Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan antara pembangunan air minum dan kemiskinan, di mana penduduk miskin sering kurang mendapatkan akses air minum yang layak karena beberapa faktor seperti status tanah, kemampuan membayar, dan lokasi. Kurangnya akses air minum berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan pendapatan penduduk miskin, sehingga sulit keluar dari siklus kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas kondisi pengelolaan sumber daya air di Indonesia, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Juga dibahas lima dimensi ketahanan air nasional dan hubungannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Goal 6 tentang air bersih dan sanitasi.
Pelayanan air yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakatFuad Ramadhan
Tiga faktor utama yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air di Indonesia adalah kondisi sumber daya air yang variatif, pertambahan jumlah penduduk yang tidak merata, dan ketersediaan prasarana dan sarana penyediaan air yang masih minim terutama di perdesaan.
Dokumen tersebut membahas kondisi pengelolaan sumber daya air di Indonesia, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Juga dibahas lima dimensi ketahanan air nasional dan hubungannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Goal 6 tentang air bersih dan sanitasi.
Pelayanan air yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakatFuad Ramadhan
Tiga faktor utama yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air di Indonesia adalah kondisi sumber daya air yang variatif, pertambahan jumlah penduduk yang tidak merata, dan ketersediaan prasarana dan sarana penyediaan air yang masih minim terutama di perdesaan.
Air sebagai Hak Asasi Manusia (Presentasi)oswar mungkasa
Dokumen tersebut membahas air sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia akan akses air bersih bagi seluruh masyarakat. Dokumen tersebut juga membahas berbagai isu dan pemikiran terkait pemenuhan kewajiban negara Indonesia dalam menjamin hak asasi manusia atas air.
Makalah ini membahas tentang krisis air bersih di Indonesia. Air merupakan unsur vital bagi kehidupan namun ketersediaannya semakin berkurang akibat pertambahan populasi dan kerusakan lingkungan. Indonesia kaya akan sumber air namun banyak wilayah yang kekurangan akses air bersih. Makalah ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan sistematika penulisan serta tinjauan pustaka tentang pengertian air, siklus
Defisit Air Bersih dan Layak Konsumsi di IndonesiaClarissa Tiffany
Dokumen tersebut membahas tentang defisit air bersih dan layak konsumsi di Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ketidakmerataan curah hujan, struktur geografi, dan pertumbuhan penduduk. Dampaknya meliputi masalah kesehatan manusia dan kerusakan ekosistem. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan pengelolaan sumber daya air bersih di seluruh wilayah Indonesia
Defisit air bersih adalah permasalahan yang sedang dan akan terus menghantui masyarakat Indonesia terutama di daerah padat penduduk. Masalah ini adalah multikausal yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berbagai hal seperti implementasi regulasi, pertambangan, perilaku apatis, faktor alam, kepadatan penduduk saling berkorelasi satu sama lain. Pengelolaan air tepat guna harus ditingkatkan demi menjaga ketersediaan air bersih yang secara tidak langsung menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian target air minum dan sanitasi, tantangan keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta peluang dan sinergi antara kementerian dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia."
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai Upaya Pengentasan Kemi...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas strategi penyediaan akses masyarakat luas (AMPL) terhadap air bersih dan sanitasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dokumen tersebut menjelaskan dampak buruknya akses air dan sanitasi yang tidak memadai terhadap biaya kesehatan dan kesempatan ekonomi rumah tangga miskin, serta menyimpulkan bahwa peningkatan akses terhadap fasilitas tersebut dapat memberikan dampak signifikan
Krisis air bersih disebabkan oleh berkurangnya ketersediaan air bersih akibat pencemaran, perubahan tata guna lahan, dan dampak perubahan iklim. Upaya pemecahan masalahnya meliputi kampanye hemat air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta kerja sama antar sektor dan masyarakat.
Baris pertama menjelaskan tujuan pembelajaran mata pelajaran tentang kepadatan populasi manusia. Baris berikutnya menjelaskan beberapa poin penting seperti pengaruh kepadatan populasi terhadap ketersediaan udara bersih, pangan, air bersih, lahan, dan kerusakan lingkungan. Dokumen ini juga menjelaskan dinamika populasi dan dampaknya.
