Dokumen tersebut membahas pedoman umum tentang Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Posbindu PTM bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular seperti merokok, diet buruk, kurang aktifitas fisik dan konsumsi alkohol melalui partisipasi masyarakat."

1. PEDOMAN UMUM
POS PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR
EDISI SATU
CETAKAN KE DUA

3. iPedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang
telah melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, sehingga Buku
Pedoman Posbindu PTM dapat dibuat disusun sebagai salah satu karya
kita dalam rangka Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM).
Pos pembinaan terpadu (Posbindu) PTM adalah peran serta
masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan monitoring
terhadap faktor risiko PTM serta tindak lanjutnya yang dilaksanakan
secara terpadu, rutin, dan periodik. Pelaksanaan tindak lanjutnya dalam
bentuk konseling dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Upaya pengembangan program Posbindu PTM sedang gencar
dilakukan, dan harapan saya ke depan Posbindu PTM dapat dijadikan
“kendaraan program” pengendalian penyakit tidak menular di
masyarakat.
Agar upaya ini dapat berjalan dengan baik, benar, dan tepat
sasaran perlu disusun satu pedoman untuk melaksanakannya sehingga
implementasi dari Posbindu PTM mempunyai daya ungkit dalam
pengendalian faktor risiko PTM, khususnya PTM Utama seperti Penyakit
Jantung dan Pembuluh Darah, Kanker, Diabetes Melitus, Penyakit Paru
menahun, serta Gangguan Akibat Kecelakaan.
Saya berharap pedoman ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan
secara baik dan benar oleh individu, kelompok, masyarakat dan organi-
sasi masyarakat, dalam rangka pengendalian PTM.
Jakarta, Februari 2014
Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
NIP. 195509091980121001

4. ii Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
KATA PENGANTAR
Saat ini, Indonesia menghadapi tiga beban penyakit dalam pem-
bangunan kesehatan, yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit
infeksi yang harus ditangani, penyakit menular baru dan penyakit menu-
lar yang sudah lama hilang muncul kembali, sementara itu penyakit
tidak menular (PTM) semakin meningkat.
PTM merupakan penyakit yang seringkali tidak terdeteksi karena
tidak bergejala dan tidak ada keluhan. Biasanya ditemukan dalam tahap
lanjut sehingga sulit disembuhkan dan berakhir dengan kecacatan atau
kematian dini. Keadaan ini menimbulkan beban pembiayaan yang
besar bagi penderita, keluarga dan negara.
PTM ini dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko, yaitu
merokok, kurang aktifitas fisik, diet yang tidak sehat, dan konsumsi
alkohol. Peningkatan kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap
faktor risiko PTM sangat penting dalam pengendalian PTM. Untuk itu
diperlukan pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang dikenal
dengan pembinaan terpadu (Posbindu) PTM.
Pelaksanaan Posbindu PTM memerlukan pedoman sebagai acuan
bagi para pemangku kepentingan maupun pengelola program di ber-
bagai tingkatan administrasi untuk memfasilitasi terselenggaranya
Posbindu PTM di masyarakat.
Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga
penyelenggaraan Posbindu PTM dapat berjalan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan
dalam penyusunan buku ini, untuk itu diharapkan masukan dan saran
dalam penyempurnaan buku pedoman ini.
Jakarta, Februari 2014
Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
NIP.196006101982022001

5. iiiPedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Faktor Risiko PTM ......................................................... 6
Gambar 2. Hubungan Faktor Risiko dengan PTM ........................... 7
Gambar 3. Kerangka Kerja Pengendalian PTM ................................ 8
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tingkat Perkembangan Posbindu PTM ................................ 25

6. iv Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

7. vPedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
DAFTAR ISI
Kata Sambutan ............................................................................ i
Kata Pengantar ............................................................................ ii
Daftar Gambar ............................................................................. iii
Daftar Tabel ................................................................................ iii
Daftar Isi ..................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1
1.1. Lalar Belakang ..................................................................... 1
1.2. Tujuan .................................................................................. 3
1.3. Landasan Hukum ................................................................. 3
1.4. Ruang Lingkup ...................................................................... 4
BAB II TUJUAN DAN STRATEGI KEGIATAN .......................... 5
2.1 Tujuan Kegiatan ..................................................................... 5
2.1.1 Tujuan Umum ................................................................... 5
2.1.2 Tujuan Kusus ................................................................... 5
2.2 Strategi Kegiatan ................................................................... 5
BAB III KONSEP DASAR POSBINDU PTM .................................... 7
3.1 Kontribusi Faktor Risiko Bersama Terhadap PTM ..................... 7
3.2 Sasaran Kegiatan ................................................................. 9
BAB IV GORGANISASIAN KEGIATAN POSBINDU PTM ............. 11
4.1 Pengertian Kegiatan Posbindu PTM ..................................... 11
4.2 Perencanaan Kegiatan Posbindu PTM ..................................... 11
4.3 PelaksanaanKegiatan Posbindu PTM ..................................... 12
4.4 Pencatatan dan Pelaporan ......................................................... 13
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PEMBINAAN ............... 15
5.1 Pemantauan dan Penilaian ........................................................ 15
5.2 Pembinaan ................................................................................. 19

8. vi Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB VI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN............................... 21
6.1 Pusat ........................................................................................... 21
6.2 UPT Kementerian Kesehatan...................................................... 21
6.3 Dinas Kesehatan Provinsi ........................................................... 22
6.4 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ............................................. 22
6.5 Puskesmas ................................................................................ 23
6.6 Organisasi Sosial Kemasyarakatan ........................................... 23
BAB VII PENUTUP .......................................................................... 25
Tim Penyusun ................................................................................ 26
Daftar Pustaka ................................................................................. 27

