Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan PERCIK Edisi Juni 2009. Edisi Khusus Satu Dekade WASPOLA

886 views

Published on

  • Be the first to comment

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan PERCIK Edisi Juni 2009. Edisi Khusus Satu Dekade WASPOLA

  1. 1. PercikJuni 2009 01 DARI REDAKSI emasuki tahun 2009 ini,M banyak proyek AMPL di Indonesia yang telah danakan segera berakhir, diantaranyaWaspola 2. Setelah melalui satudekade, akhirnya sebagaimana katapepatah “Tiada pesta yang takberakhir”, Waspola 2 per Juni 2009telah tutup buku. Di ujung proyek,salah satu kewajiban dari pengelolaproyek adalah menyusun laporanakhir. Harapannya, laporan tersebutakan dibaca oleh khalayak. Namunkenyataannya, sebagian besar lapor-an tersebut hanya mengisi pojokberdebu dari rak buku di kantorpemerintah. Menyadari hal tersebut,Percik kemudian bekerjasama de-ngan Waspola mencoba menuangkan Tim Waspola dan Pokja AMPL berpose bersama usai acara Serah Terima Waspola 2.laporan akhir tersebut kedalam for- Foto: Bowo Leksonomat majalah. Tepatnya menjadi isidari edisi khusus Percik pada bulan rintah tetapi merupakan hasil kerja- Sebagai ilustrasi, sekretariat PokjaJuni 2009. sama dengan berbagai pihak. Pada AMPL telah memiliki beragam bentuk Informasi dan data tentang saat yang bersamaan, Percik media kampanye, mulai dari majalahWaspola 2 dikemas dalam berbagai Yunior pun telah mendapat lampu Percik, Percik Yunior yang terbitrubrik seperti laporan utama, wawan- hijau untuk didanai dari sumber non setiap 3 bulan; news letter mingguancara, wawasan, regulasi, praktek ung- pemerintah, melanjutkan kesepa- on-line dan news letter bulanan cetak.gulan, dan info seputar pelaku. katan tahun-tahun sebelumnya. Belum termasuk situs baik situsProduk Waspola 2 pun mendapat Kepercayaan ini menjadi bekal kami AMPL, situs Pokja AMPL daerah,porsi untuk ditampilkan baik yang untuk menjadi lebih baik lagi ke situs AMPL yunior, situs WES Unicef,berupa buku, audio visual, bahkan depan. digital library (digilib), situs Jejaringsitus. Apakah dengan cara ini kemu- Bukan hanya format Percik yang AMPL, situs Gugus Tugas Pengolahandian khalayak akan tertarik membaca berubah. Kantor redaksi Percik pun Sampah. Bahkan juga telah meman-hasil Waspola 2. Hanya waktu yang telah pindah ke Jl. R.P. Soeroso 50 faatkan jejaring sosial seperti facebisa menjawab. Menteng, Jakarta Pusat. Kepindahan book. Edisi kali ini merupakan edisi ke kantor baru sepertinya menjadi Budaya mengkomunikasikan apakhusus kedua, setelah edisi khusus salah satu faktor pendukung timbul- yang kita kerjakan, apa yang kitapertama dengan tema Pengelolaan nya semangat dan keberanian kami ketahui, apa yang kita alami mulaiSampah Berbasis Masyarakat (PSBM) untuk mencoba terbit dengan format menjadi sebuah keniscayaan. Semogayang sebenarnya merupakan upaya baru. fenomena ini dapat menyumbangmemasyarakatkan PSBM ke tengah Jika dicermati, terlihat fenomena kepada semakin meningkatnyamasyarakat. Ini merupakan terobosan baru di dunia AMPL. Semakin banyak kesadaran semua pihak akan pen-kami agar pembaca tidak merasa proyek dan/atau institusi yang me- tingnya AMPL bagi kemaslahatanbosan dengan gaya yang sama dari nganggap kampanye publik adalah umat manusia.tahun ke tahun. Direncanakan sepan- bagian tidak terpisahkan dari upaya Akhir kata, upaya kami ini tidakjang tahun 2009, Percik akan terbit meningkatkan profil pembangunan akan berarti tanpa adanya dukungandalam bentuk edisi khusus sebanyak 5 AMPL di Indonesia. Contohnya, dari seluruh pemangku kepentingankali. semakin banyak majalah, news letter AMPL. Terima kasih atas dukungan Hal yang membanggakan bahwa baik on-line maupun cetak, buku ter- Anda semua. Selamat membaca. Kamikesemua edisi khusus tersebut masuk situs dengan fokus khusus tunggu kritik dan sarannya. (OM)didanai tidak lagi dari kocek peme- AMPL.
  2. 2. PercikJuni 2009 02 SUARA ANDA Percik untuk Daerah ma tulisan tentang Pamsimas, baik Konsultasi Soal Sanitasi Pamsimas pembelajaran maupun praktek ung- gulannya. Yth. Redaksi Percik Yth. Redaktur Percik Perkenalkan saya Okta, mahasiswi Senang juga baca-baca majalah Cara Mendapat Buku-buku Politeknik Depkes RI Jakarta IIPercik, disamping dapat memperoleh AMPL Jurusan Kesehatan Lingkungan. Sayagambaran tentang masalah air minum baru pertama kali membaca majalahdan sanitasi, juga beberapa topik dapat Yth. Redaksi Percik Percik edisi Agustus 2008 di suatumemicu untuk berbuat lebih banyak Saya sudah dua kali mengikuti perpustakaan instansi pemerintah,dan lebih baik lagi bagi perkembangan pelatihan fasilitator AMPL. Pertama saya langsung tertarik dengan segalaAMPL. kali di Yogyakarta, Agustus 2008 yakni ilmu yang saya dapatkan dari majalah Kebetulan saya bekerja di CMAC pelatihan fasilitator AMPL mitra pokja. Percik. Hal ini karena perkuliahanPamsimas sebagai health hygiene spe- Dan baru-baru ini pelatihan orientasi saya sama dengan bidang sanitasi dancialist. Saya mau minta bantuan nih: MPA/PHAST di Makassar. Dari pe- saya calon sanitarian. Dan dalam mata- Apakah kami bisa langganan Percik, latihan tersebut saya membuat tulisan kuliah saya ada tentang Pengolahan berapa biaya langganan? tentang air bersih dan sanitasi dan Air Bersih dan Air Limbah.- Ada 15 provinsi dengan sekitar 110 telah dimuat pada koran lokal yaitu Pertanyaan saya: kabupaten daerah Pamsimas. Apakah Fajar pada 22 November 2008. 1. Apakah saya bisa mendapatkan mungkin Percik disebarluaskan ke Literatur penulisan saya banyak majalah Percik? Jika bisa, mohon daerah tersebut? Bagaimana caranya? diperoleh dari Percik serta brosur dan dikirimkan ke alamat Jl. A.M.D 10- Mudah-mudahan suatu saat ada beri- buku panduan yang dibagikan sewaktu No. 36 RT 10/RW 01. Petukangan ta tentang keberhasilan desa pelatihan. Bagaimana cara memper- Utara. Jakarta Selatan 12260. Pamsimas yang bisa masuk Percik, oleh Percik secara berkala dan buku- 2. Bagaimana saya bisa mendapat- tapi tunggu dulu ya. buku yang berkaitan dengan penye- kan majalah Percik edisi- Saya dengar kantor pindah ya dari Jl. hatan lingkungan? Dapatkah saya sebelumnya? Cianjur ke Jl. RP Suroso, dimana mengirimkan tulisan mengenai kondisi 3. Saya mahasiswi tingkat akhir, posisi tepatnya? lingkungan di Makassar? untuk menyelesaikan perkulihan Nuhun pisan Suriyanti H. Salama saya wajib membuat karya tulis Supriyanto Margono Makassar dan saya membuat karya tulis ten- Jl. Melawai Raya No. 7 Kebayoran Baru tang "Pengolahan Air Bersih". Jakarta Yth. Ibu Suriyanti, Pertanyaan saya apakah saya dapat Kami senang dan salut mendengar melakukan konsultasi tentang Yth. Bapak Supriyanto, bahwa Anda menuliskan pengalaman karya tulis saya kepada redaksi Untuk berlangganan Percik, ter- Anda di salah satu koran, termasuk Percik. Jika bisa, saya dapatmasuk edisi sebelumnya, dan mem- juga bahwa Percik menjadi bahan menghubungi ke bagian manaperoleh buku-buku terkait AMPL, rujukan. Silahkan Anda mengirimkan untuk mendapatkan informasi ten-silahkan menghubungi Gerai AMPL tulisan ke Percik, dengan senang hati tang "Pengolahan Air Bersih".(http://geraiampl.com). Dapat juga kami akan memuatnya. Oktamenghubungi Perpustakaan Pokja Cara memperoleh Percik dan JakarrtaAMPL Jl. R.P. Soeroso 50 Menteng, dokumen lainnya silahkan lihat jawab-Jakarta Pusat telp. (021) 31904113. an sebelumnya. Saudari Okta yang baik,Karena keterbatasan dana, sejak Juli Cara memperoleh Percik terma-2009, kami mengenakan ongkos kirim Majalah Percik Pindah suk edisi terdahulu dan dokumen lain-pada pelanggan pribadi Kantor nya silahkan lihat jawaban sebelum- Pada dasarnya kami senang jika Redaksi Majalah Percik sejak 1 Juni nya.Percik dapat disebarluaskan di dae- 2009 resmi pindah kantor dari Jl. Anda juga dapat berkunjung kerah Pamsimas, tapi tentunya kami Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta ke kan- Perpustakaan Pokja AMPL Jl. R. P.perlu bekerjasama dengan Pamsimas tor baru Jl. R.P. Soeroso No. 50 Soeroso No. 50 Menteng, Jakartadalam pendanaannya. Menteng, Jakarta. Demikian pemberi- Pusat, Telp. (021) 31904113 Kami dengan senang hati meneri- tahuan dari kami.