This document is a guidebook for urban planning published by the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) to provide guidance to city leaders on urban planning. It covers a range of topics related to urban planning challenges facing growing cities such as transportation, infrastructure, informal settlements, resilience, safety, financing, partnerships and measuring impact. The guidebook is intended to help leaders better communicate with planning departments and ask the right questions to address pressing urban development needs in their cities. It promotes a new approach to urban planning where local leaders play a principal role in shaping future city growth.
Proyek EU-Asia Pro Eco II bertujuan untuk meningkatkan standar lingkungan dalam pengelolaan sampah di TPA Leuwigajah, Bandung melalui pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat setempat bekerja sama dengan berbagai lembaga."
Sekilas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL)Oswar Mungkasa
Pokja AMPL dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai aspek pendukung penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia, seperti aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup. Pokja AMPL bertugas menyusun kebijakan nasional, menyebarkan informasi tentang pentingnya air bersih dan sanitasi, serta membantu koordinasi antar instansi terkait. Forum ini telah menghasilkan ber
Localizing development. Does Participation work?Oswar Mungkasa
This document provides an overview of the World Bank report "Localizing Development: Does Participation Work?". The report examines the history and conceptual framework of participatory development and decentralization. It conducts an extensive review of over 400 papers and books on the empirical evidence regarding whether participation improves development outcomes such as poverty reduction, service delivery, and civil society strengthening. The report aims to provide guidance on how participatory interventions can be improved going forward based on lessons from both successes and failures.
Air sebagai Hak Asasi Manusia (Presentasi)oswar mungkasa
Dokumen tersebut membahas air sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia akan akses air bersih bagi seluruh masyarakat. Dokumen tersebut juga membahas berbagai isu dan pemikiran terkait pemenuhan kewajiban negara Indonesia dalam menjamin hak asasi manusia atas air.
Makalah ini membahas tentang krisis air bersih di Indonesia. Air merupakan unsur vital bagi kehidupan namun ketersediaannya semakin berkurang akibat pertambahan populasi dan kerusakan lingkungan. Indonesia kaya akan sumber air namun banyak wilayah yang kekurangan akses air bersih. Makalah ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan sistematika penulisan serta tinjauan pustaka tentang pengertian air, siklus
Defisit Air Bersih dan Layak Konsumsi di IndonesiaClarissa Tiffany
Dokumen tersebut membahas tentang defisit air bersih dan layak konsumsi di Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ketidakmerataan curah hujan, struktur geografi, dan pertumbuhan penduduk. Dampaknya meliputi masalah kesehatan manusia dan kerusakan ekosistem. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan pengelolaan sumber daya air bersih di seluruh wilayah Indonesia
Defisit air bersih adalah permasalahan yang sedang dan akan terus menghantui masyarakat Indonesia terutama di daerah padat penduduk. Masalah ini adalah multikausal yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berbagai hal seperti implementasi regulasi, pertambangan, perilaku apatis, faktor alam, kepadatan penduduk saling berkorelasi satu sama lain. Pengelolaan air tepat guna harus ditingkatkan demi menjaga ketersediaan air bersih yang secara tidak langsung menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian target air minum dan sanitasi, tantangan keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta peluang dan sinergi antara kementerian dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia."
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai Upaya Pengentasan Kemi...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas strategi penyediaan akses masyarakat luas (AMPL) terhadap air bersih dan sanitasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dokumen tersebut menjelaskan dampak buruknya akses air dan sanitasi yang tidak memadai terhadap biaya kesehatan dan kesempatan ekonomi rumah tangga miskin, serta menyimpulkan bahwa peningkatan akses terhadap fasilitas tersebut dapat memberikan dampak signifikan
Krisis air bersih disebabkan oleh berkurangnya ketersediaan air bersih akibat pencemaran, perubahan tata guna lahan, dan dampak perubahan iklim. Upaya pemecahan masalahnya meliputi kampanye hemat air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta kerja sama antar sektor dan masyarakat.
Baris pertama menjelaskan tujuan pembelajaran mata pelajaran tentang kepadatan populasi manusia. Baris berikutnya menjelaskan beberapa poin penting seperti pengaruh kepadatan populasi terhadap ketersediaan udara bersih, pangan, air bersih, lahan, dan kerusakan lingkungan. Dokumen ini juga menjelaskan dinamika populasi dan dampaknya.
