1. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH DILEMA DAN
KONFLIK MORAL
PEMBIMBING:
Sri Luluk, SST.
Mata Kuliah : Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.
Nama Kelompok :
1. DYAH SHINTA DWI (11.02.017)
2. MUNIS TAMAH (11.02.030)
3. SITI MARIA ULFA (11.02.040)
4. WINDA SURYANIATI (11.02.045)
AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO
PRODI DIII KEBIDANAN
TAHUN AKADEMI 2012/2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Langkah-langkah penyelesaian
masalah dilema dan konflik moral“.
Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.

2. agar mahasiswa lebih memahami tentang materi ini. Dalam pembuatan makalah ini, kami
mengacu pada beberapa sumber. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
ibu Sri Luluk, SST. .Selaku dosen pembimbing kami yang telah memberi arahan kepada kami
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami
membutuhkan kritik dan saran yang bisa membangun tercapainya kesempurnaan makalah ini,
kepada teman-teman dan pembaca khususnya.
Bojonegoro, Desember 2012
TIM PENYUSUN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dunia, juga
mempengaruhi munculnya masalah/penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi/ilmu
pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Arus kesejahteraan ini tidak dapat
dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan. Dalam hal ini bidang yang praktek
mandiri menjadi pekerja yang bebas Mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali
pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.
Istilah etik yang kita gunakan sehari-hari pada hakikatnya berkaitan dengan falsafah moral yaitu
menganai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam kurun waktu tertentu, sesuai
dengan perubahan atau perkembangan norma atau niali. Dikatakan kurun waktu tertentu karena etik
dan moral bisa berubah dengan lewatnya waktu.
1.2 Rumusan masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Etika?

3. 2. Apa yang dimaksud dengan Moral ?
3. Apa yang dimaksud dengan dilema dan konflik moral ?
4. Bagaimana langkah-langkah menghadapi masalah dilemma dan konflik moral dalam praktek
kebidanan?
1.3 Tujuan Makalah
Penulisan Makalah ini dilakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dan dapat
bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Etika
Profesi dan Hukum Kesehatan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Etika
Etika diartikan “sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia
khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasari pikiran yang jernih
dengan pertimbangan perasaan.
Etik ialah suatu cabang ilmu filsafat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etik adalah
disiplin yang mempelajari tentang baik atau buruk sikap tindakan manusia. Etika Merupakan bagian
filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah
benar atau salah, dan penyelesaiannya baik atau tidak (Jones, 1994).
Menurut bahasa, Etik diartikan sebagai:
Yunani à Ethos, kebiasaan atau tingkah laku
Inggris à Ethis, tingkah laku atau prilaku manusia yang baik, tindakan yang harus dilaksanakan
manusia sesuai dengan moral pada umumnya.
Sedangkan dalam konteks secara luas dinyatakan bahwa:
Etik adalah aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Hal ini
berhubungan dengan prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam berfikir
dan bertidak serta menekankan nilai-nilai mereka. (Shirley R Jones – Ethics in Midewifery)
2.2 Pengertian Moral
Moral adalah keyakinan individu bahwa sesuatu adalah mutlak baik, atau buruk walaupun
situasi berbeda. Teori moral mencoba menformulasikan suatu prosedur dan mekanisme untuk

