KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
1. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
2. Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum)
3. Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
4. Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
5. Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National CybersecurityIGF Indonesia
Presented by Arwin D.W. Sumari (WANTANAS)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 2 - Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya: Tawaran Bagi Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Dokumen tersebut membahas beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pembunuhan Munir, Marsinah, dan aktivis lainnya; penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997/1998; penembakan mahasiswa di Trisakti; pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok; serta pembantaian warga di Rawagede dan korban selama peristiwa G30S PKI.
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
1. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
2. Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum)
3. Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
4. Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
5. Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National CybersecurityIGF Indonesia
Presented by Arwin D.W. Sumari (WANTANAS)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 2 - Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya: Tawaran Bagi Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Dokumen tersebut membahas beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pembunuhan Munir, Marsinah, dan aktivis lainnya; penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997/1998; penembakan mahasiswa di Trisakti; pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok; serta pembantaian warga di Rawagede dan korban selama peristiwa G30S PKI.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah.
2. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
3. Pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan dijalankan secara demokratis sesuai dengan prinsip-
Dokumen tersebut membahas tantangan globalisasi bagi Indonesia, termasuk dampak masuknya ideologi asing dan pengaruh budaya Barat, serta pentingnya meningkatkan kesiapan SDM dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan tersebut secara non-fisik.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 tentang otonomi daerah.
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxRiyadiyadi10
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...DheaFeralia
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Harmoni ini diperlukan agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkelanjutan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui permainan papan yang mengajarkan tentang asal usul, jenis, landasan hukum, lembaga, dan contoh pelanggaran HAM di Indonesia serta instrumen dan pengadilan HAM internasional.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang ilmu sosial dan budaya dasar serta ruang lingkupnya.
2. Topik utama mencakup manusia sebagai mahluk budaya dan pengaruh budaya terhadap kehidupan manusia.
3. Tujuan ilmu sosial dan budaya dasar adalah membantu perkembangan wawasan dan kepribadian mahasiswa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, teori, jenis-jenis, dan instrumen hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas pula peran masyarakat dan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan HAM, serta proses penanganan pelanggaran HAM.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
1. Reproduksi manusia hanya terjadi secara seksual melalui proses koitus dan fertilisasi internal di tubuh wanita.
2. Proses reproduksi pria dan wanita mencakup organ reproduksi dan proses pembentukan sel kelamin, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan.
3. Hormon-hormon seperti FSH, LH, estrogen dan progesteron memainkan peran penting dalam proses reproduksi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah.
2. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
3. Pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan dijalankan secara demokratis sesuai dengan prinsip-
Dokumen tersebut membahas tantangan globalisasi bagi Indonesia, termasuk dampak masuknya ideologi asing dan pengaruh budaya Barat, serta pentingnya meningkatkan kesiapan SDM dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan tersebut secara non-fisik.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 tentang otonomi daerah.
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxRiyadiyadi10
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...DheaFeralia
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Harmoni ini diperlukan agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkelanjutan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui permainan papan yang mengajarkan tentang asal usul, jenis, landasan hukum, lembaga, dan contoh pelanggaran HAM di Indonesia serta instrumen dan pengadilan HAM internasional.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang ilmu sosial dan budaya dasar serta ruang lingkupnya.
2. Topik utama mencakup manusia sebagai mahluk budaya dan pengaruh budaya terhadap kehidupan manusia.
3. Tujuan ilmu sosial dan budaya dasar adalah membantu perkembangan wawasan dan kepribadian mahasiswa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, teori, jenis-jenis, dan instrumen hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas pula peran masyarakat dan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan HAM, serta proses penanganan pelanggaran HAM.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
1. Reproduksi manusia hanya terjadi secara seksual melalui proses koitus dan fertilisasi internal di tubuh wanita.
2. Proses reproduksi pria dan wanita mencakup organ reproduksi dan proses pembentukan sel kelamin, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan.