9. 1Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Saat ini, Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kema-
tian utama sebesar 36 juta (63%) dari seluruh kasus kematian yang
terjadi di seluruh dunia, di mana sekitar 29 juta (80%) justru terjadi di
negara yang sedang berkembang (WHO, 2010). Peningkatan kematian
akibat PTM di masa mendatang diproyeksikan akan terus terjadi sebe-
sar 15% ( 44 juta kematian) dengan rentang waktu antara tahun 2010
dan 2020. Kondisi ini timbul akibat perubahan perilaku manusia dan
lingkungan yang cenderung tidak sehat terutama pada negara-negara
berkembang.
Pada awal perjalanan PTM seringkali tidak bergejala dan tidak
menunjukkan tanda klinis secara khusus sehingga datang sudah
terlambat atau pada stadium lanjut akibat tidak mengetahui dan me-
nyadari kondisi kelainan yang terjadi pada dirinya. Riset Kesehatan
Dasar pada tahun 2013 menunjukan bahwa 69,6% dari kasus diabetes
melitus dan 63,2% dari kasus hipertensi masih belum terdiagnosis.
Keadaan ini mengakibatkan penanganan menjadi sulit, terjadi komplika-
si bahkan berakibat kematian lebih dini.
Dalam kurun waktu tahun 1995 -2007, kematian akibat PTM me-
ngalami peningkatan dari 41,7% menjadi 59,5%. Riset Kesehatan
Dasar tahun 2013 menunjukkan prevalensi penyakit Stroke 12,1 per
1000, Penyakit Jantung Koroner 1,5%, Gagal Jantung 0,3%, Diabetes
Melitus 6,9%, Gagal Ginjal 0,2%, Kanker 1,4 per 1000, Penyakit Paru
Kronik Obstruktif 3,7% dan Cidera 8,2%.
Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi merokok
36,3%, (dibagi menjadi perokok laiki-laki dan perokok wanita) kurang
aktifitas fisik 26,1%, kurang konsumsi sayur dan buah 93,6%, asupan
makanan yang berisiko PTM seperti makanan manis 53,1%, makanan
asin 26,2%, makanan tinggi lemak 40,7%, makanan berpenyedap
77,3% serta gangguan mental emosional 6,0%. obesitas umum
15,4%,dan obesitas sentral 26,6%.
Peningkatan prevalensi PTM berdampak terhadap peningkatan
beban pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung Negara dan ma-
syarakat. Penyandang PTM memerlukan biaya yang relatif mahal,
terlebih bila kondisinya berkembang menjadi kronik dan terjadi kom-
plikasi.

10. 2 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Data Pusat Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI pada tahun 2012 memperlihatkan bahwa PTM mengha-
biskan biaya pengobatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan
biaya pengobatan tertinggi dari seluruh penyakit menular. Pembiayaan
Hemodialisis pada kasus Gagal Ginjal Kronik sebesar
Rp. 227.493.526.119,- dan pada penyakit kanker sebesar
Rp. 144.689.231.240 sementara pembiayaan untuk TBC sebesar
Rp. 106.502.636.171.
PTM dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risikonya, yaitu
merokok, diet yang tidak sehat, kurang aktifitas fisik dan konsumsi
minuman beralkohol. Mencegah dan mengendalikan faktor risiko relatif
lebih murah bila dibandingkan dengan biaya pengobatan PTM.
Pengendalian faktor risiko PTM merupakan upaya untuk mencegah
agar tidak terjadi faktor risiko bagi yang belum memiliki faktor risiko,
mengembalikan kondisi faktor risiko PTM menjadi normal kembali dan
atau mencegah terjadinya PTM bagi yang mempunyai faktor risiko,
selanjutnya bagi yang sudah menyandang PTM, pengendalian bertu-
juan untuk mencegah komplikasi, kecacatan dan kematian dini serta
meningkatkan kualitas hidup,.
Salah satu strategi pengendalian PTM yang efisien dan efektif
adalah pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
Masyarakat diberikan fasilitas dan bimbingan untuk ikut berpartisipasi
dalam pengendalian faktor risiko PTM dengan dibekali pengetahuan
dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini, monitoring faktor risiko
PTM serta tindak lanjutnya. Kegiatan ini disebut dengan Pos pembi-
naan terpadu (Posbindu) PTM.
Posbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam
melakukan kegiatan deteksi dini dan monitoring faktor risiko PTM serta
tindak lanjutnya yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.
Kegiatan Posbindu PTM diharapkan dapat meningkatkan sikap mawas
diri masyarakat terhadap faktor risiko PTM sehingga peningkatan kasus
PTM dapat dicegah. Sikap mawas diri ini ditunjukan dengan adanya
perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat dan pemanfaatan fasil-
itas pelayanan kesehatan tidak hanya pada saat sakit, melainkan juga
pada keadaan sehat.
Dalam menyelenggarakan Posbindu PTM diperlukan suatu
pedoman yang dapat menjadi panduan bagi penyelenggaraan kegiatan
bagi para pemangku kepentingan serta pelaksana di lapangan.

11. 3Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
1.2 TUJUAN
Sebagai panduan bagi pengelola program PPTM di Dinas Keseha-
tan Provinsi, Kabupaten / Kota, Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kesehatan dan Puskesmas serta institusi dan organisasi lain nya.
1.3 LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktek Kedokteran
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perundangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2010 tentang Pengamanan
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
bagi Kesehatan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010 – 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 tahun
2007 Tentang Petugas pelaksana Pemberdayaan Masyarakat
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.741 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269
tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 tahun
2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pem-
berdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 Tahun
2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi
Rokok Bagi Kesehatan
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1479
Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survei-
lans Epidemiologi Penyakit Menular dan PTM Terpadu

12. 4 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 430
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1529
tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga
1.4 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pedoman ini meliputi tujuan dan strategi kegiatan,
konsep dasar program Posbindu PTM, pengorganisasian Posbindu
PTM, pemantauan, penilaian dan pembinaan serta peran pemangku
kepentingan.

