Dokumen tersebut membahas mengenai pelapisan sosial, elite, dan massa. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pelapisan sosial adalah pemisahan antar golongan dalam masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi. Elite didefinisikan sebagai kelompok terkemuka yang memegang kekuasaan, sedangkan massa adalah kelompok kolektif yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.
materi ini membahas tentang manusia & keadilan dan memiliki definisi yaitu:
1.Pengertian keadilan
2. Keadilan Sosial
3. Berbagai macam keadilan
4. Kejujuran
5. Kecurangan
6. Perhitungan (HISAB) dan pembalasan
7. Pemulihan Nama Baik
8. Pembalasan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan konteks politik menurut berbagai sumber.
2. Dokumen tersebut juga membahas pandangan Gereja Katolik mengenai politik melalui dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan nasehat-nasehat Paus Fransiskus.
3. Dokumen tersebut menyinggung tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan sikap yang dianjur
Dokumen tersebut membahas tentang konsep etika dan filsafat, perbedaan antara hukum dan moral, serta peranan etika dalam era modern. Secara ringkas, etika adalah prinsip tentang benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok, filsafat mempelajari fenomena kehidupan secara kritis, dan hukum bertujuan untuk ketertiban sedangkan moral membentuk karakter pribadi.
Dokumen tersebut membahas tentang etika sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan prinsip-prinsip moral. Etika memberikan pedoman tentang apa yang baik dan buruk dalam tindakan manusia berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Etika juga berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh administrator publik.
materi ini membahas tentang manusia & keadilan dan memiliki definisi yaitu:
1.Pengertian keadilan
2. Keadilan Sosial
3. Berbagai macam keadilan
4. Kejujuran
5. Kecurangan
6. Perhitungan (HISAB) dan pembalasan
7. Pemulihan Nama Baik
8. Pembalasan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan konteks politik menurut berbagai sumber.
2. Dokumen tersebut juga membahas pandangan Gereja Katolik mengenai politik melalui dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan nasehat-nasehat Paus Fransiskus.
3. Dokumen tersebut menyinggung tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan sikap yang dianjur
Dokumen tersebut membahas tentang konsep etika dan filsafat, perbedaan antara hukum dan moral, serta peranan etika dalam era modern. Secara ringkas, etika adalah prinsip tentang benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok, filsafat mempelajari fenomena kehidupan secara kritis, dan hukum bertujuan untuk ketertiban sedangkan moral membentuk karakter pribadi.
Dokumen tersebut membahas tentang etika sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan prinsip-prinsip moral. Etika memberikan pedoman tentang apa yang baik dan buruk dalam tindakan manusia berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Etika juga berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh administrator publik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perekonomian dan jenis-jenis sistem ekonomi yang ada. Terdapat 5 sistem ekonomi yang dijelaskan yaitu sistem ekonomi tradisional, terpusat/pemerintah, liberal/kapitalisme, campuran/sosialisme, dan demokrasi ekonomi. Dokumen juga menjelaskan ciri-ciri utama sistem perekonomian Indonesia yang didasarkan pada demokrasi ekonomi berdasarkan UUD 1945.
prilaku penyimpangan merupakan ancaman yang nyata dan ancaman terhadap norma-norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial.
salahs atu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar administrasi pemerintahan daerah. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas pengertian administrasi pemerintahan daerah yang terdiri dari administrasi, pemerintah, dan daerah. Administrasi dijelaskan dalam arti sempit dan luas, serta tujuan pemberian otonomi daerah.
Mata Diklat disajikan berbasiskan Experiential Learning, dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut melalui multi metode dan media
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Indonesia yang mencakup pengertian sistem ekonomi, elemen-elemennya, tujuannya, perbandingan sistem ekonomi berdasarkan mekanisme dan kepemilikan aset, serta sistem ekonomi campuran yang berlaku di Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan negara dan rakyat, serta menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya memberi hadiah. Dokumen juga menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip anti korupsi s
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan perkembangannya di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan definisi hak asasi manusia, ciri-ciri pokoknya, bentuk-bentuk dan nilai-nilainya, serta perkembangan pemikiran dan perlindungannya di Indonesia.
