pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024

TEORI HUKUM
Edited by :
Prof.Dr.Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb

FILSAFAT
• Filsafat berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani
“Philos” (cinta) dan “Sophia” (kebijaksanaan). Jadi
secara etimologis, filsafat adalah “cinta akan
kebijaksanaan.
• Filsafat merupakan refleksi terus menerus tentang
realitas.
• Filsafat sebagai pandangan hidup yang mendasar,
menyeluruh mengenai relasi manusia dengan dirinya
sendiri, masyarakat dan lingkungan semesta serta
Tuhan.

FILSAFAT
• Filsafat sebagai seni bertanya (van Peursen). Apa itu
hukum ? Dari mana sumbernya ? Apa tujuannya ?
Mengapa perjanjian harus berdasarkan kesepakatan ?
Mengapa orang tidak boleh mengambil hak orang lain ?
• Filsafat sebagai Metode, yang digunakan sebagai cara
pandang atau tinjauan dari suatu ilmu. Hukum
dipandang dari sudut filsafat.
• Filsafat sebagai Ilmu yang mengkaji teba telaahnya
secara mendasar, menyeluruh, radikal sampai pada
hakekat dari objeknya.

FILSAFAT HUKUM
• Filsafat Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-
nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup
penyerasian nilai-nilai” (Soerjono Soekanto).
• Filsafat Hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan
yang bersifat dasar dari hukum, hakikat hukum dan
dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”
(Satjipto Rahardjo).

FILSAFAT HUKUM
• Telaah Filsafat Hukum Meliputi (Jan Gijssels & Mark van
Hoecke) :
1. Ontologi Hukum, kajian tentang hakikat hukum.
2. Aksiologi Hukum, ajaran nilai, penentuan isi dan nilai-
nilai kepatutan, persamaan, keadilan, kebebasan,
kebenaran, penyalahgunaan hak dll.
3. Epistemologi Hukum, kajian tentang sejauh mana
pengetahuan tentang hakikat hukum itu adaah sesuatu
yang mungkin.

ASUMSI DASAR PROSES KEILMUAN
(Soetandyo Wignyosoebroto)
• Rasionalisme
Rene Descartes, abad 17 dan abad 18. Merupakan aliran
yang menekankan pentingnya akal, ide dan rasio
sebagai sumber pengetahuan.
• Empirisme
Francis Bacon (1561-1626). Pengalaman adalah sumber
utama pengetahuan.
• Kritisisme
Imanuel Kant (1942). Zaman aufklarung abad 18.
lahirnya pengetahuan karena manusia dengan akal
aktifnya mengkonstruksi gejala yang dapat ditangkap.

ASUMSI DASAR PROSES KEILMUAN
• Intuisionisme
Henry Bergson (1859-1941). Intuisi merupakan sarana
untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur
utama pengetahuan adalah suatu bentuk penghayatan
langsung (intuisi), disamping pengalaman indrawi.
Sumber pengetahuan adalah pengalaman pribadi , dan
sarana tunggalnya adalah intuisi.

PARADIGMA ILMU
• Merupakan kerangka logis dari teori.
• Secara umum diartikan sebagai seperangkat
kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan
seseorang dalam bertindak. Merupakan titik tolak dan
jendela seseorang dalam mengamati dunia luar (world-
view).
• Thomas Khun : seperangkat keyakinan mendasar yang
memandu tindakan baik keseharian maupun dalam
penyelidikan ilmiah.

PARADIGMA ILMU
• Positivisme
Dipelopori Agust Comte abad 19, Buku : The Course of
Positive Philosophy (1830-1842).
• Positivisme menegaskan bahwa objek atau pernyataan
ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat : dapat
teramati (observable), dapat diulang (repeatable), dapat
diukur (masureable) dapat diuji (testable) dan dapat
diramalkan (predictable).

PARADIGMA ILMU
• Post Positivisme
Paradigma ini berusaha memperbaikai kelemahan
positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan
pengamatan langsung terhadap objek pengetahuan
(critical realism).
• Realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan
hukum alam. Tetapi tidak mungkin suatu realitas dapat
dilihat dengan benar oleh manusia. Observasi tidak
cukup tetapi harus dengan Triangulasi, yaitu
penggunaan berbagai metode, sumber data, peneliti dan
teori.

PARADIGMA ILMU
• Post Positivisme
Peneliti dan realitas tidak dapat dipisahkan, pengamat
dan objek harus interaktif. Akan tetapi peneliti harus
bersifat tidak memihak agar subjektifitas dapat
diminimalisir.
• Konstruktivisme
Menentang Positivisme dan Post Positivisme. Lebih
cenderung pada verifikasi, bukan klarifikasi sebagaimana
positivisme. Menganut relativisme dalam melihat
fenomena alam maupun sosial.

PARADIGMA ILMU
• Paradigma ini melihat bahwa realitas bersifat sosial.
Karena itu akan menumbuhkan bangunan teori atas
realitas majemuk dari masyarkatnya. Menganut prinsip
relativitas dalam melihat fenomena alam atau sosial.
• Tidak seperti positivisme yang ditujukan untuk
generalisasi, konstruktivisme lebih pada meyusun
pengetahuan keilmuan dalam bentuk pola-pola teori.
• Realitas merupakan konstruksi mental, berdasarkan
pengalaman sosial, bersifat lokal dan tergantung pada
oang yang melakukannya.

PARADIGMA ILMU
• Critical Theory
Lebih tepat disebut Ideologically oriented inqury. Suatu
cara pandang terhadap realitas dengan yang
berorientasi ideologis : Neo-Marxis, Femininisme dll.

KLASIFIKASI ILMU-ILMU (B . ARIEF SIDHARTA)
DISIPLIN ILMAH :
Upaya rasional – sistematikal - metodologikal
terargumentasi untuk, dengan bersaranakan konsep-
konsep yang khusus dibentuk untuk itu, memperoleh
pengetahuan dan pemahaman tentang realitas atau
bagian dari realitas dan menata hasil-hasilnya ke dalam
sebuah sistem;

Ilmu atau Cabang Ilmu :
1. Filsafat : Refleksi abstrak-spekulatif atas realitas
sebagai keseluruhan atau tentang eksistensi manusia --
 objeknya : realitas sebagai keseluruhan --
Metafisika, Epistemologi, Logika, Etika, Estetika;

2. Ilmu-ilmu Positif :
a. Ilmu Formal : Logika, Matematika, Teori Sistem.
b. Ilmu Empirik : Ilmu Alam (Biologi, Non Biologi) dan
Ilmu-ilmu Manusia (Ilmu sosial, Ilmu
Sejarah, Ilmu Bahasa);
c. Ilmu Praktikal : 1. Nomologikal ( jika A maka B);
- Biologi (Ilmu Kedokteran)
- Non Biologi (Ilmu Teknik,Teknologi)
2. Normologik (Jika A seyogyanya B);
- Otoritatif : Ilmu Hukum
- Non Otoritatif : Etika , Pedagogi,
Manajemen, Komunikasi.

KLASIFIKASI ILMU-ILMU (B. ARIEF SIDHARTA)
1. Ilmu Positif : kegiatan intelektual secara rasional-
sistematikal-metodologikal-terargumentasi untuk
memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas suatu
bagian tertentu dari realitas dan menata hasil-hasilnya
ke dalam sebuah sistem;
2. Ilmu Formal : ilmu yang mempelajari struktur-struktur
formal, skema-skema, pola-pola hubungan, bentuk-
bentuk dan jejaring-jejaring : Matematika, Logika, Teori
Sistem;

KLASIFIKSI ILMU-ILMU (B.ARIEF SIDHARTA)
3. Ilmu Empirik : ilmu yang secara empirikal berupaya
memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan
aktual untuk menyajikan pertanyaan dan penjelasan
teoritikal tentang dunia kenyataan yang dapat diuji
secara empirikal : Astronomi, Fisika, Linguistika, Sejarah,
Sosiologi dll;
4. Ilmu Alam : mempelajari semesta dengan segala isinya
termasuk manusia sebagai objek;
5. Ilmu Manusia : mempelajari manusia dan isi alam
semesta dalam kaitannya dengan manusia sebagai
subjek;

