SlideShare a Scribd company logo
Tata Cara Pengangkatan
DEKOM & DEWAS BUMN
Permen BUMN No.PER-03 Tahun 2023
• Sumber Bakal Calon Dekom/Dewas
• Penjaringan dan Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas
• Penyajian Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas
• Usulan Pengangkatan Calon Dekom/Dewas
• Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas pada BUMN yang sama.
• Proses dan Penyerahan Surat Keputusan kepada Anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang terpilih.
• Penandatanganan Surat Pernyataan bagi Anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang terpilih.
• Pemanfaatan Sistem Manajemen Berbasis Teknologi
Informasi di lingkungan Kementerian BUMN.
Ketentuan TERBARU: Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
Pokok Bahasan
.
Psl 39 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berasal dari:
a. Mantan Direksi BUMN;
b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN;
c. Pejabat struktural dan pejabat fungsional
pemerintah; atau
d. Sumber lain.
Sumber Bakal Calon Dekom/Dewas
.
Psl 40 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(1) Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris
Kementerian, dan/atau Deputi mencari
bakal calon dari berbagai sumber.
(2) Semua bakal calon diadministrasikan oleh
Deputi.
Penjaringan Bakal Calon
Dekom/Dewas
.
Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(1) Penilaian bakal calon yang ditetapkan
menjadi calon anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN harus memenuhi
syarat materiil (Pasal 15 ayat (1)), syarat
formal (Pasal 16 atau Pasal 17), dan syarat
lain (Pasal 18).
(2) Deputi melakukan evaluasi terhadap
pemenuhan syarat formal dan syarat lain.
Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas
(3) Dalam hal ... >>>
(3) Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau
informasi yang cukup dalam melakukan
evaluasi dimaksud pada ayat (2), pembuktian
dapat dilakukan dengan menandatangani
pernyataan pemenuhan syarat formal dan
syarat lain oleh bakal calon yang bersangkutan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(4) Penilaian pemenuhan syarat materiil dilakukan
oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri.
Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas
BUMN ...
Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(5) Penilaian ... >>>
(5) Penilaian pemenuhan syarat materiil
dimaksud ayat (4) dilakukan dengan cara:
a. menilai daftar riwayat hidup (curriculum
vitae) dan dokumen pendukung;
b. khusus untuk menilai integritas dilakukan
dengan pernyataan tertulis dari calon yang
bersangkutan (Lampiran VI) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan/atau
c. wawancara.
Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas
BUMN ...
Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(6) Hasil penilaian ... >>>
.
Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(6) Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi
kualitatif dengan kriteria ‘Disarankan’ atau
‘Tidak Disarankan’.
(7) Penilaian syarat materiil sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak berlaku terhadap:
a. bakal calon yang berdasarkan peraturan
perundangundangan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
memerlukan penilaian oleh regulator; dan
b. bakal calon yang merupakan pejabat
pemerintah ex officio dan pejabat
pemerintah yang diangkat dengan
Keputusan Presiden.
Penyajian Hasil Penilaian Bakal Calon
Dekom/Dewas BUMN
(8) Pengangkatan ... >>>
Penyajian Hasil Penilaian Bakal Calon
Dekom/Dewas BUMN ...
(8) Pengangkatan kembali anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
yang sama dilakukan berdasarkan penilaian
Deputi atas kemampuan yang bersangkutan
melaksanakan tugasnya dengan baik selama
masa jabatannya.
(9) Penyajian hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam
bentuk narasi kualitatif.
Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
.
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(1) RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang
telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan
syarat lain serta telah dilakukan penilaian
dengan kriteria ‘Disarankan’ menjadi anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(2) Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang
menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat dilakukan setelah
dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan
sektoral.
Usulan Pengangkatan Calon dan
Penetapan Anggota Dekom/Dewas
(3) Dalam hal ... >>>
(3) Dalam hal penetapan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan
sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral, maka
tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak
dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
(4) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa
jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh
RUPS/Menteri.
(5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus
UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/
Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut
dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
Penetapan Anggota Dekom/
Dewas BUMN ...
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(6) Penetapan... >>>
(6) Penetapan seseorang menjadi anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dapat dilakukan melalui cara:
a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik
modal apabila seluruh saham/modal
BUMN dimiliki oleh Negara; atau
b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh
pemegang saham secara sirkuler apabila
tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
Penetapan Anggota Dekom/
Dewas BUMN ...
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(7) Bagi Persero terbuka... >>>
(7) Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup
(curriculum vitae) calon anggota Dewan
Komisaris BUMN yang akan diusulkan
untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia
dan diumumkan pada saat
penyelenggaraan RUPS sebelum
pengambilan keputusan mengenai
pengangkatan yang bersangkutan sebagai
anggota Dewan Komisaris BUMN.
Penetapan Anggota Dekom/
Dewas BUMN ...
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(8) Sebelum ... >>>
(8) Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang
bersangkutan harus menandatangani surat
pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain
yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
anggota Dekom/Dewas BUMN terhitung sejak
yang bersangkutan diangkat menjadi anggota
Dekom/Dewas.
(9) Dalam hal yang bersangkutan tidak
mengundurkan diri dalam jangka waktu
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, maka jabatannya sebagai
anggota Dekom/Dewas BUMN berakhir pada
batas waktu tersebut.
Penetapan Anggota Dekom/
Dewas BUMN ... Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(10) Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan
dengan Keputusan Menteri atau keputusan
seluruh pemegang saham secara sirkuler,
maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi
memproses penyerahan surat keputusan
kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN terpilih.
(11) Dalam proses penyerahan dimaksud pada
ayat (10), Wakil Menteri atau Deputi dibantu
oleh pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama
yang bertanggung jawab di bidang hukum,
Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor.
.
Proses dan Penyerahan Surat Keputusan
Anggota Dekom/Dewas BUMN yang terpilih
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(12) Setelah... >>>
(12) Setelah penyerahan dilakukan, seluruh
dokumen diserahkan kepada Deputi
untuk diadministrasikan.
(13) Dalam hal pengangkatan akan
ditetapkan dalam RUPS, penyampaian
hasil penilaian kepada Menteri disertai
dengan surat penetapan calon dan surat
kuasa untuk menghadiri dan mengambil
keputusan dalam RUPS.
Penyerahan Surat Keputusan kepada
Anggota Dekom/Dewas BUMN ...
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(14) Setelah... >>>
(14) Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh
dokumen diserahkan kepada Deputi untuk
diadministrasikan.
(15) Proses administrasi oleh Deputi dimaksud
pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk
dokumentasi proses pengangkatan dan
penilaian.
Penyerahan Surat Keputusan kepada
Anggota Dekom/Dewas BUMN ...
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
(16) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN terpilih menandatangani surat
pernyataan yang berisi kesanggupan untuk
menjalankan tugas dengan baik dan bersedia
diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
Menteri ini.
(17) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN mulai menjabat secara efektif terhitung
sejak tanggal penyerahan keputusan atau
tanggal yang ditetapkan dalam keputusan
Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham
secara sirkuler.
.
Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
Penandatanganan Surat Pernyataan
Anggota Dekom/Dewas BUMN yang terpilih
.
• Proses administrasi di lingkungan
Kementerian BUMN dalam pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat dilakukan
menggunakan teknologi informasi yang
berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.
Pemanfaatan Sistem Manajemen Berbasis
TI di Lingkungan Kementerian BUMN
Psl 43 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
`
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken

