Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan informasi geospasial, metadata, dan katalog unsur geografi. Informasi geospasial merupakan data geospasial yang telah diolah dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan perencanaan yang berhubungan dengan ruang. Metadata dan katalog unsur geografi penting untuk mendeskripsikan kualitas informasi geospasial."

1. PPPIDS UNUD. Singaraja, 5 Desember 2017
PENGELOLAAN INFORMASI
GEOSPASIAL , META DATA DAN KUGI
Drs. R. Suyarto, M.Si
Ni Made Trigunasih
I Nyoman Dibia
Disampaikan dalam Sosialisasi Infrastruktur Informasi Geospasial
dan Mini Workshop Pengolahan Informasi Geospasial

2. ISTILAH DAN DEFINISI
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD| Halaman 2
Data Geospasial (DG)
Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
(UU No. 4 Tahun 2011)
Informasi Geospasial (IG)
Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian. (UU No. 4 Tahun 2011)
Dataset
Kumpulan data yang dapat diidentifikasi. (ISO/TC 211 Glossary)
Dataset fundamental
Dataset yang tidak dapat diturunkan dari dataset yang lain dan digunakan oleh banyak
institusi dan/atau banyak institusi memperoleh manfaat yang signifikan dari dataset
tersebut. (ANZLIC Custodianship Guidelines)

3. KENAPA INSTITUSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
MEMBUTUHKAN PETA?
IG berperan dalam Pemahaman
Fenomena Keruangan, dan bukanlah
sekedar gambar peta untuk dicetak
IG yang Akurat dan Akuntabel dapat
Merepresentasikan Hubungan Antar
Fenomena Secara Komprehensif.
Pembangunan merupakan Hubungan
Antar Manusia, dan Antara Manusia
dengan Lingkungannya.
Environment
Dynamics
Environmental/
Humans Dynamics
Humans
Dynamics
DOMAINS
OF
SYNTHESIS
COGNITIAL
DIGITAL
MATHEMATICAL
VERBAL
VISUAL
GEOMATICS WAYS LOOKING AT THE WORLD
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 3

4. INFORMASI GEOSPASIAL:
MULTI-FUNGSI, MULTI-LAYER, MULTI-STAKEHOLDER
ISU
LINGKUNGAN
KONFLIK
SOSIAL
DEMOKRATISASI
IMPLEMENTASI
UU KIP
PERTANIAN
PENANGANAN
BENCANA
DEMOGRAFI
BUDAYA
RESPON
KRISIS
EKONOMI
PEMBANGUNAN
PULAU-PULAU
KECIL
PERTAHANAN
PENGGUNDULAN
HUTAN DAN
DEGRADASI TANAH
KEAMANAN
SARS
MONITORING
PERBATASAN
IMPLEMENTASI
UU 4/2011
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
TERORISME
PEMANTAUAN
PEMBANGUNAN
LOGISTIK
GOOD
GOVERNANCE
KETERLIBATAN
MASYARAKAT
KETAHANAN
PANGAN
 DIPRODUKSI OLEH BANYAK PIHAK (FUNCTION DRIVEN)
 DAPAT DIOLAH OLEH BANYAK PIHAK (METODOLOGY DIFFERENTIATION)
 DIGUNAKAN OLEH BANYAK PIHAK (CUSTOMER DRIVEN)
 DIMANFAATKAN UNTUK BANYAK KEGIATAN (OUTCOME DRIVEN)
PERLU NSPK DAN
ATURAN
PENERAPANNYA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 4

5. INTEGRASI DATA(Vertikal dan Horisontal)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Grand Design
Transformasi
Ekonomi
mengkombinasikan
pendekatan
Sektoral dan
Regional
Rencana Aksi Penguatan
Konektivitas Nasional
SECTORAL
GEODATABAS
E
REGIONAL
GEODATABAS
E
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 5
 KOLABORASI DAN SINERGI DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
MERUPAKAN PRASYARAT MUTLAK!
Grand Design Transformasi
Ekonomi

6. CONTOH PENGINTEGRASIAN IGT SEKTORAL DIATAS IGD:
PEMANTAUAN PEMBERIAN IZIN KONSESI
IZIN ESDM
IZIN KEHUTANAN
IZIN BPN
IZIN TRANSMIGRASI
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 6

