Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah komunikasi pemerintahan yang mencakup pengertian, proses, saluran, dan media komunikasi politik; (2) Metode perkuliahan meliputi ceramah, diskusi, penelitian lapangan, dan ujian; (3) Komponen penilaian terdiri dari tugas individu dan kelompok, UTS, serta UAS.
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan transformasi manajemen sektor publik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan good governance. Dibahas pula pergeseran paradigma dari government ke governance yang menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan."
Organizational Politics
Topics under consideration are:
1-Power
2-Basics of Power
3-Power Tactics
4-Organizational Politics
5-Existance of politics
6-Deffensive action
7-Case study
Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, termasuk UU No. 17/2013 dan perubahannya melalui UU No. 16/2017, PP No. 58/2016, PP No. 59/2016, Perppu No. 2/2017, dan Permendagri No. 57/2017 tentang pendaftaran dan sistem informasi ormas.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur tentang pedoman perilaku PNS dalam melaksanakan tugas, pelanggaran dan sanksi. Kode etik tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mewujudkan perilaku PNS yang profesional dan bertanggungjawab.
PKN Tingkat II Angkatan IV-2023 BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan Tema “Strategi Pembangunan Daerah Melalui Kepemimpinan Digital dan Transformasional”
Bandung, 31 Maret 2023
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah komunikasi pemerintahan yang mencakup pengertian, proses, saluran, dan media komunikasi politik; (2) Metode perkuliahan meliputi ceramah, diskusi, penelitian lapangan, dan ujian; (3) Komponen penilaian terdiri dari tugas individu dan kelompok, UTS, serta UAS.
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan transformasi manajemen sektor publik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan good governance. Dibahas pula pergeseran paradigma dari government ke governance yang menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan."
Organizational Politics
Topics under consideration are:
1-Power
2-Basics of Power
3-Power Tactics
4-Organizational Politics
5-Existance of politics
6-Deffensive action
7-Case study
Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, termasuk UU No. 17/2013 dan perubahannya melalui UU No. 16/2017, PP No. 58/2016, PP No. 59/2016, Perppu No. 2/2017, dan Permendagri No. 57/2017 tentang pendaftaran dan sistem informasi ormas.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur tentang pedoman perilaku PNS dalam melaksanakan tugas, pelanggaran dan sanksi. Kode etik tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mewujudkan perilaku PNS yang profesional dan bertanggungjawab.
PKN Tingkat II Angkatan IV-2023 BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan Tema “Strategi Pembangunan Daerah Melalui Kepemimpinan Digital dan Transformasional”
Bandung, 31 Maret 2023
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Manajemen pelayanan publik adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, penyediaan fasilitas, dan jasa oleh aparatur pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundangan. Pelayanan publik harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur sebagai abdi masyarakat, dengan asas kepentingan umum, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kompetensi individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pegawai di LAN. Penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen SDM berbasis kompetensi, menilai kompetensi kepemimpinan, dan mendukung reformasi birokrasi. Penilaian akan dilakukan secara bertahap mulai dari pejabat struktural, fungsional khusus, hingga fungsional umum dengan men
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publikFrans Dione
This document defines management of human resources and public administration. It provides several definitions of public administration, highlighting that it involves implementing government policy and preparing civil servants for this work. It also manages public programs and translates politics into reality for citizens. The document discusses differences between public and private sector organizations, noting that public sector organizations have nonprofit motives, open budgets, and accountability to the public and politicians, while private sector focuses on profit. It outlines shifts in paradigms from Old Public Administration to New Public Management to New Public Service, emphasizing greater citizen involvement and collaboration over time. Finally, it defines human resource management as utilizing individuals to achieve organizational goals in a strategic, ethical and socially responsible manner.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan administrasi publik yang mencakup ketentuan perkuliahan dan contoh perhitungan nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot nilai mata kuliahnya.
Fenomena penerapan manajemen kinerja yang terperangkap sebagai kegiatan administratif, kurang memberikan nilai, harus menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaannya adalah: Bagaimanakah agar kita, pegawai sektor publik di Indonesia, dapat menerapkan manajemen kinerja yang memberikan nilai?
Dokumen tersebut membahas tentang budaya kerja organisasi pemerintah. Ia menjelaskan konsep budaya kerja dan unsur-unsur pentingnya seperti komitmen pimpinan, komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja yang kondusif. Dokumen ini juga menganalisis beberapa aspek budaya yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan cara-cara transformasi budaya kerja melalui sosialisasi nilai-nilai dan etika kebijakan
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi-fungsi kepemimpinan yang meliputi menentukan arah organisasi, mewakili dan berkomunikasi dengan pihak luar, menyelesaikan konflik, serta mengintegrasikan seluruh bagian organisasi. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan situasi dianggap penting bagi pemimpin dalam menjalankan peranannya.
kemampuan dan keamanan digital ASN.pdfEkaSPratama1
Dokumen tersebut membahas tentang empat pilar literasi digital yaitu etika digital, keamanan digital, keterampilan digital, dan budaya digital. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital seperti risiko kebocoran data, gangguan jaringan, dan pentingnya pemahaman pengguna akan jejak digital.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen talenta aparatur sipil negara nasional untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Dokumen tersebut menjelaskan kondisi umum ASN saat ini, isu-isu strategis terkait manajemen talenta, dan rencana strategi serta tindak lanjut untuk mengembangkan manajemen talenta nasional, termasuk kerangka kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang dibutuhkan.
