Dokumen ini membahas sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2003, menjelaskan tujuan dan prinsip pendidikan nasional serta berbagai jalur dan jenis pendidikan. Misi pendidikan nasional menekankan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu dan pengembangan potensi anak bangsa. Pembaharuan sistem pendidikan membutuhkan strategi pelaksanaan yang beragam, termasuk kurikulum berbasis kompetensi dan peningkatan profesionalisme pendidik.

1. PENGANTAR PENDIDIKAN
“SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL”
Oleh
DENDODI
(F1051151045)
ASKARIA
(F1051151052)
KARTIKA EKA KUSUMA WARDANI
(F1051151004)
UNTAN
2015

2. Pengertian Sistem Pendidikan
Nasional
Pendidikan
Pendidikan Nasional
Sistem Pendidikan Nasional

3. Tujuan Pendidikan Nasional
Sesuai dengan Bab II Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
Marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.”

4. Beberapa Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
(Bab III Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.)
Demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif.
Satu kesatuan yang sistemik
Pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas.
Mengembangkan budaya membaca, menulis dan
berhitung.
Memberdayakan semua komponen masyarakat.

5. KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN

6. Jalur Pendidikan
Pendidikan Formal
Pendidikan Informal
Pendidikan Non Formal
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Orang Tua
Pendidikan di luar
Pendidikan Formal

7. Jenjang Pendidikan
Pendidikan Fornal
Pendidikan Dasar SD/MI
SMP/MTs
Pendidikan
Menengah
Pendidikan
Tinggi
SMA/MA
SMK
MAK
DIPLOMA
SARJANA
MAGISTER
SPESIALIS
DOKTOR
Pendidikan Non
Fornal
Pendidikan
Infornal

8. JENIS PENDIDIKAN
1. Pendidikan Umum
2. Pendidikan Kejuruan
3. Pendidikan Akademik
7. Pendidikan Khusus
6. Pendidikan Keagamaan
5. Pendidikan Vokasi
4. Pendidikan Professional

9. PENGELOLAAN
PROGRAM PENDIDIKAN

10. Misi Pendidikan Nasional
• Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
• Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa
secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka
mewujudkan masyarakat belajar;
• Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
• Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar
nasional dan global; dan
• Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara
Kesatuan RI.

11. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi
tertentu. Strategi pembangunan
pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :
1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

12. 1. Pendidikan Anak Usia Dini
Formal  TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
Non formal  KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
Informal  Pendidikan keluarga atau pendidikan yang
diselenggarakan oleh lingkungan.
2. Pendidikan Kedinasan
3. Pendidikan Keagamaan
4. Pendidikan Jarak Jauh
5. Pendidikan Khusus
6. Pendidikan Layanan Khusus