3. Hormon-hormon seperti FSH, LH, estrogen dan progesteron memainkan peran penting dalam proses reproduksi.
Dokumen tersebut membahas tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Dibahas pula konsep kemolaran dan rumusan laju reaksi berdasarkan orde reaksi. Diakhiri dengan soal evaluasi dan referensi.
1. Jaringan meristem adalah jaringan embrional yang terus membelah dan belum mengalami diferensiasi. Terdiri atas meristem primer dan sekunder.
2. Jaringan dewasa terbentuk dari diferensiasi meristem, mencakup epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut.
3. Organ tumbuhan utama yaitu akar, batang, dan daun, masing-masing memiliki fungsi khusus seperti penyerapan, pengangkutan, dan fotosint
Dokumen tersebut membahas tentang motivasi sukses, hak asasi manusia, dan kasus pelanggaran HAM. Beberapa poin kunci yang diangkat adalah pentingnya kerja keras dan inovasi untuk meraih kesuksesan, landasan hukum perlindungan HAM di Indonesia, serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelanggaran HAM.
Sel hewan dan tumbuhan memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya memiliki membran inti dan organel seperti mitokondria dan ribosom. Namun, sel hewan memiliki lisosom dan sentriol yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Sebaliknya, sel tumbuhan memiliki kloroplas, vakuola, dan dinding sel yang absent pada sel hewan.
1. Tumbuhan Bryophyta memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki akar, batang dan daun sejati, tidak memiliki pembuluh angkut, dan mengalami pergiliran keturunan dari gametofit ke sporofit. 2. Terdapat tiga kelas tumbuhan Bryophyta yaitu Bryopsida, Hepaticopsida, dan Anthoceratopsida. 3. Siklus hidup tumbuhan Bryophyta meliputi fase gametofit dan sporofit.
1. Fungi adalah organisme eukariotik multiseluler yang tumbuh dengan miselium dan berkembangbiak dengan spora. 2. Terdapat berbagai cara simbiosis fungi, seperti dengan alga membentuk liken dan dengan akar tanaman membentuk mikoriza. 3. Fungi diklasifikasikan berdasarkan cara reproduksi seksualnya, yaitu Zygomicotina, Ascomicotina, Basidiomicotina, dan Deuteromicotina.
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang penelitian virus pada tanaman tembakau oleh Mayer dan Ivanowski serta menjelaskan tentang virus pada umumnya, termasuk struktur, replikasi, klasifikasi, dan peran virus bagi makhluk hidup.
Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri fisik dan habitat. Tujuannya antara lain untuk membedakan jenis organisme, mengetahui hubungan evolusi, dan mempelajari persebarannya. Sistem klasifikasi telah berkembang dari dua hingga enam kingdom, dengan penambahan kingdom seiring penemuan organisme baru.
1. MOTIVASI
1.
2.
3.
SUKSES ADALAH MILIK MEREKA
YG RAJIN DAN TEKUN BELAJAR
/BEKERJA ( Thomas alpha Edison )
KESUKSESAN ADALAH
MEMANFAATKAN SECARA
MAKSIMAL KEMAMPUAN YANG
ANDA MILIKI ( Zig Ziglar )
KEGAGALAN 99% BERASAL DARI
ORANG-ORANG YANG TERBIASA
MENCARI-CARI ALASAN ( George
Washington C )
2. KD.1: KASUS PELANGGARAN HAM
3.1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran
HAM dlm rangka perlindungan dan pemajuan
HAM sesuai dengan nilai- nilai Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
4.1. Menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM
dalam rangka perlindungan dan pemajuan
HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
3. 1. KASUS PELANGGARAN
HAM
1. PENGERTIAN HAM
2. HAM MENURUT TOKOH
3. MACAM-MACAM HAM
4. LANDASAN HUKUM HAM
5. JAMINAN HAM
6. USAHA PENEGAKAN HAM
7. CONTOH PELANGGARAN HAM
4. PENGERTIAN
A. JOHN LOCKE
HAK ASASI YG MELEKAT SECARA KODRATI PADA
SETIAP MANUSIA
B. UU NO.39/1999: HAK ASASI MANUSIA
SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PADA HAKIKAT
MANUSIA DAN KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK
CIPTAAN TUHAN YANG MAHA ESA DAN MERUPAKAN
ANUGERAH-NYA YANG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGI,
DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH DAN
SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN
HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.
