Modul ini membahas pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Terdapat tantangan seperti peningkatan populasi, deforestasi, dan pencemaran lingkungan yang mengancam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dibahas pula masalah lingkungan akibat pembangunan, kebijakan pengelolaan lingkungan, dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan belum optimal."

1. Modul 1
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
OLEH :
Prof. Dr. Ir. SURJONO H. SUTJAHJO, MS.
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
PASCASARJANA UNIVERSITAS PAKUAN
Oktober 2010

2. I. PENDAHULUAN
1. Lingkungan hidup (Enviroment)
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan
mahluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang
mempengaruhi
kelangsungan
perilaku
disiplin
dan
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU No. 32
Th. 2009).
2. Sumber Daya Alam (Natural Resources) : segala unsur
lingkungan (biotik maupun abiotik) yang bermanfaat dan
digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah
(pangan, sandang dan papan), kebutuhan sekunder yang
bersifat batiniah (estetika) maupun kebutuhan tersier dan
seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan
bakat.

3. 3. Klasifikasi SDA :
# Berdasarkan Pemanfaatannya :
- Langsung : udara, air, bahan pangan
- Tidak langsung : minyak, besi, bahan tambang lainnya.
# Berdasarkan Tipe (jenisnya) :
- Tidak pernah habis (Perpetual Natural Resources) :
matahari, angin, gelombang dll.
- Tidak dapat diperbahurui (Non Renewable Nat. Res) :
tembaga, besi, emas, batubara, minyak dll.
- Dapat diperbaharui (Renewable Nat. Res) : hutan, satwa,
deposit air tanah dll.
4. Prinsip Ekosistem
a. Adanya keanekaragaman
b. Adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan
c. Adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis
d. Adanya harmonisasi dan stabilitas
e. Adanya manfaat dan produktivitas

4. 5. Prinsip Pengelolaan Lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan
terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat
terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem
6. Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem:
a. Kebijakan Penataan (Policy)
b. Pemanfaatan (Utilization)
c. Pengembangan (Development)
d. Pemeliharaan dan pemulihan (Maintainace and Rehabilitation)
e. Pengawasan dan pengendalian (Supervising and Control)
f. Penegakan hukum lingkungan (Law Enforcement)
7. Komponen Lingkungan terdiri atas :
a. Fisik-Kimia (air, tanah, udara dan kombinasinya)
b. Biologi (flora dan fauna serta mikroba )
c. Sosekbud (sosek dan sosbud)
d. Keslingmas (kesling dan kemas)
e. Kamtibmas (kammas dan tibmas)
f. Hankamnas

5. 8. Pembangunan
Proses pengelolaan SDA dan Lingkungan untuk memenuhi
kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera (lahir dan bathin)
9. Pembangunan Berkelanjutan
Proses pemanfaatan SDA dan Lingkungan untuk memenuhi
kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi
mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi
lingkungan tetap terjamin/terjaga (kualitas lingkungan tidak
rusak atau turun)

6.  3 Pilar/ Orientasi/dimensi Pembangunan Berkelanjutan
(Munashinge, 1993)
Ekonomi (Growth)
Sosial
(stabil, harmonis dan sejahtera)
Ekologi (aman & lestari)

7. Di Indonesia seharusnya diterapkan 5 pilar Pembangunan
Berkelanjutan
Ekologi
Ekonomi (Growth)
Kelembagaan
Kelembagaan
lingkungan
Sosial
Ekonomi
(stabil, harmonis dan sejahtera)
Infrastruktur,
Penegakan hukum
Teknologi
Sosbud
Ekologi (aman & lestari)

8. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Pada
konsep
pembangunan
berkelanjutan
(suistainable
development) terdapat beberapa prinsip penting, yaitu :

Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang
akan datang.

Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang
ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga
tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami
penurunan (lestari).

Setiap kagiatan pembangunan harus selalu mewujudkan
kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun
berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan
sekarang maupun kehidupan masa datang.