7. ACTING
DECISION MAKING
PLANNING
MAPPING
ANALYZING
GEO-ACCOUNTING
VISUALIZING
GEOSPATIAL SUPERIORITY
INDONESIAN SDI
MAPPING AGENCY
MINISTRIES ARMED FORCES/POLICE
COMMUNITY
GEO-MONITORING
LOCAL GOVERNMENT
GEOSPATIAL SUPPORT COMMAND CENTER (GSCC) : Mendukung
SATUAN / UNIT REAKSI CEPAT (URC)
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 7

8. VISI & MISI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
VISI:
"Terwujudnya Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi, dan Mudah
Dimanfaatkan pada tahun 2025“
Misi:
1. Membangun dan Memperkuat Koordinasi Kelembagaan terkait
Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Efektif, Efisien, dan Sistematis.
2. Membangun Data dan Informasi Geospasial Multi-Resolusi (Skala) yang
memiliki karakteristik sistem Referensi Tunggal, berkualitas dan berkelanjutan,
mudah diakses dan dimanfaatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia,
Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial,
Serta Mendorong Pemanfaatannya.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 8

9. a) KEPASTIAN HUKUM : berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.
KARAKTERISTIK TATAKELOLA IG YANGBAIK
Karakteristik Tata Kelola Informasi Geospasial yang baik menurut Pasal 2, UU No.
4 Tahun 2011 memiliki:
b) KETERPADUAN: dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemda dan setiap orang,
yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG.
c) KETERBUKAAN: dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses
yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan IG
d) KEMUTAKHIRAN: disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena
dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
f) KEMANFAATAN: harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat.
g) DEMOKRATIS: harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta
masyarakat.
e) KEAKURATAN: disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti,
tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 9

10. KUALITAS IG MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011
Spatial Data Quality
totality of indicators showing affirmative or negative distinguishing properties and characteristics of
geographic data which describe confirmation to the specification and fitness for use, from the
producers and users point of view, respectively (ISO TC211)
PEMANFAATAN
JAMINANKUALITAS
(QA)
KONTROLKUALITAS
(QC)
SUPERVISI
“the action or process
of watching and
directing what
someone does orhow
something is done”
(Webster Dictionary)
“the activity of
checking goods as
they are producedto
make sure that the
final products are
good”
(Webster Dictionary)
“the processes and
procedures that
systematically monitor
different aspects of a
service, process or
facility to detect, correct
and ensure that quality
standards are being
met.”
(Webster Dictionary)
DATA PRODUCTION DATA MANAGEMENT USERS
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 10

11. KUALITAS IG MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011
Pasal 49 UU 4/2011
1) Pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya.
2) Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam
bentuk metadata dan/atau riwayat data.
3) Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas.
4) Metadata dan/atau riwayat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam format
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Penjelasan Pasal 49
Ayat (1)
“kualitas” adalah tingkat ketepatan, kerincian, kemutakhiran, dan kelengkapan informasi.
Ayat (2)
“riwayat data” adalah informasi mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data.
Ayat (3)
“IG yang tidak berkualitas” adalah tidak tepat, tidak rinci, tidak mutakhir, dan/atau tidak
lengkapnya IG sehingga tidak memenuhi kebutuhan pengguna IG tertentu.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 11

12. METADATA: SNI/ISO 19115
Salah satu elemen yang mendeskripsikan data geospasial
 Dimana?
Geospasial  Lokasi/Posisi
(Koordinat) dan Hubungan
Spasialnya (Relasi Topologi)
 Apa?
Atribut  Info Deskriptif tentang
Unsur Geospasial dalam Basisdata
 Metadata
Deskripsi Rinci atas Data Geospasial
 Pelaku
Produsen Data Geospasial adalah
Pembuat Metadata Geospasial
ATRIBUT
GEOMETRI
METADATA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 12

