Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Perseorangan (JKN-P) untuk seluruh penduduk pada tahun 2019. Program ini dilaksanakan dengan menggabungkan asuransi kesehatan daerah dan perusahaan, memperluas cakupan peserta, meninjau regulasi dan manfaat, serta memastikan akses layanan kesehatan primer dan rujukan bagi seluruh w
Buku panduan ini memberikan pedoman untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49, termasuk tujuan, tema, logo, jadwal kegiatan, dan persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter umum sebagai pelaksana layanan primer dalam program BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional Indonesia, kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan BPJS serta konsep layanan primer dan peran penting dokter umum didalamnya."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
Puskesmas memainkan peran penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 sebagai fasilitas kesehatan primer tempat masyarakat melakukan pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas memberikan berbagai layanan kesehatan dasar seperti konsultasi medis, pengobatan, dan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan aturan JKN 2014.
Buku panduan ini memberikan pedoman untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49, termasuk tujuan, tema, logo, jadwal kegiatan, dan persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter umum sebagai pelaksana layanan primer dalam program BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional Indonesia, kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan BPJS serta konsep layanan primer dan peran penting dokter umum didalamnya."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
Puskesmas memainkan peran penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 sebagai fasilitas kesehatan primer tempat masyarakat melakukan pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas memberikan berbagai layanan kesehatan dasar seperti konsultasi medis, pengobatan, dan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan aturan JKN 2014.
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Manual ini memberikan panduan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Manual ini berisi informasi tentang hak dan kewajiban peserta JKN, prosedur pendaftaran menjadi peserta, dan jenis peserta yang dapat mengikuti program JKN.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh, terstruktur, efisien dan akuntabel serta mengatur perubahan pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang berdirinya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap sejak tahun 2014 hingga 2019
2. Cakupan peserta yang terus diperluas untuk mencapai Universal Health Coverage pada 2019
3. Tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan baik pekerja swasta maupun non-pekerja
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaEkaputra Sananto
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi kesehatan di Indonesia, termasuk definisi, jenis, manfaat, dan perbandingan antara BPJS dengan asuransi komersial. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan asuransi komersial sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan.
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk tujuan, peserta, paket manfaat, dan sumber pendanaannya."
Dokumen tersebut membahas tentang UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan pertimbangan dalam penyusunan UU tersebut, payung hukum yang diatur dalam UU tersebut seperti hak dan kewajiban masyarakat terkait kesehatan, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UU tersebut. Dokumen ini juga membahas peran serta masyarakat
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...BPJS Kesehatan RI
Dokumen ini memberikan panduan tentang penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan definisi, landasan hukum, cakupan pelayanan, dan prosedur pelayanan kesehatan darurat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan."
Mata Kuliah Ekonomi Kesehatan - Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Manual ini memberikan panduan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Manual ini berisi informasi tentang hak dan kewajiban peserta JKN, prosedur pendaftaran menjadi peserta, dan jenis peserta yang dapat mengikuti program JKN.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh, terstruktur, efisien dan akuntabel serta mengatur perubahan pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang berdirinya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap sejak tahun 2014 hingga 2019
2. Cakupan peserta yang terus diperluas untuk mencapai Universal Health Coverage pada 2019
3. Tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan baik pekerja swasta maupun non-pekerja
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaEkaputra Sananto
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi kesehatan di Indonesia, termasuk definisi, jenis, manfaat, dan perbandingan antara BPJS dengan asuransi komersial. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan asuransi komersial sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan.
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk tujuan, peserta, paket manfaat, dan sumber pendanaannya."
Dokumen tersebut membahas tentang UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan pertimbangan dalam penyusunan UU tersebut, payung hukum yang diatur dalam UU tersebut seperti hak dan kewajiban masyarakat terkait kesehatan, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UU tersebut. Dokumen ini juga membahas peran serta masyarakat
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...BPJS Kesehatan RI
Dokumen ini memberikan panduan tentang penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan definisi, landasan hukum, cakupan pelayanan, dan prosedur pelayanan kesehatan darurat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan."
