2. Mekanisme Pengadaan
Pada dasarnya tdk jauh berbeda dg pengadaan jasa pd
umumnya, yaitu
a. PPK menyusun KAK & HPS, kemudian disampaikan kpd:
Pokja ULP, apabila dilaksanakan dg seleksi sederhana
(HPS > 50jt - ≤ 200jt); atau
Pejabat Pengadaan, apabila dilaksanakan dg pengadaan
langsung (HPS ≤ 50jt).
b. Setelah menerima KAK dan HPS dari PPK, Pokja ULP atau
Pejabat Pengadaan segera memproses pengadaan Jasa
Pengacara sesuai dg ketentuan yg berlaku.
3. c. Setelah proses pengadaan dilaksanakan:
Pokja ULP, melakukan penetapan pemenang kemudian
disampaikan kpd PPK; atau
Pejabat Pengadaan, melakukan penetapan penyedia jasa,
kemudian disampaikan kpd PPK.
d. Selanjutnya thd pemenang dan penyedia jasa tsb, PPK
menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang & Jasa
(SPPBJ).
e. Kemudian dilanjutkan dg penandatanganan kontrak antara
PPK dg Penyedia Jasa.
f. Penunjukkan kuasa hukum setelah ada gugatan/tuntutan
(Perpres 35 Tahun 2011, Pasal 44 Ayat 2)
4. Ketentuan Penyusunan KAK
KAK memuat:
a. Uraian kegiatan;
b. Jenis, isi, dan jml laporan pekerjaan jasa pengacara;
c. Waktu pelaksanaan;
d. Kualifikasi tenaga ahli;
e. Total perkiraan biaya pekerjaan;
f. Analisis kebutuhan tenaga ahli.
5. Ketentuan Penyusunan HPS
a. Ditetapkan paling lama 28 hari kerja sblm batas akhir pemasukan
penawaran;
b. HPS jasa pengacara terdiri dari komponen:
Biaya langsung personil;
Biaya langsung non personil;
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
c. Biaya langsung personil didasarkan:
Harga pasar gaji dasar (basic salary)
Biaya umum (overhead), biaya sosial, keuntungan (profit) maksimal
10%, tunjangan penugasan, & biaya kompensasi lainnya;
Menurut jml satuan wkt tertentu (bln, mgg, hr, atau jm).
6. d. Biaya langsung non personil meliputi ATK, sewa peralatan,
biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya
komunikasi, biaya pencetakan laporan, dll.
e. Biaya langsung non personil tdk melebihi 40% dr total biaya;
f. HPS tdk boleh memperhitungkan biaya tak tertuga, biaya
lain-lain, dan PPh Penyedia Jasa.
7. Contoh Penyusunan HPS
No. Jenis Pekerjaan
Komponen
Harga Biaya
Volume Waktu/Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 4 x 5)
1 Biaya Langsung Personil
- Pengacara Senior X Orang X hari
- Pengacara Junior X Orang X hari
- Sekretaris X Orang X hari
- Operator X Orang X hari
2 Biaya Langsung Non Personil
a) Biaya Akomodasi Persidangan
- Pengacara Senior X Orang X hari
- Pengacara Junior X Orang X hari
- Sekretaris X Orang X hari
- Operator X Orang X hari
b) Biaya Tranportasi Persidangan
- Pengacara Senior X Orang
- Pengacara Junior X Orang
- Sekretaris X Orang
- Operator X Orang
c) Biaya ATK dan pencetakan laporan 1 paket X rangkap
Biaya HPS Rp.
PPN 10% Rp.
Total Biaya HPS Rp.
8. Proses Pengadaan Jasa Kuasa Hukum
Pengadaan Langsung
• dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan;
• metode prakualifikasi;
• penawaran menggunakan
metode satu sampul;
• sistem evaluasi biaya terendah
yang memiliki nilai teknis di atas
ambang batas nilai teknis,
dengan unsur yang dinilai:
pengalaman perusahaan (bobot
10-20%), pendekatan dan
metodologi (20-40%), kualifikasi
tenaga ahli (50-70%).
Seleksi Sederhana
• dilaksanakan oleh Pokja ULP;
• e-tendering (LPSE) dapat
menggunakan metode
pascakualifikasi,;
• penawaran menggunakan
metode satu sampul;
• sistem evaluasi biaya terendah
yang memiliki nilai teknis di atas
ambang batas nilai teknis,
dengan unsur yang dinilai:
pengalaman perusahaan (bobot
10-20%), pendekatan dan
metodologi (20-40%), kualifikasi
tenaga ahli (50-70%).
9. Penyusunan Tahapan & Jadwal Pengadaan
Jasa Kuasa Hukum
Pengadaan langsung
a. Survei pasar;
b. Pembandingan;
c. Mengundang calon penyedia jasa;
d. Penawaran;
e. Pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi;
f. Klarifikasi dan negosiasi;
g. Membuat berita acara hasil pengadaan;
h. Penunjukan penyedia jasa konsultansi (SPPBJ paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah penyampaian hasil Berita Acara Hasil
Seleksi);
i. Penandatanganan kontrak (paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah penerbitan SPPBJ).