13. KATALOG UNSUR GEOGRAFI
STANDARDISASI STRUKTUR BASISDATA GEOSPASIAL
PETA
TEMATIK
TURUNAN
DATASET FUNDAMENTAL (FDS)
PETA
TEMATIK
DASAR
PETA
TEMATIK
KHUSUS
KATALOG UNSUR GEOGRAFIS INDONESIA
PETA
DASAR
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 13

14. KATALOG UNSUR GEOGRAFI
GARIS PANTAI BIG
BATAS WILAYAH BIG
PERAIRAN BIG
PENUTUP LAHAN (TERMASUK PERAIRAN DARAT) BIG
HIPSOGRAFI BIG
NAMA RUPABUMI BIG
TRANSPORTASI DAN UTILITAS BIG
BANGUNAN DAN FASILITASUMUM BIG
CITRA TEGAK SATELIT PENGINDERAAN JAUH BIG
KEBUTUHAN DATA(PP 15/2010)
SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL
SKALA 1:500.000 RTRW PULAU
SKALA 1:250.000 RTRW PROV
SKALA 1:50.000 RTRW KAB
SKALA 1:25.000 RTRW KOTA
SKALA 1:5.000 RDTR
KARTOGRAFI (PP 8/2013)
SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL
SKALA 1:500.000 RTRW PULAU
SKALA 1:250.000 RTRW PROV
SKALA 1:50.000 RTRW KAB
SKALA 1:25.000 RTRW KOTA
SKALA 1:10.000 RTRW KAWASAN PERDESAAN
SKALA 1:10.000 RTRW KAWASAN PERKOTAAN
SKALA 1:5.000 RDTR
INDIKASI WALIDATA
PETADASAR
TERKAIT RTRW DAN RDTR
(PETA STRUKTUR RUANG)
PP NO 8/2013 DAN
PP NO 15/2010
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 14

15. INDIKASI WALIDATA
PETA TEMATIK DASAR TERKAIT RTRW
(PETA POLA RUANG) PERMEN PU 20/2007 DAN
PP NO 15/2010
BMKG
FI KLIMATOLOGI
CURAH HUJAN BMKG
HARI HUJAN BMKG
INTENSITAS HUJAN BMKG
TSUNAMI BMKG
CUACA EKSTRIM BMKG
PUTING BELIUNG BMKG
KEGEMPAAN BMKG
GEOLOGI STRUKTUR KESDM
GEOLOGI UMUM KESDM
GEOLOGI WILAYAH KESDM
GEOLOGI PERMUKAAN KESDM
SUMBER DAYA MINERAL/BAHAN GALIAN KESDM
AIR TANAH KESDM
GERAKAN TANAH (LONGSOR) KESDM
GUNUNG BERAPI KESDM
KAWASAN PERTAMBANGAN KESDM
KAWASAN KEHUTANAN KEMENHUT
PENGIKISAN/EROSI KEMENHUT
KEKERINGAN KEMENHUT
KEBAKARAN HUTAN KEMENHUT
TANAH KEMENTAN
LAHAN BAKU SAWAH KEMENTAN
DEMOGRAFI BPS
LOKASI DAN CAKUPAN BANJIR KEMENPU
ZONA NILAI TANAH BPN
PENATAGUNAAN TANAH BPN
KATALOG UNSUR GEOGRA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 15

16. KATALOG UNSUR GEOGRAFI
SISTEM LAHAN/MORFOLOGI BIG
KEMIRINGAN LERENG BIG
NERACA SUMBERDAYA ALAM DARAT BIG
NERACA SUMBERDAYA ALAM LAUT BIG
DAMPAK LINGKUNGAN KEMENLH
EKOREGION KEMENLH
BATAS DAS DAN SUB-DAS KEMENHUT
RESIKO BENCANA BNPB
KERAWANAN BENCANA BPBD
KERENTANAN BENCANA BPBD
PERTAHANAN NEGARA KEMENHAN
POLA RUANG PEMDA
STRUKTUR RUANG PEMDA
ZONASI PEMDA
KESESUAIAN LAHAN PEMDA
DAYA DUKUNG LAHAN PEMDA
DAYA TAMPUNG LAHAN PEMDA
DAMPAK LINGKUNGAN PEMDA
INDIKASI WALIDATA
PETA TEMATIK TURUNAN TERKAIT RTRWDAN
RDTR (PETA POLARUANG)
PERMEN PU 20/2007 DAN
PP NO 15/2010
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 16