5. HAK ASASI :BRIERLY
1. HAK MEMPERTAHANKAN DIRI ( SELF
2.
3.
4.
5.
PRESERVATION )
HAK KEMERDEKAAN ( INDEPENDENCE)
HAK PERSAMAAN PENDAPAT ( EQUALITY)
HAK UNTUK DIHARGAI ( RESPECT)
HAK BERGAUL SATU DGN LAIN
( INTERCOURCE )
6. HAK ASASI : FD. ROOSEVELT
THE FOUR FREEDOMS ( 1941 )
1. KEBEBASAN U/BERBICARA DAN
MENGELUARKAN PENDAPAT
2. KEBEBASAN U/ BERAGAMA
3. KEBEBASAN DARI RASA TAKUT
4. KEBEBASAN DARI
KEMISKINAN/KEMELARATAN
7. MACAM-MACAM HAM
1. PERSONAL RIGHTS (HAK ASASI PRIBADI )
2. PROPERTY RIGHTS ( HAK ASASI EKONOMI )
3. POLITICAL OF RIGHTS ( HAK ASASI POLITIK )
4. RIGHTS OF LEGAL EQUALITY ( PENGAYOMAN DAN
PERLINDUNGAN YG SAMA KEADILAN HUKUM DAN
PEMERINTAHAN)
5. SOCIAL AND CULTURE RIGHTS (HAK ASASI SOSIAL
DAN BUDAYA)
6. PROCEDURAL RIGHTS ( MENDAPATKAN PERLAKUAN
TATA CARA PERADILAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM )
8. MENGAMATI KASUS-KASUS HAM
KEGIATAN :
1. MENGAMATI :
( membaca, amati dan simak )
2. MENANYA :
( mempertanyakan kasus-kasus itu : 5W 1 H )
3. MENGEKSPERIMEN/MENGEKSPLORASI
( sumber akurat, kumpulkan data )
4. MENGASOSIASIKAN
(cari hub dgn sosial budaya, analisisnya )
5. MENGKOMUNIKASIKAN
( presentasikan, hasil temuan )
11. NATURE
.
.
.
.
.
.
.
.
KASUS HAM ……… ?
KAITAN
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
REBOISASI
PEMANASAN
GLOBAL
KELANGKAAN AIR
BERSIH
PENCEMARAN
UDARA
PERUBAHAN
CUACA
KEKERINGAN
BANJIR
ECONOMY
SOCIAL
WELLBEING
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UMK RENDAH
HARGA
KEBUTUHAN
POKOK TINGGI
STOCK BERAS
TERBATAS
BUDAYA
KONSUMTIF
KEMISKINAN
OKB ( ORANG
KAYA BARU )
KORUPSI
GAGAL PANEN
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KONFLIK ANTAR
KELOMPOK
JURANG MISKINKAYA
SALING
MENGHORMATI
KERJA BAKTI
PERSAUDARAAN
KRIMINAL
INKULTURASI
BUDAYA
KEKERASAN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KESEJAHTERAAN
SUKSES DLM
KARIER
KEDAMAIAN
HIDUP MAKMUR
CITA-CITA
TERCAPAI
KELUARGA
HARMONIS
HIDUP ROHANI
ANAK SUKSES
DLM KERJA
12. PENILAIAN PRESENTASI
NO ASPEK PENILAIAN
BOBOT
1
Kemampuan mendeskripsikan gagasan
15%
2
Kemampuan Menjelaskan Presentasi
15%
3
Kemampuan Menunjukkan orisinalitas
15%
4
Kemampuan Menjelaskan Inovasi dan
Manfaat
15%
5
Kemampuan mempertahankan Konsep
dlm menjawab Pertanyaan
15%
6
Kemampuan menjelaskan hasil
15%
7
Sikap dalam Presentasi
10%
SKOR
NILAI
13. DASAR HUKUM HAM
1. PANCASILA
2. UUD 1945 AMANDEMEN ( PS 28A-J, 29 ayat 2)
3. TAP MPR NO.XVII/ MPR/1998 TTG HAM