KLASIFIKASI ILMU-ILMU (B.ARIEF SIDHARTA)
6. Ilmu Teoritikal (Ilmu Positif : Ilmu Formal {logika,
matematika, teori sistem} dan Ilmu Empirikal {Ilmu
Alam Biologi, Non Biologi} dan Ilmu Manusia {ilmu
sosial, ilmu sejarah, ilmu bahasa}) : hanya bertujuan
untuk memperoleh, menambah, mengkoreksi
pengetahuan ilmiah, yakni pengetahuan yang benar
dalam satu bidang, mencakup Ilmu-ilmu Formal dan
Ilmu-ilmu Empirik;
7. Ilmu Praktikal : ilmu-ilmu yang secara langsung
mempelajari cara menemukan dan menawarkan
penyelesaian terhadap masalah konkret : Ilmu
Kedokteran, Teknik Sipil, Ilmu Hukum dll;

KLASIFIKASI ILMU-ILMU (B.ARIEF SIDHARTA)
Nomologikal -- tak tergantung kemauan manusia;
berintikan relasi kausalitas deterministik (jika A maka B);
Normologikal -- berintikan relasi imputatif --
menautkan tanggungjawab pada subek tertentu karena
perilaku seseorang. Dipengaruhi kemauan manusia.
Kausalitas non deterministik (jika A seyogyanya B);

ILMU HUKUM
• Ilmu Hukum adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di
suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu
waktu tertentu (Mochtar Kusumaatmadja).
• Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempelajari makna
objektif tata hukum positif (Gustav Radbruch).
• Pengembangan ilmu hukum terarah pada upaya untuk
menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan
dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridik bagi
masalah kemasyarakatan tertentu dengan mengacu dan
dalam kerangka tata hukum positif yang berlaku (Visser
‘t Hooft)

ILMU HUKUM
• Ilmu Hukum adalah ilmu yang menginventarisasi,
menginterpretasi, mensistematisasi dan mengevaluasi
kaidah-kaidah hukum positif dan keseluruhan hukum
positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau
negara tertentu, dengan bersaranakan konsep-konsep,
kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi, dan metode-
metode yang dibentuk dan dikembangkan khsusus untuk
melakukan semua kegiatan tersebut, yang terarah untuk
mempersiapkan upaya menemukan dan menawarkan
alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum
yang mungkin terjadi dlam masyarakat dengan selalu
mengacu kepada positivitas, koherensi dan keadilan
(Visser t’ Hooft).

PERSPEKTIF TENTANG HUKUM
(Bernard L Tanya)
LIMA SUDUT PANDANG
• HUKUM SEBAGAI AZAS MORAL DAN KEADILAN
• HUKUM SEBAGAI NORMA PERUNDANG-UNDANGAN POSITIF (LAW AS IT IS
WRITTEN IN THE BOOK)
• HUKUM SEBAGAI KEPUTUSAN HAKIM IN CONCRETO
• HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL (LAW AS IT IS IN SOCIETY)
• HUKUM SEBAGAI TINDAKAN MANUSIA (LAW AS IT IS IN HUMAN <INTER-
> ACTION)
Brnard L Tanya

LIMA KONSEKUENSI
HUKUM SEBAGAI AZAS MORALITAS DAN KEADILAN: TERARAH PADA ASAS-
ASAS MORAL DAN KEADILAN YANG BERSUMBER DARI PEMIKIRAN
FILSAFATI, RELIGI, AGAMA
HUKUM SEBAGAI NORMA PERUNDANG-UNDANGAN POSITIF: TERARAH PADA
TATA HUKUM POSITIF (NORMATIF YANG POSITIF)
HUKUM SEBAGAI KEPUTUSAN HAKIM IN CONCRETO: TERARAH PADA
PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HAKIM DALAM MENANGANI KASUS
HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL: TERARAH PADA REALITAS HUKUM
DALAM KONTEKS SISTEM MASYARAKAT
HUKUM SEBAGAI TINDAKAN MANUSIA: TERARAH PADA SIGNIFIKANSI HUKUM
DALAM AKSI DAN INTERAKSI MANUSIA
Bernard L Tanya

