SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Dion Franata, S.STP
Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa
DPMD kab Padang Pariaman
KAPALO KOTO, 22 MEI 2019
ADMINISTRASI…..?
KBBI DAN WIKIPEDIA
“ usaha dan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kebijakan untuk
mencapai tujuan”
“kegiatan yang meliputi: catat-mencatat,
surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-
mengetik, agenda, dan sebagainya yang
bersifat teknis ketatausahaan”
Kenapa harus diatur…
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
a. pelayanan birokrasi yang baik,
efisien, efektif, dan berpihak
pada kepentingan masyarakat.
b. tindakan dan keputusan pejabat
administrasi pemerintahan
harus berdasarkan pada hukum
dan peraturan perundang-
undangan.
c. kelemahan administrasi
pemerintahan (birokrasi) yang
belum menerapkan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang
baik.
a. menciptakan tertib
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan;
b. menciptakan kepastian hukum;
c. mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang;
d. menjamin akuntabilitas badan
dan/atau pejabat pemerintahan;
e. memberikan perlindungan hukum
kepada warga masyarakat dan
aparatur pemerintahan;
f. melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
menerapkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik; dan
g. memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Tujuan
Latar Belakang
Sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah
memberikan nuansa berbeda pada
penyelenggaraan pemerintahan desa
dimasa sebelumnya, indikasi meyakinkan
adalah dengan dilucurkannya dana yang
begitu besar bagi desa, yang tentunya
harus diikuti juga dengan tertib
administrasinya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa
Pasal 26
Ayat 4, kewajiban kepala desa (Wali Nagari)
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c ,d,f,g .....
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan
Desa yang baik;
PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN
2016 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
Administrasi Pemerintahan Desa adalah
keseluruhan proses kegiatan pencatatan
data dan informasi mengenai
Pemerintahan Desa pada Buku Register
Desa
Ruang Lingkup
 Administrasi Umum;
 Administrasi Penduduk;
 Administrasi Keuangan;
 Administrasi Pembangunan; dan
 Administrasi Lainnya.
Kewenangan
Kepala desa (Wali Nagari) berwenang
menyelenggarakan administrasi
pemerintahan Desa
 Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 Pelaksanaan pembangunan Desa;
 Pembinaan kemasyarakatan; dan
 Pemberdayaan masyarakat.
 Buku Peraturan Di Desa;
 Buku Keputusan Kepala Desa;
 Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
 Buku Aparat Pemerintah Desa;
 Buku Tanah Kas Desa;
 Buku Tanah di Desa;
 Buku Agenda;
 Buku Ekspedisi; dan
 Buku Lembaran Desa dan Buku Berita
Desa.
Administrasi Umum
Administrasi penduduk
 Buku Induk Penduduk;
 Buku Mutasi Penduduk Desa;
 Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 Buku Penduduk Sementara; dan
 Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku
Kartu Keluarga.
Buku Rekapitulasi Jumlah
Penduduk
Buku rekapitulasi jumlah penduduk wajib
dilaporkan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir
bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi
jumlah penduduk
Administrasi Keuangan
Desa
 Buku APB Desa;
 Buku Rencana Anggaran Biaya;
 Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 Buku Kas Umum;
 Buku Kas Pembantu; dan
 Buku Bank Desa.
Administrasi Pembangunan
 Buku Rencana Kerja Pembangunan
Desa;
 Buku Kegiatan Pembangunan;
 Buku Inventarisasi Hasil-hasil
Pembangunan; dan
 Buku Kader Pendampingan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Administrasi lainnya
 Kegiatan Badan Permusyawaratan
Desa dalam buku administrasi Badan
Permusyawaratan Desa;
 Kegiatan musyawarah Desa dalam buku
musyawarah Desa; dan
 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Lembaga Adat dalam buku
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Lembaga Adat.
QUITE
 Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
dan Partisipasi Masyarakat Dalam
Keikutsertaan Pembangunan Nagari di
Padang Pariaman Selalu Mendapat
Apresiasi Di Tingkat Kabupaten Maupun
Di Tingkat Provinsi
 Namun sayangnya tidak terdokumentasi
dengan baik bahkan tidak ada sama
sekali….
TERIMA KASIH,
wassalamu’alaikum
warahmatullahi
wabarakatuh