This document is a guidebook for urban planning published by the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) to provide guidance to city leaders on urban planning. It covers a range of topics related to urban planning challenges facing growing cities such as transportation, infrastructure, informal settlements, resilience, safety, financing, partnerships and measuring impact. The guidebook is intended to help leaders better communicate with planning departments and ask the right questions to address pressing urban development needs in their cities. It promotes a new approach to urban planning where local leaders play a principal role in shaping future city growth.
Proyek EU-Asia Pro Eco II bertujuan untuk meningkatkan standar lingkungan dalam pengelolaan sampah di TPA Leuwigajah, Bandung melalui pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat setempat bekerja sama dengan berbagai lembaga."
Sekilas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL)Oswar Mungkasa
Pokja AMPL dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai aspek pendukung penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia, seperti aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup. Pokja AMPL bertugas menyusun kebijakan nasional, menyebarkan informasi tentang pentingnya air bersih dan sanitasi, serta membantu koordinasi antar instansi terkait. Forum ini telah menghasilkan ber
Localizing development. Does Participation work?Oswar Mungkasa
This document provides an overview of the World Bank report "Localizing Development: Does Participation Work?". The report examines the history and conceptual framework of participatory development and decentralization. It conducts an extensive review of over 400 papers and books on the empirical evidence regarding whether participation improves development outcomes such as poverty reduction, service delivery, and civil society strengthening. The report aims to provide guidance on how participatory interventions can be improved going forward based on lessons from both successes and failures.
Dokumen tersebut membahas analisis rencana kenaikan tarif tagihan pelanggan PDAM di Kabupaten Majalengka. Dokumen menjelaskan karakteristik pengelolaan air masyarakat pedesaan dan perkotaan, keluhan konsumen terhadap layanan PDAM, serta perlu tidaknya kenaikan tarif mengingat air merupakan hak asasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang penyediaan air minum berkualitas bagi masyarakat di daerah bencana alam. Terdapat beberapa poin penting yaitu (1) penyediaan air bersih dapat dilakukan melalui pemboran sumur atau unit pengolahan air yang mudah dipindahkan, (2) standar kualitas air minum antara lain kadar bakteri coliform rendah dan klorin 0,2-0,5 mg/L, (3) fasilitas sanitasi se
1. Pulau Jawa mengalami krisis air karena luas wilayahnya yang sempit namun jumlah penduduk yang besar.
2. Salah satu solusi yang diajukan adalah perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan akses mendapatkan air bersih, termasuk memperbanyak armada distribusi air dan membangun saluran pipa.
3. Dokumen ini membahas tentang defisit air di Pulau Jawa beserta penyebab, dampak, dan upaya penanganannya.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Transformasi Sistem Kesehatan dan Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Pri...
Pembangunan Air Minum dan Kemiskinan
1. Pembangunan Air Minum dan Kemiskinan
Oswar Mungkasa
Abad ke-21 dimulai dengan sebuah kondisi pembangunan manusia yang mendasar yang
belum tertanggulangi, yaitu akses kepada layanan air minum, khususnya bagi penduduk miskin
di daerah kumuh perkotaan. Sementara akses ke air minum merupakan sumber daya atau
modal dasar bagi keberlangsungan hidup. Akses ke air minum merupakan salah satu komponen
dalam klasifikasi kemiskinan (Howard, 2004). Kegagalan dalam penyediaan air membawa
dampak ke semua kelompok. Akan tetapi, yang paling besar dampaknya adalah terhadap
penduduk miskin kota sehingga mereka semakin tidak mampu keluar dari siklus kemiskinan.
Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebab minimnya akses air minum, khususnya
bagi penduduk miskin, yaitu sebagai berikut.
(i) Lahan yang ditempati bukan merupakan miliknya yang sah. Pada daerah perkotaan,
penyedia layanan air minum tidak melayani daerah permukiman liar, dengan pertimbangan
akan memberi legitimasi dan alasan bagi penduduk untuk terus menempati lokasi tersebut.
Walaupun kebijakan nasional menyatakan bahwa air minum diperuntukkan bagi semua
orang, dalam prakteknya hal ini tidak akan terjadi pada penduduk di permukiman liar.
