Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak pasal 21 serta cara perhitungan pajaknya untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, mingguan, dan harian.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, pemotong pajak, penerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghitungan besarnya penghasilan, penghasilan yang
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak pasal 21 serta cara perhitungan pajaknya untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, mingguan, dan harian.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, pemotong pajak, penerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghitungan besarnya penghasilan, penghasilan yang
Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, dan kewajiban pemotong serta penerima penghasilan terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, besaran penghasilan kena pajak, pemotong dan kewajiban pemotong dan wajib pajak dalam hal PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan pajak penghasilan, mulai dari menghitung penghasilan neto, kena pajak, tarif pajak, dan pajak terhutang. Juga membahas tentang dasar hukum pemungutan pajak, klasifikasi pajak, asas pemungutan pajak, serta contoh perhitungan pajak penghasilan untuk beberapa kasus.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan PPh 26 dikenakan kepada Subjek Pajak Luar Negeri. Dokumen ini juga menjelaskan subjek, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21/26 yang dikenakan kepada individu atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Dokumen menjelaskan subjek, objek, dan tata cara penghitungan serta tarif pajak penghasilan pasal 21/26.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, dan kewajiban pemotong serta penerima penghasilan terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, besaran penghasilan kena pajak, pemotong dan kewajiban pemotong dan wajib pajak dalam hal PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan pajak penghasilan, mulai dari menghitung penghasilan neto, kena pajak, tarif pajak, dan pajak terhutang. Juga membahas tentang dasar hukum pemungutan pajak, klasifikasi pajak, asas pemungutan pajak, serta contoh perhitungan pajak penghasilan untuk beberapa kasus.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan PPh 26 dikenakan kepada Subjek Pajak Luar Negeri. Dokumen ini juga menjelaskan subjek, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21/26 yang dikenakan kepada individu atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Dokumen menjelaskan subjek, objek, dan tata cara penghitungan serta tarif pajak penghasilan pasal 21/26.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
2. PPh Pasal 21 2
Pengertian Pajak Penghasilan 21
• PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan bentuk apapun yang
diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan jasa dan kegiatan
4. PPh Pasal 21 4
Wajib Pajak PPh Pasal 21
• Pegawai Tetap
• Pegawai Lepas
• Penerima Pensiun
• Penerima Honorarium
• Penerima Upah
5. PPh Pasal 21 5
Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing
• Pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam keputusan
Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994
sepanjang bukan warga negara Indonesia dan
tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain
6. PPh Pasal 21 6
Pemotong Pajak PPh
• Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT
baik induk maupun cabang
• Bendaharawan pemerintah pusat /daerah,
Instansi, Departemen, KBRI, dll
• Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK,
JAMSOSTEK, THT
• BUMN/ BUMD
• Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi,
organisasi
7. PPh Pasal 21 7
Bukan Pemotong PPh 21/26
• Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan
besar negara sahabat
• Badan / Organisasi Internasional seperti
organisasi PBB
8. PPh Pasal 21 8
Obyek Pajak PPh Pasal
21/26
• Penghasilan Teratur
• Penghasilan Tidak Teratur
• Upah harian, mingguan, satuan & borongan
• Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
• Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll
• Honorarium dengan nama dan bentuk apapun
• Imbalan dengan nama dan bentuk apapun
• Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib
pajak
9. PPh Pasal 21 9
Tidak Termasuk Penghasilan
• Pembayaran oleh perusahaan asuransi
• Penerimaan dalam bentu Natura
• Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja
• Natura yang diberikan oleh pemerintah
• Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja
10. PPh Pasal 21 10
Pengurang Penghasilan
yang diperbolehkan
1. Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap:
Besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
250/PMK.03/2008
- Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak
- Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto
maksimum setahun adalah Rp6.000.000,- atau
Rp500.000,- sebulan
11. PPh Pasal 21 11
2. Iuran Pensiun dan THT
• Iuran Pensiun dan THT
- Yang dibayar pegawai
- Yayasan dana pensiun yang di setujui
menteri keuangan
- Jumlahnya tidak dibatasi
12. PPh Pasal 21 12
3. Biaya Pensiun
• Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 250/PMK.03/2008
• Khusus untuk penerima pensiun berkala atau
bulanan
Besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-
tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp.
200.000,00 sebulan
13. PPh Pasal 21 13
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)
• Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1
januari /awal tahun, khusunya WPDN
• Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus
WNA
15. PPh Pasal 21 15
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26
Lapisan Penghasilan Kena Pajak dalam Rp:
Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5%
Di atas 50 juta sd 250 juta 15%
Di atas 250 juta sd 500 juta 25%
Di atas 500 juta 30%
16. PPh Pasal 21 16
Tarif Pasal 17 dikanakan atas :
• Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari :
1. Pegawai tetap
2. Penerima pensiun berkala
3. Pegawai tidak tetap
4. Pemagang, calon pegawai
5. Kegiatan Multilevel marketing
17. PPh Pasal 21 17
Tarif Pasal 17 dikenakan atas :
• Penghasilan Bruto dari :
1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah
penghargaan, komisi, dll.
2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas
tidak merangkap peg. Tetap
3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima
mantan pegawai
4. Penarikan dana pensiun iuran pasti
5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan
dll
18. PPh Pasal 21 18
Tarif atas Tenaga Ahli
Dengan Norma Perhitungan 50%
Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-31/PJ/2009 maka PPh Pasal 21 atas tenaga ahli seperti pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris adalah :
Tarif Pasal 17 x 50% x Jumlah Penghasilan Bruto
19. PPh Pasal 21 19
Menghitung PKP ( WNI )
1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan - Des )
Penghasilan bruto /bulan Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX -
Penghasilan Neto Rp XXX x 12
PTKP Rp XXX -
PKP Rp XXX
20. PPh Pasal 21 20
Menghitung PKP ( WNI )
2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des )
Penghasilan bruto /bulan Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX -
Penghasilan Neto Rp XXX x 4
PTKP Rp XXX -
PKP Rp XXX
Menghitung penghasilan neto tidak perlu
disetahunkan
21. PPh Pasal 21 21
Menghitung PKP ( WNI )
3. Berhenti bekerja karena Pensiun
Perhitungan sama dengan poin 2
22. PPh Pasal 21 22
Menghitung PKP ( WNI )
4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun
pajak berakhir ( misal meninggal Agustus )
Penghasilan bruto /bulan Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX -
Penghasilan Neto Rp XXX x 12
PTKP Rp XXX -
PKP Rp XXX
23. PPh Pasal 21 23
Menghitung PKP ( WNA ) tinggal
lebih dari 183 hari di Indonesia
1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan - Des )
Penghasilan bruto /bulan Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX -
Penghasilan Neto Rp XXX x 12
PTKP Rp XXX -
PKP Rp XXX
24. PPh Pasal 21 24
Menghitung PKP ( WNA ) tinggal
lebih dari 183 hari di Indonesia
2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des )
Penghasilan bruto /bulan Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX -
Penghasilan Neto Rp XXX x 12
PTKP Rp XXX -
PKP Rp XXX
25. PPh Pasal 21 25
Menghitung PKP ( WNA ) tinggal
lebih dari 183 hari di Indonesia
3. Berhenti bekerja karena meninggalkan
Indonesia
Penghasilan bruto /bulan Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX -
Penghasilan Neto Rp XXX x 12
PTKP Rp XXX -
PKP Rp XXX
