More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (9)
Similar to Kebijakan fiskal
Similar to Kebijakan fiskal (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Kebijakan fiskal
- 1. KELOMPOK 3
- 2. KELOMPOK 3 • DANDY ANANDA PW • FAWZAN FADLI ANSHARY • FRANKLYN SAMUEL SITORUS • ISKA PUSPALALITA • RAGIL ISTIQOMAH • RIZAL ALDRINA RAMADHAN • SITI DWI SEPTIANI PRATIWI • YOGIAN AKBAR ADILUHUNG RIYANTO
- 3. Kebijakan Fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengaraahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah.
- 4. 1. Pembiayaan Fungsional Kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja. 2. Pengelolaan Anggaran Mengatur pengeluaran pemerintah, hutang, dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil 3. Stabilisasi Anggaran Otomatis Mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagaai pengeluaran dan program-program pemerintah. Tujuannya adalah penghematan anggaran pemerintah.
- 5. • 1. Anggaran Seimbang • 2. Anggaran Surplus • 3. Anggaran Defisit • 4. Anggaran Dinamis
- 7. • Fungsi Pengelolaan Kebijakan Ekonom I Makro dan Fiskal • Fungsi Penganggaran • Fungsi Administrasi Perpajakan • Fungsi Administrasi Kepabeanan • Fungsi Perbendaharaan • Fungsi Pengawasan Keuangan
- 8. 1. Memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis 2. Mendorong pembangunan infrastruktur 3. Meningkatkan kinerja BUMN, pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, kecil, dan mennengah 4. Memanfaatkan utang untuk belanja produk
- 9. KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA Mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakaan dan PNBP 1. Penyempurnaan aturan perpajakan 2. Penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan 3. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan 4. Perluasan basis pajak dan penyesuaian target 5. Penegakan hukum BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI 1. Ekstensifikasi barang kena cukai 2. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau
- 10. BIDANG BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien 2. mendukung pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan 3. mendukung peningkatan pertahanan dan keamana 4. menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan 5. melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat 6. mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 7. mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 yang lancar, demokratis, dan aman untuk menjaga stabilitas nasional.
- 11. BIDANG TRANSFER KE DAERAH (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (3) meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
- 12. 1) Pro growth 2) Pro job 3) Pro poor 4) Pro environment
- 13. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN dalam RAPBN 2014 di antaranya adalah 1. mengupayakan rasio utang terhadap PDB berkisar 22—23 persen pada akhir tahun 2014 2. memanfaatkan SAL sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis khususnya pada pasar SBN 3. memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif dan mempertahankan kebijakan negative net flow 4. mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek 5. mengalokasikan dana investasi Pemerintah dalam rangka pemberian PMN kepada BUMN/ lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR, dan peningkatan kapasitas usaha BUMN/lembaga.
- 14. • Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencegah pengangguran dan menjaga stabilitas harga. • Macam kebijakan fiskal adalah : pembiayaan fungsional. Pengelolaan negara, stabilisasi anggaran otomatis, dan anggaran belanja seimbang.