Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanDecki Iswandi
1) Dokumen ini membahas rencana pembuatan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
2) Tujuan pembuatan peta ini adalah untuk mendapatkan data, informasi, dan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengus
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tahun 2017. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tersebut seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, dan ubi jalar untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Dokumen ini juga menjelaskan sasaran, strategi, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi untuk menc
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
Peta desa diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian wilayah di tingkat desa. Dokumen ini membahas urgensi pemetaan desa dan rencana percepatan pemetaan batas desa di Indonesia dari tahun 2016-2020. Sumber data pemetaan desa yang ada saat ini masih terbatas sehingga diperlukan standar pemetaan desa. Sistem Informasi Desa berbasis spasial dapat memanfaatkan batas desa untuk analisis data dan pemberian bantuan
Dokumen tersebut membahas tentang penyuluhan pertanian dan sistem penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kredit, jenjang jabatan fungsional, dan aplikasi online untuk mengumpulkan usulan angka kredit secara digital.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanDecki Iswandi
1) Dokumen ini membahas rencana pembuatan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
2) Tujuan pembuatan peta ini adalah untuk mendapatkan data, informasi, dan peta indikatif batas administrasi desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengus
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tahun 2017. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tersebut seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, dan ubi jalar untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Dokumen ini juga menjelaskan sasaran, strategi, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi untuk menc
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
Peta desa diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian wilayah di tingkat desa. Dokumen ini membahas urgensi pemetaan desa dan rencana percepatan pemetaan batas desa di Indonesia dari tahun 2016-2020. Sumber data pemetaan desa yang ada saat ini masih terbatas sehingga diperlukan standar pemetaan desa. Sistem Informasi Desa berbasis spasial dapat memanfaatkan batas desa untuk analisis data dan pemberian bantuan
Dokumen tersebut membahas tentang penyuluhan pertanian dan sistem penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kredit, jenjang jabatan fungsional, dan aplikasi online untuk mengumpulkan usulan angka kredit secara digital.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Dokumen tersebut merupakan pedoman program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW). Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program mulai dari kebijakan, organisasi pengelola, komponen kegiatan, kriteria infrastruktur, hingga tahapan pengelolaan program. Program PISEW bertujuan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan.
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11lihin01
Melaksanakan Program PISEW 2016 dengan mengidentifikasi kawasan prioritas, membentuk tim pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten, menyusun rencana program dan anggaran, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai rencana.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian. Dokumen ini membahas strategi pembentukan 400 unit Kostratani meliputi pelatihan petugas, penguatan sarana, dan jejaring kerja antar instansi.
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Dokumen ini membahas pengukuran perkembangan kawasan perdesaan dengan menggunakan indeks kawasan. Indeks ini ditujukan untuk mengetahui status perkembangan suatu kawasan, menentukan kebutuhan intervensi, dan memudahkan alokasi anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan teori, pendekatan, dan metode analisis yang digunakan dalam menyusun indeks tersebut."
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai provinsi di Jawa dan Bali. Secara umum, sebagian besar RTRW dan RDTR masih dalam proses penyusunan, rekomendasi gubernur, pembahasan DPRD, atau evaluasi gubernur sebelum ditetapkan dengan Perda. Beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tetapi mengalami permasalahan se
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia, termasuk pembentukan tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013, meliputi realisasi BSPS tahun 2006-2011, target dan alokasi dana BSPS 2013, mekanisme pelaksanaan, dan tahapan-tahapannya.
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Dokumen ini merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA Petikan) yang menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp14,7 miliar untuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2019. Alokasi tersebut berasal dari anggaran rupiah murni sebesar Rp14,6 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp157 juta."
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunga Mas tahun 2022 mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan total target pendanaan Rp1,6 miliar.
Ringkasan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oki adalah sebagai berikut: evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan k
Dokumen tersebut merupakan pedoman program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW). Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program mulai dari kebijakan, organisasi pengelola, komponen kegiatan, kriteria infrastruktur, hingga tahapan pengelolaan program. Program PISEW bertujuan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan.