4. UU NO.39/1999 TTG HAM
5. UU NO. 26/2000 TTG PENGADILAN HAM
6. UDHR, 10-12-1948 ( PBB )
7. PASAL-PASAL 26-34 UUD 1945
14. PS 28 E
UUD 1945
PS 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak
kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
15. HAM : PS 28E
1. BERAGAMA DAN BERIBADAT
2. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
3. PEKERJAAN
4. KEWARGANEGARAAN
5. TEMPAT TINGGAL
6. MENYAKINI KEPERCAYAAN
7. BERPIKIR DAN BERSIKAP
8. BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN
PENDAPAT
16. PS 29 AYAT 2
(2) NEGARA MENJAMIN
KEMERDEKAAN TIAPTIAP PENDUDUK UNTUK
MEMELUK AGAMANYA
MASING-MASING DAN
UNTUK BERIBADAT
MENUEUT AGAMANYA
DAN KEPERCAYAAN NYA
ITU.
17. JAMINAN HAM
PANCASILA
A. SILA 1: KEBEBASAN BERAGAMA
B. SILA 2 : JAMINAN KEMANUSIAAN
C. SILA 3 : MARTABAT BANGSA
D. SILA 4 : JAMINAN HAK SIPIL DAN POLITIK
E. SILA 5: KESEMPATAN YG SAMA DAN
MENIKMATI HASIL
PEMBANGUNAN SECARA ADIL
2. PEMBUKAAN UUD 1945
A. AL 1 :KEMERDEKAAN HAK SEGALA BANGSA
B. AL 2 : INDONESIA YG MERDEKA, BERSATU,
BERDAULAT , ADIL DAN MAKMUR
C. AL 3 : ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH…BERKEHIDUPAN
KEBANGSAAN YG BEBAS…
D. AL 4 : TUJUAN NEGARA
1.
18. HAK-HAK DLM UU.39/99
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
HAK U/ HIDUP
HAK BERKELUARGA
HAK MENGEMBANGKAN DIRI
HAK MEMPEROLEH KEADILAN
HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
HAK ATAS RASA AMAN
HAK ATAS KESEJAHTERAAN
HAK TURUT SERTA DLM PEMERINTAHAN
HAK WANITA
HAK ANAK
19. PENJABARAN HAM :UUD 1945
1.PS 26
* HAK WARGA NEGARA
2. PS 27
* KESAMAAN DLM HUKUM DAN PEMERINTAHAN
* HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN
* HAK DAN WAJIB PEMBELAAN NEGARA
3. PS 28
* HAK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL, BERPENDAPAT LISAN DAN TULISAN
4. PS 28 A-28J
5. PS 29
* KEBEBASAN BERAGAMA, MEMELUK DAN BERIBADAT AGAMA DAN KEPERCAYAAN ITU
6. PS 30
* HAK DAN WAJIB USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NGR
7. PS 31
* HAK DLM PENDIDIKAN
8. PS 32
* HAK KEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA
9. PS 33
* HAK EKONOMI
10. PS 34 ( FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR)
21. UPAYA PENEGAKAN HAM
1. PENGESAHAN PERANGKAT HUKUM NASIONAL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MAUPUN INTERNASIONAL
PENYEBARLUASAN PENDIDIKAN HAM
PRIORITAS PERLINDUNGAN HAM YANG PALING
DASAR.
PELAKSANAAN KONVENSI HAM YG TELAH
DISAHKAN.