RAGAAN-1
Catatan: Tiga Sub-sistem Hukum (Lawrence Friedmann)
• Konservatif: Hukum itu rules
• Sosiologis: Hukum itu, di samping rules, juga struktur dan lembaga
• Dari kubu konservatif, sering diajukan apologia ala Sofis bahwa struktur dan budaya hukum merupakan
ciptaan Lawrence Friedman yang bukan ahli hukum. Itu benar! Tapi siapa yang bisa membantah bahwa
para hakim, polisi, jaksa adalah aparat-aparat hukum? Siapakah yang bisa menyangkal bahwa
pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian merupakan lembaga penegak hukum? Lalu nalar siapakah yang
bisa menerima bahwa aparat dan lembaga itu (berikut perilakunya) mesti dipisahkan dari lingkup kajian
hukum?
HUKUM ?
SUBSTANSI STRUKTUR BUDAYA

MENGAPA ORANG MENTAATI HUKUM
• TEORI KEDAULATAN TUHAN (TEOKRASI).
Hukum adalah kehendak Tuhan oleh karena itu manusia
harus mentaatinya.
• TEORI PERJANJIAN MASYARKAT (Hugo de Groot,
Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rouseau).
Hukum harus ditaati karena orang telah berjanji untuk
mentaatinya.
• TEORI KEDAULATAN NEGARA
Hukum dipatuhi karena negara menghendakinya.
• TEORI KEDAULATAN HUKUM
Hukum dipatuhi bukan karena negara menghendakinya,
akan tetapi karena merupakan perumusan kesadaran
hukum rakyat.

TEORI HUKUM
• Teori Hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula
dogmatik hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum
tidak filosofis atau tidak berorientasi pada ilmu hukum
dogmatik. Teori hukum ada diantaranya. Teori hukum
dapat lebih mudah digambarkan sebagai teori-teori
dengan berbagai sifat mengenai objek, abstraksi,
tingkatan refleksi dan fungsinya (Klanderman, Mulder
dan van der Velden).
• Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang
membahas atau menganalisis secara kritis ilmu hukum
maupun hukum positif dengan menggunakan metode
interdisipliner (Sudikno Mertokusumo).

TEORI HUKUM
• Dogmatik hukum sifatnya menjelaskan secara konkret
hukum positif. Jawabannya ada di hukum positif.
Pertanyaan “Apa hak milik itu ?” dijawab secara
dogmatis dengan menunjuk pasal 570 KUHPer : Hak
milik adalah… dstnya.
• Teori Hukum sebaliknya menganalisis secara teoritis
dengan tidak menunjuk pada peraturan, tetapi
menjawab dengan argumentasi yang lahir dari penalaran
teoritis dan kritis. Pertanyaan “apakah hak itu ?”,
jawabannya tidak dicari di peraturan perundang-
undangan.

TEORI HUKUM
• Dogmatik hukum tidak bermaksud mencari kebenaran.
Tidak mencari apakah isi suatu peraturan itu benar atau
tidak . Yang dicari adalah keabsahan atau keberlakuan
(das geltung).
• Teori hukum sebaliknya mencari dan menanyakan
tentang kebenaran. Jika dogmatik hukum menanyakan
“apa hukum itu ?”, teori hukum menanyakan “yang
mana yang hukum ?”.

KONSEP HUKUM
(Soetandya Wigyosoebroto)
• Pertama, Hukum sebagai norma, pernyataan-pernyataan
yang bersubstansi pengharusan (Sollen), disebut
Peraturan (Norma);
• Kedua, Hukum sebagai pernyataan-pernyataan yang
mengenai ada tidaknya keajegan perilaku tertentu dalam
suatu kehidupan faktual (Nomos/Fakta), disebut
Keteraturan;
• Merupakan dualitas, bukan dikotomi, Hukum sebagai
Norma yang dipatuhi akan bertransformasi menjadi
perilaku yang ajeg dalam rentang waktu yang panjang,
akan terpahami secara kolektif sebagai Nomos.

KONSEP HUKUM
• Hukum sebagai Peraturan (norma), dapat dikatagorikan
menjadi :
• Norma hukum yang Metayuridis (Keadilan, Kepatutan,
Moral Bangsa), Ius Constituendum, diminati Kajian
Natural Jurisprudence;
• Norma hukum Positif (Undang Undang dan Kode Etik),
Ius Constitutum, Positive Jurisprudence.

