kuliah umum

1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

3. LATAR BELAKANG
SECARA UNIVERSAL SUBYEKTIF
ORANG PRIBADI
(NATURAL PERSON).
Karena Suatu Tindak Pindana Harus Ada Actus Reus Dan Mens Rea Serta
Hanya Manusia Yang Dapat Melakukan Suatu Tindak Pidana.
J.E. Sahetapy : kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi
hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru.
Ada Beberapa UU yang Mengatur / Menempatkan Subjek Hukum Korporasi.

4. PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI ADALAH
PENDEKATAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP
KORPORASI DAN/ATAU
PENGURUS KORPORASI
UNTUK
MEMPERTANGGUNGJAWAB
KAN PERBUATAN PIDANA
YANG DILAKUKAN DENGAN
MEMENUHI PRASYARAT
TERTENTU SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
“
“

5. PERMASALAHAN / PEMBAHASAN
• Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi :
Teori Identifikasi
01 02
Tindakan dari pengurus atau
pegawai sebagai personil suatu
korporasi diidentifikasi sebagai
tindakan korporasi
A. Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Teori Imputasi
Mendasarkan pada penggunaan
prinsip vicarious liability atau
imputed liability atau
tanggungjawab yang dialihkan.
ANALISIS

6. B. Analisis Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
dalam Perundang-undangan.
• Beberapa Undang-Undang yang Menempatkan Subjek Hukum Korporasi
Antara Lain :
 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembahasan UU 31/99 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.
 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.
 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

7. PEMIDANAAN
KORPORASI
“Dalam beberapa Undang-Undang
ketentuan pemidanaan terhadap
korporasi (legal person) masih bisa
dengan pemidanaan terhadap orang
(natural person)”.

8. Ketika Alcmaenoids Diberi Kepercayaan Membangun Rumah Ibadah Dengan
Batu Pualam Tetapi Diganti Dengan Semen Yang Dilapisi Batu Pualam.
ADAPUN BEBERAPA CONTOH KASUS :
YUNANI
Love Canal Dilakukan Oleh Chemical Company Di Bantu Occidental Petroleum
Corporation Membuang 21.000 Ton Limbah Kimia Beracun Ke Dalam Love Canal
Dekat Niagara Falles Yang Mengakibatkan Cancer Birth Defects Genetic
Mutations. Kondisi Membahayakan Bersifat Kronis
AMERIKA
SERIKAT
Kasus Minamata, Industri Membuang Limbahnya Di Teluk Minamata Yang
Menyebabkan Ribuan Bayi Terlahir Cacat Atau Berkebutuhan Khusus.
JEPANG
Kasus Lockheed Corporation, Perusahaan Pesawat Terbang AS Yang Menyuap
Beberapa Pejabat Negara Seperti Kakei Tanaka-jepang, Pangeran Bernhard-
belanda, Menteri Pertahanan Frans Josef Starfighter-jerman.
AMERIKA
SERIKAT
INDONESIA

9. BEBERAPA CONTOH KASUS DI
INDONESIA :
01
Kasus Pencemaran Lingkungan Teluk Buyat, Yang
Dilakukan PT. Newmont Minahasa Raya.
02
Insider Trading Pada PT. Semen Gresik.
03
Kasus Laporan Keuangan Ganda Oleh PT. Lippo tbk.
04
Kasus Mark Up Dana Eksploitasi Ladang Minyak Oleh
PT. ExxonMobil Oil Indonesian.

10. KESIMPULAN
Pengakuan Korporasi (Legal Person) Sebagai Subjek Hukum Pidana Atau Subjek Tindak Pidana
Dan Dapat Dipertanggungjawabkannya Korporasi Menurut Hukum Pidana Berdasarkan
Teori-teori Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Memiliki Implikasi
Terhadap Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Perundang-undangan Dan Pada Akhirnya
Berimplikasi Pada Penuntutan Dan Pemidanaan Korporasi Dalam Praktik Peradilan Pidana.
Regulasi korporasi dalam ketentuan pidana,
penuntutan pidana dan pemidanaan terhadap
korporasi harus dilakukan dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan
karakteristik korporasi yang berbeda dengan
manusia, sehingga dapat diimplementasikan
secara efektif dan efisien.