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum dari berbagai perspektif seperti sejarah, sosiologi, dan filsafat. Juga membahas sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, dan jurisprudensi.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perekonomian dan jenis-jenis sistem ekonomi yang ada. Terdapat 5 sistem ekonomi yang dijelaskan yaitu sistem ekonomi tradisional, terpusat/pemerintah, liberal/kapitalisme, campuran/sosialisme, dan demokrasi ekonomi. Dokumen juga menjelaskan ciri-ciri utama sistem perekonomian Indonesia yang didasarkan pada demokrasi ekonomi berdasarkan UUD 1945.
prilaku penyimpangan merupakan ancaman yang nyata dan ancaman terhadap norma-norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial.
salahs atu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar administrasi pemerintahan daerah. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas pengertian administrasi pemerintahan daerah yang terdiri dari administrasi, pemerintah, dan daerah. Administrasi dijelaskan dalam arti sempit dan luas, serta tujuan pemberian otonomi daerah.
Mata Diklat disajikan berbasiskan Experiential Learning, dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut melalui multi metode dan media
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Indonesia yang mencakup pengertian sistem ekonomi, elemen-elemennya, tujuannya, perbandingan sistem ekonomi berdasarkan mekanisme dan kepemilikan aset, serta sistem ekonomi campuran yang berlaku di Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan negara dan rakyat, serta menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya memberi hadiah. Dokumen juga menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip anti korupsi s
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan perkembangannya di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan definisi hak asasi manusia, ciri-ciri pokoknya, bentuk-bentuk dan nilai-nilainya, serta perkembangan pemikiran dan perlindungannya di Indonesia.
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum dari berbagai perspektif seperti sejarah, sosiologi, dan filsafat. Juga membahas sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, dan jurisprudensi.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
3. A PENGERTIAN PELAPISAN
SOSIAL
• PELAPISAN SOSIALADALAH PEMBEDAAN ANTAR GOLONGAN DALAM
MASYARAKAT YAITU ANTARA GOLONGAN YANG TINGGI DAN GOLONGAN YANG
RENDAH, PELAPISAN SOSIAL MERUPAKAN GEJALA YANG BERSIFAT
KESELURUHAN . DI DALAM MASYARAKAT MANA PUN, PELAPISAN SOSIAL
SELALU ADA .
3
4. B PROSES TERJADINYA
PELAPISAN SOSIAL
• PELAPISAN SOSIAL TERJADI DENGAN DUA CARA, YAITU :
1. TERJADI DENGAN SENDIRINYA
2. TERJADI DENGAN SENGAJA
4
5. 1. TERJADI DENGAN SENDIRINYA
• PADA CARA INI, PELAPISAN SOSIAL TERJADI SECARAALAMI ATAU TANPA
KESENGAJAAN. HAL INI AKAN MEMBENTUK PELAPISAN SOSIAL YANG BERBEDA
BERGANTUNG PADA TEMPAT, WAKTU, DAN KEBUDAYAAN. KEDUDUKAN
SESEORANG PADA PELAPISAN SOSIAL INI JUGA TERJADI SECARA OTOMATIS.
5
6. 2. TERJADI DENGAN SENGAJA
• SISTEM PELAPISAN INI DENGAN SENGAJA DITUJUKAN UNTUK MENGEJAR
TUJUAN BERSAMA. DALAM SISTEM INI DITENTUKAN SECARA JELAS DAN TEGAS
ADANYA KEWENANGAN DAN KEKUASAAN YANG DIBERIKAN KEPADA
SESEORANG.