Manajemen pelayanan publik adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, penyediaan fasilitas, dan jasa oleh aparatur pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundangan. Pelayanan publik harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur sebagai abdi masyarakat, dengan asas kepentingan umum, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kompetensi individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pegawai di LAN. Penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen SDM berbasis kompetensi, menilai kompetensi kepemimpinan, dan mendukung reformasi birokrasi. Penilaian akan dilakukan secara bertahap mulai dari pejabat struktural, fungsional khusus, hingga fungsional umum dengan men
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publikFrans Dione
This document defines management of human resources and public administration. It provides several definitions of public administration, highlighting that it involves implementing government policy and preparing civil servants for this work. It also manages public programs and translates politics into reality for citizens. The document discusses differences between public and private sector organizations, noting that public sector organizations have nonprofit motives, open budgets, and accountability to the public and politicians, while private sector focuses on profit. It outlines shifts in paradigms from Old Public Administration to New Public Management to New Public Service, emphasizing greater citizen involvement and collaboration over time. Finally, it defines human resource management as utilizing individuals to achieve organizational goals in a strategic, ethical and socially responsible manner.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan administrasi publik yang mencakup ketentuan perkuliahan dan contoh perhitungan nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot nilai mata kuliahnya.
Fenomena penerapan manajemen kinerja yang terperangkap sebagai kegiatan administratif, kurang memberikan nilai, harus menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaannya adalah: Bagaimanakah agar kita, pegawai sektor publik di Indonesia, dapat menerapkan manajemen kinerja yang memberikan nilai?
Dokumen tersebut membahas tentang budaya kerja organisasi pemerintah. Ia menjelaskan konsep budaya kerja dan unsur-unsur pentingnya seperti komitmen pimpinan, komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja yang kondusif. Dokumen ini juga menganalisis beberapa aspek budaya yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan cara-cara transformasi budaya kerja melalui sosialisasi nilai-nilai dan etika kebijakan
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi-fungsi kepemimpinan yang meliputi menentukan arah organisasi, mewakili dan berkomunikasi dengan pihak luar, menyelesaikan konflik, serta mengintegrasikan seluruh bagian organisasi. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan situasi dianggap penting bagi pemimpin dalam menjalankan peranannya.
kemampuan dan keamanan digital ASN.pdfEkaSPratama1
Dokumen tersebut membahas tentang empat pilar literasi digital yaitu etika digital, keamanan digital, keterampilan digital, dan budaya digital. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital seperti risiko kebocoran data, gangguan jaringan, dan pentingnya pemahaman pengguna akan jejak digital.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen talenta aparatur sipil negara nasional untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Dokumen tersebut menjelaskan kondisi umum ASN saat ini, isu-isu strategis terkait manajemen talenta, dan rencana strategi serta tindak lanjut untuk mengembangkan manajemen talenta nasional, termasuk kerangka kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang dibutuhkan.
Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN _"Pelati...Kanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-03 Tahun 2023, meliputi sumber calon, penjaringan dan penilaian calon, usulan pengangkatan calon yang lulus penilaian, proses penetapan dan penyerahan keputusan pengangkatan, serta penandatanganan pernyataan oleh anggota yang diangkat.
1. Dokumen ini berisi tentang tata tertib pelaksanaan Musyawarah Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Batu tahun 2005.
2. Musyawarah akan membahas pertanggungjawaban, rencana kerja, dan pemilihan pengurus baru untuk periode 2005-2008.
3. Aturan ini mengatur tentang peserta, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah.
Permendagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Permen Dagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Mia Mancani
Dokumen tersebut merupakan akta pendirian koperasi simpan pinjam bernama Koperasi Simpan Pinjam Awal Sukses (KOMPAS) yang berlokasi di Bekasi. Koperasi ini didirikan oleh 4 orang yaitu sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, dan Bendahara. Dokumen ini juga memuat bab-bab yang mengatur tentang nama dan alamat koperasi, landasan hukum, fungsi dan kegiatan usaha, keanggotaan, rapat
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Rumah Tangga PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) yang mengatur tentang keanggotaan, struktur organisasi, mekanisme rapat, dan ketentuan lainnya dalam mengatur PERMAHI. Dokumen ini terdiri dari 16 bab dan 23 pasal yang mengatur berbagai aspek kepengurusan dan aktivitas PERMAHI.
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdfWAHYUCATURAdinugroho1
1. Dokumen menjelaskan proses pengelolaan kinerja pegawai di Lingkungan BRIN mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut berdasarkan peraturan dan perencanaan yang berlaku.