17. BERBAGI PAKAI IG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

18. LATAR BELAKANG :
PERPRES No. 85 / 2007 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL (JDSN)  PERPRES
No. XX / 2013 Tentang JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
MEMBERIKAN JAMINAN KEMUDAHAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
GUNA MEMPERCEPAT INTEGRASI INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
BIG:
 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (IIG)
YANG DINAMAI INA-SDI : INDONESIA - GEOSPATIAL DATA
INFRASTRUCTURE.
 BERSAMA KEMENTERIAN TERKAIT MEMBINASIMPUL
JARINGAN IG (SJ-IG) TERDISTRIBUSI;
 MEMBANGUN PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN IG DAN INA-
SDI PORTAL YANG DIBERI NAMA INA-GEOPORTAL YANG
MAMPU MENYEDIAKAN FASILITAS GEOSPATIAL DATA
SHARING.
 MEMBANGUN GEOSPATIAL DATA CENTER, GEOSPATIAL
CLOUD COMPUTING SERVICES, GEOSPATIAL SUPPORT
COMMAND CENTER (GSCC) UNTUK MELAYANI PEMANFAATAN
INFORMASI GEOSPASIAL KEPADA SIMPULJARINGAN.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 18

19. INA-GEOPORTAL:
BERBAGI-PAKAI IG ANTAR INSTITUSI PEMERINTAH
INPRES NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN KUALITAS, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DATA
SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI
PRODUKSI IG
BERBASIS CITRA
DNN/SJ
PENGADAAN (AKUISISI)
RAKORNAS IG
BERBAGI PAKAI
DATA (Ina-SDI)
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ DNN/SJ
DNN/SJ DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
DNN/SJ
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 19

20. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL JARINGAN IG
57 K/L, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota
WALIDATA
UNIT
KLIRING
WALIDATA
DATA
CENTER
DATA
CENTER
WALIDATA
WALIDATA
UNITKLIRING
METADATA
DATABASE
PORTAL
UNITKLIRING
METADATA
DATABASE
PORTAL
GEOPORTAL
NASIONAL
DATA
CENTER
BIG
PROVINSI
BALI
METADATA
KATALOG
PORTAL
UNIT
KLIRING
K
UNIT METADATA
KATALOG
PORTAL
LIRING
PROVINCE
DATA
CENTER
METADATA
KATALOG
PORTAL
KEMENTERIAN
DALAM NEGRI
SIMPUL
KABUPATEN
SIMPUL
KOTA
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 20

21. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL JARINGAN IG
57 K/L, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota
WALIDATA
UNIT
KLIRING
WALIDATA
UNIT
DINAS
BADAN
KANTOR
GEOPORTAL
NASIONAL
PROVINSI
KALTIM
K
UNIT METADATA
KATALOG
PORTAL
LIRING
PROVINCE
DATA
CENTER
METADATA
KATALOG
PORTAL
KEMENTERIAN
DALAM NEGRI
BADAN
BALAI
PUSAT
DATA
CENTER
DIRJEN
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 21

22. MANFAAT SIMPUL JARINGAN IG (SJ-IG)
1. TURUT SERTA MENGARAHKAN KEBIJAKAN NASIONAL : Peta “One
Reference” sebagai Media Koordinasi Pembangunan;
2. AKSES DATADAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR : Saat Ini telah
tersedia Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Dan 1:50.000 dapat
diakses melalui Ina-GeoPortal;
3. AKSES DATADAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DARI
KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH : Saat ini
telah tersedia hubungan dan akses ke Simpul Jaringan K/L dan PemDa
(Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Ina-GeoPortal;
4. AKSES DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL CITRA SATELIT : Pada
Tahun 2014 akan tersedia Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Skema
InPres No. 6 / 2012 dapat diakses melalui Ina-GeoPortal.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 22