Pembangungan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani,
sosial dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak
memboroskan dan tidak merusak sumberdaya alam yang ada,
serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

9. TANTANGAN ABAD 21 DI INDONESIA DALAM
PENGELOLAAN SDA & LH UNTUK MENUNJANG PROGRAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan.
2. Semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi
menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang
rendah.
3. Luas hutan semakin menyusut.
4. Kekurangan sumber daya air dan pencemaran air.
5. Luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan
kesuburan tanah hingga perluasan proses penggurunan.
6. Pencemaran udara.
7. Perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran.
8. Kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya (NMI)
dengan negara sedang berkembang (NSB) akan makin jauh.

10. II. MASALAH LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN
• Indonesia memiliki kekayaan SDA dan lingkungan yang luar
biasa :
 Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang tinggi
di dunia (Mega Diversity)
darat dan perairan.
 Deposit aneka SD pertambangan (minyak, gas, mineral,
dll).
 Cuaca dan iklim yang lembut (tropis) :
pantai
pegunungan.
 Keanekaragaman budaya lokal.
• Proses Pembangunan secara terencana untuk mencapai
masyarakat yang adil & makmur berlangsung sejak thn
1969 (Pelita I).
• Dampak negatif proses pembangunan adalah terjadinya
penurunan kualitas lingkungan hidup (fisik, kimia, biologi
dan sosekbud) baik skala lokal, nasional maupun global.
Mengancam kelangsungan hidup manusia

11. Aktivitas pembangunan saat ini telah berdampak
terhadap keseimbangan ekosistem berupa :
• Rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan vital bagi
manusia, baik biofisik maupun sosial-budaya.
• Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan.
• Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah
• Berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang
pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (LH).

12. PERMASALAHAN LINGKUNGAN
YANG TIMBUL
1.
Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
2.
Terjadinya penyusutan sumberdaya alam dan lingkungan
3.
Permasalahan Lingkungan Buatan
4.
Penerapan Standar Mutu Lingkungan Hidup yang masih lemah
5.
Masalah Pemanfaatan Dan Pengurasan Sumber Daya Alam (hutan,
tanah, sumberdaya air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya
pesisir dan laut)
6.
Terjadinya bencana alam
7.
Pencemaran lingkungan

13. EVALUASI PERMASALAHAN SDA & LH
(DALAM PERJALANAN RUANG DAN WAKTU)
1972-1982
1982-1997
Atmosfer
o
Pencemaran udara dalam skala
lokal
o
Percemaran kimia udara secara global
o
Pemanasan bumi
Pencemaran laut yang masih
sporadis
o
Pencemaran limbah padat, cair, B3, POP
meliputi pantai, rawa, laut dsb
o
Laut
o
Perusakan terumbu karang
Instrusi garam terhadap air tanah (air laut)
Makin sulit air untuk pembangunan
Tercemar pada skala lokal
o
Air tanah merosot
o
Lahan/Tanah
Perlu air berkualitas
o
Air Tawar
o
o
o
Banjir skala besar dan meluas
Penciutan lahan untuk pembangunan
o
Tanah kritis
o
o
Hutan gundul
o
o
Kekeringan
Penggurunan dan tanah longsor makin
meluas
o
o
Penggurunan hutan
Manfaat berkelanjutan keanekaan hayati :
Plasma nuftah, Jenis (spesies), Ekosistem
Sumber Daya
Hayati
o
Pelestarian flora dan fauna
dalam habitatnya
Sosial masyarakat
Kesehatan Manusia
o
Keresahan masyarakat
o
Konflik sosial dan ancaman kearifan lokal
o
o
Tujuan
Pembangunan
o
Pengendalian penyakit kurang
gizi dan menular di negara
berkembang
Pertumbuhan ekonomi
o
Mencapai kemakmuran
Plus : pengendalian penyakit LH, seperti :
Pernafasan, Kanker, Stres/tercekam,
Jantung, Alergi
Keberlanjutan LH dan SDA untuk
pembangunan
o
o
Pemerataan pembangunan yang nyata pada