2. Proses pengelolaan kinerja meliputi penyusunan MPH dan SKP, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, hingga penetapan predikat kinerja berdasarkan kualitas kinerja pegawai.
3. Tujuan pengelola
Similar to Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018) (20)
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)
1. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Anggota DIREKSI BUMD
By : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
kanaidi963@gmail.com ... HP/wa.08122353284
(Permendagri No. 37 Tahun 2018)
2. Direksi BUMD
• Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung
jawab atas pengurusan BUMD untuk
kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili
BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
(Pasal 1 Permendagri No. 37 Thn 2018)
3. • Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.
• Pengurusan oleh Direksi Perusahaan Perseroan
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Perseroan
Terbatas (yaitu UU No. 40 Tahun 2007).
• Direksi Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi
Perseroda diangkat oleh RUPS.
(Pasal 56 PP No. 54 Thn 2017)
Direksi BUMD …
4. Syarat
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perLlsahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan
berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh
lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurLls partai politik, calon kepala daerah atau ca-lon
wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(Pasal 57 PP No. 54 Thn 2017)
5. Seleksi
(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui
seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh
tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam Peraturan Menteri.
(Pasal 58 PP. 54 Tahun 2017)
6. (1) Proses pemilihan Direksi BUMD dilakukan
melalui seleksi.
(2) Seleksi dimaksud paling sedikit melalui
tahapan:
a. Seleksi administrasi;
b. UKK (Ujian Kelayakan dan Kepatutan); dan
c. Wawancara akhir.
(Pasal 33 Permendagri No. 37 Thn 2018)
Seleksi …
7. (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2),
dilaksanakan oleh:
a. tim; atau
b. Lembaga Profesional.
(2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas:
a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator
penilaian UKK;
b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(Pasal 40 Permendagri No. 37 Thn 2018)
Seleksi …
8. (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi
dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
a. pengalaman mengelola perusahaan;
b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
(2) Setiap indikator UKK, dirinci sesuai dengan kebutuhan
yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3)Total bobot penilaian indikator sebesar 100% (seratus
persen).
(Pasal 43 Permendagri No. 37 Thn 2018)
Seleksi / Penilaian indikator UKK
9. Seleksi / Klasifikasi nilai akhir UKK
a. di atas 8,5 : direkomendasikan sangat
disarankan;
b. di atas 7,5 sd 8,5 : direkomendasikan
disarankan;
c. 7,0 sd 7,5 : direkomendasikan disarankan
dengan pengembangan; dan
d. di bawah 7,0 : direkomendasikan tidak
disarankan.
(Pasal 43 Permendagri No. 37 Thn 2018)
11. (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK
menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau
paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
(2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon
anggota Direksi dimaksud kepada Kepala
Daerah.
(Pasal 46 Permendagri No. 37 Thn 2018)
Seleksi / Calon …
12. Wawancara Akhir & Penetapan
Anggota Direksi
(Pasal 47 Permendagri No. 37 Thn 2018)
13. Kontak Kerja
• Calon anggota Direksi terpilih wajib
menandatangani kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai anggota Direksi.
• Selain menandatangani kontrak kinerja, Calon
Anggota Direksi terpilih menandatangani surat
pernyataan yang berisi kesanggupan untuk
menjalankan tugas dengan baik, bersedia
diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan
menggugat atau mengajukan proses hukum
sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
(Pasal 48 Permendagri No. 37 Thn 2018)
14. • Kepala Daerah menyerahkan Calon anggota
Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.
• Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih
dilakukan dengan:
a. Keputusan KPM untuk Perumda;
b. Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh
sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
c. Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan
seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi
Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki
oleh Daerah.
PENGANGKATAN
16. Masa Jabatan
• Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan, kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus
dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk
masa jabatan yang ketiga.
(Pasal 51 Permendagri No. 37 Thn 2018)
• Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik dimaksud
paling sedikit memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) huruf a sd
c Permendagri No. 37 Thn 2018 huruf a sd c, dan
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100%
(seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
(Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 37 Thn 2018)
17. PEMBERHENTIAN
& Laporan Pengawasan Tugas
(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa
jabatannya berakhir (huruf b di atas), anggota Direksi wajib
menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas
atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan
rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
18. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau
RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan
anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan
publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS
tahunan.
(Pasal 53 Permendagri No. 37 Thn 2018)
PEMBERHENTIAN …..
19. (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM
dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh
RUPS.
(2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit memuat materi:
a.usulan pengunduran diri dari yang
bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian;
dan
c. tata cara pemberhentian.
(Pasal 55 Permendagri No. 37 Thn 2018)
PEMBERHENTIAN …..
20. (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir
karena diberhentikan sewaktu-waktu,
pemberhentian dimaksud wajib disertai
alasan pemberhentian.
(2) Dilakukan apabila berdasarkan data dan
informasi yang dapat dibuktikan secara sah,
anggota Direksi yang bersangkutan:
PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU
21. a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kemgian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. Mengundurkan diri;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
g. Tidak terpilih lagr dalam hal adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi,
dan pembubaran BUMD.
(Pasal 54 Permendagri No. 37 Thn 2018)
PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU …