Panduan ini disusun untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Probadi Karyawan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui laman djponline.pajak.go.id
Panduan ini disusun oleh beberapa Pegawai Magang Alumni STAN lulusan 2015. Semoga dapat bermanfaat dan mohon koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau pun penunjukan. Terima Kasih.
Salam Satu Jiwa DJP BISA!
Noor Farikhah Ramadhani
Firda Fitri Annisa
Panduan ini disusun untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Probadi Karyawan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui laman djponline.pajak.go.id
Panduan ini disusun oleh beberapa Pegawai Magang Alumni STAN lulusan 2015. Semoga dapat bermanfaat dan mohon koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau pun penunjukan. Terima Kasih.
Salam Satu Jiwa DJP BISA!
Noor Farikhah Ramadhani
Firda Fitri Annisa
Tata Cara Ikut Tax Amnesty untuk Pegawai atau Karyawan baik Negeri maupun Swasta dan Pengecualian Objek Amnesti Pajak, untuk Konsultasi 0812-1917-9800 (telkomsel)
Tata Cara Ikut Tax Amnesty untuk Pegawai atau Karyawan baik Negeri maupun Swasta dan Pengecualian Objek Amnesti Pajak, untuk Konsultasi 0812-1917-9800 (telkomsel)
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
ppt pajak penghasilan atau PPh pasal 21, menjelaskan pengertian dari pph, kebijakan mentri keuangan, dasar hukum, dan dampak dari perubahan ptkp lama menjadi baru
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
Pajak adalah sarana bagi pemerintah untuk memenuhi penerimaan pendapatan kas negara karena pajak merupakan sumber penerimaaan negara. Salah satu usaha untuk mengembangkan APBN adalah pemerintah akan meningkatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan itu rakyat kecil tidak terbebani. Dengan demikian pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Kata kunci : APBN, PPnBM
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
Slide tutorial penyampaian spt 1770 s dengan wizard
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Penyampaian secara Efiling, SPT 1770 S dengan
Wizard
2. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN
PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-39/PJ/2011
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA EFILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)
3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER47/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
APLIKASI
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Pilih Tahun Pajak
Diisi dengan 0 ubtuk
SPT pertama dan
angka 1, 2 , dst untuk
Pembetulan ke 1, 2, dst
Kemudian klik
lanjut
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik tambah untuk
menambah bukti
potong dari pemberi
kerja lain
Klik populate bukti potong
untuk menunjukan bukti
potong dari pemberi kerja
Klik ubah
untuk
mengubah
data bukti
potong
Klik lanjut untuk
langkah berikutnya
7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Sistem akan menampikan
penghasilan neto sesuai
bukti potong dan dapat di
ubah bila tidak sesuai
Klik lanjut untuk
langkah berikutnya
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya”
Jika
memiliki
penghasila
n dalam
negeri
lainnya
Isi penghasilan lainnya sesuai
dengan jenis penghasilan
tersebut
Klik lanjut untuk langklah
berikutnya
9. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya” jika
anda
memiliki
penghasilan
luar negeri
Tulis Jumlah Penghasilan
Luar Negeri Anda
Klik lanjut
untuk langkah
berikutnya
10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya” jika
memiliki
penghasilan
yang bukan
objek pajak
Isi Jumlah Penghasilan yang bukan
Objek Pajak
Klik
lanjutuntuk
langkah
berikutnya
11. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya”
jika anda
memiliki
penghasil
an yg
pajaknya
di potong
secara
final
Isi nominal
pada kolom
sesuai dangan
jenis
penghasilan
yang di potong
pajak secara
final
Klik lanjut untuk langkah
berikutnya
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik
“Ya”jika
anda
memiliki
harta
Klik “tambah” untuk
menambah daftar
jumlah harta
Klik “Daftar harta SPT tahun
lalu” untuk melihat daftar
hartra pada SPT yang
sebelumnya
Klik lanjut untuk langkah
berikutnya
13. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya”
jika anda
memiliki
utang
Klik “Tambah”
untun menambah
daftar jumlah utang
Klik “Daftar Utang SPT tahun lalu”
unutk melihat jumlah utang anda
pada SPT sebelumnya
Klik
setelah
selesai
menambahkan
utang
Kllik “lanjut”
untuk
langkah
selanjutnya
14. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya” jika
anda
memiliki
tanggungan
keluarga
Klik “Tambah” untuk menambah
jumlah anggota tanggungan keluarga
Klik “Daftar Keluarga SPT tahun
lalu” untuk memasukan daftar
tanggungan keluarga
Klik “Lanjut” untuk
langkah selanjutnya
15. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya” jika
anda
membayar
zakat/sumban
gan kegiatan
wajib lainnya
Masukan jumlah nominal
zakat/sumbangan kegiatan
wajib anda
Klik “Lanjut” untuk
langkah selanjutnya
16. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik dan pilih status
golongan PTKP anda
Tuliskan jumlah
tanggunan anda
Klik “Lanjut” untuk
langkah berikutnya
17. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Ya” jika
anda memiliki
pengembalian
/pengurangan
PPh pasal 24
dari
penghasilan
LN
Masukan jumlah
pengembalian/pengurangan
PPh Pasal 24 dari penghasilan
LN
Klik “Lanjut” untuk
langkah selanjutnya
18. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Isi kolom sesuai
dengan jumlah
PPh Pasal 25 yang
sudah di bayar
Klik “Lanjut” untuk
langkah
berikutnya
19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Pastikan
nominal yang
terisi pada
setiap kolom
sudah sesuai
Klik “Lanjut” untuk
langkah berikutnya
22. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Klik “Simpan” setelah yakin
bahwa data-data yang isikan
benar, lengkap, dan jelas
Klik “Balik” jika ada data
yang hendak di perbaiki
Klik pada kolom
“setuju” apabila
sepakat dengan
penyataan diatas
25. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
1
Data SPT yang telah anda isi
akan muncul pada bagian
dashboard wajib pajak
26.
27. • Untuk
keperluan
penyuluhan,
bahan
presentasi ini (slide) dapat dimodifikasi atau
dikondisikan sesuai dengan keperluan seperti
dengan menambah atau mengurangi slide
yang ada.
• Jika diperlukan, softcopy slide dapat dibagikan
kepada wajib pajak hanya dalam bentuk .pdf
(untuk menjaga isi dari materi dan
menghindari penyalahgunaan)