Mata Kuliah Ekonomi Kesehatan - Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Teks tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ia menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian asuransi kesehatan dan perkembangannya di Indonesia. Asuransi kesehatan adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung menerima premi untuk memberikan penggantian biaya pengobatan tertanggung. Perkembangannya di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan berdasarkan UU tahun 2011.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun. Ringkasannya adalah pertama, PT Askes bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Kedua, peserta JKN meliputi penerima bantuan iuran (PBI), pekerja
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptxdaffa54962
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ringkasannya adalah:
1. JKN-KIS bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang timbul akibat biaya pelayanan kesehatan melalui skema asuransi kesehatan bersama.
2. Program ini didasarkan pada UUD dan undang-undang terkait serta diselenggarakan oleh Badan
Perjanjian ini membahas kerja sama antara BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe dengan Klinik Pratama Mitra Keluarga untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Jaminan Kesehatan. Perjanjian ini mengatur ketentuan umum, hak dan kewajiban para pihak, besaran tarif kapitasi dan non kapitasi, serta mekanisme pembayaran, pengawasan, dan pengakhiran perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dengan cara menjelaskan siapa saja yang menjadi peserta, identitas peserta, hak dan kewajiban peserta, serta layanan kesehatan yang dijamin.
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mencakup (1) siapa saja yang menjadi peserta, (2) identitas peserta, dan (3) hak dan kewajiban peserta JKN-KIS.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaannya dimulai pada Januari 2014 meskipun menghadapi tantangan infrastruktur
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. JKN adalah program asuransi kesehatan nasional wajib yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dengan membiayai pelayanan kesehatan primer hingga lanjutan melalui iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan. Program ini diatur berdasarkan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional dan diselenggarakan mel
2. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial
dan ekuitas
(Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
2
3. MENGAPA PERLU MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh
Individu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayai
pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama
dijinjing berat sama dipikul “ shg ada kepastian
biaya
Agar terjadi subsidi antara yang sehat dng yg
sakit, antara yg muda & tua, antara individu dan
antar daerah 3
4. BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus
membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar
Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan
mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
4
5. Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan
Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan
Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat
Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan.
PAKET MANFAAT JKNPAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar
(hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan
korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
a) Tidak sesuai prosedur
b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
c) Pelayanan bertujuan kosmetik,
d) General check up, pengobatan alternatif,
e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,
f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
6. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh
BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah
mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan
selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat
Peserta terdaftar.
7. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3
tidak berlaku bagi Peserta yang:
a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama tempat Peserta terdaftar; atau
b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan,
maka Faskes tk pertama harus merujuk ke
Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai
sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan
peraturan yg berlaku
8. Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
di bidang kesehatan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang
layak melalui penerapan sistem kendali biaya
dan kendali mutu, dan diselenggarakan
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
equitas bagi seluruh penduduk di wilayah
Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:
1.Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda &
Asuransi lain
2.Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap
3.Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat
4.Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn
2019
Yth Saudara saudara para para pejabat dan hadirin yang kami hormati
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan Pertemuan hari ini.
Untuk menyebarkan luaskan pemahaman tentang Jaminan Kesehatan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi pokok tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional menuju kepesertaan Jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk (UHC) di Indonesia.
Hal-hal pokok yang akan disampaikan :
Pengertian jaminan Kesehatan
Mengapa diperlukan jaminan kesehatan
Kepesertaan jaminan kesehatan serta paket manfaat
Prosedur pelayanan
Paket manfaat Jaminan Kesehatan Yang disediakan
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage)
Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, demham demikian untuk menjadi peserta jaminan ksehatan harus membayar iuran
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Prinsip Asuransi sosial meliputi :
Penyelenggaraan JKN dikelola dengan badan Nirlaba dan merupakan badan Hukuk Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta
Portabilitas
Pelayanan tersturktur dan berjenajang
Tranfaran dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib dipublikasi neraca setiap enam bulan
Berdasarkan prinsip ekuitas dimaksudkan adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan
Hampir sebagain besar masyarakat tidak dapat membayar biaya kesehatan terutama pada kasus-kasus katastropik yg memerlukan biaya besar, karena itu setiap orang wajib masuk dalam sistem jaminan Kesehatan nasional agar terjadi gotong royong antar peserta, yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul dengan demikian saling membantu antara peserta
Melalui Sistem Jaminan Kesehatan nasional akan tejadi subsidi silang antara peserta, antara penduduk, antara daerah sehingga akan tumbuh solidaritas sosial antara penduduk dalam negara kesatuan RI
Bagaimana menjadi peserta Jaminan Kesehata Nasional
Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan.
Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS kesehatan
Pemberi kerja mendaftar pekerjanya dan dirinya kepada BPJS kesehatan.
Bagi yang tidak mempunyai penghasilan tetap dapat membayar langsung atau melalui kelompoknya.
Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayar pemerintah.
Peserta PBI ditetapkan by name by address oleh pemerintah, bukan mendaftar dirinya menjadi menjadi peserta PBI
Mengacu pada UU No 40/2004 tentang SJSN khususnya pada pasal 22; diamanatkan bahwa manfaat yang menjadi hak peserta bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pada penjelasan pasal 22 (1) tersebut: yang dimaksud “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung.
Hal ini tentu perlu diwujudkan dalam pengaturan yang jelas untuk memberi kepastian mengenai ruang lingkup manfaat bagi peserta telah diatur didalam Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan.
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
Tidak sesuai prosedur
Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
Pelayanan bertujuan kosmetik,
General check up, pengobatan alternatif,
Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,
Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Seniri/ Bunuh Diri/Narkoba
Jaminan Kesehatan Semesta
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan, yang diselenggarakan secara merata bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia
Pada tahun 2012, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia telah mencapai 163.547.921 juta jiwa yg terdiri dari:
Kepesertaan Jamkesmas 78.803.760 jiwa (33,16%), Askes PNS 16.548.283 jiwa (6,69%), JPK Jamsostek 7.026.440 jiwa (2,96%), TNI/POLRI/PNS Kemhan 1.412.647 jiwa (0,59%), Asuransi Perusahaan 16.923.644 jiwa (7.12%), Asuransi Swasta 2.937.627 jiwa dan Jamkesda 39.895.520 jiwa (16,79%). Dengan demikian yang belum memiliki jaminan kesehatan sejumlah 73,4 juta Jiwa (31.18 %).
Pada tahun 2012 – 2013, dilakukan persiapan-persiapan:
Penyusunan sistem dan prosedur kepesertaan dan pengumpulan iuran
Sinkronisasi data kepesertaan JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri dengan NIK
Pemetaan perusahaan dan sosialisasi
Pada tahun 2014, dimana BPJS Kesehatan sudah operasional, pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesmas yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) akan ditingkatkan jumlahnya menjadi sekitar 86,4 juta jiwa, sehingga total ada 121,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Sementara itu, ada 50,07 juta jiwa penduduk yang masih dikelola oleh Asuransi lain dengan berbagia model yang ada termasuk jamkesda dan Asyuransi komersial. Sekitar 73,4 juta jiwa yang masih belum memiliki jaminan kesehatan.
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:
Pengalihan dan integrasi kepesertaan Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Komersial
Perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap
BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya dengan melaksanakan:
Pengukuran kepuasan peserta secara berkala, 6 bulan sekali
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta setiap tahun
Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sejumlah 257,5 juta jiwa telah dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tingkat kepuasan peserta sebesar 85%.
Kemampuan masyarakat dalam membayar pelayanan kesehatan dapat dicapai secara ber-gotong royong melalui mekanisme ‘pre-payment’ atau membayar didepan dalam bentuk membayar iuran, sehingga ketika mengalami sakit dan perlu pelayanan di fasilitas kesehatan tidak diperlukan lagi biaya.
Konsep tersebut telah diterapkan pada program Jamkesmas dimana iuran untuk pre-payment tersebut telah dibayarkan (oleh pemerintah)