23. MANFAAT INA-GEOPORTAL
VISI DARI Ina-GeoPortal: Data dan Informasi Geospasial Seluruh NKRI Dapat Lebih Mudah
Diakses Oleh Pihak yang Berhak dan Terintegrasi dalam Satu Sistem GeoReferensi Nasional.
Ina-GeoPortal MAMPU:
1. Membantu Pencapaian Good Governance di Indonesia, dan
2. Mendukung Administrasi yang Lebih Efektif dan Efisien.
SEHINGGA TURUT MENJAMIN KEBERHASILAN:
1. Penataan Ruang,
2. Pengelolaan Sumberdaya Alam,
3. Perlindungan Terhadap Lingkungan,
4. Mitigasi Bencana
5. Kontribusi Secara Menyeluruh Terhadap Pembangunan
Ekonomi Indonesia.
GOOD
GOVERNANCE
TERBANGUN
PERANSERTAMASYARAKAT
MENINGKAT
INA-
GEOPORTAL
GOOD
GOVERNANCE
SINERGI
Ina-GeoPortal Mampu Sebagai Landasan Pengembangan Suatu Sistem Informasi Geospasial Pemerintahan yang
dapat Mewujudkan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Good Governance.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 23

24. PERAN INSTITUSI PUSAT /DAERAH DALAM
MEMBANGUN SJ-IG
1. Membentuk Kelembagaan dan Menyusun Peraturan :
a. Menetapkan Unit Kliring melalui SK Menteri / SK Gubernur;
b. Menyusun Tata Kelola “Satu Peta” melalui Peraturan Menteri /
Peraturan Gubernur;
c. Menyusun Anggaran untuk Suprastruktur dan Infrastruktur SJ-IG.
1. Membangun Data dan Metadata Geospasial:
a. Menyelenggarakan Tematik (merupakan data dukung penyusunan
Tata Ruang);
b. Membangun Sistem Basisdata Geospasial.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 24

25. INA-GEOPORTAL :
http://tanahair.indonesia.go.id atau http://maps.ina-sdi.or.id
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 25

26. Ina-GeoPortal :
Dilengkapi Basemap NKRI 2012 dan Peta RBI 25k + 50k
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 26

27. Ina-GeoPortal :
Dilengkapi Basemap RBI 25k + 50k dan Simpul Jaringan K/L & PemDa
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 27

28. BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 28

29. SPESIFIKASI BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER
 Kapasitas Server: +/- 200 Server;
 Data Storage: 300 TeraBytes;
 Bandwidth:
• Internasional: 250 Mbps;
• Domestik: 1000 Mbps;
 Dukungan WAN (Wide Area
Network) ke K/L dan Pemerintah
Daerah lain;
 Memiliki fasilitas NOC (Network
Operations Center)
 Memiliki fasilitas GSCC (GeoSpatial
Support Command Center)
 Memiliki fasilitas Disaster Recovery
Center (DRC) di Batam.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 29

30.  ISO 27001: Sistem Keamanan Informasi;
 CCTV & Access Control
 Precision Air Conditioning (PAC)
 Pemadam Kebakaran Gas Nitrogen (Environment Friendly)
 Redundant Power Supply (UPS & Genset)
 PLN Premium, redundant dari 2 Gardu yang berbeda
DUKUNGAN:
BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 30

31. RINGKASAN
1. STANDARDISASI PROSES, PRODUK DAN TATAKELOLA INFORMASI GEOSPASIAL
UNTUK SETIAP ELEMEN DI BIG DAN SIMPUL JARINGAN MERUPAKAN AMANAT UU
4/2011 DAN BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PEMBANGUNANNASIONAL.
2. KESELARASAN DENGAN STANDARD ATAS INFRASTRUKTUR DAN DATASECARA
SISTEMATIS DIHARAPKAN MAMPU MENJAMIN KEMUDAHAN PRODUKSIIG.
3. PERLU SEGERA DIBENTUK FORUM DATAINTERNAL DALAM MENJALANKAN PROSES
BISNIS BIG YANG TERPADU UNTUK MENCAPAI VISI LEMBAGA YAITU:
“TERWUJUDNYA INFORMASI GEOSPASIAL YANG ANDAL, TERINTEGRASI, DAN
MUDAH DIMANFAATKAN PADA TAHUN 2025”
4. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAPATMENERAPKAN
“INFORMASI GEOSPASIAL TERPADU” MERUPAKAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN
NASIONAL YAITU: MEMBANGUN DATADAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG
BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DENGAN MULTI-RESOLUSI DAN MULTI-SKALA
DALAM SATU REFERENSI TUNGGAL, SERTA MUDAH DIMANFAATKAN SECARA
CEPAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD | Halaman 31