(ii) Kemampuan penduduk miskin sangat terbatas untuk membayar biaya sambungan
sekaligus di depan. Keterbatasan kemampuan untuk membayar biaya sambungan itu akan
berakibat bahwa penduduk miskin tidak akan pernah memperoleh layanan air perpipaan.
Harga satuan air perpipaan jauh lebih rendah dari air yang dijajakan keliling, tetapi biaya
sambungan air perpipaan mahal (McIntosh, A. C, 2003).
(iii) Ketika tanggung jawab penyediaan air minum dialihkan ke swasta, kepentingan penduduk
miskin bukan menjadi perhatian.
Perusahaan penyedia layanan air minum swasta tidak tertarik melayani penduduk miskin
sebab penduduk miskin berkonsumsi rendah, mereka tidak mampu membayar biaya
pemasangan sekaligus di depan. Di samping itu, mereka sering berlokasi di kawasan
permukiman liar.
(iv) Bagi sebagian besar pengambil keputusan, penduduk miskin dianggap tidak mampu
dan/atau tidak mau membayar.
Penduduk miskin dianggap tidak mampu untuk membayar. Walaupun demikian, pada saat
tertentu seperti menjelang pemilihan umum, penduduk miskin perkotaan memperoleh
perhatian berupa janji perbaikan lingkungan dan penyediaan air gratis.
(v) Lokasi tempat tinggal jauh dari jaringan perpipaan.
Ketika penduduk berlokasi di kawasan kumuh, atau berjarak jauh dari jaringan perpipaan,
akses air minum menjadi berkurang. Kekurangan air dan sanitasi berdampak pada
kemiskinan melalui empat dimensi, yaitu (a) kesehatan, (b) pendidikan, (c) jender, dan (d)
pendapatan dan konsumsi (Bosch, Hommann, Sadoff dan Travers, 2000). Hal itu
selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.
2. Ketika penduduk miskin tidak memperoleh akses air minum, penduduk miskin
khususnya di perkotaan menanggung konsekuensinya, di antaranya berupa (Johnstone dan
Wood, 1999)
(i) Meningkatnya biaya bagi yang tidak memperoleh akses. Ketika penduduk tidak
memperoleh akses, mereka mencari alternatif lain yang lebih mahal. Masyarakat miskin
membeli 5-30 liter air per kapita/hari melalui "perantara" seperti pemilik rumah, kios air,
dan penjaja keliling dengan harga yang jauh lebih mahal. Penduduk menghabiskan dana
sekitar 10-40 persen dari pendapatan untuk air minum dan mungkin membayar 10-100 kali
tarif rata-rata (Black, 1996). Sementara itu, RT pelanggan air perpipaan umumnya hanya
mengeluarkan kurang dari 2 persen (Satterwaithe, 1998). Hal itu selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Sebagai perbandingan, di negara maju, pengeluaran air berkisar pada 0,5 sampai 2
persen dari pendapatan rata-rata (1,3 persen di Jerman dan Belanda, 1,2 persen di
Perancis). Air minum dianggap mahal jika pengeluaran melampaui 3 persen dari
pendapatan rata-rata penduduk (Water Academy, 2004).
(ii) Berkurangnya konsumsi air. Semakin besar biaya, waktu dan usaha yang dibutuhkan bagi
konsumsi air, air yang dikonsumsi penduduk miskin kemungkinan semakin jauh dari
kebutuhan minimal.
3. (iii) Bertambahnya beban kesehatan dan timbulnya biaya ekonomi karena hilangnya
produktivitas. Kekurangan akses ke air minum berkaitan ke penyakit baik yang langsung
maupun yang tidak langsung. Banyak penduduk miskin terjangkit penyakit disebabkan oleh
kurang layaknya air yang dikonsumsi. Akibatnya, sebagian besar pendapatan habis untuk
penanggulangan kesehatan sehingga tidak cukup tersedia dana untuk kegiatan produktif.