13. 5Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB II
TUJUAN DAN STRATEGI KEGIATAN
2.1. TUJUAN KEGIATAN
2.1.1 Tujuan Umum :
Terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM
berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik
2.1.2 Tujuan khusus :
a. Terlaksananya deteksi dini faktor risiko PTM
b. Terlaksananya monitoring faktor risiko PTM
c. Terlaksananya tindak lanjut dini
2. 2 STRATEGI KEGIATAN
Untuk mencapai keberhasilan program Posbindu PTM perlu dikembang-
kan strategi pelaksanaan kegiatan, yaitu :
a. Sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah, pihak legislatif,
pemerintah daerah serta pemangku kepentingan .
b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam
pengendalian faktor risiko PTM .
c. Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana .
d. Peningkatan jejaring kerja PTM dengan melibatkan lintas program,
lintas sektor dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik
di Pusat maupun Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dan puskesmas.
e. Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam perencana-
an, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
f. Berbasis bukti ilmiah (evidence-based) dan sesuai kearifan lokal.
g. Pendekatan .integratif pada kelompok masyarakat khusus dan pada
berbagai tatanan seperti disekolah, tempat kerja, lingkungan
pemukiman.

14. 6 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

15. 7Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB III
KONSEP DASAR PROGRAM POSBINDU PTM
3.1 KONTRIBUSI FAKTOR RISIKO BERSAMA TERHADAP PTM
Pada umumnya PTM merupakan penyakit yang tidak dapat disem-
buhkan secara total apabila kondisi penyakit sudah sampai pada fase
akhir, oleh karena itu upaya yang terbaik melalui pengendalian faktor
risikonya sehingga kejadian PTM di masyarakat dapat dicegah. Untuk
dapat mengendalikan faktor risiko PTM, maka perlu dikenali terlebih
dahulu faktor risiko PTM. ( Gambar 1 )
Gambar 1. FAKTOR RISIKO PTM
Risiko Lingkungan :
• Globalisasi,
• Sosio ekonomi
• Modernisasi,dll
Faktor Risiko
Yang Tidak Dapat
Diubah
• Umur,
• Sex)
• Keturunan )
"
Risiko Perilaku
• Merokok
• Diet tdk sehat
• Kurang aktivitas
Fisik
"
• Konsumsi
alkohol
• Stres
•
"
FAKTOR RISIKO
FISIOLOGIS -
PENYAKIT ANTARA
• Hipertensi
• Hiperglikemi
• Obesitas
• Dislipidemia
• Lesi Pra kanker
• Benjolan pada
payudara
FASE AKHIR
• PJK-PD
• Stroke
• Diabetes
• Penyakit Ginjal
Kronik
• Kanker
• PPOK
• Cedera
• Gagal ginjal
• Thalasemia
• Lupus

16. 8 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Tahapan yang akan dilalui suatu penyakit tidak menular sebelum
sampai pada fase akhir penyakit, adalah sebagai berikut (Gambar 1):
a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin,
keturunan.
b. Faktor risiko perilaku yang bisa diubah yaitu merokok, kurang
aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, konsumsi alkohol,
stress, dan potensi cedera, perilaku seks tidak sehat, paparan zat
karsinogenik dan radiasi
c. Faktor risiko lingkungan yaitu kondisi ekonomi daerah, lingkungan
sosial seperti modemisasi, serta lingkungan fisik antara lain seperti
polusi, pemukiman yang padat dan lokasi di bawah tegangan listrik
tinggi, dan kebisingan
d. Faktor risiko fisiologis - penyakit antara meliputi hipertensi, hiper
glikemia, dislipidemia, obesitas dan lesi pra kanker serta benjolan
pada payudara
Faktor risiko perilaku dapat diubah dengan meningkatkan pengeta-
huan dan kemampuan untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui
kegiatan promosi kesehatan seperti advokasi dan sosialisasi, edukasi,
penyuluhan dan konseling secara terus menerus .
Gambar dibawah ini ( Gambar 2) adalah hubungan antara faktor
risiko dengan PTM. Faktor risiko tersebut saling berkaitan dan mem-
pu¬nyai konstribusi satu sama lainnya dalam menyebabkan terjadinya
PTM. Merokok berisiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, penyakit
kanker, penyakit diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
Diet tidak seimbang berisiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, penya-
kit kanker, diabetes. kurang aktifitas fisik berisiko dengan terjadinya
penyakit kardiovaskuler, penyakit kanker, penyakit diabetes, dan penya-
kit paru obstruktif kronik (PPOK), dan konsumsi alkohol berisiko terjadin-
ya terjadinya penyakit kardiovaskuler, penyakit kanker, penyakit diabe-
tes dan demikian seterusnya dengan faktor risiko lainnya.
Pengendalian faktor risiko PTM merupakan upaya efektif dan ekon-
omis, karena dengan mencegah dan mengendalikan salah satu faktor
risiko akan mengurangi terjadinya kasus PTM. Upaya pengendalian
empat faktor risiko bersama PTM akan mengurangi kejadian baru kasus
PTM secara signifikan.