6
7. C. PERBEDAAN PELAPISAN
SOSIAL
• PELAPISAN SOSIAL MERUPAKAN PEMILAH-MILAH KELOMPOK SOSIAL
BERDASARKAN STATUS,. TERJADINYA PELAPISA SOSIAL BERDASARKAN ADANYA
CARA PANDANG MASYARAKAT YANG BERBEDA-BEDA, STRATA SOSIAL DAN
KEMAMPUAN EKONOMI YANG BERBEDA-BEDA. ADAPUN PERBEDAAN SISTEM
PELAPISAN DALAM MASYARAKAT :
• SISTEM PELAPISAN MASYARAKAT YANG TERTUTUP
• SISTEM PELAPISAN MASYARAKAT YANG TERBUKA
7
8. D TEORI-TEORI TENTANG
PELAPISAN SOSIAL
• TEORI –TEORI TENTANG PELAPISAN MASYARAKAT DISAMPAIKAN OLEH
BEBERAPA TOKOH BERIKUT :
1. ARISTOTELES
2. PROF. DR. SELO SUMARDJAN DAN SOELAIMAN SOEMARDI SH. MA
3. VILFREDO PARETO
4. GAOTANO MOSOA
5. KARL MARX
8
9. 1. MENURUT ARISTOTELES
• ARISTOTELES MENGATAKAN BAHWA DI DALAM TIAP-TIAP NEGARA TERDAPAT
TIGA UNSUR, YAITU MEREKA YANG KAYA SEKALI, MEREKA YANG MELARAT
SEKALI, DAN MEREKA YANG BERADA DI TENGAH-TENGAHNYA. ARISTOTELES
MEMBAGI MASYRAKAT BERDASARKAN DIMENSI EKONOMI SEHINGGAADA
ORANG YANG KAYA, MENENGAH DAN MELARAT.
9
10. 2. MENURUT PROF DR. SELO
SUMARDJAN DAN SOELAIMAN
SOEMARDI SH. MA.
• SELAMA DI DALAM MASYARAKAT ADA SESUATU YANG DIHARGAI OLEHNYA DAN
SETIAP MASYARAKAT PASTI MEMPUNYAI SESUATU YANG DIHARGAINYA MAKA
BARANG ITU AKAN MENJADI BIBIT YANG DAPAT MENUMBUHKAN ADANYA
SISTEM BERLAPIS-LAPIS DALAM MASYARAKAT.
10
11. 3. MENURUT VILFREDO PARETO
• ADA DUA KELAS SENANTIASA BERBEDA SETIAP WAKTU YAITU GOLONGAN ELITE
DAN NON-ELITE. MENURUTNYA PANGKAL DARI PERBEDAAN ITU KARENAADA
ORANG-ORANG YANG MEMILIKI KECAKAPAN, WATAK, KEAHLIAN DAN
KAPASITAS YANG BERBEDA-BEDA.
11
12. 4. MENURUT GAOTANO MOSOA
• DI DALAM SELURUH MASYARAKAT DARI MASYARAKAT YANG SANGAT KURANG
BERKEMBANG, SAMPAI KEPADA MASYARAKAT YANG PALING MAJU DAN PENUH
KEKUASAAN DUA KELAS SELALU MUNCUL IALAH KELAS YANG PEMERINTAH
DAN KELAS YANG DIPERINTAH. KELAS YANG PERTAMA JUMLAHNYA SELALU
SEDIKIT, MENJALANKAN PERANANAN POLITIK, MONOPOLI KEKUASAAN DAN
MENIKMATI KEUNTUNGAN-KEUNTUNGAN YANG DIHASILKAN OLEH
KEKUASAANNYA ITU. SEDANGKAN UNTUK KELAS YANG KEDUA JUMLAHNYA
LEBIH BANYAK, DIARAHKAN DAN DIATUR/DIAWASI OLEH KELAS YANG PERTAMA.
12
13. 5. MENURUT KARL MARX
• ADA DUA MACAM DI SETIAP MASYARAKAT YAITU KELAS YANG MEMILIKI TANAH
DAN ALAT-ALAT PRODUKSI LAINNYA DAN KELAS YANG TIDAK MEMPUNYAI DAN
HANYA MEMILIKI TENAGA UNTUK DISUMBANGKAN DI DALAM PROSES
PRODUKSI.
13
14.
15. A. PENGERTIAN KESAMAAN
DERAJAT
• KESAMAAN DERAJAT ADALAH SUATU SIFAT YANG MENGHUBUNGKAN ANTARA
MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN MASYARAKAT UMUMNYA TIMBAL BALIK,
ORANG SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT MEMILIKI HAK DAN KEWAJIBAN.