4. pemecahan masalah etik
Terdapat beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan moral
1. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (Tim Prima Pena)
Ajaran tentang buruk yang diterima umum mengenai akhlak
Akhlak dan budi pekerti
Kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin,
dll.
2. Ensiklopedia Pendidikan (Prof. Dr, Soeganda Poerbacaraka)
Suatu istilah untuk menentukan batas-batas dan sifat-sifat, coarak-corak, maksud-maksud,
pertimangan-pertimbangan atau perbuatan-perbuatan yang layak dapat dinyatakan baik atau buruk,
benar atau salah
Lawannya amoral
Suatu istilah untuk menyatakan bahwa baik atau benar itu lebih baik daripada yang buruk atau
salah.
Bila dilihat dari sumber dan sifatnya, ada moral keagamaan dan moral sekuler :
a. Moral keagamaan kiranya telah jelas bagi semua orang, sebab untuk hal ini orang tiggal
mempelajari ajaran-ajaran agama yang dikehendaki di bidang moral
b. Moral sekuler merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat
duniawi semata-mata.
Bagi kita umat beragama, tentu moral keagamaan yang harus dianut dan bukannya moral sekuler,
karena etik berkaitan dengan filsafat moral maka sebagai filsafat moral, etik mencari jawaban untuk
menentukan serta mempertahankan secara tradisional teori yang berlaku tentang apa yang benar
atau salah, baik atau buruk, yang secara umum dapat dipakai sebagai suatu perangkat prinsip moral
yang menjadi pedoman bagi tidakan manusia, dan moral diartikan menganai apa yang dinilainya
seharusnya oleh masyarakat dan etik dapat diartikan pula sebagai moral yang ditunjukan kepada
profesi, oleh karena itu etik profesi sebaiknya juga berbentuk normatif.
2.3 Dilema dan Konflik Moral
Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternative
pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah.
Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan
antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.
Ketika mencari solusi atau pemecahan masalah harus mengingat akan tanggung jawab
profesional,yaitu:
1. Tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan kesejahteraan pasien atau klien.

5. 2. Menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian [omission], disertai
ras tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien. 3. Konflik moral
menurut Johnson adalh bahwa konflik atau dilema pada dasarnya sama , kenyataannya konflik
berada diantara prinsip moral dan tugas yang mana sering menyebabkan dilema.
Ada 2 tipe konflik:
1. Konflik yang berhubungan dengan prinsip.
2. Konflik yang berhubungan dengan otonomi.
Dua tipe konflik ini merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Contoh Issue Moral
ISSU MORAL: seorang bidan melakukan pertolongan persalinan normal.
KONFLIK MORAL: menolong persalinan sungsang untuk nendapatkan pasien demi persaingan
atau dilaporkan oleh bidan “A”.
DILEMA MORAL:
1) Bidan “B” tidak melakukan pertolongan persalinan sungsang tersebut namun bidan
kehilangan satu pasien.
2) Bidan “B” menolong persalinan tersebut tapi akan dijatuhkan oleh bidan “A” dengan di
laporkan ke lembaga yang berwenang.
2.4 Langkah-langkah menghadapi masalah dilemma dan konflik moral dalam praktek
kebidanan
Menurut Daryl Koehn (1994) bidan dikataka profesional bila dapat menerapkan etika dalam
menjalankan praktik.
Bidan ada dalam posisi baik yaitu memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan peningkatan
pengetahuan tentang etika untuk menetapkan dalam strategi praktik kebidanan
1. Informed Choice
Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentan alternatif asuhan
yang akan dialaminya.
Menurut kode etik kebidanan internasionl (1993) bidan harus menghormati hak informed choice ibu
dan meningkatkan penerimaan ibu tentang pilihan dalam asuhan dan tanggungjawabnya terhadap
hasil dari pilihannya
Definisi informasi dalam konteks ini meliputi : informasi yang sudah lengkap diberikan dan
dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan dan kemungkinan hasil dari tiap
pilihannya.
Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) :