17. 9Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini faktor
risiko tersebut diatas maka faktor risiko fisiologis – penyakit antara
sebagaimana gambar 1 dapat dideteksi secara dini sebelum muncul
sebagai penyakit atau fase akhir. Deteksi dini dan monitoring faktor
risiko PTM dilakukan secara terpadu dengan strategi pendekatan kese-
hatan masyarakat yang fokus pada faktor rIsiko melalui penyelenggara-
kan Posbindu PTM.
3.2 SASARAN KEGIATAN
Sasaran dalam penyelenggaraan Posbindu PTM dibagi menjadi 3
kelompok yaitu sasaran utama, sasaran antara, dan sasaran penunjang.
Pendekatan terhadap ketiga sasaran tersebut tidak dilakukan satu
persatu berurutan namun harus dilakukan secara integratif selama
proses pelaksanaan.
a. Sasaran Utama
Sasaran utama merupakan sasaran penerima langsung manfaat
pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat sehat, masyarakat
berisiko dan masyarakat dengan PTM berusia mulai dari 15 tahun ke
atas.
b. Sasaran Antara
Sasaran antara merupakan sasaran individu/ kelompok masyarakat
yang dapat berperan sebagai agen pengubah terhadap faktor risiko
PTM, dan lingkungan yang lebih kondusif untuk penerapan gaya
Gambar 2. HUBUNGAN FAKTOR RISIKO DENGAN PTM
Merokok
Diet Tidak
Seimbang
Kurang
Aktifitas Fisik
Konsumsi
Alkohol
Penyakit Kardiovaskuler
Kanker
Diabetes
Penyakit Paru Kronis
Gangguan Akibat Kecelakaan

18. 10 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
hidup sehat. Sasaran antara tersebut adalah petugas kesehatan baik
pemerintah maupun swasta, tokoh panutan masyarakat, anggota
organisasi masyarakat yang peduli PTM.
c. Sasaran Penunjang
Sasaran penunjang merupakan sasaran individu, kelompok/organi-
sasi/ lembaga masyarakat dan profesi, lembaga pendidikan dan
lembaga pemerintah yang berperan memberi dukungan baik dukun-
gan kebijakan, teknologi dan ilmu pengetahuan, material maupun
dana, untuk terlaksananya Posbindu PTM dan keberlanjutannya.
Mereka antara lain adalah pimpinan daerah/ wilayah, Perusahaan,
Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Penyandang Dana.

19. 11Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB IV
PENGORGANISASIAN POSBINDU PTM
4.1 PENGERTIAN POSBINDU PTM
Posbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam
kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM
secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan
sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap PTM mengingat hampir
semua faktor risiko PTM tidak memberikan gejala pada yang mengala-
minya.
Posbindu PTM merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat
(UKM) yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam
pengendalian PTM dengan melibatkan masyarakat mulai dari perenca-
naan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi. Masyarakat diperankan
sebagai sasaran kegiatan, target perubahan, agen pengubah sekaligus
sebagai sumber daya. Dalam pelaksanaan selanjutnya kegiatan Posbin-
du PTM menjadi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
(UKBM), di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh masyarakat sesuai
dengan sumber daya, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat
4.2 Perencanaan Posbindu PTM
Persiapan dalam penyelenggaraan Posbindu PTM didahului
dengan identifikasi kelompok potensial yang ada di masyarakat, sosial-
isasi dan advokasi, fasilitasi teknis, dan logistik, pengaturan mekanisme
kerja antara tenaga pelaksana Posbindu PTM dengan pembinanya,
serta sumber pembiayaan.
Secara substansi Posbindu PTM mengacu kepada kegiatan, bukan
terhadap tempat. Hal ini yang membedakan Posbindu PTM dengan
UKBM lainnya. Kegiatannya berupa deteksi dini, monitoring faktor risiko
PTM serta tindak lanjutnya.
Kegiatan ini dapat berlangsung secara terintegrasi dengan kegia-
tan masyarakat yang sudah aktif seperti majelis taklim, karang taruna,
PERSADIA, YKI, Yastroki, YJI dan Klub Jantung Sehat dan lain-lain dan
dapat dikembangkan pada kelompok khusus seperti kelompok Jemaah
Haji, anak sekolah, pekerja/karyawan, pengemudi di perusahaan angku-
tan/PO Bus, kelompok masyarakat adat, kelompok masyarakat keag-
amaan, petani/nelayan, masyarakat binaan negara di lembaga pemas-
yarakatan

20. 12 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Biaya penyelenggaraan Kegiatan Posbindu PTM dapat berasal dari
berbagai sumber. Pada awal pelaksanaan mendapat stimulasi atau
subsidi dari pemerintah. Secara berangsur-angsur, diharapkan mas-
yarakat mampu membiayai untuk penyelenggaraan kegiatan secara
mandiri.Pihak swasta berpartisipasi dalam membina kegiatan Pembi-
naan Terpadu PTM dalam bentuk dan mekanisme kemitraan yang
sudah ada, yaitu "CSR (Corporate Social responsibility)” sebagai tang-
gung jawab social perusahaan.
Puskesmas juga dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan
yang potensial untuk mendukung dan memfasilitasi penyelengga¬raan
kegiatan Pembinaan Terpadu PTM selaku pembina kesehatan di
wilayah kerjanya. Salah satunya melalui pemanfaatan Bantuan Opera-
sional Kesehatan (BOK) yang ada di Puskesmas melalui fasilitasi trans-
portasi petugas Puskesmas untuk melakukan penilaian dan monitoring
terhadap pencapaian kegiatan Pembinaan Terpadu PTM di mas-
yarakat.
Pemerintah Daerah setempat memiliki kewajiban juga untuk menja-
ga keberlangsungan kegiatan Posbindu PTM di desa/kelurahan, agar
terus tumbuh dan berkembang dengan dukungan kebijakan termasuk
berbagai fasilitasi lainnya.
4.3 Pelaksanaan Posbindu PTM
Penyelenggaraan Posbindu PTM meliputi kegiatan wawancara,
pengukuran, pemeriksaan dan tindak lanjut. Wawancara dilakukan
untuk menelusuri faktor risiko perilaku seperti merokok, konsumsi sayur
dan buah, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stress. Pengukuran
berat badan, tinggi badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut,
dan tekanan darah. Pemeriksaan faktor risiko PTM seperti gula darah
sewaktu, kolesterol total, trigliserida, pemeriksaan klinik payudara, arus
puncak ekspirasi, lesi pra kanker (Inspeksi Visual asam asetat /IVA posi-
tif), kadar alkohol dalam darah, tes amfetamin urin.
Berdasarkan hasil wawancara, pengukuran dan pemeriksaan
dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan secara terpadu dengan
peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang cara
mengendalikan faktor risiko PTM melalui penyuluhan/ dialog interaktif
secara massal dan atau konseling faktor risiko secara terintegrasi pada
individu dengan faktor risiko, sesuai dengan kebutuhan masyarakat
termasuk rujukan sistematis dalam sistem pelayanan kesehatan paripur-
na.