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11lihin01
Melaksanakan Program PISEW 2016 dengan mengidentifikasi kawasan prioritas, membentuk tim pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten, menyusun rencana program dan anggaran, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai rencana.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian. Dokumen ini membahas strategi pembentukan 400 unit Kostratani meliputi pelatihan petugas, penguatan sarana, dan jejaring kerja antar instansi.
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Dokumen ini membahas pengukuran perkembangan kawasan perdesaan dengan menggunakan indeks kawasan. Indeks ini ditujukan untuk mengetahui status perkembangan suatu kawasan, menentukan kebutuhan intervensi, dan memudahkan alokasi anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan teori, pendekatan, dan metode analisis yang digunakan dalam menyusun indeks tersebut."
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai provinsi di Jawa dan Bali. Secara umum, sebagian besar RTRW dan RDTR masih dalam proses penyusunan, rekomendasi gubernur, pembahasan DPRD, atau evaluasi gubernur sebelum ditetapkan dengan Perda. Beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tetapi mengalami permasalahan se
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia, termasuk pembentukan tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013, meliputi realisasi BSPS tahun 2006-2011, target dan alokasi dana BSPS 2013, mekanisme pelaksanaan, dan tahapan-tahapannya.
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Dokumen ini merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA Petikan) yang menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp14,7 miliar untuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2019. Alokasi tersebut berasal dari anggaran rupiah murni sebesar Rp14,6 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp157 juta."
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunga Mas tahun 2022 mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan total target pendanaan Rp1,6 miliar.
Ringkasan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oki adalah sebagai berikut: evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan k
Dokumen ini merangkum rencana kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora untuk tahun 2015, yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya, rencana strategis dinas, dan masukan dari masyarakat. Rencana kerja ini mencakup program dan kegiatan untuk mengelola sektor kehutanan secara efektif dan transparan sesuai tujuan pembangunan daerah.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2021 memberikan ringkasan rencana kegiatan bagian organisasi Kemnaker untuk tahun 2021. Terdiri dari 3 komponen kegiatan yaitu penyusunan standarisasi jabatan, evaluasi tugas dan fungsi ketenagakerjaan di daerah, serta evaluasi dan penguatan kelembagaan Kemnaker dengan total anggaran Rp625.910.000 yang akan direalisasikan sepanjang tahun 2021.
Laporan ini merangkum kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan tahun 2020. Capaian kinerja diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan sesuai target Renstra 2020-2024 seperti jumlah teknologi pertanian yang dihasilkan dan rasio output akhir pengkajian. Realisasi anggaran mencapai 98,33% yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, peningkatan SDM dan sarana prasarana
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP tahun 2022, yang mencakup tujuan utama, strategi, kualifikasi yang dibutuhkan petugas pengawasan, dan pelajaran yang dapat diambil dari pengawasan sebelumnya. "
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusant...Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan Pangripta Nusantara 2015 untuk dokumen rencana pembangunan daerah. Terdapat empat tahapan penilaian yang meliputi penilaian dokumen, verifikasi proses, presentasi, dan wawancara. Kriteria penilaian mencakup aspek bottom-up, top-down, teknokratik, politik, dan inovasi. Tim penilai terdiri
Laporan ini merangkum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013. Laporan ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sistematika penyusunan LAKIP. Laporan ini juga meninjau pencapaian kinerja program dan anggaran tahun 2013 serta strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proses penilaian tahap II untuk penghargaan Pangripta Nusantara 2015 meliputi verifikasi proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bangka Belitung untuk menilai kriteria seperti proses bottom-up, top-down, teknokratik, dan politik serta inovasi. Tim penilai independen hadir untuk melakukan penilaian terhadap proses tersebut.
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...