More Related Content

Similar to Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN" (PER-3 Thn 2023).

Pengumuman PPPK KKP 2023.pdf
Pengumuman PPPK KKP 2023.pdfPengumuman PPPK KKP 2023.pdf
Pengumuman PPPK KKP 2023.pdf
AnaZahida3
 
Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...
Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...
Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...
Kanaidi ken
 
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Kanaidi ken
 
LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...
LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...
LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...
Kanaidi ken
 
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...
Kanaidi ken
 
Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...
Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...
Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...
Kanaidi ken
 
Bahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptx
Bahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptxBahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptx
Bahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptx
MallombasiMattawang1
 
Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...
Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...
Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...
Kanaidi ken
 
Peraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppk
Peraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppkPeraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppk
Peraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppk
bppponcol
 
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)
Kanaidi ken
 
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...
Irfan Afandi
 
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptxmateri Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptx
Adcomchannel
 
PER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdfPER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdf
abonfadhilah
 
Cpns bappenas 2013
Cpns bappenas 2013Cpns bappenas 2013
Cpns bappenas 2013
Soalsoalcpns Soalsoalcpns
 
Dok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdf
Dok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdfDok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdf
Dok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdf
gilang860619
 
Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016
ardiansyah reno
 
Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...
Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...
Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...
Kanaidi ken
 
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapatSSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
MuhammadBaniSadr
 
Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan _"Pe...
Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom  Anak Perusahaan _"Pe...Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom  Anak Perusahaan _"Pe...
Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan _"Pe...
Kanaidi ken
 

Similar to Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN" (PER-3 Thn 2023). (20)

Pengumuman PPPK KKP 2023.pdf
Pengumuman PPPK KKP 2023.pdfPengumuman PPPK KKP 2023.pdf
Pengumuman PPPK KKP 2023.pdf
 
Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...
Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...
Syarat Anggota Dekom & Dewas BUMN dan Anggota Dekom Anak Perusahaan _"Pelatih...
 