More Related Content

Similar to paparan aDMINITRASI BAGI PERANGKAT DESA.pptx

materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptBungasriannisa12Bung
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkdswanggie
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxyuleetaemins
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfHarisKunaifi2
 
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptxBPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptxAhmadZulvianMaulana1
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinhoyin rizmu
 
Brief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desaBrief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desaprimahendra
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanLim Othe
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxhoyin rizmu
 
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxPeran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxZulkifliYahya2
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGhoyin rizmu
 
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptxPPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptxssuser305239
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxudin251181
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptxMuhammadHasanHidayat
 

Similar to paparan aDMINITRASI BAGI PERANGKAT DESA.pptx (20)

materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
 
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptxBPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 
Brief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desaBrief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desa
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptx
 
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxPeran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
 
SOTK Desa
SOTK DesaSOTK Desa
SOTK Desa
 
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptxPPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 

paparan aDMINITRASI BAGI PERANGKAT DESA.pptx

  • 1. Dion Franata, S.STP Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa DPMD kab Padang Pariaman KAPALO KOTO, 22 MEI 2019
  • 2. ADMINISTRASI…..? KBBI DAN WIKIPEDIA “ usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan” “kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik- mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”
  • 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan a. pelayanan birokrasi yang baik, efisien, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. b. tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang- undangan. c. kelemahan administrasi pemerintahan (birokrasi) yang belum menerapkan prinsip- prinsip tata pemerintahan yang baik. a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tujuan Latar Belakang
  • 5. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan nuansa berbeda pada penyelenggaraan pemerintahan desa dimasa sebelumnya, indikasi meyakinkan adalah dengan dilucurkannya dana yang begitu besar bagi desa, yang tentunya harus diikuti juga dengan tertib administrasinya
  • 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26 Ayat 4, kewajiban kepala desa (Wali Nagari) a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c ,d,f,g ..... h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  • 7. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa
  • 8. Ruang Lingkup  Administrasi Umum;  Administrasi Penduduk;  Administrasi Keuangan;  Administrasi Pembangunan; dan  Administrasi Lainnya.
  • 9. Kewenangan Kepala desa (Wali Nagari) berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa  Penyelenggaraan pemerintahan Desa  Pelaksanaan pembangunan Desa;  Pembinaan kemasyarakatan; dan  Pemberdayaan masyarakat.
  • 10.  Buku Peraturan Di Desa;  Buku Keputusan Kepala Desa;  Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;  Buku Aparat Pemerintah Desa;  Buku Tanah Kas Desa;  Buku Tanah di Desa;  Buku Agenda;  Buku Ekspedisi; dan  Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Administrasi Umum
  • 11. Administrasi penduduk  Buku Induk Penduduk;  Buku Mutasi Penduduk Desa;  Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;  Buku Penduduk Sementara; dan  Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
  • 12. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Buku rekapitulasi jumlah penduduk wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk
  • 13. Administrasi Keuangan Desa  Buku APB Desa;  Buku Rencana Anggaran Biaya;  Buku Kas Pembantu Kegiatan;  Buku Kas Umum;  Buku Kas Pembantu; dan  Buku Bank Desa.
  • 14. Administrasi Pembangunan  Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;  Buku Kegiatan Pembangunan;  Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan  Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 15. Administrasi lainnya  Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;  Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan  Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.
  • 16. QUITE  Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Partisipasi Masyarakat Dalam Keikutsertaan Pembangunan Nagari di Padang Pariaman Selalu Mendapat Apresiasi Di Tingkat Kabupaten Maupun Di Tingkat Provinsi  Namun sayangnya tidak terdokumentasi dengan baik bahkan tidak ada sama sekali….