  3. 3. PercikJuni 2009 04 LAPORAN UTAMAdekatan suplai (supply driven). Dalampendekatan tanggap kebutuhan,masyarakat merupakan komponenyang utama dalam proses perencanaanpembangunan, karena masyarakatharus menentukan sendiri keputusan-keputusan yang diambil terkait denganpembangunan sarana air minum danpenyehatan lingkungan. Pihak luarmasyarakat, termasuk pemerintahmerupakan pihak yang member-dayakan, harus memberi peluangkepada masyarakat untuk dapatmenyampaikan kebutuhannya melaluidampingan pemberdayaan. Para fasilitator Waspola dan masyarakat berbaur bersama melakukan pelatihan terkaitMenetapkan Tujuan Pembangun- AMPL. Foto: Dok. Waspolaan AMPL sarana air minum dan penyehatan kuat terhadap batasan administratif, Tujuan pembangunan AMPL dite- lingkungan, yaitu keberlanjutan dan sedangkan sektor air minum dantapkan secara bersama-sama dalam efektivitas penggunaan sarana AMPL penyehatan lingkungan lebih bersifatserial lokakarya dan rapat kelompok yang dibangun. Dengan demikian ma- sistem, yang adakalanya menafikankerja. Pada awalnya tujuan selalu ter- ka cakupan pelayanan merupakan batasan administratif tersebut.paku pada peningkatan cakupan bagian yang padu di dalam keber- Menjadi tugas para pengambilpelayanan, karena persoalan tingkat lanjutan dan efektifitas penggunaan. keputusan dan para pelaku pemba-pelayanan dipandang masih menjadi Karena unsur cakupan sudah ngunan AMPL untuk melakukantujuan besar yang harus dicapai. inheren di dalam keberlanjutan dan redefinisi tentang peristilahan terse- Melalui diskusi-diskusi baik dalam efektivitas penggunaan, maka peneri- but, yang perlu mempertimbangkanlokakarya maupun rapat kelompok maan para pihak terhadap usulan ini aspek pengambilan keputusan dankerja, penetapan tujuan ini harus menjadi solid. Tanpa keberlanjutan pengelolaan sarana. Pada satu sisi adadilakukan melalui tinjauan terhadap sarana dan atau penggunaan yang masyarakat, baik individu maupunisu dan persoalan pokok yang harus efektif dari sarana, maka cakupan juga kelompok, sedangkan pada sisi yangdiatasi. Persoalan yang selalu menge- akan terpengaruh. lain ada lembaga, seperti PDAM,muka adalah keberlanjutan sarana dan Secara konseptual pembangunan perusahaan swasta, dinas, koperasi,prasarana yang dibangun berbagai AMPL yang berkelanjutan merupakan dan LSM. Tetapi diantara keduanyaproyek pemerintah, yang berakhir de- sebuah sistem yang terdiri dari berba- ada wilayah abu-abu yang merupakanngan terbengkalainya sarana yang gai aspek yang satu dengan lainnya sa- kombinasi atau kerjasama daridibangun. Persoalan inilah yang harus ling berkaitan dan saling mempenga- masyarakat dengan lembaga.dijawab lebih dulu, karena cakupan ruhi. Kelima aspek keberlanjutan itu Pada awal perkembangannya,merupakan fungsi linier dari keberlan- adalah kelembagaan, teknologi, ke- muncul istilah pembangunan airjutan itu sendiri. Dalam penjabaran- uangan, sosial budaya, dan lingkung- minum dan penyehatan lingkungannya, tujuan pembangunan AMPL diba- an. skala kecil dan menengah, sebagaigi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan antitesa terhadap pendekatan perko-tujuan khusus. Tujuan umum meru- Dikotomi Perkotaan dan Perde- taan dan perdesaan. Alasan dipakan tujuan jangka panjang yang saan versus Berbasis Masyarakat belakang istilah ini adalah adanya areadiharapkan terjadi sebagai hasil dari dan Berbasis Lembaga pelayanan yang bisa di perkotaan danpembangunan AMPL, yaitu mencip- WASPOLA dirancang untuk fokus juga perdesaan, yang memiliki skalatakan kesejahteraan masyarakat pada sektor AMPL di perdesaan. berbeda dengan pengelolaan saranamelalui pelayanan air minum dan Namun demikian, perbedaan perko- oleh institusi seperti PDAM, PDAL,penyehatan lingkungan yang berkelan- taan dan perdesaan dalam konteks sek- Dinas, dan lain-lain. Peristilahan inijutan. Tujuan khusus lebih kepada tor AMPL sangat tidak jelas. Perkotaan terus-menerus ditinjau guna menda-tujuan langsung dari pembangunan dan perdesaan memiliki konotasi yang patkan istilah yang lebih cocok, yang
  4. 4. PercikJuni 2009 05 LAPORAN UTAMAakhirnya sampai pada peristilahan WASPOLA (WASPOLA 1)Berbasis Masyarakat dan Berbasis ASPOLA adalah program berjangka penyusun kebijakan, mulai dari tingkatLembaga. Pada dasarnya ciri yang membe-dakan antara berbasis masyarakat dan W waktu 5 tahun (1998-2003). Fokus utama diarahkan pada fasilitas penyediaan air bersih dan penyehatan yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah.berbasis lembaga adalah pada pengam- lingkungan permukiman skala kecil dan Komponen Proyek menengah yang dikelola oleh masyarakat a.Komponen Perubahan Kebijakan.bilan keputusan. Pada berbasis pengguna. Dalam pengembangan kebijakan, Komponen ini mencakup: (i) lokakaryamasyarakat, pengambil keputusan WASPOLA melakukan pendekatan kemi- tingkat lokal, nasional dan regionalmulai dari perencanaan, pelaksanaan, traan, di bawah pimpinan Permerintah untuk mengkaji kebijakan-kebijakandan sistem operasi pemeliharaan bera- Indonesia dengan bantuan dari AusAID dan sektoral dan identifikasi isu yangda pada pihak masyarakat, sedangkan Bank Dunia, melalui program Water and mungkin membutuhkan perubahan kebi- Sanitation Program for East Asia and Pacific jakan, (ii) studi kasus dan studi sektoralpada berbasis lembaga sebagai (WSP-EAP). untuk memperjelas gambaran tentangpengambil keputusan adalah pengelola masalah dan besaran perubahan yanglembaga tersebut. Pembedaan pe- Tujuan WASPOLA sesuai, (iii) strategi sektoral dan ren-ngelolaan AMPL antara berbasis Tujuan akhir proyek WASPOLA adalah cana kegiatan yang didasarkan padamasyarakat dengan berbasis lembaga identifikasi dan kajian ulang pelajaran-pela- kebijakan-kebijakan baru yang mungkin jaran yang didapat dari proyek-proyek air timbul dalam proses pengkajian.dirasa lebih cocok, karena tidak lagi bersih dan penyehatan lingkungan yang lalu, b. Komponen Peningkatan Pelayanan.terkungkung dengan batasan adminis- baik di Indonesia maupun di negara-negara Proyek ini dirancang untuk memperbesartratif. Pada kenyataannya, di perko- lain, dan ujicoba pendekatan-pendekatan manfaat yang dihasilkan oleh investasitaan masih dijumpai pengelolaan oleh baru dan fasilitasi kerangka kebijakan skala besar untuk perdesaan dan kota kecilmasyarakat, sedangkan di perdesaan nasional air bersih dan penyehatan ling- yang dirancang berdasarkan proses kungan, yang memungkinkan masyarakat penyusunan kebijakan yang dikembangkanpengelolaan oleh kelompok yang telah kurang mampu di Indonesia dapat memper- oleh WASPOLA. Komponen ini mencakupmapan dapat dikelompokkan sebagai oleh pelayanan air bersih secara ujicoba prinsip-prinsip baru terkait kebi-pengelolaan lembaga. berkesinambungan. jakan yang dikembangkan. c. Komponen Proses Pembelajaran danMembongkar Mitos Sasaran Proyek Komunikasi. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Salah satu nilai utama untuk dapat Mitos atau cerita yang dipercaya Indonesia untuk mengembangkan dan menerima pembiayaan hibah daritetapi tidak berdasarkan pada fakta, menerapkan kebijakan melalui pen- WASPOLA adalah identifikasi pen-juga terjadi pada sektor pembangunan dekatan tanggap kebutuhan dan pelak- dekatan yang paling efektif dan efisienair minum dan penyehatan lingkungan sanaan yang partisipatif. untuk dapat secara berkesinambungan(AMPL). Mitos ini seringkali meng- Menguji pilihan-pilihan kebijakan yang memenuhi kebutuhan akan air bersih mendorong inisiatif pemenuhan kebu- dan penyehatan lingkungan masyarakatganggu dalam penerapan pendekatan tuhan masyarakat miskin. miskin di Indonesia, sehingga dapatpembangunan AMPL yang berorientasi Memperkuat dan mengembangkan mempengaruhi kebijakan masa yangpada keberlanjutan. Dalam pemba- kemampuan Indonesia untuk mengum- akan datang dan pengambilan keputus-ngunan AMPL berbasis masyarakat, pulkan dan menganalisa data sektor air an yang menyangkut investasi.masyarakat memiliki posisi kunci bersih dan penyehatan lingkungan dan Komponen ini mencakup studi-studi membuat data tersebut dapat diakses yang mendukung dan diseminasi pembe-dalam seluruh proses pembangunan, sedemikian rupa sehingga dapat diman- lajaran dalam bidang yang relevan.mulai tahap perencanaan, pelak- faatkan oleh konsumen, pemasok dansanaan, dan operasi serta pemeli-haraannya. Tetapi mitos yang berkem- ka tidak mengetahui apa yang ter- karena faktor sosial budaya, seba-bang pada saat itu sangat bertentangan baik bagi mereka. Realita: ma - gian besar kepentingan perem-dengan prinsip ini, misalnya: syarakat miskin memiliki kreati - puan tidak terpenuhi, kecuali Mitos 1: masyarakat miskin tidak vitas, mereka mampu membentuk perempuan secara khusus ditar- mau dan tidak mampu membayar sistem dan aturan mengelola getkan untuk dilibatkan dan ada pelayanan air minum. Realita: sumberdaya alam. strategi yang disusun untuk mem- masyarakat miskin seringkali Mitos 3: jika masyarakat sudah berdayakan perempuan. membayar air minum lebih mahal dilibatkan dalam membuat kepu- Mitos 4: lembaga teknis dan sek- dari masyarakat yang mampu. tusan, maka kepentingan perem- toral harus menjadi pelaksana Mitos 2: masyarakat miskin puan sebagai pengelola utama penyediaan sarana AMPL, karena tidak mampu memecahkan atau penggunaan air minum rumah tugas utamanya adalah memba- mengelola masalah teknis, mere- tangga sudah terpenuhi. Realita: ngun sarana dan indikator keber-