KONSEP HUKUM
• Arti Hukum dalam arti Nomos:
• Pertama, Hukum dimaknai sebagai fakta sosial yang
tersimak dari keteraturan perilaku orang dalam suatu
masyarakat (pattern of behavior);
• Kedua, Hukum adalah seluruh pengertian yang dimiliki
oleh para subjek hukum tentang apa yang benar dan
apa yang salah dalam proses interaksi diantara mereka
(sebagaimana dikemukakan oleh imuwan sosial sebagai
interaksionisme-simbolisme).

KONSEP HUKUM
• Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum bukan
lagi asas-asas norma kebenaran (sebagaimana
didefenisikan filosof moralis), bukan juga norma-norma
yang telah mengalami positivisasi (sebagaimana bisa
dibaca dalam undang undang), bukan pula keteraturan
perilaku para subjek hukum (sebagaimana dapat
diobservasi oleh ilmuwan sosial penganut aliran
strukturalisme);
• Hukum adalah simbol-simbol atau isyarat-isyarat yang
menampak dalam rambu-rambu atau dalam huruf-huruf
atau suara-suara yang bermakna sebagai bahasa;
• Karena hadir sebagai isyarat-isyarat kebahasaan, hukum
akan mendapat kebermaknaannya apabila ditafsir;

KONSEP HUKUM
• Penafsiran tidak harus oleh kaum yuris profesional,
melainkan juga bisa oleh khalayak awam. Kesamaan
tafsir diantara mereka itu yang disebut Hukum,
sekalipun hasil tafsir mereka mungkin saja berlawanan
dengan makna resmi menurut tafsir otentik.
• Antara Norma dan Nomos terdapat gerakan (arus)
timbal balik yang berlangsung terus menerus. Gerakan
Nomos ke Norma yuridis biasanya merupakan gerak
informasi (nilai) terkait pembentuan hukum. Nomos
merupakan bahan material untuk membuat norma
hukum positif.

KONSEP HUKUM
• Semakin banyak materi (Nomos) yang ditampung dalam
norma yuridis, maka akan semakin kuat terjaminnya
keberlakuan sosiologis (soziologische geltung) hukum
positif;
• Norma yuridis juga dapat memberi pengaruh dan
mengalir kearah Nomos. Gerakan ini sering disebut
dengan istilah: sosialisasi hukum, penerapan hukum,
dan atau penegakan hukum;

KONSEP HUKUM
• Dalam skala waktu pendek, fungsi hukum adalah untuk
menyelesaikan konflik. Artinya dalam menjalankan
fungsi inipun norma yuridis baru bekerja setelah ada aksi
di wilayah nomos. Di sini norma yuridis memberi reaksi
atas aksi subjek hukum, kendati aksi ini mungkin baru
bersifat individual dan belum membentuk nomos
(pattern of behavior).
• Putusan-putusan kasus konkrit yang individualistik dan
berskala mikro ini baru akan menjadi nomos setelah
dipolakan menjadi preseden, atau dalam keluarga civil
law system dikenal dengan yurisprudensi.

KONSEP HUKUM
• Dalam skala waktu menengah, gerakan nomos ke norma
dapat pula terjadi dalam rangka hukum menjalankan
fungsi kontrol sosial. Hukum menginginkan masyarakat
hidup dalam damai dengan perilaku yang terkontrol;
• Dalam skala waktu berjangka panjang, gerakan nomos
ke norma adalah ketika hukum menjalankan fungsi
sebagai alat perekayasa sosial (social enggineering),
arus gerakan ini adalah arus energi hukum untuk
mengubah perilaku masyarakat.

KONSEP HUKUM
• Menjadi pertanyaan, apakah metode penelitian hukum
yang disebut normatif itu memperhatikan gerakan
gerakan ini ? Apakah metode dimaksud hanya berada
dalam wilayah normatif yuridis tanpa mempersoalkan
gerakan arus masuk (sentripetal) dan arus keluar
(sentrifugal) terhadap sistem nordma hukum positif ?
Jika demikian maka koridor metode penelitian hukum
normatif itu menjadi sangat terbatas. Hukum dipahami
tidak dari sudut isi, melaikan dari sudut formal
prosedural. Para penganut paham ini disebut kaum
formalisme hukum.