10. Seleksi sederhana
a. Pengumuman (4 hari);
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (sejak tanggal pengumuman
s.d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran);
c. Pemberian penjelasan (3 hari sejak tanggal pengumuman;
d. Pemasukan dokumen penawaran (1 hari setelah pemberian penjelasan s.d 2 hari
setelah ditandatanganinya BA Pemberian Penjelasan;
e. Pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik;
f. Evaluasi penawaran;
g. Penetapan pemenang;
h. Pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
i. Sanggahan (selama 3 hari setelah pengumuman);
j. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
k. Pembuatan berita acara hasil seleksi;
l. Penunjukan penyedia jasa konsultansi (SPPBJ paling lambat 2 hari setelah
penyampaian hasil Berita Acara Hasil Seleksi);
m. Penandatanganan kontrak (paling lambat 14 hari setelah penerbitan SPPBJ);
11. Kualifikasi Teknis Kuasa Hukum
a. Kuasa hukum harus:
Warga Negara Indonesia (WNI);
Tidak sedang dipenjara/dipidana;
Surat Pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana atau mal praktek
hukum lainnya;
Mempunyai NPWP;
Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara/Pejabat BUMN/BUMD;
Tidak merupakan anggota/pengurus salah satu Partai Politik Peserta Pemilu
2014;
Tidak merupakan anggota/pengurus Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota 2017;
Mempunyai Kartu Tanda Anggota Advokat/Pengacara yang masih
berlaku;
12. Mempunyai pengalaman kerja sebagai Advokat/Pengacara/ Konsultan
Hukum minimal 3 (tiga) tahun baik secara litigasi maupun non litigasi;
Mempunyai ijin resmi praktek sebagai Advokat/Pengacara/ Konsultan
Hukum;
Mempunyai alamat kantor Advokat/Pengacara/Law Firm yang jelas dan
benar;
Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, mempunyai integritas dan
loyalitas yang tinggi;
Profesionalisme, Kapabilitas, Akuntabilitas, Transparansi, Komunikatif
dan Kooperatif;
Mempunyai tim kerja (sesuai kebutuhan), untuk menangani setiap
kasus yang dihadapi;
Mempunyai kemampuan menganalisa suatu kasus hukum dengan baik,
cepat dan cermat.
13. b. Pernah menangani suatu perkara/gugatan/sengketa di Pengadilan secara Litigasi
maupun Non Litigasi antara lain :Warga Negara Indonesia (WNI);
Tata Usaha Negara (TUN);
Perdata;
Pidana;
Akan mempunyai Nilai Lebih/Plus apabila pernah menangani Perkara Pemilu di
Mahkamah Konstitusi antara lain Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.
c. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum tidak mempunyai konflik internal atau konflik
kepentingan yang sedang/akan di tangani dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2014
atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017.
14. Ruang Lingkup Pekerjaan dan
Tugas Kuasa Hukum
Calon penyedia Jasa harus memahami teknis pekerjaan penyelesaian
sengketa dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :
a. Mempelajari dokumen-dokumen yg disampaikan oleh KPU Prov dan
KPU Kab/ Kota;
b. Mempelajari PUU yg berlaku di Indonesia terkait dg penyelesaian
sengketa tsb;
c. Menerima konsultasi KPU Prov dan KPU Kab/Kota terkait dg proses
penyelesaian sengketa;
d. Menyusun dan menyampaikan analisa hukum kepada KPU Prov dan
KPU Kab/Kota;
e. Mengundang dan/atau memenuhi para pihak yg terkait dg
penyelesaian perkara
15. f. Mendampingi dan memberikan konsultasi serta membantu dlm
penyusunan Jawaban, Daftar Bukti, Alat Bukti, pemilihan daftar
keterangan para pihak, kesimpulan dan dokumen-dokumen lain yg
diperlukan selama proses persidangan yg telah disiapkan oleh KPU
Prov dan KPU Kab/Kota;
g. Mewakili KPU Prov dan KPU Kab/Kota dipersidangan;
h. Mewakili dan/atau mendampingi KPU Prov dan KPU Kab/Kota dlm
pertemuan-pertemuan dg pihak terkait yg diperlukan sehubungan
dg kepentingan hukum KPU Prov dan KPU Kab/kota dlm
penyelesaian perkara;
i. Melakukan pemantauan perkembangan perkara di MK;
j. Mewakili dan/atau mendampingi KPU Prov dan KPU Kab/Kota dlm
memberikan keterangan kpd media massa;
16. Kontrak dan Pembayaran Pekerjaan
a. Jenis kontrak dpt berupa kontrak lumpsump yg disesuaikan dg jenis
pekerjaan;
b. Pembayaran fee pekerjaan Jasa Kuasa Hukum dpt disesuaikan dg
pekerjaan yg dilakukan oleh Kuasa Hukum tsb dlm beracara di
pengadilan (disesuaikan dg beracara di peradilan);
c. Mengingat beracara PHP di MK berbeda dg peradilan pd
umumnya, dlm penyusunan kontrak terkait pembayaran pekerjaan,
perlu dimuat klausul terkait pembayaran apabila terjadi putusan
Dissmisal (pembayaran tidak harus 100%);
d. Pembayaran pekerjaan Jasa Kuasa Hukum hrs dituangkan
secara jelas dlm kontrak.