  5. 5. PercikJuni 2009 06 LAPORAN UTAMA hasilannya adalah sarana yang annya. Realita: konsep partisipasi memberikan konsekuensi kepada terbangun. Realita: lembaga tek- dapat dilaksanakan dan diukur aspek lain. Ketika istilah air minum nis dapat mencapai keberhasilan dengan mudah. Mengukur, mem- digunakan dalam kebijakan, kon- dengan memonitor dan mem- onitor dan mengevaluasi partisi- sekuensinya seluruh penyedia layanan berikan bantuan teknis kepada pasi masyarakat mempermudah air minum terikat dengan kualitas air pihak lain. Tugas utamanya lembaga terkait dalam memper- yang harus disediakannya. Hal ini akan adalah membangun kemampuan tanggungjawabkan upayanya memberatkan. Pada awalnya disepa- masyarakat dalam mengelola dalam peningkatan sumber daya kati bahwa istilah air bersih lebih tepat sarana yang terbangun untuk manusia. digunakan. mencapai keberlanjutan. Baru pada diskusi naskah kebi- Mitos 5: pengambilan keputusan Dari Air Bersih ke Air Minum jakan ketiga pada awal tahun 2003, oleh masyarakat merupakan hal Ketika gagasan awal diluncurkan, terminologi air minum ini diangkat lagi yang penting, namun kendali atas terminologi menjadi salah satu ke permukaan. Pertimbangan uta- pelaksanaan program harus tetap bahasan yang menjadi pokok diskusi manya adalah bahwa kebijakan ini berada pada manajer proyek. kelompok kerja. Ketika didiskusikan harus menjadi daya dorong dalam Realita: hakikat proses partisi- dalam bahasa Inggris, istilah water upaya perbaikan pelayanan air minum patif adalah memberi pilihan dan supply dapat diterima dan difahami dan penyehatan lingkungan di In - kesempatan kepada masyarakat oleh kelompok kerja, namun ketika donesia. Konsekuensi dari penerapan untuk menyampaikan aspirasi. mulai masuk ke dalam peristilahan istilah tersebut disadari sangat berat, Partisipasi masyarakat tidak bisa bahasa Indonesia, perdebatan mulai namun sebagai kebijakan, sebagai dihidup-hidupkan oleh pihak muncul. Istilah "air bersih" dan "air dokumen acuan yang memiliki jang- luar, proses partisipatif adalah minum" tidak begitu saja dipahami kauan rentang waktu yang panjang, memberikan kendali pada dan diterima. Air minum lebih dipa- perlu menetapkan suatu acuan yang masyarakat. hami sebagai air yang memiliki kuali- ideal yang perlu dicapai oleh seluruh Mitos 6: pendekatan partisipatif tas tertentu sehingga dapat langsung pelaku pembangunan AMPL di Indo- memerlukan waktu lama. Realita: diminum, sedangkan air bersih dipa- nesia. ketika proyek dilaksanakan de- hami sebagai air dengan kualitas ter- ngan pendekatan tanggap kebu- tentu yang memerlukan satu tahap Dinamika Perkembangan Kon- tuhan, masyarakat dapat bertin- pengolahan lagi untuk dapat diminum. sep Kebijakan dak dan mengorganisir diri de- Diskusi terminologi ini tidak Dalam perjalanannya, WASPOLA ngan cepat. berhenti sampai disitu saja, karena telah memfasilitasi Kelompok Kerja Mitos 7: pendekatan partisipatif ternyata penggunaan istilah tersebut AMPL Nasional dan telah berhasil sulit dilaksanakan dalam skala besar karena membutuhkan pemimpin yang karismatik, LSM, dan orang berbakat. Realita: par- tisipasi masyarakat dapat dire - plikasi. Pemimpin karismatik berperan dalam memulai proses. LSM sering berhasil dalam me - nerapkan strategi pemberdayaan masyarakat dan merupakan mediator yang efektif. Kete - rampilan teknis, kemampuan mendesain dan melaksanakan program secara partisipatif meru- pakan proses bekerja sambil bela- jar. Mitos 8: partisipasi merupakan proses yang tidak pasti sehingga Proses penyusunan kebijakan pembangunan AMPL berbasis masyarakat meli- sulit ditentukan batasan dan ukur- batkan beragam pemangku kepentingan. Foto: Dok. Waspola
  6. 6. PercikJuni 2009 07 LAPORAN UTAMA Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah De- partemen Keuangan. Kebijakan yang Disepakati Dokumen kebijakan terakhir yang disepakati berjudul: Kebijakan Na- sional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Kebijakan ini terdiri dari tujuan umum, dua butir tujuan khusus, 11 butir kebijakan umum dan 16 butirDalam pelatihan AMPL perlu menyelipkan permainan-permainan untuk mengurangi kebosanan strategi pelaksanaan. peserta. Foto: Dok. Waspolamenanamkan gagasan tentang perlu- menjadi: Kebijakan Nasional Pem- Dari Berbasis Masyarakat ke Ber -nya keberadaan suatu kebijakan yang bangunan Prasarana dan Sarana Air basis Lembagamenjadi acuan dalam pembangunan Bersih dan Penyehatan Lingkungan Keberhasilan Kelompok KerjaAMPL, khususnya yang berbasis pe- Berbasis Pengelolaan Masyarakat. AMPL Nasional dalam menyusun Ke-ngelolaan masyarakat. Ketiadaan kebi- Naskah ketiga ini memuat tiga bab: bijakan Nasional AMPL Berbasisjakan ikut andil dalam tidak efektifnya Pendahuluan, Kebijakan Pembangun- Masyarakat telah memberi semangatpembangunan AMPL, terbukti dengan an terdiri dari 11 kebijakan, dan untuk melangkah lebih jauh, yaiturendahnya keberlanjutan sarana yang Strategi Pelaksanaan terdiri dari 17 melengkapinya dengan Kebijakandibangun oleh proyek pemerintah. strategi. Naskah ini ditandatangani Nasional AMPL Berbasis Lembaga.Pengulangan-pengulangan kegagalan oleh Deputi Bidang Sarana dan Gagasan ini mulai dilontarkan olehyang sama dalam hal tidak Prasarana Bappenas. Ketua Pokja AMPL pada waktu itu,berfungsinya sarana menjadi daya Pada Juni 2003, diterbitkan yaitu Ir Basah Hernowo. Pada tahundorong dalam penyusunan kebijakan naskah keempat dengan judul berubah 2004 awal, gagasan ini mulai bergulirAMPL, khususnya yang berbasis pe- menjadi: Kebijakan Nasional Pemba- terutama dengan dukungan yang kuatngelolaan masyarakat. ngunan Air Minum dan Penyehatan dari anggota Pokja AMPL Nasional Pada awalnya, Kelompok Kerja Lingkungan Berbasis Masyarakat. dari Departemen Pekerjaan Umum.AMPL Nasional bersepakat dengan Naskah keempat atau final ini memuat Cita-cita ideal waktu itu adalah menyi-sebuah judul Kebijakan Pembangunan empat bab: Pendahuluan, Kebijakan apkan dokumen kebijakan berbasisAir Bersih dan Sanitasi Skala Kecil dan Pembangunan Air Minum dan lembaga, yang kemudian disandingkanMenengah di Indonesia: Dari, Oleh, Penyehatan Lingkungan Berbasis dengan kebijakan berbasis masyarakat,dan Untuk Masyarakat. Naskah perta- Masyarakat yang terdiri dari 11 kebi- yang kemudian dipayungi oleh kebi-ma kebijakan ini dilahirkan pada April jakan umum, dan Strategi Pelaksanaan jakan menyeluruh tentang AMPL.2000, terdiri atas 5 bab: Pendahuluan, yang terdiri dari 16 strategi. Naskah ini Berbeda dengan kebijakan berbasisPengalaman Masa Lalu, Pelajaran Apa ditandatangani oleh enam pejabat masyarakat, kebijakan berbasis lemba-yang dapat Kita Petik, Kebijakan eselon 1 yaitu: Deputi Menteri ga memiliki tantangan yang lebih kom-Dasar, dan Strategi Pelaksanaan. Negara/Kepala Bappenas Bidang pleks, mengingat telah banyaknya Pada Agustus 2001, diterbitkan Sarana dan Prasarana, Direktur diluncurkan beberapa produk pera-naskah kedua, dengan judul sama: Jenderal Pemberantasan Penyakit turan sektoral mengenai sektor air mi-Kebijakan Pembangunan Air Bersih Menular dan Penyehatan Lingkungan num.dan Sanitasi Skala Kecil dan Menengah Departemen Kesehatan, Direktur Pengalaman keberhasilan dalamdi Indonesia: Dari, Oleh, dan Untuk Jenderal Tata Perkotaan dan Tata penyusunan kebijakan AMPL berbasisMasyarakat. Naskah kedua ini terdiri Perdesaan Departemen Permukiman masyarakat tidak terjadi pada pengem-dari tiga bab: Pendahuluan, Kebijakan dan Prasarana Wilayah, Direktur bangan kebijakan berbasis lembaga.Dasar Program, dan Strategi Jenderal Bina Pembangunan Daerah Pada wilayah berbasis masyarakatPelaksanaan. Departemen dalam Negeri, Direktur memang saat itu terjadi kekosongan Pada April 2002, diterbitkan Jenderal Pemberdayaan Masyarakat atau ketiadaan kebijakan, sehingganaskah ketiga dengan judul berubah dan Desa Departemen Dalam Negeri, semua pelaku dengan aklamasi men-