21. 13Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Rujukan dilakukan dalam kerangka pelayanan kesehatan berkelan-
jutan (Continuum of Care) dari masyarakat hingga ke fasilitas pelayanan
kesehatan dasar termasuk rujuk balik ke masyarakat untuk pemantau-
annya.
Kegiatan posbindu PTM dalam situasi kondisi tertentu dapat dise-
suaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
Pelaksanaan Posbindu PTM secara sederhana dapat diuraikan
sebagai berikut :
Sebelum dan setelah kegiatan Posbindu PTM dapat dilaksanakan
kegiatan bersama, seperti senam bersama, bersepeda, ceramah
agama, demo makanan sehat, penyuluhan kesehatan tentang IVA dan
CBE, upaya berhenti merokok, gizi seimbang, dll.
4.4 Pencatatan dan Pelaporan Posbindu PTM
Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Posbindu PTM dilakukan
secara manual dan/atau menggunakan sistem informasi manajemen
PTM oleh Petugas Pelaksana Posbindu PTM maupun oleh Petugas
Puskesmas. Petugas Puskesmas mengambil data hasil pencatatan
posbindu PTM atau menerima hasil pencatatan dari petugas pelaksana
posbindu PTM. Hasil pencatatan ini dianalisis untuk digunakan dalam
pembinaan, sekaligus melaporkan ke instansi terkait secara berjenjang.
Gambar 3.
Proses Kegiatan Posbindu PTM
Pemeriksaan
(satu persatu)
Identifikasi faktor risiko
PTM, Konseling/Edukasi,
serta tindak lanjut ainnya
Pemeriksaan Tekanan
darah, Gula darah,
Kolesterol total
danTrigliserida,
APE, lain-lain
Pengukuran TB,BB,
IMT Lingkar perut,
Analisa Lemak
Tubuh
Wawancara oleh
Petugas
Pelaksana
Posbindu PTM
Registrasi ,Pemberian nomor
urut / kode yang sama serta
pencatatan ulang hasil
pengisian Buku monitoring FR-
PTM ke Buku Pencatatan oleh
Petugas Pelaksana Posbindu
PTM
Tahapan
layanan 1
Tahapan
layanan 2
"
Tahapan
layanan 3
"
Tahapan
layanan 4
"
Tahapan
layanan 5
"

22. 14 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Hasil pencatatan dan pelaporan kegiatan posbindu PTM merupa-
kan sumber data yang penting untuk pemantauan dan penilaian
perkembangan kegiatan posbindu PTM.. Laporan hasil kegiatan bula-
nan/ triwulan/ tahunan yang berisi laporan tingkat perkembangan
Posbindu PTM, proporsi faktor risiko PTM, cakupan kegiatan Posbindu
di tingkat Puskesmas, kab /kota, provinsi dan nasional.
Melalui kegiatan surveilans faktor risiko PTM berbasis posbindu
PTM, dilakukan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap
faktor risiko PTM secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan
data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada
peserta, penyelengara program maupun pihak yang bertanggung jawab
terhadap kegiatan posbindu PTM untuk dilakukan intervensi dalam
rangka pengembangan kegiatan, pencegahan dan pengendalian faktor
risiko PTM.

23. 15Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PEMBINAAN
POSBINDU PTM
5.1 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Pemantauan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan sudah
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, apakah hasil kegiatan sudah
sesuai dengan target yang diharapkan dan mengidentifikasi masalah
dan hambatan yang dihadapi, serta menentukan alternatif pemecahan
masalah,
Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek masukan,
proses, keluaran atau output termasuk kontribusinya terhadap tujuan
kegiatan. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana
tingkat perkemban¬gan kegiatan Posbindu PTM dalam penyelengga-
raannya, sehingga dapat dilakukan pembinaan.
Pemantauan dilakukan dengan cara ::
a. Analisis laporan hasil kegiatan Posbindu PTM
b. Kunjungan Lapangan pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM
c. Sistim Informasi Manajemen PTM.
Pemantauan dan penilaian kegiatan Posbindu PTM dilakukan sebagai
berikut:
1. Pelaksana pemantauan dan penilaian adalah petugas Puskesmas.
2. Sasaran pemantauan dan penilaian adalah para petugas pelaksana
Posbindu PTM.
3. Pemantauan kegiatan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan
penilaian indikator dilakukan setiap 1 tahun sekali.
4. Hasil pemantauan dan penilaian ini dipergunakan sebagai bahan
penilaian kegiatan yang lalu dan sebagai bahan informasi besaran
faktor risiko PTM di masyarakat serta tingkat perkembangan kinerja
Kegiatan Posbindu PTM disamping untuk bahan menyusun perenca-
naan pengendalian PTM pada tahun berikutnya.
5. Hasil pemantauan dan penilaian kegiatan Posbindu PTM disosialisa-
sikan kepada lintas program, lintas sektor terkait dan masyarakat
untuk mengambil langkah-langkah upaya tindak lanjut.