Lakip aset 2015 1
1. `1.3 Isu Strategis
Isu Strategis merupakan bagian penting dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu yang tepat dan
bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.
Yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknyayangsignifikan bagi entitas(daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan
sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka
panjang,mendesak,bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan
datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap
berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.
Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis adalah telaahan
terhadapVisi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta Visi dan Misi Sekretariat Daerah. Sumber
lainisustrategisdari lingkungan eksternal (misal,dari masyarakat,duniaswasta,perguruan tinggi,dunia
riset, lembaga nonpropit, dan lain-lain).
1. Bagian Pengelolaan Aset :
a. Standar pengelolaan barang dan jasa
b. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa antara SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia
c. Peningkatan penyelenggaraan, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Layanan Pengadaan/
Pokja, beserta standar dokumen pengadaan.
d. Penyusunan peraturan Bupati mengenai sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
e. Peningkatan penyusunan kebutuhan barang dalam daftar rencana kebutuhan barang unit
(RKBU) setiap tahun anggaran.
f. Meningkatkan Administrasi barang dan jasa
2. BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CapaianKinerjaTahun2015
Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Sekretarian Daerah Tahun 2015, dilakukan dengan cara
membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing
indikator kinerja sasaran yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja indikator sasaran pada masing-
masing tujuan, secara umum diuraikan dalam tabel-tabel berikut :
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas dankuantitas Produk HukumDaerah
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN
% Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah Tepat Waktu dan
Penjabaran APBD dan
Pelaporan Pertanggung
jawaban APBD yang tepat
waktu
Program Peningkatan
dan Pengembangan
PengelolaanKeuangan
Daerah.
a. KegiatanPenyusunan
Standar SatuanHarga
Tersedianya
Standar Harga
SatuanBarang
Jasa dan Standar
Honorarium
PNS/NonPNSdi
Lingkungan
PemkabInhu
Tersedia 100%
b. KegiatanPeningkatan
manajemenAset/
Barang Daerah
Tersosialisasikan
nya Perda
Kab.InhuNo.10
Tahun 2014
Tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Tersosialis
asikan
100%
c. KegiatanManajemen
Aset/Barang Daerah
Tersedianya
Laporan Aset
NeracaDaerah
Tersedia 100%
d. KegiatanSertifikasi
barang MilikDaerah
50 persil 21 persil 42%
e. KegiatanPenataan
Aset/Barang Milik
Daerah (BMD)
Tersedianya
Informasi BMD
Kab.Inhudalam
bentukBuku
Inventarisasi
Tersedia 100%
f. Kegiatan
PenghapusanBarang
MilikDaerah
1000 item 467 item 46,7%
3. g. KegiatanFasilitas
Unit Layanan
Pengadaan(ULP)
Barang dan Jasa
PemerintahDaerah
500 paket 242 paket 48,4%
Bedasarkantabel di atas,dapat dijelaskanhal-hal sebagaiberikut:
1. Untuk kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, perbandingan antara target dan realisasinya
tercapai 100%. Demikianjugajikadibandingkanantararealisasi kinerjasertacapaiankinerjatahunini
dengan tahun lalu tercapai 100%.
2. Untuk kegiatan Peningkatan Manajeman aset/ barang daerah , perbandingan antara target dan
realisasinya tercapai 100%. Kegiatan ini adalah dalam rangka mensosialisasikan Perda Kab. Inhu
No.10 Tahun 2014 TentangPengelolaanBarangMilik Daerah, dimana dengan kegiatan yang sama di
tahun 2014 kegiatan ini tercapai 100% dengan outputnya berupa Perda Kab.Inhu No.10 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Untuk kegiatan Manajemen aset/ barang daerah, perbandingan antara target dan realisasinya
tercapai 100%. Kegiatanini adalah dalam rangka menyusun laporan aset Neraca Daerah yang setiap
tahunnya dilakukan dan terealisasi 100%.