  7. 7. PercikJuni 2009 08 LAPORAN UTAMAdukung proses penyusunan kebijakan Adopsi dan Implementasi Kebi- yaitu Kabupaten Solok, Kabupatenini. Pada wilayah berbasis lembaga, hal jakan AMPL Musi Banyuasin, Kabupaten Subangtersebut tidak sama, sehingga sulit Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan Kabupaten Sumba Timur.menyamakan persepsi dalam men- yang disempurnakan dengan UU No. Pada putaran berikutnya di tahundudukkan kebijakan ini dalam konste- 32 tahun 2004, pembangunan 2004, ketika UU No. 32 tahun 2004lasi produk-produk sejenis. pelayanan dasar termasuk di dalamnya sebagai revisi UU No. 22 tahun 1999 Sesungguhnya, pemahaman dasar sektor air minum dan penyehatan diberlakukan, implementasi kebijakankedua wilayah kebijakan sudah diper- lingkungan merupakan kewajiban mulai melibatkan provinsi, tetapi fokusoleh, bahwa baik pada berbasis daerah, baik provinsi maupun kabu- masih di tingkat kabupaten. Kabu-masyarakat maupun berbasis lembaga paten. Sedangkan kewajiban pemerin- paten yang difasilitasi meliputi Kabu-diperlukan upaya-upaya perbaikan. tah pusat dibatasi hanya pada aspek paten Sawahlunto Sijunjung, BangkaPerlu dilakukan pelibatan banyak pembinaan, pengawasan, dan bantuan Selatan, Lebak, Kebumen, Lombokpihak dalam memperbaiki kinerja teknis saja. Barat, Pangkep, dan Gorontalo.pembangunan AMPL bagi keduanya. Hal tersebut sudah diantisipasi Pada tahun 2005, ketika perananDan kalau belajar dari kebijakan oleh pemerintah pusat (kelompok provinsi sudah lebih jelas, perananberbasis masyarakat, sesungguhnya kerja lintas departemen) dengan provinsi ditingkatkan untuk men-hal yang penting adalah bukan doku- berusaha meningkatkan kapasitas dampingi kabupaten. Provinsi yangmen kebijakannya, tetapi proses inter- daerah dalam pengelolaan air minum didampingi adalah wilayah kerjaaksi para pelaku dalam pengembangan dan penyehatan lingkungan, khusus- sebelumnya, yaitu provinsi-provinsikebijakannya. Di situ para pelaku nya yang dikelola berbasis masyarakat. Sumatera Barat, Bangka Belitung,dapat saling belajar untuk memper- Upaya ini dijabarkan dalam bentuk Banten, Jawa Tengah, NTB, Sulawesibaiki kekurangan dalam penyeleng- fasilitasi kebijakan kepada daerah Selatan, dan Gorontalo yang masing-garaan pembangunan AMPL di secara bertahap. Asumsinya adalah masing provinsi mendampingi 3 kabu-Indonesia. apabila daerah telah memahami kebi- paten di wilayahnya. Dengan upaya yang keras dari jakan, kemudian mengadopsinya, Sampai dengan tahun 2009, telahPokja AMPL Nasional, draf pertama diharapkan dapat memiliki kemam- dilakukan fasilitasi adopsi dan imple-Kebijakan AMPL Berbasis Lembaga puan dalam pengelolaan sektor AMPL mentasi Kebijakan AMPL Berbasisdapat tersusun pada Maret 2003. Pada sesuai dengan tujuan kebijakan itu Masyarakat di 9 provinsi dan 70 kabu-Mei 2003 dilakukan revisi pada konsep sendiri, yaitu yang menekankan pada paten/kota, yang langsung dilakukanpertama, pada Juni 2003 konsep per- aspek keberlanjutan baik teknis, pem- Pokja AMPL Nasional melalui WAS-tama direvisi untuk kedua kali. Konsep biayaan, sosial, institusi, dan ling- POLA. Sedangkan melalui proyek lain,kedua tersusun pada November 2004. kungan. telah mencakup 4 provinsi melaluiKonsep ketiga pada Desember 2004. Dalam perkembangannya, proses CWSHP-ADB, 3 provinsi baru melaluiKonsep ketiga revisi pertama pada adopsi dan implementasi kebijakan WES-UNICEF.Desember 2004 dan revisi kedua pada berjalan secara evolutif, sejalan denganApril 2005. Konsep terakhir dari teori Gunn yang menyatakan bahwa; Leadership dalam PerubahanKebijakan Pembangunan AMPL implementation as an evolutionary KebijakanBerbasis Lembaga, telah dikonsul- process. Juga sejalan dengan Bardach Perubahan kebijakan atau refor-tasikan kepada pejabat eselon 1 di (1977) yang menyatakan bahwa; imple- masi kebijakan memerlukan pe-Kementerian Lingkungan Hidup, mentation as a political game: imple- ngawalan, yaitu individu yang memili-Ditjen PMD Depdagri, dan Ditjen Bina mentation is a game of "bargaining, ki komitmen penuh untuk melakukanBangda Depdagri. persuasion, and maneuvering under perubahan. Persyaratan tersebut Dengan makin intensifnya kegiatan conditions of uncertainty. diperlukan karena reformasi kebijakanimplementasi Kebijakan Nasional Ketika mulai diujicobakan, pada adalah proses yang penuh tantangan,AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, saat itu sedang bersamaan dengan terutama dalam merubah cara pan-perhatian Pokja AMPL Nasional ter- proses pelaksanaan UU No. 22 tahun dang dan cara pikir yang telah diyakinihadap kebijakan berbasis lembaga 1999, di mana peranan kabupa - sebagai kebenaran. Dalam perkem-menjadi kurang. Dan sampai saat ini ten/kota sangat dominan, sedangkan bangannya, upaya reformasi kebijakanbelum ada rencana untuk melanjutkan peranan provinsi tidak begitu jelas pembangunan AMPL di Indonesiakegiatan perbaikan atau upaya-upaya didefinisikan. Uji coba kebijakan, oleh mengalami banyak tantangan, teruta-lanjutannya. karena itu langsung ke kabupaten; ma dari pelaku kuncinya sendiri.
  8. 8. PercikJuni 2009 09 LAPORAN UTAMA selanjutnya sepenuhnya berada dalam kendali Pokja AMPL. Kegiatan WASPOLA lebih intensif melakukan pendampingan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pemba - ngunan AMPL berbasis masyarakat. Diseminasi kebijakan giat dilakukan, pelatihan-pelatihan dilakukan baik secara nasional maupun regional. Pada kurun ini, lahir majalah Percik yang terbit tiga bulanan dengan fokus mewartakan informasi bagi para Waspola memancing kepekaan berpikir para peserta pelatihan AMPL. pelaku AMPL di Indonesia. Foto: Dok. Waspola Periode ini merupakan periodeHanya dengan upaya yang keras dan pola pikir dan cara pandang baru ter- ekstensifikasi Pokja AMPL, melaluisungguh-sungguh saja, kalau sekarang hadap pembangunan air minum dan media yang dimilikinya berusaha men-telah tersusun Kebijakan Nasional penyehatan lingkungan yang berbasis jangkau semua stakeholder pemba -AMPL Berbasis Masyarakat. masyarakat. ngunan AMPL. Patut dicatat sebagai Pada awalnya, kelompok kerja Ketika Medrilzam mengakhiri capaian penting, selain hasil tersebutWASPOLA - yang kemudian lebih tepat tugasnya di Biro Permukiman Perko- di atas adalah newsletter AMPL,disebut Pokja AMPL - merupakan taan Bappenas, Basah Hernowo seba- Percik Yunior, publikasi elektroniksekelompok individu yang berasal dari gai atasannya yang selama itu men- berupa CD/DVD, dan terbentuknyaberbagai departemen yang dipimpin dukung Medrilzam, turun tangan lang- Jejaring AMPL. Jejaring ini meru-oleh Bappenas. Mereka terikat secara sung menangani kegiatan terkait de- pakan sebuah wadah bagi para pelakuhistoris karena terlibat dalam pemba- ngan kegiatan pengembangan kebi- yang peduli AMPL di Indonesia, terdiringunan air bersih -istilah ini kemudian jakan. Di tangan Basah Hernowo -saat dari lembaga dan individu, yang sepa-menjadi air minum- khususnya Proyek itu sebagai Kabag Permukiman pada kat untuk bahu-membahu bersinergiInpres. Pada tahap awal, figur yang Biro Permukiman dan Perkotaan, sam- dalam mengusung keberlanjutan pem-menonjol dan aktif dalam kelompok pai akhirnya menjabat Direktur Per- bangunan AMPL di Indonesia.kerja adalah Medrilzam, seorang staf mukiman dan Perumahan Bappenas- Ketiga orang di atas merupakanBappenas yang ditugaskan menjadi kegiatan dilanjutkan. Pada periode figur kunci dalam proses reformasikoordinator kegiatan-kegiatan WAS- Basah Hernowo-lah kebijakan disele- pembangunan AMPL khususnya yangPOLA. saikan, dengan langsung melakukan berbasis masyarakat. Tetapi hasil yang Kegiatan yang dilakukan adalah pengeditan akhir secara internal di dicapai bukan semata-mata jerihrapat-rapat, lokakarya, dan pelatihan Bappenas. payah mereka, karena anggota kelom-bagi anggota kelompok kerja, baik Pada awal tahun 2004, pena- pok kerja lain yang berasal daridilakukan di dalam negeri maupun nganan kegiatan WASPOLA dan departemen terkait juga sangat berpe-luar negeri. Medrilzam -saat itu staf kelompok kerjanya diserahkan kepada ran. Beberapa nama perlu dicatat disi-Biro Perkotaan dan Perdesaan- telah Oswar Mungkasa yang telah aktif sejak ni, dari Departemen Pekerjaan Umum,berhasil menanamkan fondasi refor- tahun 2003. Oswar Mungkasa adalah antara lain Handi B. Legowo, Bambangmasi kebijakan sektor air minum (saat staf Direktorat Permukiman dan Purwanto, Joko Mursito, Andreasitu air bersih) dan penyehatan ling- Perumahan Bappenas dengan posisi Suhono, Purnama, Endang Setia-kungan. Sampai dengan tahun 2002, terakhir sebagai Kasubdit Drainase ningrum, Essy Assiah, Savitri Rus-WASPOLA dan kelompok kerja yang dan Persampahan. Pada periode ini, dyanti, Rina Agustin, Nina Indrasari,didukung WSP-EAP berhasil melaku- dilakukan perubahan besar. Kelompok Muria Istamtiah, Tamin MZ Amin, dankan berbagai ujicoba dan melakukan kerja yang tadinya dikenal sebagai Susmono. Dari Departemen Kesehatanstudi-studi lapangan untuk mem- kelompok kerja WASPOLA lebih antara lain Abdullah Munthalib,perkaya khasanah kebijakan yang se- didudukkan sebagaimana mestinya, Hening Darpito, Hartoyo, Suprapto,dang dikembangkan. Sejalan dengan sebagai Kelompok Kerja AMPL. Sutjipto, Djoko Wartono, Ismail Malik,itu, secara pelan terus membangun Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Zainal Nampira, Upi Pimanih, Atje
