliki, mengelola, memelihara, dansecara berkalamemutakhirkandokumentasi yangmencakupseluruhSPIserta transaksi dankejadianpenting. Pendokumentasianyangbaiktersebut dilakukanagar kegiatandapat dikendalikandandievaluasi. Dokumentasi atastransaksi dankejadian pentingdilaksanakansecaralengkapdan akurat untukmemfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, daninformasi terkait, sejaktahapotorisasi, inisiasi, pemrosesan, sampai dengan penyelesaian. - Kebijakan/SOP Pengarsian Dokumen - Kebijakan/SOP terkait pelaksanaanTupoksi OPD, yang memuat pendokumentasianbukti- bukti pelaksanaantupoksi PenatausahaanKeuangan: - Laporankeuanganyangdisusunsesuai kebijakanakuntansi yang ditetapkanpimpinaninstansi. Dilengkapi bukti-bukti yangterdokumentasi denganbaikuntuk memudahkanpemeriksaan. PengelolaanSistem Informasi: - DokumenPemeliharaan/Perbaikan/ Update Sistem Informasi PenilaianRisiko: - DokumenRegister Risiko& RTP Pelaksanaantupoksi - Dokumentasi perijinandi DPMPTSP - Dokumentasi rekam medisdi RS - DOkumentasi administrasi kependudukandi DinasDukcapil PimpinanInstansi Pemerintahwajibmemiliki, mengelola, memelihara, dansecaraberkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakupseluruhSistem PengendalianInternserta transaksi dankejadian penting. Aktivitas
- 35. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 4 Pimpinan Instansi Pemerintahwajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- 36. 4.1 INFORMASI No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian ContohBuktiKebijakan Contoh BuktiImplementasi 4.1 Informasi Informasidarisumberinternaldaneksternal diidentifikasi,diperoleh,dan didistribusikankepada pihakyangberhakdenganrincianyangmemadai, bentuk,danwaktuyangtepat,sehingga memungkinkanmerekadapatmelaksanakantugas dantanggungjawabnyasecaraefektifdanefisien. PeraturanMenteri/Kepala Badan/Perkadayangmengatur: -Strukturpengelolainformasi -Jenisinformasiinternaldan eksternal -Kebutuhaninformasiuntuksetiap tingkatanmanajemen -Mekanismeperolehaninformasi -Pelaporanpelaksanaantugasolehpengelola informasi -KUAPPAS danRenstra(padabagianyang memuattentanginformasieksternaldariBPS dan informasikinerjainternal) -Penggunaansisteminformasiuntukpengolahan datadanasisteminformasi(misalSIMDA,SIMA), yangdapatdiaksesolehberbagaitingkatanpimpinan Menyediakandanmemanfaatkan berbagaibentukdansarana komunikasi;dan Aktivitas
- 37. 4.1 KOMUNIKASI YANGEFEKTIF No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian ContohBuktiKebijakan ContohBuktiImplementasi 4.2 Komunikasiyang Efektif Pimpinaninstansipemerintahharusmemastikan terjalinnyakomunikasiinternaldaneksternalyang efektifterutamayangmemberikandampaksignifikan terhadapprogram,proyek,operasidankegiatan lainnyatermasukpenganggarandanpendanaannya. Agarterjadikomunikasiyangefektifinstansi pemerintahharusmenyediakandanmemanfaatkan berbagaibentukdansaranakomunikasi,serta mengelola,mengembangkan,danmemperbarui sisteminformasisecaraterusmenerus. -Dokumenkebijakan/prosedur terkaitpenyelenggaraanproses komunikasiinternaldaneksternal misalapelrutin,rapat-rapatinternal, rapatkoordinasi,forumgelar pengawasandaerah,dsb -Rapatrutininternal -RapatrutinantarpimpinanOPDdgnKaDaerah. -ForumGelarPengawasan -ForumTLTemuanAudit -TersediaLKjIPOPD,DokumenPenilaianRisiko OPD Mengelola,mengembangkan,dan memperbarui sisteminformasisecaraterus menerus. Aktivitas
- 38. PEMANTAUAN SPI 5 Adalah prosespenilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Perlu ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan Tindakan perbaikannya.
- 39. 5.1 PEMANTAUAN BERKALANJUTAN No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi 5.1 Pemantauan Berkelanjutan Pengecekan atas mutu kinerja SPI yang dilakukan oleh pihak di dalam manajemen secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah. Dokumen mekanisme pemantauan rutin, misal - Kebijakan akuntansi yang menekankan rekonsiliasi - SOP yang mewajibkan adanya pemantauan berkelanjutan melalui routing slip - SOP Penerbitan Izin yang mewajibkan adanya check list - SOP pemantauan tindak lanjut oleh manajemen untuk memastikan berfungsinya pengendalian intern - Berita acara rekonsiliasi - Routing slip - Checklist penerbitan ijin - Pemantauan tindak lanjut oleh pimpinan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Aktivitas
- 40. 5.2 EVALUASI TERPISAH No Sub Unsur NamaSub Unsur Pengertian Contoh Bukti Kebijakan Contoh Bukti Implementasi a. Diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. b. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. -Kebijakan/SOP terkait evaluasi terpisah, misal Audit charter yang menyatakan tentang tupoksi evaluasi SPIbagi APIP, Pedoman pengawasan yang mengharuskan reviu atas pengendalian intern -Kebijakan/SOP Tindak Lanjut Temuan - ST dan Laporan pengawasan oleh APIP, terutama bagian pengujian SPIdan saran perbaikan SPI - Tindak lanjut atas pengawasan oleh APIP 5.2 Evaluasi Terpisah Kegiatan membandingkan kinerja SPIdengan standar yang seharusnya, dilakukan oleh pelaku evaluasi yang berbeda dari pelaksana kegiatan. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri, APIP atau pihak eksternal yang independen. Aktivitas
- 42.