4. Untuk kegiatan Sertifikasi Barang Milik Daerah, tahun ini ditargetkan 50 persil namun hanya
terealisasi 21 persil. Dengan membandingkan target dan realisasi maka capaian kinerja hanya
tercapai 42%. Hal ini disebabkan sulitnya mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi persyaratan
untukmembuatsertifikattanah.Sedangkandi tahun2014 dengantargetyang sama hanyaterealisasi
11 persil yang berarti capaian kinerjanya hanya mencapai 22%.
5. Untuk kegiatanPenataan Aset/BarangMilik Daerah (BMD, perbandingan antara target dan realisasi
tercapai 100% dengan output berupa Buku Inventaris Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terealisasi
100% setiap tahunnya.
6. Untuk kegiatan penghapusan barang milik daerah, tahun ini ditargetkan dapat menghapuskan
barang-barang yang rusak berat sejumlah 1000 item, namun hanya terealisasi sebesar 467 item.
Dengan membandingkan target dan realisasi, maka pencapaiannya hanya sebesar 46,7%.
Dibandingkan dengan tahun 2014, dimana target sejumlah 2000 item dengan realisasi sejumlah
1.253 itemyangberarti pencapaiankinerjasebesar 62,65%. Tahun 2014 merupakan pertama kalinya
kegiatan ini diadakan, oleh karena perdana maka penghapusan masih dibatasi pada penghapusan
terhadap barang-barang di KIB B (tidak termasuk kendaraan bermotor). Berdasarkan data jumlah
barang-barang yang dihapuskan pada tahun 2014, maka diperkirakan di tahun 2015 akan lebih
sedikit. Oleh karenanya target di tahun 2015 diturunkan. Akan tetapi setelah direkap, ternyata
barang milikdaerahKabupatenIndragiri Huluyangrusakberatada sejumlah18.975 unitdengannilai
Rp.37.017.743.033,28.
7. Untuk kegiatan Fasilitas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Daerah, tahun
ini ditargetkan 500 paket namun hanya terealisasi 242 paket dengan capaian kinerja 48,4%. Hal ini
disebabkan jumlah paket yang menurun dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun
2014, dengantarget500 paketterealisasi 477 paketdengan capaian kinerja 95,4%. Banyaknya paket
ditahun 2014 disebabkan karena ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga
Provinsi (POR PROV) tahun 2014.
Sasaran 3 : TerwujudnyaKelancaran Fasilitasi PelayananAparaturPemerintah
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN
RasioSarana dan Prasarana
yang dibutuhkan Pegawai.
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4. a. KegiatanPenyediaan
Peralatandan
PerlengkapanKantor
- 1 paket
Komputer
PC (14) unit
- 1 paket
Notebook
(28) unit
- Proyektor
(3) set
- 1 paket
printer(36)
unit
- 1 paketUPS
(1) unit
- Kipasangin
(10) buah
- Genset(2)
unit
- 1 paket
tablet(31)
unit
- Kamera(8)
unit
- Hardisk
External
(10) unit
- 1 paket
Komputer
PC (14) unit
- 1 paket
Notebook
(28) unit
- Proyektor
(3) set
- 1 paket
printer(36)
unit
- 1 paket
UPS (1) unit
- Kipasangin
(10) buah
- Genset(2)
unit
- 1 paket
tablet(31)
unit
- Kamera(8)
unit
- Hardisk
External
(10) unit
100%
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
a. Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
- Mobil Pick
Up Double
Cabin(10)
unit
- 1 paket
Acessoris
mobil
double
cabin
- Mobil Mini
bus(9) unit
- 1 paket
Acessoris
mobil mini
bus
- Sepeda
motor (9)
unit
- Sepeda
motor (28)
unit
- 1 paket
Acessoris
mobil single
cabin
- Mobil Pick
Up Double
Cabin(10)
unit
- 1 paket
Acessoris
mobil
double
cabin
- Mobil Mini
bus(9) unit
- 1 paket
Acessoris
mobil mini
bus
- Sepeda