  9. 9. PercikJuni 2009 10 LAPORAN UTAMAHayati, dan Wan Alkadri. DariDepartemen Dalam Negeri antara lain WASPOLA 2Djohan Susmono, Ivan Rangkuti, Pipip ASPOLA 2 merupakan kelanjutan dari Komponen KegiatanRipah, Rewang Budiyana, VeronicaDwi Utari, Frida Ariyanti, TogapSiagian, Rheidha Pambudhi, Helda W Proyek WASPOLA--yang kemudian disebut WASPOLA 1-yang telah berhasil dilaksanakan pada kurun waktu 1998- Penerapan Kebijakan Penerapan kebijakan meliputi kegiatan dalam operasionalisasi kebijakan yang telah 2003. WASPOLA 1 fokus pada dukungan teknis dikembangkan pada WASPOLA 1. KebijakanNusi, dan Indar Parawansa. Dari KLH dalam penyusunan kebijakan untuk mengantisi- Nasional AMPL Berbasis Masyarakat perludiantaranya Wiryono, Chairudin, pasi masalah rendahnya akses dan tingkat diadopsi dan diimplementasikan oleh para pe-Ratna Kartikasari. Dari Bappenas pelayanan, yang menyebabkan buruknya kondisi ngelola pembangunan AMPL.dicatat antara lain Sujana Rohyat, kesehatan lingkungan, terutama untuk Reformasi KebijakanArum Atmawikarta, Utin Kiswanti, masyarakat miskin di Indonesia. WASPOLA 1 Komponen ini merupakan jawaban ter- fokus pada pengelolaan air minum dan penye- hadap kebutuhan yang lebih luas dan proses per-Pungkas AB, Virgiyanti, Salusra hatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat baikan yang menerus, sebagai tanggapan ter-Widya, Maraita Listyasari, dan inovasi pendekatan dan metodologi penerapan hadap pengalaman periode sebelumnya danNugroho Tri Utomo. pendekatan tanggap kebutuhan dan partisipatif. perubahan dalam berbagai aspek. Fokus kompo- Orang-orang tersebut di atas meru- Durasi proyek WASPOLA 2 mulai 2004 sampai nen ini adalah perbaikan aspek penyehatanpakan pengawal kegiatan reformasi 2009. lingkungan, baik pada kebijakan berbasis masyarakat maupun berbasis lembaga, sertakebijakan. Mereka adalah orang-orang Tujuan Umum kebijakan air minum berbasis lembaga.yang ditugaskan untuk meluangkan Untuk meningkatkan akses masyarakat Manajemen Pengetahuanwaktu, tenaga, dan sumber dayanya Indonesia, terutama masyarakat miskin ter- Komponen ini menjawab kebutuhan dalamuntuk mengawal kegiatan-kegiatan hadap pelayanan air minum dan penyehatan hal mendapatkan dan menyebarkan informasiyang berkaitan dengan proses refor- lingkungan yang layak. untuk memfasilitasi perencanaan dan peman- tauan sektor AMPL, serta untuk mendukungmasi kebijakan pembangunan AMPL Tujuan Khusus pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.di Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Kegiatan yang tercakup dalam komponen ini Dukungan orang-orang kunci pada Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan antara lain keterkaitan dengan stakeholder laintahap awal merupakan kunci keber- meneruskan proses reformasi kebijakan sektor termasuk proyek lain, donor, LSM, swasta, danhasilan adopsi kebijakan pada tingkat AMPL, dan mendorong penerapan pendekatan perguruan tinggi yang berpotensi dalam per- tanggap kebutuhan dan partisipasi. tukaran pembelajaran. Studi, penerapan pen-nasional. Melalui proses konsultasi, dekatan yang inovatif, dan pelatihan-pelatihanpara anggota kelompok kerja mem- terkait juga tercakup dalam komponen ini.berikan masukan kepada KomitePengarah Pusat (CPC=Central Project bat secara aktif dalam berbagai peningkatan kapasitas Pokja AMPLCommitte) terdiri dari Direktur kegiatan yang dilakukan dengan Daerah. Seiring dengan itu, eksistensiJenderal Cipta Karya Departemen difasilitasi oleh satu sekretariat proyek Pokja AMPL Nasional semakin ber-Pekerjaan Umum, Departemen Dalam yang dinamai WASPOLA. kibar, dan sekretariat WASPOLA lebihNegeri terdiri dari Direktorat Jenderal memposisikan diri sebagai pendukungPembangunan Daerah dan Direktorat Ekstensifikasi Pokja dalam dari kegiatan Pokja.Jenderal Pengembangan Masyarakat Implementasi Kebijakan AMPL Setelah sukses dengan ujicoba didan Desa, Direktorat Jenderal Ketika proyek WASPOLA mulai empat kabupaten di 4 provinsi padaPemberantasan Penyakit Menular dan digulirkan, kegiatan yang dilakukan tahun 2002/2003, implementasi kebi-Penyehatan Lingkungan Departemen terbatas pada hal-hal yang sifatnya jakan dikembangkan ke 7 provinsi di 7Kesehatan, Departemen Keuangan, introduksi pada pentingnya reformasi kabupaten/kota pada tahun 2004,dan Kementrian Lingkungan Hidup, kebijakan. Beberapa aktifitas kemudian dikembangkan lagi menjadiyang dipimpin oleh Deputi Sarana dan dilakukan dengan frekuensi yang tidak 9 provinsi di 49 kabupaten/kota padaPrasarana Bappenas. tinggi. Rapat kelompok kerja, seminar, tahun 2006. Tahun 2005 tidak ada Komite pengarah tersebut memberi lokakarya dilakukan dengan jadwal penambahan provinsi, namun kabu-arahan dalam rapat yang diseleng- yang relatif jarang. paten/kota bertambah menjadi 24.garakan tiap semester kepada kelom- Inisiatif kegiatan lebih cenderung Tidak berhenti disini, daerah lain punpok kerja antar departemen yang ter- dilakukan oleh WSP-EAP melalui disasar melalui kemitraan dengandiri dari pejabat eselon 2 ke bawah. sekretariat WASPOLA. Baru pada proyek AMPL yang sedang maupunKelompok kerja yang dipimpin oleh tahun 2003 menjelang peralihan ke akan berjalan, misalnya WSLIC-2,Direktur Permukiman dan Perumahan WASPOLA 2, kegiatan lebih intensif ProAir, CWSHP, WES UNICEF, danBappenas inilah yang sehari-hari terli- dilakukan, khususnya dalam kegiatan PAMSIMAS.
  10. 10. Percik Juni 2009 11 LAPORAN UTAMA Ada kesepakatan pada tingkat yang dapat meningkatkan akselerasi 8,5 triliun pertahunnya sampai denganpengambil keputusan nasional, bahwa adopsi dan implementasi kebijakan, tahun 2015.daerah harus memiliki kemampuan supaya pencapaian daerah dapat Kesenjangan pendanaan ini dapatdalam pengelolaan AMPL, khususnya menyeluruh di Indonesia. Walaupun dipenuhi melalui berbagai skema pen-yang berbasis masyarakat, karena secara nasional seluruh stakeholder danaan, seperti pinjaman luar negeri,diyakini akan meningkatkan kinerja telah mengadopsi dan mengimplemen- investasi swasta, dan penggalianpembangunan, khususnya keberlan- tasikan kebijakan, ini karena mereka potensi masyarakat. Banyak programjutan sarana yang dibangun. Sampai terlibat langsung dalam proses pe- telah dirancang oleh pemerintah, baiksaat ini, daerah-daerah baik mitra nyusunan, tetapi pada tingkat daerah melalui dana sektoral maupun pin -langsung maupun melalui proyek lain, hal tersebut memerlukan pengujian. jaman. Namun demikian, investasitelah diperkenalkan kepada substansi Secara teori, apabila logika kebi- baru ini perlu optimalisasi denganKebijakan Nasional AMPL Berbasis jakan dapat diterima oleh sebagian lebih memperhatikan aspek keberlan-Masyarakat. besar daerah, baik daerah yang sudah jutan sarana yang dibangun. Tanpa itu, Sebagian besar telah mengikuti mengenal kebijakan cukup lama investasi baru tidak akan memberikanpelatihan-pelatihan dalam materi- maupun daerah yang baru, maka pe- kontribusi terhadap peningkatan aksesmateri yang dibutuhkan untuk menjadi luang penerapan kebijakan secara luas yang berkelanjutan karena investasipengelola AMPL berbasis masyarakat. cukup tinggi. yang lama sudah rusak atau tidakPelatihan-pelatihan yang telah Permasalahan kritis berikutnya dipergunakan.diberikan, diantaranya pembentukan adalah masalah efisiensi fasilitasi kebi- Perhatian terhadap sektor masihkelompok kerja, metodologi partisi- jakan dalam rangka meningkatkan perlu dipacupatif, dasar fasilitasi, teknik keberhasilan adopsi dan implementasi Besaran belanja pemerintah untukpenyusunan rencana strategis, komu- kebijakan. Apakah model fasilitasi sektor AMPL merupakan bagian darinikasi dan CLTS. Hasil dari pelatihan yang selama ini berlangsung dapat komponen perumahan dan fasilitastersebut adalah terbentuknya Pokja diteruskan setelah proyek WASPOLA umum sebesar Rp 2,3 triliun. Ini meru-AMPL Daerah, tersusunnya rencana berakhir? Apakah sumber daya yang pakan proporsi yang sangat kecil daristrategis AMPL daerah dan berlang- ada dapat mendukung kegiatan seru- belanja pemerintah pusat, yaitu 0,3%sungnya fasilitasi kebijakan pada pa? Atau perlu dicari model lain yang dari Rp 266 triliun. Bila dibandingkantingkat daerah. lebih efisien dari segi biaya tanpa me- dengan sektor jalan sebesar Rp 10,8 Sejalan dengan upaya perluasan ngurangi kualitas hasil yang diperoleh? triliun, maka sektor air minum dan airwilayah dampingan, di tingkat pusat Persoalan klasik: dana tidak pernah limbah sangat kecil dalam jumlah yangpun kegiatan Pokja AMPL Nasional mencukupi. menunjukkan juga kecilnya prioritassemakin luas. Kegiatan pengembangan Pemerintah juga memiliki komit- sektor ini.Jejaring AMPL adalah salah satu men untuk mencapai target milenium Rendahnya prioritas pembangunankegiatan yang mendapat sambutan (MDGs) yang harus dipenuhi pada AMPL ini bukan saja pada tingkatluas dari stakeholder AMPL nasional. tahun 2015, yaitu melayani separuh pemerintah