SEMUA ORANG MEMILIKI KESAMAAN DERAJAT. KESAMAAN DERAJAT INI
TERWUJUD DALAM JAMINAN HAK YANG DIBERIKAN DALAM BERBAGAI FAKTOR
KEHIDUPAN.
15
16. B. PASAL-PASAL DALAM UUD 1945
TENTANG PERSAMAAN SOSIAL
• PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945 YANG MENYATAKAN,” SETIAP WARGA NEGARA
BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAN WAJIB
MENJUNJUNG TINGGI HUKUM DAN PEMERINTAHAN ITU DENGAN TIDAK ADA
PENGECUALIANNYA”.
• PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 MENYATAKAN,” SETIAP ORANG BERHAK ATAS
PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA
PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM”.
• PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 MENYATAKAN, ”SETIAP ORANG BERHAK BEBAS DARI
PERLAKUAN DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN DAN BERHAK MENDAPAT
PERLINDUNGAN DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ITU”.
16
17. C. EMPAT POKOK HAK ASASI DALAM 4 PASAL YANG TERCANTUM
PADA UUD 1945
EMPAT POKOK HAK-HAK ASASI DALAM 4 PASAL YANG
TERCANTUM DI UUD 1945
17
18. 1) POKOK PERTAMA
• POKOK PERTAMA, MENGENAI KESAMAAN KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA DI DALAM HUKUM DAN DI MUKA PEMERINTAHAN. PASAL 27 AYAT 1
MENETAPKAN BAHWA “SEGALA WARGA NEGARA BERSAMAAN KEDUDUKANNYA
DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM DAN
PEMERINTAHAN ITU DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA.”
18
19. 2) POKOK KE DUA
• POKOK KEDUA, DITETAPKAN DALAM PASAL 28 DITETAPKAN, BAHWA
“KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL, MENGELUARKAN PIKIRAN
DENGAN LISAN DAN TULISAN DAN SEBAGAINYA DITETAPKAN OLEH UNDANG-
UNDANG”.
19
20. 3) POKOK KE TIGA
• POKOK KETIGA, DALAM PASAL 29 AYAT 2 DIRUMUSKAN KEBEBASAN ASASI
UNTUK MEMELUK AGAMA BAGI PENDUDUK YANG DIJAMIN OLEH NEGARA, YANG
BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT : “NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP
PENDUDUK UNTUK MEMELUK AGAMANYA MASING-MASING DAN UNTUK
BERIBADAH MENURUT AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU”.
20
21. 4) POKOK KE EMPAT
• POKOK KEEMPAT, ADALAH PASAL 31 YANG MENGATUR HAK ASASI MENGENAI
PENGAJARAN YANG BERBUNYI : (1) “TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK
MENDAPAT PENGAJARAN” DAN (2) “PEMERINTAH MENGUSAHAKAN DAN
MENYELENGGARAKAN SUATU SISTEM PENGAJARAN NASIONAL, YANG DIATUR
DENGAN UNDANG-UNDANG”.
21
22.
23. A PENGERTIAN ELITE
• ELITE SECARA UMUM DIARTIKAN UNTUK MENUNJUK SEKELOMPOK ORANG
YANG DALAM MASYARAKAT MENEMPATI KEDUDUKAN TINGGI. SEDANGKAN
SECARA KHUSUS, ELITE DIARTIKAN SEKELOMPOK ORANG TERKEMUKA DI
BIDANG-BIDANG TERTENTU DAN KHUSUSNYA GOLONGAN KECIL YANG
MEMEGANG KEKUASAAN. WATAK ELITE BIASANYA DITENTUKAN DARI TIPE
MASYARAKAT DAN SIFAT KEBUDAYAAN.
23
24. B. FUNGSI ELITE DALAM MEMEGANG
STRATEGI
• ELITE ADALAH SUATU MINORITAS PRIBADI-PRIBADI YANG DIANGKAT UNTUK
MELAYANI SUATU KOLEKTIVITAS DENGAN CARA YANG BERNILAI SOSIAL.