32. K U G I
(Katalog Unsur Geografi Indonesia)

33. Selain data itu sendiri, hal pentingnya adalah metadata, katalog
unsur, dan standar
Bagaimana data disimpan ?
Informasi Data
Identitas Data
Kualitas Data
Organisasi Pembuat Data
Referensi Geospasial
Entitas & Atribut
Distribusi
Citasi
Periode Waktu
Kontak
Abstraksi Data
Konten (Elemen Informasi)
Struktur
Kodefikasi dan Klasifikasi
METADATA
KATALOG
UNSUR
KATALOG
DATA

34. Katalog Unsur Geografi Indonesia
Unsur Geografis merupakan abstraksi dari realitas yang disajikan dalam satu rangkaian atau
lebih data geospasial.
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) merupakan suatu sistem yang berisi unsur dan
atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna informasi geografis dalam
membangun struktur data geospasial.
Katalog bertujuan untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data secara bersama
maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data geospasial.
Katalog mengadopsi ISO 19110 Geographic information — Methodologyfor feature
cataloguing.

35. Posisi KUGI
Data
Geospasial
Metadata
KUGI
Geoportal
Country
profile
struktur data
struktur data
menjelaskan mencari data
ISO 19115
ISO 19110

36. Isi KUGI
FORMAT FILE
STRUKTUR FILE
FORMAT DATA
(TIPE DATA)
STRUKTUR DATA
gdb (geodatabase esri), shapefile
header file, data/record, end file
Integer, double, text, float
Organisasi isi / konten data
Organisasi isi / konten file
id record, field/atribut,
tipe data, list value
Implementasi fisik
dari struktur data

37. Organisasi Unsur
Unsur
Setiap unsur geografi harus diidentifikasi dengan suatu nama dan dijelaskan
dalam sebuah bahasa yang umum.
Setiap jenis unsur geografi dapat juga diidentifikasi dengan menggunakan
kode alfanumerik yang unik dalam katalog tersebut dan dapat juga memiliki
serangkaian nama lain.
Jenis Unsur
Klasifikasi unsur geografi
Atribut Unsur
Asosiasi Unsur
Pengoperasian Unsur

38. Contoh: Organisasi Unsur
Unsur : Jalan Tanah
Jenis Unsur : Transportasi Darat (CA)
Atribut Unsur :
Kode Unsur : CA01010010
Nama Jalan (NAM) : Jl. Kampung Halaman
Jumlah Lane (LAN) : 1
Panjang dlm km (LEK) : 16
Asosiasi Unsur :
dengan Sungai, Asosiasi : melewati
dengan Jalan, Asosiasi : Generalisasi
Pengoperasian Unsur
Aksesibilitas : hanya dapat dilewati pada musim kemarau

39. Hubungan Antar Unsur
Jenis Hubungan
Generalisasi
Asosiasi
Generalisasi
Dalam generalisasi berdasarkan definisi, anggota dari suatu tipe
fitur secara otomatis merupakan anggota dari tipe fitur lain.
Asosiasi : Agregasi
Instances dari tipe unsur geografi dikelompokan ke dalam tipe
berbeda yang memiliki properti berbeda pula. Sebagai contoh
‘pintu air’ tersusun atas dinding, pintu dan satu bagian dari kanal.
Sinonim