24. 16 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Pelaksanaan pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan Kegi-
atan Posbindu PTM di masyarakat/ lembaga / institusi, Provinsi maupun
Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1. Obyektif dan profesional
Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dilakukan secara profesional
berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasil-
kan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap
pelaksanaan kebijakan pengendalian PTM.
2. Terbuka/Transparan
Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dilakukan secara terbu-
ka/transparan dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media
yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang
informasi dan hasil kegiatan pemantauan dan penilaian Kegiatan
Posbindu PTM.
3. Partisipatif
Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian dilakukan dengan
melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku program PTM.
4. Akuntabel
Pelaksanaan pemantauan dan penilaian harus dapat dipertanggung-
jawabkan secara internal maupun eksternal.
5. Tepat waktu
Pelaksanaan pemantauan dan penilaian harus dilakukan sesuai
dengan waktu yang dijadwalkan.
6. Berkesinambungan.
Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dilakukan secara
berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik
bagi penyempurnaan kebijakan.
7. Berbasis indikator kinerja.
Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dilakukan berdasarkan krite-
ria kinerja, baik indikator masukan, proses, luaran, manfaat maupun
dampak.
Pemantauan dan penilaian keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan
Posbindu PTM harus dilakukan dengan membandingkan indikator yang
telah ditetapkan sejak awal dan dibandingkan dengan hasil pencapaian-
nya. Indikator tersebut terdiri dari;

25. 17Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Tingkat Perkembangan Posbindu PTM
Penilaian terhadap tingkat perkembangan Posbindu dilakukan
sebagai bahan dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan serta
intervensi pembinaan dalam dukungan penguatan kapasitas Posbindu
PTM terhadap upaya pengendalian faktor risiko PTM di masyarakat.
Beberapa tolak ukur hasil pengukuran dan tindak lanjut faktor risiko
PTM yang menjadi indicator untuk perkembangan kegiatan Posbindu
PTM yaitu merokok,konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, Konsumsi
minuman beralkohol, IMT, lingkar perut, tekanan darah,gula darah,
kolesterol total, trigliserida, pemeriksaan klinis payudara, IVA, pemerik-
saan funsi paru (arus puncak ekspirasi), kadar alkohol dalam darah, tes
amfetamine urin,
Untuk menilai hal tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator
cakupan kegiatan posbindu PTM dan indikator proporsi faktor risiko
PTM.
Indikator Cakupan Kegiatan Posbindu PTM
Indikator ini untuk menilai cakupan kegiatan Posbindu PTM terha-
dap masyarakat di tingkat desa/kelurahan.Cakupan tingkat posbindu
adalah prosentase penduduk > 15 tahun yang diperiksa faktor risiko
PTM di 1(satu) Posbindu PTM dibagi dengan jumlah penduduk berusia
≥ 15 tahun di satu desa / kelurahan.
Cakupan posbindu:
Ʃ pddk > 15 tahun yang diperiksa faktor risiko PTM di 1(satu)
Posbindu PTM
_________________________________________________ x 100 %
Ʃ jumlah penduduk berusia ≥ 15 tahun di satu desa / kelurahan
Dengan indikator tersebut, maka diketahui sejauh mana kegiatan
Posbindu PTM pada suatu wilayah telah menjangkau masyarakat
sehingga dengan demikian pengelola program PTM dapat melakukan
pembinaan dan tindak lanjut terkait hal ini.

26. 18 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Indikator Cakupan Kegiatan Posbindu PTM di Tingkat Puskesmas,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
Indikator ini digunakan untuk menilai cakupan kegiatan Posbindu
PTM pada tingkatan Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasi-
onal berdasarkan prosentase masing-masing wilayah.
Cakupan Kegiatan Posbindu PTM di Tingkat Puskesmas, Kabupat-
en/Kota, Propinsi dan Nasional adalah prosentase penduduk berusia
lebih >15 tahun yang diperiksa faktor risiko disuatu wilayah (Puskesmas,
kab/ kota, provinsi, nasional) dibagi jumlah penduduk usia > 15 tahun di
wilayah yang sama.
Cakupan Kegiatan Posbindu PTM di Tingkat Puskesmas, Kabupat-
en/Kota, Propinsi dan Nasional:
penduduk berusia lebih >15 tahun yang diperiksa faktor risiko
disuatu wilayah (Puskesmas, kab/ kota, provinsi, nasional)
_________________________________________________ x 100%
jumlah penduduk usia > 15 tahun di wilayah yang sama
Hasil cakupan akan dikompilasi disetiap tingkatan mulai dari desa
/ kelurahan, puskemas, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional
dengan 2 kategori yaitu merah jika melebihi nilai yang ditetapkan dan
hijau bila kurang atau sama dengan nilai yang ditetapkan
Indikator Proporsi Faktor Risiko PTM pada Posbindu PTM .
Berdasarkan hasil pemeriksaan faktor risiko, maka dapat diketahui
kondisi faktor risiko disuatu posbindu atau suatu wilayah yang merupa-
kan rekapitulasi proporsi dari posbindu di wilayahnya. Proporsi faktor
risiko ini untuk kewaspadaan masyarakat dan pengelola program PTM
terhadap suatu faktor risiko di waktu tertentu dan prediksi atau proyeksi
PTM di masa datang, serta intervensi yang diperlukan.
Proporsi Faktor Risiko PTM adalah prosentase hasil faktor risiko
dari peserta Posbindu PTM yang diperiksa dibagi jumlah peserta setiap
kunjungan posbindu PTM.