GOLONGAN ELITE SEBAGAI MINORITAS SERING DITAMPAKKAN DENGAN
BEBERAPA BENTUK PENAMPILAN ANTARA LAIN :
24
25. • ELITE MENDUDUKI POSISI YANG PENTING DAN CENDERUNG MERUPAKAN POROS KEHIDUPAN
MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN.
• FAKTOR UTAMAYANG MENENTUKAN KEDUDUKAN MEREKAADALAH KEUNGGULAN DAN
KEBERHASILAN YANG DILANDASI OLEH KEMAMPUAN BAIK YANG BERSIFAT FISIK MAUPUN
PSIKHIS, MATERIAL MAUPUN IMMATERIAL, MERUPAKAN HERIDITER MAUPUN PENCAPAIAN.
• DALAM HAL TANGGUNG JAWAB, MEREKA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB YANG LEBIH BESAR JIKA
DIBANDINGKAN DENGAN MASYARAKAT LAIN.
• CIRI-CIRI LAIN YANG MERUPAKAN KONSEKUENSI LOGIS DARI KETIGA HAL DI ATAS ADALAH
IMBALAN YANG LEBIH BESAR YANG DIPEROLEH ATAS PEKERJAAN DAN USAHANYA.
25
26. C PENGERTIAN MASSA
• MASSA SECARA UMUM DIARTIKAN UNTUK MENUNJUKKAN SUATU
PENGELOMPOKKAN KOLEKTIF LAIN YANG ELEMENTER DAN SPONTAN, YANG DALAM
BEBERAPA HAL MENYERUPAI CROWD, TAPI YANG SECARA FUNDAMENTAL BERBEDA
DENGANNYA DALAM HAL-HAL YANG LAIN. MASSA DIWAKILI OLEH ORANG-ORANG
YANG BERPERAN SERTA DALAM PERILAKU MASSAL SEPERTINYA MEREKA YANG
TERBANGKITKAN MINATNYA OLEH BEBERAPA PERISTIWA NASIONAL, MEREKA YANG
MENYEBAR DI BERBAGAI TEMPAT, MEREKA YANG TERTARIK PADA SUATU PERISTIWA
PEMBUNUHAN SEBAGAI DIBERITAKAN DALAM PERS, ATAU MEREKA YANG BERPERAN
SERTA DALAM SUATU MIGRASI DALAM ARTI LUAS.
26
27. D CIRI-CIRI MASSA
• TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG PENTING DALAM MEMBEDAKAN MASSA, CIRI-CIRINYA
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
• KEANGGOTAANNYA BERASAL DARI SEMUA LAPISAN MASYARAKATATAU STRATA SOSIAL,
MELIPUTI ORANG-ORANG DARI BERBAGAI POSISI KELAS YANG BERBEDA, DARI JABATAN
KECAKAPAN, TINGKAT KEMAKAMURAN ATAU KEBUDAYAAN YANG BERBEDA-BEDA.
• MASSA MERUPAKAN KELOMPOK YANG ANONIM, ATAU LEBIH TEPAT, TERSUSUN DARI INDIVIDU-
INDIVIDU YANG ANONIM.
• SEDIKIT SEKALI INTERAKSI ATAU BERTUKAR PENGALAMAN ANTARAANGGOTAANGGOTANYA.
• TIDAK DAPAT BERTINDAK SECARA BULAT.
27
28. DAFTAR PUSTAKA
• AHMADI ABU, DRS. H . 2003. ILMU SOSIAL DASAR : MATA KULIAH DASAR UMUM. JAKARTA. PENERBIT :
RINEKA CIPTA.
• HTTPS://ABIAND.WORDPRESS.COM/TUGAS/5-PELAPISAN-SOSIAL-DAN-KESAMAAN-DERAJAT/
• HTTPS://FAUZANBRS94.WORDPRESS.COM/2015/11/24/MAKALAH-PELAPISAN-SOSIAL-DAN-KESAMAAN-
DERAJAT/
28