6. a. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek
hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan
b. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan,
yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek
otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.
2. Bagaimana Pilihan Dapat Diperluas dan Menghindari Konflik
Memberi informai yang lengkap pada ibu, informasi yang jujur, tidak bias dan dapat dipahami oleh
ibu, menggunakan alternatif media ataupun yang lain, sebaiknya tatap muka.
Bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk membantu ibu menggunakan haknya dan
menerima tanggungjawab keputusan yang diambil. Hal ini dapat diterima secara etika dan
menjamin bahwa tenaga kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu
sudah diberikan informsi yang lengkap tentang dampak dari keputusan mereka
Untuk pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan, mengembangkan sumber
daya, memonitor perkembangan protokol dan petunjuk teknis baik di tingkat daerah, propinsi untuk
semua kelompok tenaga pemberi pelayanan bagi ibu.Menjaga fokus asuhan pada ibu dan evidence
based, diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin
Tidak perlu takut akan konflik tetapi mengganggapnya sebagai sutu kesempatan untuk saling
memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang obyektif bermitra dengan wanita dari sistem
asuhan dan tekanan positif pada perubahan
3. Beberapa Jenis Pelayanan Yang Dapat Dipilih Klien
• Bentuk pemeriksaan ANC dan skrening laboratorium ANC
• Tempat melahirkan
• Masuk ke kamar bersalin pada tahap awal persalinan
• Di dampingi waktu melahirkan
• Metode monitor djj
• Augmentasi, stimulasi, induksi
• Mobilisasi atau posisi saat persalinan
• Pemakaian analgesia
• Episiotomi
• Pemecahan ketuban
• Penolong persalinan
• Keterlibatan suami pada waktu melahirkan
• Teknik pemberian minuman pada bayi
• Metode kontrasepsi

7. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Etik sebagai filsafat moral, mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara
rasional teori yang berlaku tentang benar salah, baik buruk, yang secara umum dipakai sebagai
suatu perangkat prinsip moral yang menjadi pedoman suatu tindakan.
Bidan dihadapkan pada dilema etik membuat keputusan dan bertindak didasarkan atas keputusan yg
dibuat berdasarkan Intuisi mereflekasikan pada pengalamannya atau pengalaman rekan kerjanya.
3.2. SARAN
Kami yakin dalam penyusunan makalah ini belum begitu sempurna karena kami dalam tahap
belajar, maka dari itu kami berharap bagi kawan-kawan semua bisa memberi saran dan usul serta
kritikan yang baik dan membangun sehingga makalah ini menjadi sederhana dan bermanfaat dan
apabila ada kesalahan dan kejanggalan kami mohon maaf karena kami hanyalah hamba yang
memiliki ilmu dan kemampuan yang terbatas.
DAFTAR PUSTAKA
http://endahdian.wordpress.com/2009/12/21/dilema-etik-moral-pelayanan-kebidanan/
http://denipurnama.blogspot.com/2009/02/etika-keperawatan.html
http://www.scribd.com/doc/26952303/Issue-Etik-Pelayanan-Kebidanan

8. Pengambilan Keputusan Dalam Menghadapi Dilema Etik / Moral Dalam
Pelayanan Kebidanan Dan Aspek Hukum Dalam Praktek Kebidanan
Pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik / moral dalam pelayanan kebidanan
a. Teori pengambilan keputusan
Teori – teori pengambilan keputusan
• Teori Utilitarisme
Teori utilitarisme mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan adanya kegunaan. Dipercaya
bahwa semua manusia mempunyai perasaan menyenangkan dan perasaan sakit. Ketika keputusan
dibuat seharusnya memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan ketidaksenangan. Prinsip umum
dari utilitarisme adalah didasarkan bahwa tindakan moral menghasilkan kebahagiaan yang besar
bila menghasilkan jumlah atau angka yang besar . Ada 2 bentuk teori utilitarisme :
a) Utilitarisme berdasarkan tindakan
Setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan yang akan menghasilkan hasil
atau tindakan yang lebih besar.
b) Ultilitarisme berdasarkan aturan
Modifikasi antara utilitarisme tindakan dan aturan moral, aturan yang baik
akan menghasilkan keuntungan yang maksimal.
• Teori Deontology
Menurut Immanuel Kant: sesuatu dikatakan baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak
yang baik, kesehatan, kekayaan, kepandaian adalah baik. Jika digunakan dengan baik oleh
kehendak manusia, tetapi jika digunakan dengan kehendak yang jahat akan menjadi jelek sekali.
Kehendak menjadi baik jika bertindak karena kewajiban . Kalau seseorang bertindak karena motif
tertentu atau keinginan tertentu berarti disebut tindakan yang tidak baik. Bertindak sesuai kewajiban
disebut legalitas. Menurut W.D Ross (1877-1971) setiap manusia mempunyai intuisi akan
kewajiban. Semua kewajiban berlaku langsung pada diri kita. Kewajiban untuk mengatakan
kebenaran merupakan kewajiban utama termasuk kewajiban kesetiaan, ganti rugi, terima kasih,
keadilan dan berbuat baik.
Contoh : bila berjanji harus ditepati, bila meminjam harus dikembalikan. Dengan memahami
kewajiban akan terhindar dari keputusan yang menimbulkan konflik atau dilema.
• Teori Hedonisme
Menurut Aristippos (433-355 SM) sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan
menghindari ketidaksenangan. Akan tetapi, ada batas untuk mencari kesenangan. Hal yang penting

9. adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan. Menurut
epikuros(341-270 SM) dalam menilai kesenangan (hedone) tidak hanya kesenangan indrawi tetapi
kebebasan dan rasa nyeri, kebebasan dari keresahan jiwa juga. Apa tujuan terakhir dari kehidupan
manusia adalah kesenangan. Menurut john locke (1632-1704), kita sebut baik bila meningkatkan
kesenangan dan sebaliknya dinamakan jahat kalau mengurangi kesenangan atau menimbulkan
ketidaksenangan.
• Teori Eudemonisme
Menurut Filosof Yunani Aristoteles (384-322 SM) , bahwa dalam setiap kegiatannya manusia
mengejar suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita. Seringkali kita mencari tujuan
untuk mencapai suatu tujuan yang lain lagi. Semua orang akan menyetujui bahwa tujuan terakhir
hidup manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia). Seseorang mampu mencapai tujuannya jika
mampu menjalankan fungsinya dengan baik, keunggulan manusia adalah akal dan budi. Manusia
mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan yang rasional. Ada dua macam keutamaan,
yaitu :
a)Keutamaan intelektual
b) Keutamaan moral
1. Pengertian
Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktik suatu
profesi dan keberadaannya sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya.
Menurut Daryl Koehn (1994) bidan dikatakan profesional bila dapat menerapkan etika
dalam menjalankan praktik. Bidan ada dalam posisi baik yaitu memfasilitasi pilihan klien dan
membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menetapkan dalam strategi praktik
kebidanan.
Menurut George R.Terry, pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada. Ada 5
hal pokok dalam pengambilan keputusan:
• Intuisi berdasarkan perasaan lebih subyektif dan mudah terpengaruh
• Pengalaman mewarnai pengetahuan praktis. Seringnya terpapar suatu
kasus meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu kasus
• Fakta, keputusan lebih riil, valid dan baik.
• Wewenang lebih bersifat rutinitas
• Rasional, keputusan bersifat obyektif, trasparan, konsisten.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan :

10. • Posisi/kedudukan
• Masalah, terstruktur, tidak terstruktur
• Situasi
• Kondisi
• Tujuan
2. Teknik pengambilan keputusan
Sistem pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktek suatu
profesi. Keberadaan yang sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya.
Keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting karena dipengaruhi
oleh 2 hal :
• Pelayanan ”one to one” : Bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi
dan bidan bisa memenuhi kebutuhan.
• Meningkatkan sensitivitas terhadap klien bidan berusaha keras untuk
memenuhi kebutuhan.
a. Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
• Bidan harus mempunyai responsibility dan accountability.
• Bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan
rasa hormat.
• Pusat perhatian pelayanan bidan adalah safety and wellbeing mother.
• Bidan berusaha menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan
menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman.
• Sumber proses pengambilan keputusan yang lainnya adalah :
a) Knowledge
b) Ajaran intrinsic
c) Kemampuan berfikir kritis
d) Kemampuan membuat keputusan klinis yang logis
Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh 3
keterlambatan yaitu :
• Terlambat mengenali tanda – tanda bahaya kehamilan sehingga terlambat
untuk memulai pertolongan
• Terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan

11. • Terlambat mendapat pelayanan setelah tiba di tempat pelayanan.
b. Bentuk pengambilan keputusan :
• Strategi : dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau pimpinan, rencana
dan masa depan, rencana bisnis dan lain-lain.
• Cara kerja : yang dipengaruhi pelayanan kebidanan di dunia, klinik, dan
komunitas.
• Individu dan profesi : dilakukan oleh bidan yang dipengaruhi oleh standar
praktik kebidanan.
c. Pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan :
• Mengenal dan mengidentifikasi masalah
• Menegaskan masalah dengan menunjukan hubungan antara masa lalu dan
sekarang.
• Memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai.
• Mempertimbangkan pilihan yang ada.
• Mengevaluasi pilihan tersebut.
• Memilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya.
d. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan
• Faktor fisik, didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh sepeti rasa
sakit, tidak, nyaman dan kenikmatan.
• Emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap.
• Rasional, didasarkan pada pengetahuan
• Praktik, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan dalam
melaksanakannya.
• Interpersonal, didasarkan pada pengaruh jarnigan sosial yang ada
• Struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik.
e. Dasar pengambilan keputusan :
• Ketidak sanggupan ( bersifat segera)
• Keterpaksaaan karena suatu krisis yang menuntut sesuatu untuk segera
dilakukan.

12. f. Pengambilan keputusan yang etis, ciri – ciri :
• Mempunyai pertimbangan yang benar atau salah
• Sering menyangkut pilihan yang sukar
• Tidak mungkin dielakkan
• Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman dan lingkungan sosial
Situasi diperlukan untuk menerapkan norma-norma terhadap situasi, supaya melakukan
perbuatan yang tepat dan berguna serta untuk mengetahui masalah-masalah yang perlu
diperhatikan.
Kesulitan-kesulitan dalam mengartikan situasi :
• Kerumitan situasi dan keterbatasan pengetahuan kita
• Pengertian kita terhadap situasi sering dipengaruhi oleh kepentingan,
prasangka dan faktor – faktor subjektif lain
Bagaimana kita memperbaiki pengertian kita tentang situasi :
• Melakukan penyelidikan yang memadai
• Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli
• Memperluas pandangan tentang situasi
• Kepekaan terhadap pekerjaan
• Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain
g. Tips pengambilan keputusan dalam keadaan kritis :
• Identifikasi dan tegaskan apa masalahnya baik oleh sendiri atau dengan
orang lain.
• Tetapkan hasil apa yang diinginkan.
• Uji kesesuaian dari setiap solusi yang ada.
• Pilih solusi yang lebih baik.
• Laksanakan tindakan tanpa ada keterlambatan.
Pengambilan keputusan klinis adalah keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan dan
masalah yang dihadapi klien sehingga semua tindakan yang dilakukan bidan dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi klien yang bersifat emergensi, antisipasi atau rutin.
Pengambilan keputusan klinis tergantung :
• Pengetahuan
• Latihan Praktek

13. • Pengalaman
Pengambilan keputusan klinis yang benar dan tepat :
• Menghindari pekerjan atau tindakan rutin yang tidak sesuai dengan
kebutuhan klien
• Meningkatkan efektitivitas dan efesiensi pelayanan yang diberikan
• Membiasakan bidan berfikir dan bertindak sesuai standar
• Memberikan kepuasan pelanggan
Ada 2 hal dalam kasus emergensi dan menghadapi situasi panik :
• Mempertimbangkan satu solusi berdasarkan pengalaman dimasa lampau
• Meninjau simpanan pengetahuan yang relevan dengan keadaan tersebut
3. Teknik menghadapi dilema etik moral
Empat tingkatan kerja pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan ketika
menghadapi dilema etik :
• Tingkatan I
Keputusan dan tindakan : Bidan merefleksikan pada pengalaman atau
pengalaman rekan kerja.
• Tingkat II
Peraturan : berdasarkan kaidah kejujuran ( berkata benar ), privasi ,
kerahasiaan dan kesetiaan ( menepati janji ). Bidan sangat familiar, tidak
meninggalkan kode etik dan panduan praktek profesi.
• Tingkat III
Ada 4 prinsip etik yang digunakan dalam perawatan praktek kebidanan :
1) Antonomy, memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan
pilihan individu.
2) Beneticence, memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien,
selain itu berbuat terbaik untuk orang lain.
3) Non maleticence, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan
penderitaan apapun kerugian pada orang lain.
4) Justice, memperhatikan keadilan, pemerataan beban dan
keuntungan. ( Beaucamo & Childrens 1989 dan Richard, 1997)