motor (9)
unit
50,85%
5. b. Pengadaan
PerlengkapanRumah
Jabatan/Dinas
- Karpet(1)
setdan
Ambal (20)
lembar
- Sofa(1) set
- 1 paketBad
cover(10)
dan Kasur
(3)
- Karpet(1)
setdan
Ambal (20)
lembar
- Sofa(1) set
- 1 paket
Bad cover
(10) dan
Kasur (3)
100%
c. Pengadaan
PerlengkapanGedung
Kantor
- Meja tamu
(2) set
- 1 paket
Almari (1)
set
- Kursi rapat
(506) buah
- 2 paket
karpet(7)
set
- 1 paket
kamera
CCTV
- 1 paket
gorden(2)
set
-Penunjuk
waktu(1)
paket
- 1 paket
Notebook
(12) unit
- Meja tamu
(2) set
- 1 paket
Almari (1)
set
- Kursi rapat
(506) buah
- 2 paket
karpet(7)
set
- 1 paket
kamera
CCTV
- 1 paket
gorden(2)
set
-Penunjuk
waktu(1)
paket
1 paket
Notebook
(12) unit
100%
d. PengadaanPeralatan
RumahJabatan/ Dinas
- Peralatan
dapur (2 ) set
- Gorden(2 )
setdan 1
paket
wallpaper
- 1 setLampu
hias(3) unit
- Pembatas
ruangan (1)
buah
- Peralatan
dapur (2 )
set
- Gorden(2 )
setdan 1
paket
wallpaper
- 1 setLampu
hias(3) unit
- Pembatas
ruangan (1)
buah
100%
e. Pengadaan
Mebeleuer
- Sofa(4) set - Sofa(4) set 100%
f. RehabilitasiSedang/
Berat Gedung/
Kantor.
Rehapgedung
asset(1 paket)
1 paket 100%
Berdasarkantabel di atas,dapat dijelaskanhal-hal sebagaiberikut:
6. 1. Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, perbandingan antara target dan
realisasinya tercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 133 unit
dan terealisasi sejumlah 133 unit.
2. Untuk Kegiatan Pegadaan Kendaraan Dinas/ Operasional perbandingan antara target dan
realisasinya hanya tercapai 50,85%. Dalam target, barang yang direncanakan untuk diadakan
sejumlah 59 unit secara total, sedangkan realisasinya hanya 30 unit. Barang-barang yang tidak
terealisasi diantaranya adalah:
a. Sepeda motor sebanyak 28 unit. Tidak terealisasinya pengadaan sepeda motor ini disebabkan
karenaadanya peraturanyangtidakmembolehkan membeli sepeda motor yang harganya tidak
terdapat di E-Katalog LKPP.
b. Acessorismobil single cabin (1) paket.Hal ini disebabkankarenarencanapengadaanAcessorisini
berada di anggaran perubahan, sehingga waktu yang tersedia dirasa tidak cukup untuk
melaksanakannya.
3. Untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas, perbandingan antara target dan
realisasinyatercapai 100%. Hal ini dapat dilihatdenganmembandingkantarget sejumlah 35 unit dan
terealisasi sejumlah 35 unit
4. Untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, perbandingan antara target dan
realisasinya tercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 532 unit
dan terealisasi sejumlah 532 unit
5. Untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas, perbandingan antara target dan
realisasinyatercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 9 unit dan
terealisasi sejumlah 9 unit
6. Untuk kegiatan Pengadaan Mebeleuer, perbandingan antara target dan realisasinya tercapai 100%.
Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 4 unit sofa dan terealisasi sejumlah
yang ditargetkan.
7. Untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor, kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan ini
merupakanlanjutandari kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di tahun 2013. Kegiatan
ini sempat tertunda di tahun 2014 dimana tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi.
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b
Kepala Bagian Pengelolaan Aset
Ir. H. ILLYANTO, M.T.
NIP.19650101 199303 1 014