Selain itu, penduduk yang menderita sakit diare atau yang merawat keluarga yang sakit
tidak akan dapat bekerja, yang berarti hilangnya produktivitas. (Surjadi, 2003)
Karakteristik pasar air minum di antara komunitas miskin menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
(i) Kinerja penyedia air minum yang rendah lebih menyengsarakan penduduk miskin
dibandingkan yang kaya. Penduduk miskin biasanya tergantung pada gaji harian sehingga
waktu yang terbuang untuk memperoleh air akan mengurangi kesempatan memperoleh
penghasilan. (ii) Penduduk miskin membayar lebih besar untuk air minum. Meskipun terdapat
4. persepsi bahwa penduduk miskin tidak mampu membayar, kenyataannya mereka membayar
lebih besar daripada penduduk kaya, seperti membeli air dari penjaja keliling dengan harga
yang lebih mahal. (iii) Penyedia alternatif merupakan jalan keluar bagi penduduk miskin untuk
mendapatkan layanan. Tingginya kebutuhan air yang tidak terlayani oleh penyedia air
perpipaan memungkinkan penyedia skala kecil mengembangkan inovasi, seperti kios air,
penjaja keliling, jaringan independen, dan lain-lain. (iv) Ketersediaan dana tunai merupakan isu
dalam mendapatkan layanan air minum. Penduduk miskin cenderung membayar tidak teratur
dan dalam jumlah kecil sesuai dengan ketersediaan dana mereka. (v) Pemilikan lahan
merupakan kendala mendapatkan layanan (Kariuki, 2000).
Program pembangunan air minum dapat menanggulangi kemiskinan melalui 2 cara,
yaitu (i) mengurangi biaya layanan dasar, dan (ii) mengurangi beberapa risiko penyebab
menurunnya kondisi kesehatan masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan
masyarakat (Cain, 1998). Namun, aspek pertama yang terkait langsung dengan kondisi
ekonomi yang sering dikemukakan adalah berupa peningkatan pendapatan yang dapat
digunakan untuk keperluan selain air minum. Kaitan ini dijelaskan secara nyata melalui ilustrasi
berupa peningkatan pendapatan penduduk miskin setelah penduduk miskin tersebut beralih
dari mengonsumsi air yang dibeli dari penjual keliling ke air perpipaan.
Ketika pemerintah maupun swasta berkeinginan memberikan layanan air minum pada
penduduk miskin, faktor yang menjadi kepedulian penduduk miskin perlu mendapat perhatian.
Terdapat tiga hal yang menjadi kepedulian utama dari penduduk miskin.
a. Harga air.
Rumah tangga miskin lebih tertarik pada harga air yang rendah dan penerapan skema
subsidi silang.
b. Ekspansi sistem distribusi.
Rumah tangga miskin akan lebih memberi perhatian pada besarnya biaya sambungan dan
cara pembayaran biaya sambungan (sekali bayar vs dicicil).
c. Tingkat layanan (kualitas air, lama layanan, sistem penagihan dan lainnya).
Rumah tangga miskin cenderung membayar tagihan dalam jumlah kecil dengan frekuensi
yang lebih sering.
Selain itu, penyedia air minum harus memperhatikan beberapa hal, yaitu (i) desain
penyediaan air minum harus tetap mempertahankan sasaran meningkatkan taraf kehidupan
penduduk miskin, (ii) menghindari asumsi bahwa melayani penduduk miskin berisiko tinggi dan
tingkat pengembalian rendah, (iii) memberikan kebijakan dan pengaturan yang jelas, (iv)
mempersiapkan beragam pilihan akses air minum bagi penduduk miskin, dengan catatan bahwa
penyedia air minum alternative mungkin lebih sesuai dengan penduduk miskin, dan (v)
memberikan subsidi ke penduduk miskin melalui tarif yang sering tidak berhasil. Penduduk
miskin sebagian memperoleh air dari tempat umum bahkan penyedia skala kecil, sementara
subsidi silang lebih mengarah pada sambungan rumah. Akibatnya, subsidi terhadap harga
menguntungkan penduduk kaya daripada penduduk miskin. Harga air yang murah tanpa
didukung oleh akses air minum ke penduduk miskin hanya akan menguntungkan pedagang dan
bukan penduduk miskin (McIntosch, 2003), (vi) perlu ditingkatkan keterlibatan penduduk miskin
sehingga keinginan mereka dapat tersampaikan (Kariuki, 2000). �
*Penulis Anggota Pokja AMPL Pusat
Tulisan ini pernah dimuat pada Majalah PERCIK Edisi Oktober 2006