HUKUM PROGRESIF
(Satjipto Raharjdo)
• Ilmu Hukum baru: Werner Menski “Globality-conscious
legal theory”, ilmu hukum tidak lagi dipatok sebagai
suatu standar, yang notabene adalah Barat, tetapi
menjadi ilmu hukum yang “Plurality-sensitive”.
• Brian Z Tamanaha dalam buku “A General Jurisprudence
of Law and Society” (2006), menolak ilmu hukum itu
dapat dan harus netral dalam membuat penilaian. Ia
tidak setuju jika ilmu hukum (General jurisprudence) itu
dibangun di atas konsep hukum yang umum (to built a
general jurusprudence upon a corpus of common legal
concepts).

HUKUM PROGRESIF
(Satjipto Raharjdo)
• Menurut Tamanaha ilmu hukum itu memusatkan
perhatiannya pada hubungan antara hukum dan
masyarakat; orang tidak dapat menggunakan satu
standar yang mutak;
• Tamanaha mengajukan Thesis yang disebut “Mirror
Thesis” yaitu bahwa: “Law is a reflection -a mirror- of
society”.

HUKUM PROGRESIF
(Satjipto Raharjdo)
• Satjipto Rahardjo menegaskan tentang pembelajaran
hukum yang seyogianya dilakukan secara holistik, yaitu
tidak berhenti pada peraturan-peraturan yang
hakekatnya hanya merupakan skema-skema saj yang
mereduksi realitas yang kaya dan kompleks itu. Darah
dan daging hukum, seperti sosia, politik, kultur, sejarah,
psikologi, ekonomi dan lain-lain, perlu dikembalikan pada
skeleton hukum, sehingga tercapai gambar dan sosok
hukum yang utuh. Itulah hakikat dari “the jurisprudence
of law and society”.

HUKUM PROGRESIF
(Satjipto Raharjdo)
Deskripsi Hukum Progresif Satjipto Rahardjo:
• B. Arief Sidharta: Hukum Progresif berpegang teguh
pada hati nurani dan menolak hamba materi. “Hukum itu
harus berhati nurani”
• Bernard L Tanya: Hukum Progresif adalah hukum
dengan semangat berbuat yang terbaik untuk
masyarakat, bangsa dan negara. Hukum Progresif
menghendaki manusia yang jujur, berani keluar dari
tatanan, yang merupakan salah satu cara mencari dan
membebaskan.

HUKUM PROGRESIF
(Satjipto Raharjdo)
Deskripsi Hukum Progresif Satjipto Rahardjo:
• Prof. Mahfud MD: Hukum Progresif sulit dibuat
perdefenisi. Bagi seorang hakim, hukum progresif adalah
hukum yang bertumpu pada pada keyakinan hakim,
diana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang
undang. Dalam perspektif Hukum Progresif, seorang
hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan
melanggar undang undang. Apalagi tak selamanya
undang undang itu bersifat adil.

PURE THEORY OF LAW
(Hans Kelsel)
TEORI UMUM TENTANG HUKUM YANG DIKEMBANGKAN
OLEH HANS KELSEN MELIPUTI DUA ASPEK :
1. ASPEK STATIS (NOMOSTATICS) YANG MELIHAT
“PERBUATAN” YANG DIATUR OLEH HUKUM;
2. ASPEK DINAMIS (NOMODINAMIC) YANG MELIHAT
“HUKUM” YANG MENGATUR PERBUATAN TERTENTU;

PURE THEORY OF LAW
(Hans Kelsen)
DASAR-DASAR ESENSIAL PEMIKIRAN KELSEN :
1. TUJUAN TERORI HUKUM ADALAH UNTUK
MENGURANGI KEKACAUAN DAN KEMAJEMUKAN
MENJADI SATU KESATUAN;
2. TERORI HUKUM ADALAH ILMU PENGETAHUAN
MENGENAI HUKUM YANG BERLAKU, BUKAN HUKUM
YANG SEHARUSNYA;
3. HUKUM ADALAH ILMU PENGETAHUAN NORMATIF,
BUKAN ILMU ALAM;
4. TEORI HUKUM SEBAGAI TEORI TENTANG NORMA-
NORMA, TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN DAYA
KERJA NORMA-NORMA HUKUM

PURE THEORY OF LAW
(Hans Kelsen)
5. TEORI HUKUM ADALAH FORMAL, SUATU TEORI
TENTANG CARA MENATA, MENGUBAH ISI DENGAN
CARA YANG KHUSUS. HUBUNGAN ANTARA TEORI
HUKUM DAN SISTEM YANG KHAS DARI HUKUM
POSITIF IALAH HUBUNGAN APA YANG MUNGKIN
DENGAN HUKUM YANG NYATA (Friedmann);
PENDEKATAN YANG DILAKUKAN OLEH KELSEN DIKENAL
SEBAGAI “ The Pure Theory of Law”.