14. 1997 – 2009 (era otonomi daerah/reformasi
Atmosfer
Skala dan laju
luas
dan
Perusakan terumbu karang
o
luas
dan
o
Instrusi garam terhadap air tanah
Makin sulit air untuk pembangunan
makin
cepat
o
luas
dan
Air tanah merosot
makin
cepat
o
Banjir skala besar dan meluas
Penciutan lahan untuk pembangunan
o
luas
dan
Penggurunan dan tanah lonsor makin meluas
makin
cepat
o
Tujuan Pembangunan
makin
cepat
o
Kesehatan Manusia
o
o
Sosial masyarakat
Pencemaran limbah padat, cair, B3, POP meliputi
pantai, rawa, laut dsb
o
Sumber Daya Hayati
o
o
Lahan/Tanah
Pemanasan bumi
o
Air Tawar
Peradaban kimia udara secara global
o
Laut
o
Alih fungsi lahan tak terkendali
o
o
Illegal logging
Manfaat berkelanjutan keanekaan hayati : Plasma
nuftah, Jenis (spesies), Ekosistem
makin
cepat
luas
dan
o
o
Konflik sosial dan ancaman kearifan budaya lokal
Plus : pengendalian penyakit LH, seperti :
Pernafasan, Kanker, Stres/tercekam, Jantung,
Alergi
Keberlanjutan LH dan SDA untuk pembangunan
o
o
Pemerataan pembangunan yang nyata pada tingkat :
Lokal, Regional, Nasional,
o
makin luas dan cepat
o
makin luas dan
cepat
makin
cepat
o
luas
dan

15. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA

Good Environmental Governance
 Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan, & polisi) yang
kredibel & adil
 Birokrasi pemerintah yg profesional & bersih
 Dewan perwakilan rakyat yg kredibel & aspiratif
 Masyarakat madani yang tangguh.

Kebijakan Lingkungan
 Kebijakan bensin bebas timbal
 Kebijakan desentralisasi pengelolaan LH
 Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan

16. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA

Peraturan Perundang-undangan
 Baku mutu emisi
 Baku mutu limbah cair
 Golongan peruntukan air sungai
 Pengelolaan limbah B3

Kepedulian Konsumen
 Kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan
etika lingkungan yg tinggi
 Boikot konsumen terhadap produk-produk tertentu
yang tidak ramah lingkungan

17. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA
Market Based Instrument
Market creation (tradeable emmision/effluents permits)
Fiscal instrument (emmisions charges, property charges)
Financial instruments (technology subsidies, soft loans)
Liability system (joint liability, liability insurance)
Deposit refund system & guarantee bond (reforestation
bonds, land reclamation bonds)
Teknologi
Teknologi produksi bersih
Verifikasi teknologi ramah lingkungan

18. Faktor Penyebab Belum Optimalnya
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
1
2
3
Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada,
namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan,
pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang (implementasinya
rendah).
Masih terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki
AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan
lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan
tersebut sudah berjalan
Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah
Indonesia dengan cara yang ilegal

19. Faktor Penyebab Belum Optimalnya
Pengelolaan Lingkungan Hidup
4
5
6
7
Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena
juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau
kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan
lingkungan
Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan
dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi
lingkungan hidup
Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam
menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, serta
memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup

20. UPAYA-UPAYA PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
Merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan
persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan
individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif,
kepidanaan dan keperdataan
Sarana Penegakan Hukum Lingkungan
Sarana administratif (umumnya dalam bentuk Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, Keputusan Menteri, Perda,
Keputusan Gubernur )
-
- Sarana kepidanaan dan keperdataan (tercermin dalam : UU No.
5/1990 pasal 40 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan UU No.26/2007 tentang Penataan
Ruang)

21. Kementerian (Aktor) Pembangunan
Terkait SDA & Lingkungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kementerian Kehutanan
Kementerian ESDM
Kementerian Perindustrian
Kementerian PU
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian TK dan Transmigrasi
Pemda dan Bappeda yang terkait dengan
perijinan)
dll