PENDIDIKAN HAM MELALUI DUNIA PENDIDIKAN
PENYULUHAN HAM DISETIAP INSTITUSI
PEMERINTAHAN MAUPUN SWASTA
PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI
PELAKSANAAN HAM
22. HAMBATAN PENEGAKAN
HAM
SOSIAL-BUDAYA YANG BELUM KONDUSIF
BUDAYA HUKUM YANG MASIH RENDAH
KOMUNIKASI DAN INFORMASI BIROKRATIS
KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG
MENGESAMPINGKAN PENEGAKAN HAM
5. INSTRUMEN PERUNDANG-UNDANGAN YG
TAMBAL SULAM
6. APARAT DAN PENINDAKANNYA YG
BERMENTAL KORUPTIF
7. GOOD WILL SEMUA PIHAK YG BELUM BAIK
1.
2.
3.
4.
24. TANTANGAN PENEGAKAN HAM
1. KESADARAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RENDAH
KESADARAN POLITIK RENDAH
PENEGAKAN HUKUM YG KURANG
GERAKAN PERJUANGAN HAM YG RENDAH
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YG
RENDAH
KOMITMENT BERSAMA PENEGAKAN HAM YG
KECIL
SOSIALISASI /PENYULUHAN HAM YG
KURANG
28. UU.26 TAHUN 2000
1.
2.
PELANGGARAN RINGAN- PENGADILAN UMUM
PELANGGARAN BERAT- UU.26/00
A. KEJAHATAN GENOSIDA:
1.MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK
2. PENDERITAAN FISIK/MENTAL YG BERAT
ANGGOTA KELOMPOK
3. PEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK
SELURUH/SEBAGIAN
4. MENCEGAH KELAHIRAN DLM KELOMPOK
5. MEMINDAHKAN SECARA PAKSA ANAK-ANAK
DR KELOMPOKNYA
B. KEJAHATAN KEMANUSIAAN
= SERANGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL :
1. PEMBUNUHAN
2. PEMUSNAHAN
3. PERBUDAKAN
4. PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA
5. PERAMPASAN KEMERDEKAAN
6. PENYIKSAAN
7. PERKOSAAN, PELACURAN SECARA PAKSA
8. PENGANIAYAAN THP KELOMPOK
9. KEJAHATAN APARTHEID
10. PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA
29. 2. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN
PENEGAKAN HAM
MENGAMATI
- Baca ttg Pemajuan, penghormatan dan penegakan serta pengadilan
HAM di Indonesia
2. MENANYA
- Proses pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM dan
hambatannya
3. MENGEKSPERIMEN/MENGEKSPLORASIKAN
- Kumpul data : ttg upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM di Indonesia
4. MENGASOSIAKAN
- Cari hub: upaya penegakan HAM dan berbagai tantangannya di
Indonesia
5. MENGKOMUNIKASIKAN
-Buat kesimpulan ttg pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM
1.
30. TERIMA KASIH
CINTAILAH KEHIDUPAN
PELIHARALAH ALAM
HORMATI SESAMAMU
BERBELA RASALAH
DENGAN SESAMA YANG
KECIL
PUJILAH TUHAN
DENGAN SEPENUH HATI,
JIWA DAN PIKIRANMU
JADILAH PELOPOR
31. PERTANYAAN DISKUSI HAM
1. BUATLAH PERTANYAAN DAN JAWABAN TTG
2.
3.
4.
5.
KASUS ITU? ( min 3 pertanyaan)
SEBUTKAN DAN JELASKAN pelanggaran NILAINILAI DLM PANCASILA dr kasus itu.
JELASKAN HUBUNGAN KASUS ITU DENGAN:
ALAM, EKONOMI, SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN.
SEBUTKAN DAN JELASKAN pelanggaran NILAINILAI DALAM UUD 1945, PASAL 28a-j dr kasus itu.
BUATLAH REFLEKSI DARI KASUS YANG ANDA
BAHAS.(3) Kesimpulan, solusi dan saran