14. • Tingkat IV
Teori pengambilan keputusan yaitu teori utilitarisme, teori deontology, teori
hedonism, teori eudemonisme
B. Menghadapi masalah etik
a. Masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan
a) Pengertian masalah
Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah
merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai
tujuan dengan hasil yang maksimal.
Masalah etik merupakan kesenjangan yang terjadi antara seorang tenaga kesehatan dengan
orang lain baik dari segi etika maupun moral sehingga membutuhkan penyelesaian dan harus
dipecahkan agar tercapai tujuan yang diharapkan.
Etika merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam
menghargai suatu tindakan. Sedangkan moral adalah mengenai apa yang dianggap baik atau buruk
dimasyarakat dalam kurun waktu tertentu.
b) Bentuk masalah etik
Langkah-langkah penyelesaian masalah :
1. Melakukan penyelidikan yang memadai
2. Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli
3. Memperluas pandangan tentang situasi
4. Kepekaan terhadap pekerjaan
5. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain
Masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan :
1. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena :
• Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat
• Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil
2. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan :

15. • Pengetahuan klinik yang baik
• Pengetahuan yang up to date
• Memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan
3. Harapan bidan dimasa depan :
• Bidan dikatakan profesional apabila menerapkan etika dalam menjalankan
praktik kebidanan (Daryl Koehn ,Ground of Profesional Ethis,1994)
• Dengan memahami peran bidan → tanggung jawab profesionalisme
terhadap pasien atau klien akan meningkat
• Bidan berada dalam posisi baik → memfasilitasi klien dan membutuhkan
peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menerapkan dalam strategi praktik
kebidanan
c) Cara menghadapi masalah etik
1. Informed consent
Pesetujuan yang diberikan pasien atau walinya yang berhak terhadap bidan
untuk melakukan suatu tindakan kebidanan kepada pasien setelah memperoleh
informasi lengkap dan dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan. Informed
consent merupakan suatu proses. Secara hukum informed consent berlaku sejak
tahun 1981 PP No.8 tahun 1981.
Informed consent bukan hanya suatu formulir atau selembar kertas tetapi
bukti jaminan informed consent telah terjadi. Merupakan dialog antara bidan dan
pasien di dasari keterbukaan akal pikiran dengan bentuk birokratisasi
penandatanganan formulir. Informed consent berarti pernyataan kesediaan atau
pernyataan setelah mendapat informasi secukupnya sehingga setelah mendapat
informasi sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti akan segala akibat
dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil keputusan.
Berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik, tuntutan.
Pada intinya adalah bidan harus berbuat yang terbaik bagi pasien atau klien.
• Dimensi informed consent
1) Dimensi hukum, merupakan perlindungan terhadap bidan yang
berperilaku memaksakan kehendak, memuat :
− Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien
− Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien
− Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik

16. 2) Dimensi etik, mengandung nilai – nilai :
− Menghargai otonomi pasien
− Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila
diminta atau dibutuhkan
− Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil
pemikiran rasional
• Syarat sahnya perjanjian atau consent (KUHP 1320)
1) Adanya kata sepakat
Sepakat dari pihak bidan maupun klien tanpa paksaan, tipuan maupun
kekeliruan setelah diberi informasi sejelas – jelasnya.
2) Kecakapan
Artinya seseorang memiliki kecakapan memberikan persetujuan, jika
orang itu mampu melakukan tindakan hukum, dewasa dan tidak gila.
Bila pasien seorang anak yang berhak memberikan persetujuan adalah
orangtuanya, pasien dalam keadaan sakit tidak dapat berpikir sempurna
sehingga ia tidak dapat memberikan persetujuan untuk dirinya sendiri,
seandainya dalam keadaan terpaksa tidak ada keluarganya dan persetujuan
diberikan oleh pasien sendiri dan bidan gagal dalam melakukan tindaknnya
maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah.
Contoh kasus :
Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat maka ia
tidak dapat berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat
diberikan oleh suaminya. Bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan
memaksa ibu untuk memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada
saat pelaksanaan tindakan tersebut gagal maka persetujuan dianggap tidak
sah.
3) Suatu hal tertentu
Obyek persetujuan antara bidan dan pasien harus disebutkan dengan
jelas dan terinci.
Contoh :
Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas pasien meliputi
nama, jenis kelamin, alamat, nama suami atau wali. Kemudian yang

17. terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan
4) Suatu sebab yang halal
Isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang,
tata tertib, kesusilaan, norma dan hukum
Contoh :
Abortus provocatus pada seorang pasien oleh bidan meskipun
mendapatkan persetujuan si pasien dan persetujuan telah disepakati kedua
belah pihak tetapi dianggap tidak sah sehingga dapat dibatalkan demi hukum
• Segi hukum informed consent
Pernyataan dalam informed consent menyatakan kehendak kedua belah pihak
yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang dilakukan bidan dan formulir
persetujuan ditandatangani kedua belah pihak maka persetujuan tersebut
mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.
Informed consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan
dimuka pengadilan atau membebaskan RS atau RB terhadap tanggungjawabnya
bila ada kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adan adanya izin
atau persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan.
Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi
segala akibat dari tindakan akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak
menjadi tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara
hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat
membebaskan diri dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.
• Masalah yang lazim terjadi pada informed consent
Pengertian kemampuan secara hukum dari orang yang akan menjalani
tindakan, serta siapa yang berhak menandatangani.
Masalah wali yang sah. Timbul apabila pasien atauibu tidak mampu secar
hukum untuk menyatakan persetujuannya.
Masalah informasi yang diberikan, seberapa jauh informasi dianggap telah
dijelaskan dengan cukup jelas, tetapi juga tidak terlalu rinci sehingga dianggap
menakut – nakuti.
Dalam memberikan informasi apakah diperlukan saksi apabila diperlukan
apakah saksi perlu menanda tanagani form yang ada. Bagaimana menentukan
saksi ?

18. Dalam keadaan darurat misal kasus perdarahan pada bumil dan kelaurga
belum bisa dihubungi, dalam keadaan begini siapa yang berhak memberikan
persetujuan, sementara pasien perlu segera ditolong.
2. Informed choice
Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan
tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya.
Menurut kode etik kebidanan internasionl (1993) bidan harus menghormati
hak informed choice ibu dan meningkatkan penerimaan ibu tentang pilihan dalam
asuhan dan tanggung jawabnya terhadap hasil dari pilihannya.
Definisi informasi dalam konteks ini meliputi : informasi yang sudah lengkap
diberikan dan dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan dan
kemungkinan hasil dari tiap pilihannya.
Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) :
• Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan
dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan
dilakukan bidan
• Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa
asuhan kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang
sesungguhnya dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya”
sendiri.
Bagaimana pilihan dapat diperluas dan menghindari konflik
Memberi informai yang lengkap pada ibu, informasi yang jujur dan dapat dipahami oleh ibu,
menggunakan alternatif media ataupun yang lain sebaiknya tatap muka.
Bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk membantu ibu menggunakan haknya
dan menerima tanggungjawab keputusan yang diambil.
Hal ini dapat diterima secara etika dan menjamin bahwa tenaga kesehatan sudah
memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu sudah diberikan informasi yang lengkap
tentang dampak dari keputusan mereka.
Untuk pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan, mengembangkan
sumber daya, memonitor perkembangan protokol dan petunjuk teknis baik di tingkat daerah,
propinsi untuk semua kelompok tenaga pemberi pelayanan bagi ibu. Menjaga fokus asuhan pada
ibu dan evidence based, diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin.
Tidak perlu takut akan konflik tetapi mengganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk

19. saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang obyektif bermitra dengan wanita dari
sistem asuhan dan tekanan positif pada perubahan.
C. Aspek hukum dalam praktek kebidanan
a. Hukum
1. Pengertian
Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat. Oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adalah
aturan di dalam masyarakat tertentu. Hukum di lihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidah
tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak, dilarang atau diperbolehkan.
Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yg luas.
Hukum dapat diartikan sebgai ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas atau hukum,
keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap dan tindakan yang teratur dan juga sebagai suatu
jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum.
2. Tujuan hukum
• Dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antara tenaga kesehatan terhadap
pasien atau keluarga pasien sebagai pihak ketiga sebagaimana kita ketahui akhir-
akhir ini banyak tuduhan terhadap para tenaga kesehatan dalam melaksanakan
profesinya kadang hanya masalah sepele dapat diangkat kemeja hijau.
• Dalam situasi seperti ini hukum kesehatan sangat diperlukan, sebagai acuan
bagi penyelesaian sengketa yang terjadi lebih-lebih kita negara Indonesia mengaut
asas legalitas karena sebagai negara hukum
• Dapat menjaga ketertiban dalam masyarakat
• Dapat membantu merekayasa masyarakat dalam hal pandangan bahwa
sebenarnya tenaga kesehatan adalah manusia biasa dan meluruskan pandangan serta
sikap bagi para tenaga kesehatan yang kerap merasa kebal hukum dan tidak dapat
disentuh pengadilan.
3. Manfaat hukum
• Adanya kebutuhan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum
• Adanya kebutuhan pasien akan perlindungan hukum
• Adanya pihak ketiga akan perlindungan hukum
• Adanya kebutuhan dan kebebasan warga masyarakat untuk menentukan

20. kepentinganya serta identifikasi kewajiban dari pemerintah
• Adanya kebutuhan akan keterarahan
• Adanya kebutuhan tingkat kualitas pelayanan kesehatan
• Adanya kebutuhan akan pengendalian biaya kesehatan
• Adanya kebutuhan pengaturan biaya jasa pelayanan kesehatan dan keahlian
b. Disiplin hukum
1. Pengertian
Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum. Ilmu hukum merupakan satu bagian
dari disiplin hukum.
Suatu disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam
hal ini hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada di tengah
masyarakat. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka secara umum disiplin hukum
menyangkut ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum.
• Ilmu Hukum, intinya merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha
menelaah hukum.
• Politik Hukum, mencakup kegiatan-kegiatan mencari dan memilih nilai-
nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuannya.
• Filsafat Hukum, adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, juga
mencakup penyesuaian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan
ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan
dengan pembaharuan.
Disiplin hukum merupakan sistem ajaran yang menyangkut kenyataan atau gejala-gejala hukum
yang ada dan “hidup” di tengah pergaulan. Disiplin dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin
perspektif.
• Disiplin analitis merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memahami
dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya : Sosiologi, Psikologi,
Ekonomi, dll.
• Disiplin Perspektif merupakan sistem-sistem ajaran yang menentukan
apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan di dalam menghadapi
kenyataan-kenyataan tertentu. Contohnya adalah : Hukum, Filsafat, dll.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin hukum merupakan disiplin perspektif yang
berusaha menentukan apakah yang seyogyanya, seharusnya dan patut dilakukan dalam menghadapi
kenyataan.

21. 2. Tujuan
• Memberikan kewenangan
• Menjamin perlindungan hukum
• Meningkatkan profesionalisme