27. 19Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Proporsi Faktor Risiko PTM:
Ʃ positif faktor risiko PTM
____________________________________ x 100 %
Ʃ peserta setiap kunjungan posbindu PTM
Hasil proporsi akan dikompilasi disetiap tingkatan mulai dari desa /
kelurahan, puskemas, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional
dengan 2 kategori yaitu merah jika melebihi nilai yang ditetapkan dan
hijau bila kurang atau sama dengan nilai yang ditetapkan
5.2 PEMBINAAN
Pembinaan teknis ditujukan terhadap kelompok masyarakat yang
aktif menyelenggarakan Posbindu PTM. Hasil penilaian terhadap mas-
ing-masing indikator merupakan informasi yang digunakan untuk pem-
binaan lebih lanjut.
Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh puskesmas, Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota, provinsi, dan nasional. Dukungan Pemer-
intah pusat dan Daerah terhadap kegiatan posbindu PTM harus
berjalan optimal untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan
Posbindu PTM di masyarakat, termasuk memotivasi dan memfasilitasi
organisasi masyarakat/ profesi /swasta/ dunia usaha sesuai dengan
kearifan lokal.
Adanya kegiatan Posbindu PTM di setiap Desa/Kelurahan, merupa-
kan bagian integral dari kegiatan Desa / Kelurahan Siaga, yang mempu-
nyai komponen akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat,
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan men-
dorong upaya surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan
dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan serta
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

28. 20 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

29. 21Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB VI
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM memerlukan peran lintas
program seperti promosi kesehatan, gizi, kesehatan ibu anak,
pelayanan kesehatan, surveilans, pelayanan kesehatan tradisional,
Infeksi menular seksual, kesehatan kerja dan olahraga, kesehatan jiwa;
lintas sektor seperti PKK, BKKBN, Bea cukai, Perhubungan, Pertamban-
gan, Kehutanan, Pertanian, Perikanan dan pemangku kepentingan
lainnya seperti pihak swasta, mulai di Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota
sampai ke tingkat Desa dan masyarakat.
Adapun peran tersebut, seperti berikut.
6.1 PUSAT
1. Menyusun norma, standar, prosedur, modul, dan pedoman
2. Menyusun materi dan Media KIE Pengendalian PTM termasuk
pendistribusiannya.
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana termasuk logistik sebagai
stimulan untuk mendukung kegiatan Posbindu PTM.
4. Melakukan sosialisasi dan advokasi baik kepada lintas program,
lintas sektor dan pemegang kebijakan baik di Pusat dan Daerah
dalam pengembangan Posbindu PTM.
5. Membentuk dan memfasilitasi jejaring kerja dalam pengendalian
PTM di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
6. Melakukan bimbingan teknis program pengendalian PTM.
7. Melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan.
6.2 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan (UPT)
UPT yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknis Kesehatan
Lingkungan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat,Balai Pengobatan
Penyakit Paru Paru, Balai Kesehatan Masyarat, Balai Besar Laboratori-
um Kesehatan, Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradision-
al, Balai Besar Litbang Vektor dan reservoir penyakit , Balai Besar Pela-
tihan Kesehatan, melakukan:
1. Melakukan sosialisasi dan advokasi baik kepada lintas program,
lintas sektor dan pemegang kebijakan di wilayah kerjanya.
2. Membentuk dan memfasilitasi jejaring kerja.
3. Melakukan bimbingan teknis
4. Melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan.

30. 22 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
6.3 DINAS KESEHATAN PROPINSI
1. Melaksanakan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan
di bidang PPTM
2. Mensosialisasikan pedoman umum dan pedoman teknis, modul,
standar dan prosedur kegiatan Posbindu PTM
3. Melakukan sosialisasi dan advokasi kegiatan Posbindu PTM
kepada Pemerintah Daerah, DPRD, lintas program, lintas sektor,
dan swasta.
4. Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mengembangkan Posbin-
du di wilayahnya.
5. Memfasilitasi pertemuan baik lintas program maupun lintas
sektor.
6. Membangun dan memantapkan kemitraan dan jejaring kerja
PTM secara berkesinambungan.
7. Memfasilitasi sarana dan prasarana termasuk logistik dan
perbekalan dalam mendukung pengembangan Posbindu PTM
bersumber dana APBD
5. Melaksanakan Melakukan pemantauan, penilaian dan pembi-
naan.
6. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta mengirimkan ke
Pusat
6.4. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
1. Mensosialisasikan pedoman umum dan teknis, modul, standar
operasional prosedur dari Kegiatan Posbindu PTM.
2. Melakukan Advokasi kegiatan Posbindu PTM kepada Pemerin-
tah Kabupaten/ Kota dan DPRD, lintas program, lintas sektor,
swasta, dan masyarakat.
3. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis ke Puskesmas
dan jaringannya.
4. Menyelenggarakan pelatihan penyelenggaran Posbindu PTM
bagi petugas puskesmas dan petugas pelaksana.
5. Memfasilitasi Puskesmas dan jaringannya dalam mengembang-
kan Posbindu di wilayah kerjanya.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Kegiatan Posbindu
PTM.
7. Mengelola surveilans epidemiologi faktor risiko PTM pada
wilayah Kabupaten/Kota.
8. Melaksanakan pertemuan lintas program maupun lintas sektor.

31. 23Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
9. Melaksanakan Promosi pengendalian PTM melalui berbagai
metode dan media penyuluhan kepada dan masyarakat/petu-
gas pelaksana. Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan
Posbindu PTM.
10. Membangun dan memantapkan jejaring kerja serta forum ma-
syarakat pemerhati PTM secara berkelanjutan.
11. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian
PTM yang sesuai dengan kondisi daerah (lokal area specific)
melalui kegiatan Kegiatan Posbindu PTM.
12. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta mengirimkan ke
Provinsi.
13. Melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan.
6.5. PUSKESMAS
1. Melakukan penilaian kebutuhan dan sumber daya masyarakat,
termasuk identifikasi kelompok potensial di masyarakat untuk
menyelenggarakan Posbindu PTM, misalnya swasta/dunia
usaha, PKK/dasa wisma, LSM, organisasi profesi, serta lemba-
ga pendidikan misalnya Sekolah, Perguruan Tinggi.
2. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang Posbindu PTM,
yang meliputi informasi tentang PTM dan dampaknya, bagaima-
na pengendalian dan manfaatnya bagi masyarakat, kepada
pimpinan wilayah, pimpinan organisasi, kepala/ketua kelompok
dan para tokoh masyarakat yang berpengaruh.
3. Mempersiapkan sarana dan tenaga di Puskesmas dalam mene-
rima rujukan dari Posbindu PTM.
4. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana termasuk logis-
tik dan perbekalan lainnya untuk menunjang kegiatan posbindu
PTM.
5. Menyelenggarakan pelatihan tenaga pelaksana Posbindu PTM.
6. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi teknis kepada petu-
gas pelaksana Posbindu PTM.
7. Melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan.
6.6. KELOMPOK / ORGANISASI / LEMBAGA MASYARAKAT /
SWASTA
1. Menyelenggarakan Posbindu PTM di lingkungannya.