40. Klasifikasi Unsur dlm KUGI
Kategori (13) dan Sub Kategori (~54)
Kategori Kode K Sub Kategori Kode Sub K Kategori Kode K Sub Kategori Kode Sub K
Referensi spasial A Jaring kerangka referensi geodesi AA Lingkungan Terbangun G Permakaman GH
Model geoid AB Fasilitas kesehatan GI
Stasiun pasang surut AC Sosial GJ
Batas Wilayah B Batas Administrasi BA Utilitas H Instalasi dan jaringan air bersih HA
Batas wilayah darat BB Instalasi dan jaringan listrik HB
Batas wilayah laut BC Instalasi dan jaringan pos, Penyiaran dan telekom HC
Transportasi C Transportasi darat CA Instalasi dan jaringan minyak dan gas HD
Transportasi laut CB Instalasi dan jaringan pembuangan Limbah HE
Transportasi udara CC Geologi I Mineral IA
Hidrografi D Tubuh air daratan (inland water) DA Energi IB
Hidrografi pesisir (coastal hydrography) DB Tanah J Sumber daya tanah JA
Konstruksi garis pantai DC Karakteristik tanah JB
Informasi kedalaman DD Toponimi K Nama geografis KA
Fasilitas perikanan DE Kadaster L Kadastral LA
Hipsografi E Relief EA Dataset Khusus Z Hidrologi ZB
Vegetasi F Vegetasi penghasil (cropland) FA Oseanografi ZC
Vegetasi peralihan (rangeland) FB Sistem lahan ZD
Vegetasi kayu (woodland) FC Keanekaragaman hayati ZE
Vegetasi lahan basah (wetland) FD Liputan dasar laut (Seabed cover ZF
Vegetasi lainnya FE Variasi magnetic ZG
Lingkungan Terbangun G Permukiman GA Meteorologi ZH
Kawasan perdagangan GB Klimatologi ZI
Kawasan industri GC Geofisika ZJ
Pemerintahan GD Bencana ZK
Pendidikan GE Cakupan foto udara ZL
Peribadatan GF Rencana tata ruang ZM
Pariwisata dan budaya GG Cakupan Citra Satelit ZN

41. Klasifikasi Unsur dlm KUGI
Kode Unsur Geografi
C A 0 3 0 1 0 0 1 0
Kategori
Sub
Kategori
Geometri
Skala
Nomor
Unsur
Geometri Kode
Point 2D 01
Garis / Polyline 2D 02
Poligon 2D 03
Point 3D 04
Garis / Polyline 3D 05
Poligon 3D 06
Mesh 07
Skala Kode
1 : 250.000 1
1 : 100.000 2
1 : 50.000 3
1 : 25.000 4
1 : 10.000 5
1 : 5.000 6
1 :2.500 7
1 : 1.000 8

42. Atribut
Atribut : Atribut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu
unsur. Setiap atribut dideskripsikan dengan menggunakan kode-kode
untuk merepresentasikan kategori informasi.
Kode Atribut : Setiap atribut diidentifikasi dengan kode tiga karakter
alfanumerik yang unik.
Nilai Atribut :
Ada dua tipe nilai atribut: nilai kode (list value) dan nilai sebenarnya.
Suatu atribut hanya memiliki satu format/tipe data:
A Alfanumerik,
I Integer,
R Bilangan real, atau
S Susunan teks.

43. Atribut
a). nama unsur dan atribut seharusnya tepat dan tidak membingungkan;
b). nilai atribut seharusnya dideskripsikan sendiri;
c). unsur dan atribut seharusnya tidak memiliki nama yang sama;
d). unsur dan atribut harus memiliki satu nama dan satu defenisi;setiap unsur
harus memiliki nama yang unik, begitu pula dengan atribut harus memiliki
nama yang unik;
e). suatu atribut yang sama dapat dimiliki oleh banyak unsur;
f). suatu nama unsur atau atribut seharusnya tidak digunakan dalam deskripsi
unsur atau atribut tersebut;
g). suatu nama atau definisi unsur seharusnya tidak menyatakan bahwa suatu unsur
adalah suatu area, titik atau garis;
h). unsur seharusnya relatif permanen;
i). unsur seharusnya tidak duplikasi antarkategori;
j). semua nilai atribut adalah positif jika tidak dinyatakan sebaliknya;
k). batas adalah suatu objek spasial atau informasi yang dianggap sebagai unsur garis
dan bukan garis keliling atau bagian terluar dari suatu area atau unsur spasial;
l). dan sistematika struktur skema pemberian kode seharusnya permanen.