pusat, tetapi juga padaDalam konteks ini, WASPOLA menem- penduduk yang belum memiliki akses tingkat pemerintah daerah.patkan diri sebagai bagian dari jejaring terhadap air minum dan sanitasi. Berdasarkan studi yang dilakukan olehini, sekaligus menjadi back up bagi Berdasarkan national action plan proyek WASPOLA tahun 2005, tentangPokja AMPL nasional dalam melaku- bidang air minum dan sanitasi Pembangunan Air Minum dankan kegiatannya. Departemen Pekerjaan Umum 2004, Penyehatan Lingkungan Pasca untuk sub sektor air minum diperlukan Desentralisasi yang dilakukan di 10Jalan Masih Panjang peningkatan pelayanan sampai dengan kabupaten (Musi Banyuasin, Solok,Luas wilayah menjadi tantangan 88% dari 74% pada tahun 2015. Subang, Sumba Timur, Lamongan, Mengingat jumlah kabupaten dan Sedangkan untuk sub sektor sani- Bandung, Takalar, Kuningan,provinsi di Indonesia yang demikian tasi (air limbah) harus mencapai 75% Lumajang, dan Sikka), alokasi danabesar, sekitar 500 kabupaten/kota dan dari 54% pada tahun 2015. Adapun sektor air minum dan sanitasi di sepu-33 provinsi, maka yang dilakukan oleh perkiraan dana yang diperlukan untuk luh daerah studi sepanjang tahunkelompok kerja dan sekretariat memenuhi target tersebut adalah Rp 2003-2005 berkisar antara 0.01% sam-WASPOLA baru mencapai 11 persen 42 triliun untuk air minum dan sekitar pai 1.37% dari total belanja APBD.kabupaten dan 20% provinsi. Rp 43 triliun untuk sanitasi. Artinya Data tersebut diperkuat dengan Diperlukan upaya-upaya terobosan diperlukan dana investasi sekitar Rp temuan studi review pembiayaan sek-
  11. 11. Percik Juni 2009 12 LAPORAN UTAMAtor AMPL di daerah WASPOLA yang dah sekali, seperti ditampilkan pada melihat bahwa penempatan prioritasdilakukan oleh WSP-EAP World Bank, tabel di bawah ini. Michel Camdesus yang rendah oleh pemerintah terhadapyang menyimpulkan bahwa anggaran dalam catatannya pada World Panel on pendanaan sektor air minum dan sani-pemerintah untuk sektor AMPL ren- Financing Water Infrastructure (2003) tasi merupakan isu yang utama. Di samping itu, sektor AMPL masih menghadapi isu internal yang masih belum terselesaikan, seperti kebi- ngungan masalah sosial, lingkungan, komersial, masalah politis, kelemahan manajemen dan ketidakjelasan tujuan pengelolaan, ketidakcukupan kerangka kebijakan, kurangnya transparansi, ketiadaan badan regulasi, dan resisten- si terhadap prinsip cost recovery. *National Project Coordinator Lokakarya Sinergi Rencana Pelaksanaan Program Waspola Facility (Waspofa) dan Serah Terima Waspola 2 rogram Water Supply and diwadahi melalui Kelompok Kerja Air berbagai pihak mempunyai harapanP Sanitation Formulation and Action Planning (Waspola) 2berakhir Juni 2009. Program yang Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang kemudian dengan fasilitasi Waspola diaplikasi di kabu- besar program Waspola setelah berakhirnya Waspola 2 terus berlanjut untuk melanjutkan daerah-daerahdiinisiasi Pemerintah Indonesia, paten/kota dan provinsi. yang belum mendapatkan akses airdidanai AusAID dan difasilitasi WSP Sampai saat ini telah terbentuk 63 minum dan sanitasi secara baik.Bank Dunia telah berlangsung sejak Pokja AMPL kabupaten/kota dan 13 Menandai keberlanjutan program1998 dengan fokus penyusunan Pokja AMPL provinsi. Untuk itulah, Waspola, pada Kamis, 25 Juni 2009Kebijakan Nasional Air Minum danPenyehatan Lingkungan BerbasisMasyarakat. Kegiatan ini berakhir pada tahun2003 dan disebut sebagai Waspola 1.Kemudian dilanjutkan dengan Waspola2 hingga tahun 2009 dengan fokus padaimplementasi kebijakan dan pe-ningkatan kapasitas. Waspola merupakan kerja terpaduyang melibatkan DepartemenPekerjaan Umum, DepartemenKesehatan, Departemen dalam Negeri,Kemeterian Lingkungan Hidup,Departemen Keuangan dibawah koor-dinasi Bappenas. Keterpaduan Perwakilan Waspola menyerahkan tanda mata kepada pejabat dari Departemen terkait. Foto: Stela Vendredi
  12. 12. Percik Juni 2009 13 LAPORAN UTAMA Permukiman Bappenas Budi Hidayat memaparkan bagaimana program Waspola Facility sebagai kelanjutan Waspola 2. Waspofa, paparnya, mem- punyai tujuan umum adalah meningkatkan akses masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin terhadap layanan AMPL yang cukup berkelanjutan. ”Sementara tujuan khususnya, memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengelolaan AMPL melalui fasi- litas yang fleksibel yang dapat men- dukung kebutuhan terkait dengan pengembangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sektor AMPL,” ungkap Budi. Budi Hidayat melanjutkan, lokakarya ini mengamanatkan, perlu- Sebelum acara serah terima Waspola 2, diawali santap malam. Foto: Bowo Leksono nya memelihara momentum kegiatandiselenggarakan Lokakarya Sinergi pengarah (steering committee) yang agar tidak terjadi stagnasi yang terlaluRencana Pelaksanaan Program terdiri dari tiga pihak yaitu Pemerintah, lama. Perlu disiapkan rencana kerja 6Waspola Facility (Waspofa) dan Serah AusAID, dan Bank Dunia. Sementara bulan pertama, diantaranya terpentingTerima Waspola 2, di Jakarta. kegiatan persiapan yang akan adalah persiapan administrasi, penilai- Lokakarya diselenggarakan sebagai dilakukan adalah penyelesaian persetu- an kebutuhan, dan penyiapan Rencanaupaya mendapatkan masukan bagi juan antara Pemerintah dengan Kerja tahun pertama. ”Amanat lainpenyusunan desain Waspofa atau AusAID, penyelesaian persetujuan adalah secepatnya disediakan kantorWaspola 3 yang merupakan kelanjutan hibah antara Bank Dunia dengan untuk kegiatan Waspofa dan segeraWaspola 2. Lokakarya kemudian dilan- Pemerintah Indonesia, dan kesepa- merekrut tim inti untuk menyelesaikanjutkan dengan penyerahan simbolis katan mekanisme penganggaran. proses persiapan proyek,” tuturnya.hasil Waspola 2 kepada pemerintah Deputi Sarana dan Prasarana Pada lokakarya itu, peserta ber-Indonesia yang diwakili Deputi Sarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna dalam kesempatan mendengarkan tanggapandan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi sambutannya mengatakan Waspola dan masukan dari lembaga donor danPriatna. adalah suatu program yang bagus dan departemen terkait. Pelaksana tugas Lokakarya sehari tersebut dihadiri penting untuk dilanjutkan pada regional Team Leader WSP-EAP Isabelwakil dari Bappenas, Departemen Waspola 4 dan seterusnya. ”Ke depan Blackett memberikan apresiasi yangKeuangan, Departemen Pekerjaan harus lebih ditingkatkan koordinasi baik kepada Waspola. ”Waspola benar-Umum, Departemen Kesehatan, dan sinkronisasi antardepartemen,” benar memprakarsai perubahan yangDepartemen Dalam Negeri dan difasili- tuturnya. berkelanjutan. Ada proyek-proyek WEStasi sekretariat Waspola. terkait yang berkembang dari pe- Lokakarya menyepakati beberapa Waspola Facility ngaruhnya,” terangnya.hal tetapi yang terpenting adalah pe- Hasil lokakarya adalah berupa Sementara Direktur Fasilitasngelolaan Waspofa dilaksanakan kelanjutan Waspola 2 dengan nama Penataan Ruang dan Lingkunganmelalui mekanisme on budget, tetapi Waspola 3 atau Waspofa. Besaran dana Hidup Departemen Dalam Negeridengan dua tipe pelaksanaan yaitu dari AusAID sebesar 10 juta dolar Sofyan Bakar melihat persoalan AMPLBank Dunia sebagai pelaksana dan Australia dan pengelolaan Waspofa sangat kurang mendapat tanggapanpemerintah sebagai pelaksana. dilakukan melalui dua mekanisme dari pemerintah daerah. ”Dengan Seperti halnya pada pelaksanaan Bank Dunia dan Bappenas. adanya Musrenbang diharapkan sektorprogram Waspola sebelumnya, pelak- Pada kesempatan serah terima AMPL masuk Renstra dinas-dinassanaan Waspofa diperlukan komite Waspola 2, Direktur Perumahan dan terkait,” tuturnya. Bowo Leksono
