Skripsi ini membahas pelaksanaan program redistribusi tanah objek landreform di Desa Krakitan, Klaten, Jawa Tengah. Tujuannya adalah mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah, kendalanya, dan kesesuaian dengan peraturan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum dan wawancara serta studi dokumen. Ditemukan kendala yaitu kesulitan peserta mendanai biaya operasional terkait desa dan kecamatan.

1. PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK
LANDREFORM DI DESA KRAKITAN
KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN
PROPINSI JAWA TENGAH
SKRIPSI
Oleh:
RATNA ISKA SARI
No. Mahasiswa : 07410314
Program Studi : Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011

2. ABSTRAK
Skripsi berjudul “Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Objek
Landreform di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Propinsi Jawa
Tengah” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
redistribusi tanah obyek landreform di Desa Krakitan Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, apa kendalanya dan apakah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis diharapkan
tulisan ini dapat menambah pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ilmu
hukum, khususnya di bidang pertanahan yang berkaitan dengan Program
Redistribusi Tanah Objek Landreform. Secara praktis diharapkan dapat
memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Program Redistribusi Tanah
Obyek Landreform serta bagi pemerintah khususnya jajaran Kantor Pertanahan
dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat meningkatkan kinerja dalam
pelaksanaan Program Redistribusi Tanah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis formal yaitu pendekatan dari sudut pandang menurut
ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat peserta program landreform, sedangkan
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen atau
pustaka. Adapun kendala-kendala yang dihadapi para peserta redistribusi tanah
obyek landreform dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yaitu
para peserta redistribusi tanah obyek landreform kesulitan untuk mengeluarkan
biaya operasional yang berkaitan dengan Desa dan Kecamatan.