PURE THEORY OF LAW
(Hans Kelsen)
1. BEBERAPA AHLI BERPENDAPAT PEMIKIRAN HANS
KELSEN MERUPAKAN “JALAN TENGAH” ANTARA
MAHZAB HUKUM ALAM DENGAN POSITIVISME
EMPIRIS;
2. EMPIRISME MEREDUKSI HUKUM SEBAGAI FAKTA
SOSIAL. KELSEN BERPENDAPAT BAHWA INTERPRETASI
HUKUM BERHUBUNGAN DENGAN NORMA YANG NON
EMPIRIS. NORMA TERSEBUT MEMILIKI STRUKTUR
YANG MEMBATASI INTERPRETASI HUKUM. DI SISI
LAIN KELSEN BERBEDA DENGAN MAHZAB HUKUM
ALAM KARENA IA BERPENDAPAT BAHWA HUKUM
TIDAK DIBATASI OLEH PERTIMBANGAN MORAL;

TEORI HUKUM
(Prof.Dr.Muhammad Koesnoe)
• Objek ilmu hukum positif adalah seluruh ketentuan-
ketentuan Hukum Positif, yaitu tertib hukum yang
berlaku “disini” dan “waktu ini”.
• Pengertian “berlaku” dalam bahasa Inggris disebut
“validity”, Jerman “Geltung” dan Belanda “gelding”.
• Dalam Ilmu Hukum isitilah “berlaku” tidak dikaitkan
dengan alam empiris kehidupan bermasyarakat, akan
tetapi dikaitkan dengan alam kaidah, alam norma.

TEORI HUKUM
• Istilah “berlaku” secara sosial dapat berarti “diharuskan”,
“diwajibkan” atau “dipaksakan”.
• Makna “berlaku” dalam Ilmu Hukum Positif berarti
adanya kaitan logis antara ketentuan-ketentuan hukum
sebagai kaidah umum sampai dengan ketentuannya
mengenai peristiwa (hukum) yang konkret.

TEORI HUKUM
• Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum adalah ilmu
sosial. Objeknya berbeda baik tempat maupun sifatnya
dari Ilmu Hukum Positif.
• Sosiologi Hukum adalah cabang Sosiologi. Perhatiannya
diarahkan pada gejala kemasyarakatan yang oleh
sosiolog diterima sebagai hukum. Jadi hukum diberi arti
dalam “pengertian ilmu sosial” atau dikenal dengan
istilah “ social concept of law”. Hukum diartika sebagai
gejala sosial empiris kemasyarakatan dalam wujud
sebagai salah satu kekuatan sosial. Tujuan utamanya
adalah mendapatkan penjelasan saja “context of
discovery) --- dengan metode empiris induktif.

TEORI HUKUM
Anthropologi Hukum dan Sosiologi Hukum
• Antropologi Hukum adalah Ilmu Antropologi. Bukan Ilmu
Hukum. Antropologi adalah pengetahuan sosial yang
mempelajari manusia dalam “kebudayaannya”. Hukum
dilihat dalam konsep sosial, bukan konsep yuridis.
Kajiannya tertuju pada pola budaya yang dianut suatu
masyarakat.
• Sosiologi hukum lebih mengutamakan trend, interaksi,
kekuatan hukum terhadap kekuatan lainnya dlam
kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya Antropologi
Hukum mengutamakan pemahaman tentang arti dan isi
dari lembaga2 kemasyarakatan yang dinamakan hukum
dalam rangka budaya masyarakat yang dipelajari.