  13. 13. PercikJuni 2009 14 LAPORAN UTAMA WASPOLA 10 Tahun Membangun Paradigma Pembangunan Berkelanjutan di Bidang AMPL ektor air minum dan sanitasi hadap masyarakat waktu itu, pandang-S dasar, secara pelan tetapi pasti telah bergulir menjadi sektoryang mendapat perhatian dalam pem- Oleh: Subari* kegiatan pemerintah karena yang "punya gawe" pemerintah sementara an pertama pembangunan air minum dan sanitasi sarat dengan teknis, masyarakat tidak mampu dan kalaubangunan di negeri ini. Senyatanyalah masyarakat diposisikan sebagai peneri- dipaksakan taruhannya adalah kualitassektor ini "seksi", sehingga dilakukan ma manfaat proyek, terlebih pelaksana tidak sesuai yang diharapkan danoleh banyak departemen, antara lain dan tenaga yang bekerja untuk proyek memakan waktu lama, di sisi lainDepartemen Pekerjaan Umum sebagai tersebut adalah orang dari luar proyek dibatasi oleh waktu tahunpemegang mandat utama dalam penye- masyarakat desa itu sendiri, karena ter- anggaran oleh karenanya proyek harusdiaan infrastruktur, Departemen gantung pada siapa pemenang tender. dipihak ketigakan karena merekaKesehatan sebagai pemegang mandat Istilah partisipasi masyarakat adalah ahlinya.utama dalam peningkatan status kese- dalam pembangunan telah bergulir Pandangan kedua, masyarakat ituhatan masyarakat melalui penyediaan sejak jaman orde baru dan dijadikan punya potensi, mereka akan mampulayanan air minum dan sanitasi dasar. platform pembangunan, namun kalau diberi kesempatan dan dimam-Departemen Dalam Negeri, demikian rentang pengertian partisi- pukan melalui penguatan kapasitas,Departemen Sosial, Badan Geologi, pasi dalam aplikasinya sangat berva- mereka memiliki kepentingan denganDepartemen Transmigrasi semuanya riasi. Masyarakat dikumpulkan kebutuhannya, kunci keberlanjutanjuga bersinggungan dengan program bersama perangkat desa, diberi penyu- adalah ditangan masyarakat sendiripembangunan fasilitas air minum dan luhan tentang rencana proyek air karena pemerintah tidak memilikisanitasi. Berbeda departemen, berbeda minum dan sanitasi sudah disebut par- sumber daya yang cukup untuk me-pula kebijakannya dan berbeda pula tisipasi. Masyarakat dilibatkan sebagai ngawal paska proyek, oleh karenanyapendekatan yang diterapkan dalam tenaga kerja yang dibayar untuk jenis proyek harus didesain berbasispelaksanaan pembangunan air minum pekerjaan tertentu juga disebut partisi- masyarakat.dan sanitasi. pasi, masyarakat diwajibkan menyiap- Pandangan di atas tidak hanya ter- Paradigma tempo dulu bahwa kan kontribusi inkind juga disebut par- jadi di kalangan pemerintah saja, di"pemerintah memenuhi layanan air tisipasi, masyarakat dilibatkan dalam lingkungan LSM pun juga demikian.minum dan sanitasi" diterjemahkan pengambilan keputusan juga partisi- Bahkan LSM dengan platform charitydengan "pemerintah berkewajiban pasi, masyarakat terlibat dalam waktu itu memiliki pandangan bahwamembangun sarana". Sarana yang telah pengambilan keputusan dan mereka masyarakat yang dibantu adalahdibangun selanjutnya diserahkan kepa- bertanggung jawab dalam pengorgan- masyarakat miskin, mereka tidak ber-da masyarakat dengan harapan isasian dan pengelolaan paska proyek daya, mereka harus ditolong, untukmasyarakat mengoperasikan, memeli- juga disebut partisipasi. ikut pertemuan dan bekerja berartihara dan memanfaatkannya. Perbedaan pandang mengenai par- mereka kehilangan pendapatan oleh Kegiatan pembangunan sarana air tisipasi dengan berbagai alasan dan karenanya mereka harus dibayar.minum dan sanitasi oleh pemerintah cara pandang terhadap masyarakat LSM dengan platform communitypusat pada saat itu selalu diberi judul berimplikasi terhadap penerapan kon- development berpandangan lain ter-"proyek". Istilah proyek oleh sep partisipasi. Setidaknya ada dua hadap masyarakat yang dibantu, bahwamasyarakat diidentikkan dengan pandangan yang berseberangan ter- mereka adalah masyarakat yang memi-
  14. 14. Percik Juni 2009 15 LAPORAN UTAMAliki potensi, potensi itu akan berkem-bang apabila mereka diberdayakan,biarkan mereka mengambil keputus-annya sesuai dengan latar belakangdan kemampuannya, jangan biarkanmereka berketergantungan, oleh kare-nanya meskipun mereka mengelu-arkan waktu untuk pembangunantidak harus dibayar, kalau toh harusdibayar hanya untuk jenis pekerjaantertentu dan diputuskan oleh merekasendiri karena pada dasarnya segalabentuk bantuan adalah untuk mem-bantu mereka dalam menyelesaikanpermasalahannya sendiri, walaupunprosesnya cukup panjang yang pentingkeberlanjutan terjadi. Kedua madzhab pembangunan airminum dan sanitasi di atas terlaksanadi Indonesia dengan dua macam hasil,yaitu sarana tidak berkelanjutan dan Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan AMPL. Berbeda dengan dulu karena bersifatjadi monumen dari hasil madzhab per- proyek yang datangnya dari pusat. Foto: Dok. Waspolatama, sedang hasil madzhab yang Pemerintah Australia yang difasilitasi Lingkungan Hidup, Departemenkedua sarana berkelanjutan dan tetap oleh WSP-World Bank merupakan Keuangan di bawah koordinasidinikmati masyarakat walaupun proyek dalam rangka reformasi kebi- Bappenas.proyek tersebut telah berakhir puluhan jakan sektor air minum dan sanitasitahun. dalam rangka menanggapi berbagai Rute Panjang Menuju Kesamaan persoalan ketidakberlanjutan pemba- PandangKesadaran Kritis ngunan air minum dan sanitasi. Serangkaian lokakarya, puluhan Ternyata kita telah banyak berbuat Serangkaian kajian, studi dan pem- pertemuan koordinasi dan bahkandan berinvestasi untuk pembangunan belajaran proyek-proyek air minum ratusan kali, dengan melibatkan berba-air minum dan sanitasi. Ternyata dan sanitasi dari berbagai sumber gai pemangku kepentingan telah dilak-banyak sarana yang tidak berfungsi pembiayaan di Indonesia dan penga- sanakan untuk mencari bentuk,dan hanya menjadi monumen. laman dari negara lain dilakukan menyamakan persepsi, membedahTernyata peningkatan jumlah hutang untuk menemukenali persoalan men- pengalaman gagal dan pengalamanuntuk pembangunan air minum dan dasar dan merunut ulang tahapan sukses dalam pembangunan air minumsanitasi dengan pendekatan proyek demi tahapan yang dilaksanakan sela- dan sanitasi serta memetakan faktor-berbanding lurus dengan meningkat- ma ini untuk mengambil pembelajaran faktor yang mempengaruhi keberlan-nya jumlah monumen hasil pemba- dan yang terpenting apa yang harus jutan proyek.ngunan yang tidak berkelanjutan, kita lakukan serta kebijakan mana Serangkaian kegiatan tersebut padakarena jumlah tersebut terakumulasi yang harus direformasi. akhirnya mengerucut pada kesepa-dengan proyek sebelumnya. Demikian WASPOLA merupakan komitmen katan perlunya melakukan reformasipula di kalangan LSM dengan platform Pemerintah Indonesia untuk meng- kebijakan pembangunan bidang aircharity semakin besar jumlah bantuan hasilkan pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Berdasarkanjuga berbanding lurus dengan monu- minum dan sanitasi yang efisien dan intensitas permasalahannya disepakatimen plus ketergantungannya. berkelanjutan. WASPOLA merupakan pentingnya melakukan reformasi kebi- Water and Sanitation Policy kerja terpadu yang melibatkan jakan untuk pembangunan air minumFormulation and Action Planning Departemen Pekerjaan Umum, dan sanitasi berbasis masyarakat ter-(WASPOLA), sebuah kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen lebih dahulu dan segera ditindaklan-Pemerintah Indonesia dengan Dalam Negeri, Kementerian juti reformasi kebijakan pembangunan
  15. 15. PercikJuni 2009 16 LAPORAN UTAMAair minum dan sanitasi berbasis lem-baga. Perjalanan panjang selama limatahun dari tahun 1998-2002 padaakhirnya telah menghasilkan draf kebi-jakan dengan nama KebijakanNasional Pembangunan Air Bersih danPenyehatan Lingkungan BerbasisMasyarakat, sementara kebijakanberbasis lembaga masih dalam peng-godogan lebih lanjut. Lamanya waktuyang dilalui menunjukkan betapa pen-tingnya sektor ini sekaligus betapabanyaknya persoalan yang harus Masyarakat sendiri yang mengelola dan merawat sarana AMPL, bukan pemerintah.dirunut dan ditata, serta disepakati ke Foto: Dok. Waspoladalam satu paradigma sampai meng-hasilkan rumusan kebijakan. Pembangunan Air Minum dan ini diperkenalkan oleh fasilitator men- Langkah strategis untuk Penyehatan Lingkungan Berbasis jadi tantangan pertama yang harusmeningkatkan leverage kinerja tim Masyarakat dan sampai sekarang telah dilalui. Apa yang dilakukan olehpemerintah dalam penanganan populer dengan sebutan Kebijakan pemerintah pusat dalam fasilitasiWASPOLA akhirnya sepakat untuk Nasional AMPL-BM. pelaksanaan kebijakan merupakanmembentuk kelembagaan Kelompok Untuk memastikan kebijakan ini advokasi untuk membongkar pahamKerja Air Minum dan Penyehatan dapat dipahami dan dapat diopera- bahwa pembangunan denganLingkungan (Pokja AMPL) yang selan- sionalkan di daerah, maka pada mengedepankan peran masyarakatjutnya menjadi garda depan dalam November 2002-April 2003 dilakukan dan berorientasi pada proses jauh lebihupaya operasionalisasi kebijakan uji coba fasilitasi di empat kabupaten, terjamin keberlanjutannya dibandingdalam skala luas. Kelembagaan terdiri yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten dengan pembangunan yang berorien-dari tim pengarah dengan anggota Musi Banyuasin, Kabupaten Subang tasi target. Bermacam ragam peneri-pejabat eselon 2 dari semua departe- dan Kabupaten Sumba Timur. Uji coba maan daerah pada awal perkenalanmen tekait dan tim teknis dari pejabat ini telah menghasilkan beberapa kebijakan dari negatif sampai positifeselon 3 masing-masing. masukan penting sebelum kebijakan dan ragu-ragu. Perdebatan penggunaan istilah "air difinalkan, salah satunya adalah di-bersih" atau "air minum" merupakan tambahnya satu butir kebijakan yang Salah Persepsisalah satu rute yang harus dilewati oleh sebelumnya tidak ada yaitu pemba- Berapa besar dana yangpemangku kepentingan yang ter- ngunan AMPL yang "berorientasi pada dialokasikan pusat?gabung dalam Pokja AMPL. Salah satu pemulihan biaya". Siapa yang akan melaksanakankesamaan pandang yang disepakati proyek nanti, pusat