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
 
LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...
LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...
LTI (Long Term Incentive) / Insentif Jangka Panjang Direksi & Dekom/Dewas BUM...
 
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...
 
Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...
Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...
Ruang Lingkup Ketentuan ORGAN dan SDM di BUMN (Permen BUMN No.Per-3 Tahun 202...
 
Bahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptx
Bahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptxBahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptx
Bahan Paparan Kelembagaan TN Gandang Dewata.pptx
 
Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...
Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...
Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...
 
Peraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppk
Peraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppkPeraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppk
Peraturan bkn-nomor-1-tahun-2019-petunjuk-teknis-pengadaan-pppk
 
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD_ (Permendagri No. 37 Tahun 2018)
 
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko M...
 
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptxmateri Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptx
 
PER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdfPER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdf
 
Cpns daerah pontianak 2013
Cpns daerah pontianak 2013Cpns daerah pontianak 2013
Cpns daerah pontianak 2013
 
Cpns bappenas 2013
Cpns bappenas 2013Cpns bappenas 2013
Cpns bappenas 2013
 
Dok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdf
Dok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdfDok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdf
Dok. Kualifikasi - PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH 4.pdf
 
Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016
 
Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...
Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...
Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggung jawab SPI sebagai Organ Pengelola Risiko...
 
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapatSSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
 
Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan _"Pe...
Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom  Anak Perusahaan _"Pe...Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom  Anak Perusahaan _"Pe...
Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan _"Pe...
 

More from Kanaidi ken

PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...
Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Kanaidi ken
 
Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...
Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...
Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...
Kanaidi ken
 
Peran STRATEGIC SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...
Peran  STRATEGIC  SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...Peran  STRATEGIC  SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...
Peran STRATEGIC SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...
Kanaidi ken
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan Regulasi PENGUPAHAN" (PP No.51 ...
RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan  Regulasi  PENGUPAHAN"  (PP No.51 ...RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan  Regulasi  PENGUPAHAN"  (PP No.51 ...
RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan Regulasi PENGUPAHAN" (PP No.51 ...
Kanaidi ken
 
Implementasi Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045
Implementasi  Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045Implementasi  Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045
Implementasi Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045
Kanaidi ken
 
Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...
Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...
Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...
Kanaidi ken
 
Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...
Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...
Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...
Kanaidi ken
 
BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...
BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...
BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...
Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT WRITING Skill".
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT  WRITING  Skill".PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT  WRITING  Skill".
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT WRITING Skill".
Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...
Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...
Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...
Kanaidi ken
 
Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...
Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...
Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...
Kanaidi ken
 
Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...
Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...
Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...
Kanaidi ken
 
Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...
Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
Kanaidi ken
 
Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...
Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...
Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...
Kanaidi ken
 
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
Kanaidi ken
 
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan  Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan  Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...
Kanaidi ken
 

More from Kanaidi ken (20)

PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "Effective EXiM (Perdagangan Internation...
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
 
Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...
Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...
Jobs Payment for Vendor & CONTRACT _ Training "VENDOR MANAGEMENT and JOBS PAY...
 
Peran STRATEGIC SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...
Peran  STRATEGIC  SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...Peran  STRATEGIC  SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...
Peran STRATEGIC SOURCING Pada PROSES PROCUREMENT _ Training "VENDOR MANAGEM...
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan Regulasi PENGUPAHAN" (PP No.51 ...
RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan  Regulasi  PENGUPAHAN"  (PP No.51 ...RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan  Regulasi  PENGUPAHAN"  (PP No.51 ...
RENCANA + Link2 Materi WORKSHOP_"Penerapan Regulasi PENGUPAHAN" (PP No.51 ...
 
Implementasi Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045
Implementasi  Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045Implementasi  Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045
Implementasi Ide Pembangunan SDM_Indonesia Emas 2045
 
Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...
Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...
Kesiapan SDM Menghadapi REVOLUSI INDUSTRI 4.0 _WORKSHOP "Penerapan Regulasi P...
 
Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...
Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...
Perlindungan UPAH_ Upah Kerja Lembur & Tidak Masuk Kerja _Workshop "(Ketentua...
 
BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...
BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...
BENTUK dan CARA PEMBAYARAN UPAH _Workshop "(Ketentuan TERBARU) PENGUPAHAN & U...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT WRITING Skill".
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT  WRITING  Skill".PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT  WRITING  Skill".
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training_ "Effective REPORT WRITING Skill".
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...
Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...
Garis Besar STRANAS-Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perlindungan Kon...
 
Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...
Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...
Kondisi Terkini dan Isu Terbaru_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Perl...
 
Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...
Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...
Arah Kebijakan, Strategi dan Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen _Workshop...
 
Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...
Tujuan, Fungsi dan Pilar STRANAS Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
 
Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...
Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...
Matrik Indikator & Target masing2 Pilar_Perlindungan Konsumen _Workshop "STRA...
 