TEORI HUKUM
Ilmu Hukum Sosiologis dan Ilmu Hukum Anthropologis
• Ilmu Hukum Sosiologis berpendirian bahwa masih ada
hukum yang berada diluar UU, yaitu hukum yang berada
ditengah2 masyarakat. UU harus dilengkapi dengan
hukum yang berada di masyarakat itu. Hukum yang
bebas itu dalam keadaan tidak tertulis. Untuk
menemukan hukum yang demikian inilah diperlukan
kajian sosiologis.
• Aliran ini bukannya tidak mengakui dan melihat UU
sebagai hukum, tetapi apa yang ada di dalam UU, harus
dipahami dan dijalankan sesuai dengan konteks
kehidupa dan tuntutan masyarakat bersangkutan.
Karena itu dinamakan Ilmu Hukum Sosiologis.

TEORI HUKUM
• Ilmu Hukum Sosiologis bukan merupakan cabang Ilmu
pengetahuan hukum tersendiri. Ilmu Hukum Sosiologis
sekalipun bermula dai kajian sosiologis, akhirnya akan
menjadi pendahuluan dari ajaran menafsirkan sesuatu
ketentuan hukum yang ada di dalam UU.
• Ilmu Hukum Sosiologis bekerja untuk memahami
tuntutan kehidupan bermasyarakat serta padangan2
hidup masyarakat. Gunanya untuk mempertahankan
agar aturan hukum sesuai dengan tuntutan
perkembangan masyarakat yang pasti sangat dinamis
dan membuat atauran perundang2an selalu ketinggal.

TEORI HUKUM
• Harus dibedakan istilah “Legal Anthropology” dengan
“Anthropology of Law”
• Anthropology of law adalah nama dari ilmu sosial yaitu
cabang dari Ilmu Anthropology.
• Legal Anthropology adalah Anthropology yang bersifat
“legal’ dan berbeda dengan Anthropology of Law yang
mempelajari hukum dari segi Anthropology. Istilah Legal
Anthropology , merujuk pada anthropology yang
dikaitkan dengan sistem hukum.

TEORI HUKUM
• Legal Anthropology adalah kegiatan dalam kajian Ilmu
Hukum Positif, meskipun nomenklaturnya mencerminkan
kegiatan kajian ilmu sosial.
• Istilah “Ethnologische Jurisprudenz” merupakan Ilmu
Hukum yang mempelajari hukum di masyarakat yang
dianggap masih primitif. Tetapi Ilmu Hukum
Anthropologis atau Legal Anthropology mempelajari
hukum, baik di masyarakat primitif maupun modern,
mengenai hukum tertulis maupun tidak tertulis.

TEORI HUKUM
• Tujuan Ilmu Hukum Anthropologis adalah untuk
memahami aturan UU atau hukum dalam kerangka
pemahaman “dari” budaya masyarakat yang
bersangkutan. Misalnya saja bagaimana memahami pasa
332 ayat 1 KUHP tentang melarikan orang perempuan.
Jika hal ini dilakukan dengan penafsiran secara harfian
akan menyulitkan masyarakat Sasak dan Bali, karena
dalam tradisinya jika hendak kawin, harus dilakukan
dengan tradisi “kawin lari”.

TEORI HUKUM
• Ilmu Hukum Anthropologis bukan cabang tersendiri dari
Ilmu Hukum, tetapi hanya satu cara dalam kerangka
upaya memberi tafsir untuk memahami isi peraturan
hukum atau UU. Karena itu masuk dalam lingkungan
ajaran intrpretasi.
• Hasil tafsir Ilmu Hukum Sosiologis dan Anthropologis
merupakan permulaan atau bahan masukan bagai upaya
penafsiran ketentuan hukum atau UU dlam kerangka
Ilmu Hukum Positif.

TEORI HUKUM
• Ilmu Hukum sosiologis dan Ilmu Hukum Anthropologis
adalh kegiatan mengolah dan mengubah pendapat atau
pandangan tentang suatu fakta “sosial-empiris” ke dalam
pandangan yang bersifat “yuridis dogmatis”.
• Kedua cabang “ilmu interpretasi” ini bekerja dalam
rangka menentukan “dasar pembenar” tentang
interpretasi yang diberikan (Context of Justification).

pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024

Similar to pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024 (20)

More from muhammadrezza14

More from muhammadrezza14 (6)

pemaparan materi kuliah Teori Hukum 2024