atau daerah?adalah "air minum" yang menjadi Pekerjaan Besar Baru Dimulai Kalau hanya kebijakan saja kamimandat dalam rangka pemenuhan Perjalanan panjang selama lima tidak membutuhkan, yang kamilayanan dasar air minum. Fakta bahwa tahun dengan hasil tersusunnya butuhkan proyek.kualitas air yang dihasilkan masih dalam Kebijakan Nasional AMPL-BM, ketika Biasanya pemerintah pusat kalautaraf air bersih memang dipahami, kebijakan ini telah disepakati untuk sosialisasi kebijakan selalu diikutinamun tidak mengurangi keinginan ter- dioperasionalkan di daerah justru proyek.hadap upaya meningkatkannya menjadi pekerjaan yang sebenarnya baru dimu- Ini kan kebijakan pusat, kamiberkualitas air minum. lai dan memerlukan upaya besar untuk yang harus melakukan tentu ada Pada tahun 2003 draf kebijakan memastikan kebijakan ini diterima dananya kan, mana dananya?dengan tajuk Kebijakan Nasional oleh daerah, diadopsi dan dioperasio- Pertanyaan-pertanyaan di atasPembangunan Air Bersih dan nalkan ke dalam mekanisme dan merupakan pertanyaan klasik yangPenyehatan Lingkungan Berbasis pelaksanaan pembangunan di daerah. harus dijawab dengan arif oleh fasilita-Masyarakat telah diubah secara final Sikap sinis, pesimis dan keraguan tor sambil meyakinkan kembali bahwamenjadi Kebijakan Nasional dari pejabat daerah ketika kebijakan program ini bukan proyek fisik,
  16. 16. PercikJuni 2009 17 LAPORAN UTAMAkegiatan ini terbatas pada bantuan tek- ditekankan bahwa pemba- Melangkah ke Pemikiran Strate-nis. Bahkan ada beberapa pemerintah ngunan/layanan air minum dan sani- gikdaerah setelah mengikuti diseminasi tasi dasar adalah merupakan urusan Hasil pelaksanaan kebijakan padakebijakan, walaupun telah dijelaskan wajib yang harus dilakukan oleh dae- tahap awal agak sulit untuk diukur danprogram ini merupakan bantuan tek- rah sebagaimana amanat undang- dipastikan apakah setelah fasilitasinis, dalam melayangkan surat per- undang otonomi daerah. berakhir daerah masih tetap konsistenmintaan untuk difasilitasi mengajukan Lambat laun akhirnya mulai dipa- menindak lanjuti? Inilah pertanyaansyarat dimana pemerintah daerah mau hami oleh sebagian pemangku ke- keraguan WASPOLA, terlebih lajumenyiapkan alokasi dana operasional pentingan daerah dan mereka mulai mutasi pejabat ke dinas lain yang tidakdengan catatan pemerintah pusat merasakan manfaat dari acara loka- terkait dengan AMPL sangat tinggi.menyiapkan alokasi dana miliaran karya yang mengurai kondisi layanan Ada tiga hal penting yang menjadi per-rupiah untuk proyek. Kendala ini air minum dan sanitasi dasar dengan timbangan dalam hal ini, yaitu outputmemberikan pembelajaran bahwa segala permasalahannya. Mereka yang mengindikasikan keberlanjutanuntuk pelaksanaan kebijakan nasional mulai melihat dari sisi manfaatnya, pasca pendampingan, pendekatan pen-AMPL-BM di daerah, yang pertama bahwa dengan peta masalah yang dite- dampingan yang mengindikasikan alihharus dilakukan adalah menata mind- mukan menjadi dasar alat justifikasi peran dan pilihan kegiatan penguatanset pejabat dan staf teknis mengenai untuk usulan kegiatan dan program kapasitas yang menjawab isu konteks-konsep kebijakan dan pembangunan dari dinasnya. tual.AMPL yang berkelanjutan. "Lalu, apa nanti peran pusat untuk "Bagaimana mungkin masyarakat mengatasi permasalahan sarana tidak Renstra AMPLharus kontribusi tunai untuk pemba- berfungsi? Mestinya pemerintah harus Mulai tahun 2005 fasilitasi pelak-ngunan, untuk kebutuhan sehari-hari bertanggung jawab karena proyek- sanaan kebijakan menetapkan ter-saja tidak cukup. Nanti dulu, ini bukan proyek yang tidak berfungsi itu seba- susunnya rencana strategis pemba-Jawa, disini kondisi orang miskin beda gian besar proyek yang datangnya dari ngunan AMPL (Renstra AMPL) daerahdengan miskin di Jawa". pusat". menjadi salah satu keluaran utama Sikap penolakan seperti ini juga Masih harus tetap diyakinkan, dari serangkaian penguatan kapasitas.dihadapi oleh fasilitator dan tidak bahwa di era otonomi peran pusat ter- Renstra AMPL dimaksudkan sebagaitanggung-tanggung ini disampaikan batas, pemerintah pusat hanya ter- instrumen untuk mengarahkan peren-oleh pimpinan daerah. Bahkan ada batas memberikan bantuan teknis, canaan AMPL dapat tertuang dalamsalah seorang anggota DPRD yang arahan dan pedoman untuk dijadikan RPJMD. Pokok-pokok kebijakan danmendapat undangan dari Bappeda dasar pijak pembangunan di daerah, program selanjutnya dijadikan acuanuntuk acara lokakarya mengenai kebi- kalau toh masih ada dukungan pro- masing-masing SKPD dalamjakan AMPL-BM menanyakan kepada gram air minum dan sanitasi hal terse- penyusunan rencana kerja.fasilitator, "Besok ada uang honornya but bersifat terbatas, porsi besar harus Bagi daerah yang telah menyusun(uang duduk) tidak?". Setelah dije- menjadi tanggung jawab daerah. Renstra SKPD terkait AMPL, Renstralaskan oleh fasilitator bahwa kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan AMPL dijadikan acuan dalamini tidak menyiapkan uang honor, pada langkah awal dimaksudkan agar: melakukan review terhadap Renstramereka mengatakan besok tidak Pemerintah daerah menemu- SKPD. WASPOLA mengenalkan pen-datang kalau tidak ada uang duduknya kenali isu dan permasalahan pem- dekatan penyusunan renstra denganwalaupun acara tersebut dilakukan di bangunan dan layanan AMPL di proses partisipatif yang melibatkanruang rapat DPRD. daerahnya. seluruh elemen sejak lokakarya identi- Memiliki kepedulian untuk fikasi isu dan permasalahan AMPL,Pelan tapi Pasti melakukan upaya pemecahan kajian keberhasilan dan kegagalan Keinginan pada setiap pelaksanaan masalahnya. proyek AMPL, proses penyiapan/drafkegiatan lokakarya di daerah adalah Memahami dan menerima kebi- renstra, lokakarya finalisasi renstra,untuk meyakinkan dan melalui proses jakan nasional AMPL berbasis dialog publik sampai dengan kerangkapartisipatif, bahwa "ini milik Anda, masyarakat sebagai konsep pen- regulasinya.bukan milik saya atau milik pemerin- dekatan.tah pusat" artinya manfaat atau keluar- Menyusun rencana kerja konkrit Pendekatan Fasilitasian yang dihasilkan setiap lokakarya dalam rangka mengatasi per- Dari tahun 2004 sampai denganyang akan memiliki kepentingan masalahan keberlanjutan AMPL. berakhirnya WASPOLA-2 tahun 2009,adalah daerah sendiri. Senantiasa pendekatan fasilitasi mengalami
  17. 17. PercikJuni 2009 18 LAPORAN UTAMApergeseran strategi dari penanganan Berdasar kemandirian dan Penguatan Kapasitaslangsung di tingkat kabupaten berubah prakarsanya mereka melakukan Tema penguatan kapasitas untukberbasis provinsi dan pada akhirnya pengembangan daerah dalam pelak- peningkatan pemahaman kebijakanpendekatan fasilitasi provinsi berbasis sanaan kebijakan di daerahnya. dan pengetahuan metodologi pelak-demand. Cara ini ditempuh dengan Tesis ini terbukti berjalan, setidak- sanaan pembangunan AMPL Berbasispertimbangan strategik bahwa jumlah tidaknya menjelang WASPOLA Masyarakat, dan pendampingankabupaten di Indonesia banyak dan berakhir justru provinsi mulai penyusunan rencana kerja mulaitidak sebanding dengan tenaga fasilita- mengembangkan sayapnya dengan diarusutamakan untuk memastikantor dari pusat. menambah daerah layanan fasilitasi AMPL berada dalam salah satu priori- Tesis yang digunakan adalah kebijakan di kabupaten lain di wilayah- tas. Kerangka strategis penguatan ka-bahwa provinsi pada dasarnya meru- nya, demikian pula demand untuk pasitas ini digambarkan pada bagan dipakan kepanjangan pusat, dengan penguatan kapasitas tematik juga samping.memperkuat provinsi maka provinsi meningkat.akan dapat menggantikan peran pusat. Bagaikan Bongkar Pasang Puzzle Tidak segampang teori dan ucapan, tantangan dan kendala yang menjadi Pekerjaan Rumah WASPOLA dan harus disikapi secara arif antara lain: Pergantian pimpinan daerah dan pejabat teknis di lingkungan dinas teknis di daerah Iklim politik sangat dinamis di daerah, suksesi pimpinan daerah juga mempengaruhi tingkat intensitas per- hatian terhadap kegiatan pelaksanaan kebijakan. Tidak jarang ditemui sela- ma proses fasilitasi para Kepala Bappeda mengalami pergantian lebih tiga kali, bahkan di provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pergantian sebanyak 4 kali, artinya upaya untuk memperkenalkan kembali kebijakan nasional dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan sebanyak 4 kali oleh Pokja AMPL dan WASPOLA. Dampak nyata dari pergantian ini adalah fluk- tuasi ketersediaan alokasi dana opera- sional Pokja AMPL daerah. Pergantian anggota kelompok kerja AMPL akibat pindah tugas kare- na mutasi jabatan Mutasi jabatan merupakan isu nasional dan fenomena nyata, hal ini diluar jangkauan WASPOLA. Namun demikian kondisi ini sangat mempe- ngaruhi kinerja Pokja AMPL. Sebagian besar anggota pokja AMPL yang telah mendapatkan pelatihan mengenai pelaksanaan kebijakan telah pindah tugas. Pengganti yang mengisi posisi

×