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen  _Workshop "STRANAS Pe...
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen _Workshop "STRANAS Pe...
 
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan  Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan  Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsu...
 

Recently uploaded

Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
AqlanHaritsAlfarisi
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
SABDA
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Andre664723
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
 

Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN" (PER-3 Thn 2023).

  • 1. Tata Cara Pengangkatan DEKOM & DEWAS BUMN Permen BUMN No.PER-03 Tahun 2023
  • 2. • Sumber Bakal Calon Dekom/Dewas • Penjaringan dan Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas • Penyajian Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas • Usulan Pengangkatan Calon Dekom/Dewas • Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN yang sama. • Proses dan Penyerahan Surat Keputusan kepada Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang terpilih. • Penandatanganan Surat Pernyataan bagi Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang terpilih. • Pemanfaatan Sistem Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian BUMN. Ketentuan TERBARU: Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 Pokok Bahasan
  • 3. . Psl 39 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berasal dari: a. Mantan Direksi BUMN; b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; c. Pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah; atau d. Sumber lain. Sumber Bakal Calon Dekom/Dewas
  • 4. . Psl 40 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (1) Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. (2) Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi. Penjaringan Bakal Calon Dekom/Dewas
  • 5. . Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (1) Penilaian bakal calon yang ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN harus memenuhi syarat materiil (Pasal 15 ayat (1)), syarat formal (Pasal 16 atau Pasal 17), dan syarat lain (Pasal 18). (2) Deputi melakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat formal dan syarat lain. Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas (3) Dalam hal ... >>>
  • 6. (3) Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup dalam melakukan evaluasi dimaksud pada ayat (2), pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan syarat formal dan syarat lain oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penilaian pemenuhan syarat materiil dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri. Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN ... Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (5) Penilaian ... >>>
  • 7. (5) Penilaian pemenuhan syarat materiil dimaksud ayat (4) dilakukan dengan cara: a. menilai daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dan dokumen pendukung; b. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan (Lampiran VI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau c. wawancara. Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN ... Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (6) Hasil penilaian ... >>>
  • 8. . Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (6) Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria ‘Disarankan’ atau ‘Tidak Disarankan’. (7) Penilaian syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku terhadap: a. bakal calon yang berdasarkan peraturan perundangundangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memerlukan penilaian oleh regulator; dan b. bakal calon yang merupakan pejabat pemerintah ex officio dan pejabat pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden. Penyajian Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN (8) Pengangkatan ... >>>
  • 9. Penyajian Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN ... (8) Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang sama dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. (9) Penyajian hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif. Psl 41 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
  • 10. . Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (1) RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria ‘Disarankan’ menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. (2) Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral. Usulan Pengangkatan Calon dan Penetapan Anggota Dekom/Dewas (3) Dalam hal ... >>>
  • 11. (3) Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral, maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral. (4) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri. (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/ Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral. Penetapan Anggota Dekom/ Dewas BUMN ... Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (6) Penetapan... >>>
  • 12. (6) Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan melalui cara: a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara. Penetapan Anggota Dekom/ Dewas BUMN ... Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (7) Bagi Persero terbuka... >>>
  • 13. (7) Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (curriculum vitae) calon anggota Dewan Komisaris BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN. Penetapan Anggota Dekom/ Dewas BUMN ... Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (8) Sebelum ... >>>
  • 14. (8) Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dekom/Dewas BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dekom/Dewas. (9) Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dekom/Dewas BUMN berakhir pada batas waktu tersebut. Penetapan Anggota Dekom/ Dewas BUMN ... Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
  • 15. (10) Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih. (11) Dalam proses penyerahan dimaksud pada ayat (10), Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor. . Proses dan Penyerahan Surat Keputusan Anggota Dekom/Dewas BUMN yang terpilih Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (12) Setelah... >>>
  • 16. (12) Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan. (13) Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Penyerahan Surat Keputusan kepada Anggota Dekom/Dewas BUMN ... Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 (14) Setelah... >>>
  • 17. (14) Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan. (15) Proses administrasi oleh Deputi dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian. Penyerahan Surat Keputusan kepada Anggota Dekom/Dewas BUMN ... Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
  • 18. (16) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini. (17) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler. . Psl 42 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023 Penandatanganan Surat Pernyataan Anggota Dekom/Dewas BUMN yang terpilih
  • 19. . • Proses administrasi di lingkungan Kementerian BUMN dalam pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN. Pemanfaatan Sistem Manajemen Berbasis TI di Lingkungan Kementerian BUMN Psl 43 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
  • 20. ` www.slideshare.net/kenkanaidi (Narasumber) www.ken-spektakuler.blogspot.com Pemateri Training e-mail: kanaidi63@gmail.com Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284 YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905 Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken