Dokumen tersebut membahas tentang pengertian anggaran negara. Secara singkat, anggaran negara merupakan rencana keuangan pemerintah untuk satu tahun mendatang yang mencakup target pendapatan negara, pagu belanja negara, dan pembiayaan anggaran."
ANALISIS EFEKTIVITAS INVESTASI DOMESTIK, ANGKATAN KERJA, NILAI KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1990 – 2010
Pendekatan Error Correction Model (ECM)
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.
Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negar egaradepartemen-departemen di bawahnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
ANALISIS EFEKTIVITAS INVESTASI DOMESTIK, ANGKATAN KERJA, NILAI KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1990 – 2010
Pendekatan Error Correction Model (ECM)
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.
Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negar egaradepartemen-departemen di bawahnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN SENJANGAN ANGGARAN DALAM MENCIPTAKAN AKURASI ANGGARAN PADA PT PINAGO UTAMA KEBUN SEREKA KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...9elevenStarUnila
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002
DAN SURAT MENTERI BUMN NOMOR S-441/MBU/WK/08/2014
PADA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2015 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. MATA KULIAH
KEUANGAN NEGARA
“PENGERTIAN ANGGARAN”
KELOMPOK I:
Anggry Ani Messakh
15190140
Norman Dalle
15190122
Thomas Debrianus
Malua 15190117
Yati Welmince Nompetus 15190134
Febi Sefrianti Tano 15190158
Maria M. Nesi 14190142
Sonya Clarita Lakilangi 15190131
Universitas Kristen Artha Wacana
Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi
Kupang
Kata Pengantar
2. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikanrahmat serta karunia-Nya kepada kelompok 2 sehingga kami berhasil
menyelesaikan Makalah ini yang berjudul “PENGERTIAN ANGGARAN”.
Dalam penulisan makalah ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang
tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan ini.Semoga Tuhan
Yang Maha Esa, memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Kami
menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu,kritik dan saran yang
sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.
Akhirnya, kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang berkompeten. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak
yangtelah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga
TuhanYang Maha Esa senantiasa melancarkan segala usaha kita
Kelompok I
Kupang, 04-04/2018
i
Daftar Isi
3. Kata pengantar...........................................................................................................i
Daftar Isi....................................................................................................................ii
BAB I Pendahuluan...................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Anggaran Negara...................................................................2
2.2 Tujuan Penganggaran...............................................................................3
2.3 Sistem Penganggaran...............................................................................4
2.4 Reformasi Sektor Publik..........................................................................5
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN........................................................................................6
3.2 SARAN....................................................................................................6
ii
BAB I
PENDAHULUAN
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan penjabaran
rencana kerja para penyelenggara negara untuk kurun waktu satu tahun. Dalam bentuk
yang paling ringkas, APBN dituangkan ke dalam suatu format yang memuat
pengelompokan jenis transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan
negara menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan negara dalam kurun waktu
setahun. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut
dikategorikan ke dalam kelompok pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan
pembiayaan anggaran.
Pendapatan negara dan hibah merupakan kelompok transaksi yang
berakibat pada meningkatnya posisi aktiva bersih (net worth) dalam neraca keuangan
negara, sedangkan belanja negara berakibat sebaliknya. Dengan perkataan lain,
pendapatan dan hibah mencerminkan target nominal rupiah yang akan dicapai
melalui pelaksanaan rencana kerja para penyelenggara negara dalam menggali
sumber-sumber penerimaan negara. Sedangkan belanja negara mencerminkan pagu
tertinggi dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan yang tercakup
dalam rencana kerja para penyelenggara negara.
1
BAB II
PEMBAHASAN
5. 2.1 Pengertian Anggaran Negara
Anggaran Negara yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli di bidang
anggaran sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut : anggaran negara
merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam
satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya
untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah
penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam
periode yang sama. (Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maufidah Rahmawati
tahun 2007).
Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut sebagai berikut: (Mahmudi
tahun 2007).
a. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan
dalam ukuran finanasial (rupiah).
b. Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik, penganggaran
merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan
tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental
karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di
parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. untuk diberi
masukan dan kritik.
2
c. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta di mana anggaran
6. merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik,
sebaliknya anggaran negara justru harus dikonfirmasikan kepada publik.
d. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan
dana publik dan pelaksanaan progam-program yang dibiayai dengan uang
publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan strategik dan
perumusan strategi telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan
artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah
dibuat.
e. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak
efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan
perencanaan yang sudah disusun.
2.2 Tujuan Pengangaran
Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal
makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif
dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk
mewujudkan pertunbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan.
Anggaran Negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas
pemerintahan.
3
7. Sebagai alat perencanaan kegiatan publik, anggaran dinyatakan sebagai satuan
mata uang sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi ini dapat
berjalan dengan baik, maka sistem pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus
dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dalam pembahasan
berbagai literatur sering disebut Anggaran Negara atau Anggaran Sektor Publik dalam
perkembangannya telah terjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut tercercemi dari
komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan
pelayanan masyarakat yang diharapkan.
2.3 Sistem Penganggaran
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran negara telah mengalami banyak
perkembangan. Sistem perencanaan anggaran negara berkembang dan berubah sesuai
dengan dinamika perkembangan menejemen sektor publik dan perkembangan tuntutan
yang muncul di masyarakat.
Secara garis besar proses perencanaan dan penyusunan anggaran negara dapat
dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar yaitu:
(Enceng Koswara tahun 2008).
a. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan
b. Anggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM).
4
2.4 Reformasi Sektor Publik
8. Reformasi sektor publik salah satunya ditandai oleh munculnya era New Public
Management (NPM) yang telah mendorong usaha untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring
dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik,
misalnya adalah teknik anggaran kinerja (Performance Budgeting), Zero Based
Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
a. Komprehensif atau komparatif
b. Terintegrasi dan lintas departemen
c. Proses pengambilan keputusan yang rasional
d. Berjangka panjang
e. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
f. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
g. Berorientasi input, output, dan outcome (value for money), bukan sekedar
input.
h. Adanya pengawasan kinerja.
5
BAB III
PENUTUP
9. KESIMPULAN
Pendapatan negara dan hibah merupakan kelompok transaksi yang
berakibat pada meningkatnya posisi aktiva bersih (net worth) dalam neraca keuangan
negara, sedangkan belanja negara berakibat sebaliknya. Dengan perkataan lain,
pendapatan dan hibah mencerminkan target nominal rupiah yang akan dicapai
melalui pelaksanaan rencana kerja para penyelenggara negara dalam menggali
sumber-sumber penerimaan negara. Sedangkan belanja negara mencerminkan pagu
tertinggi dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan yang tercakup
dalam rencana kerja para penyelenggara negara.
SARAN
Sangat diharapkan untuk makalah selanjutnya dapat memperdalam isi dari APBN
agar dapat memberikan penjelasan yang tidak bias kepada mahasiswa yang sedang
memperdalam Mata Kuliah Keuangan Negara.
6
DAFTAR PUSTAKA
10. Alamsyah, 2011, “Penilaian Hotel dengan Pendekatan Biaya dan Pendapatan”,
Blog of Valuer, Makassar.
American Institute of Real Estate Appraisers (AIREA), 2001, The Appraisal of
Real Estate, 12
Th. edition, Appraisal Institute, Chicago, Illionis.
Bintoro, Suryo Nugroho, 2011, “Analisis Selisih Royalti Terhadap Nilai Investasi
Pemerintah Kota Malang Studi Pada Alun-alun Mall”, Tesis Program
Pascasarjana MEP UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
Chen, Ming_Hsiang dan Woo Gon Kim, 2010, “Hotel Valuation in China, A Case
– Owned Hotel”, Journal Cornell University Quartely, Vol. 51, No. 3,
429-445.