32. 24 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
2. Mendorong secara aktif anggota kelompoknya untuk menerap-
kan gaya hidup sehat dan mawas diri terhadap faktor risiko PTM.
3. Memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pemantapan
jejaring kerja pengendalian PTM secara berkesinambungan.
4. Mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam pengendalian PTM.
5. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam menyelenggarakan
kegiatan Posbindu PTM.
6. Berpartisipasi mengembangkan rujukan dari Posbindu PTM ke
Puskesmas.
7. Berkontribusi mengembangkan Posbindu PTM melalui dana
CSR

33. 25Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
BAB VII
PENUTUP
Salah satu strategi dalam pengendalian faktor risiko PTM dengan
pemberdayaan dan peran serta aktif dari masyarakat. Dengan memban-
gun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman PTM,
maka peningkatan kasus PTM di masyarakat pada masa mendatang
dapat dikendalikan sehingga beban pembiayaan kesehatan yang akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara dapat dihindari.
Peran pimpinan masyarakat/kelompok/organisasi/institusi serta
petugas pelaksana Posbindu PTM dalam pengendalian PTM di mas-
yarakat menjadi sangat penting. Di samping itu, efektifitas dan optimal-
isasi penyelenggaraan Posbindu PTM memerlukan dukungan, fasilitasi,
dan pembinaan berkesinambungan.

34. 26 Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
TIM PENYUSUN
Pengarah:
Direktur Pengendalian PTM
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan Rl
Tim Penyusun:
Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
Titi Sari Renowati, SKM, MScPH
dr. Prima Yosephine, MKM
dr. Niken Wastu Palupi, MKM
dr. Lily Banonah Rivai, M.Epid
Rita Djupuri, BSc, DCN, M.Epid
dr. Aries Hamzah
dr.Sylviana Andinisari, M.Sc
dr. Sedya Dwisangka
dr. Esti Widiastuti, M.ScPH
dr. Chita Septiawati, MKM
dr. Hj. Farina Andayani, M.Sc
dr. Tiara Pakasi,M
Setyadi, ST, MKes
dr. Sorta, M.Sc
Lili Lusiana, SKM
dr. Rainy Fathiyah
dr. Prihandriyo Sri Hijranti
dr.Tristiyenny P, M.Kes
Rindu Rachmiati, SKM
Punto Dewo, M.Kes
Kontributor:
Dr. Nunik Kusumawardhani, SKM, M.Sc.PH
Editor:
Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
dr. Ernanti Wahyurini, M.Sc,
Ismoyowati, SKM, M.Kes

35. 27Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
DAFTAR PUSTAKA
1. Bloom, D.E, Cafiero, E.T, Jane-Llopis, E., Abrahams-Geseel, S.,
Bloom, L.R., Fathima, S., Freighl, A.B., Gaziano, T., Mowafi, M.,
Pandya, A., Prether, K., Rosenberg, L., Seligman, B., Stein, A.Z., &
Weinstein, C, 2011. The Global Economic Burden of Noncommuni-
cable Diseases. Geneve: World Economic Forum,.
2. Kementerian Dalam Negeri Rl, 2007. Pedoman Penataan Kelem-
bagaan Masyarakat. Jakarta.
3. Kementerian Kesehatan Rl, 2007. Pedoman Strategi KIE Keluarga
Sadar Gizi (Kadarzi). Jakarta
4. Kementerian Kesehatan Rl, 2010. Pedoman Umum Pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Jakarta.
5. Kementerian Kesehatan Rl, Pusat Promosi Kesehatan, 2011. Buku
Paket Pelatihan Petugas pelaksana Kesehatan dan Tokoh Mas-
yarakat dalam Pengembangan Desa Siaga (Untuk Petugas pelaksa-
na). Jakarta.
6. Kementerian Kesehatan Rl, Pusat Promosi Kesehatan, 2011. Pan-
duan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tang-
ga.Jakarta.
7. Kementerian Kesehatan Rl, Pusat Promosi Kesehatan, 2011. Ren-
cana Operasional Promosi Kesehatan Dalam Pengendalian PTM
Tahun 2010-2014. Jakarta.
8. Kementerian Kesehatan Rl, 2011. Pedoman Umum Pengelolaan
Posyandu. Jakarta.
9. Kementerian Kesehatan Rl, 2011. Revitalisasi Kebijakan Dasar
Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
10. Perkeni, 2011. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes
Melitus Tipe 2 di Indonesia. Jakarta.
11. Rahajeng, Ekowati, 2007. Kegiatan Posbindu PTM. Jakarta.
12. WHO, 2003. The Protocol For The WHO Study on The Effectiveness
of Community Based Programmes For NCD Prevention and Control
(COMPASS). Geneve, Switzerland: WHO.
13. WHO, 2011 Global Status Report on Non Communicable Diseases
2010. Geneve, Switzerland: WHO.
14. WHO, 2013. Global Status Report on Road Safety 2013. Geneve,
Switzerland: WHO.
15. WHO, 2013. Mental Health Action Plan 2013-2020. Geneve,
Switzerland: WHO.